WARTAPENASATUJATIM | NTB – Dinas Pendidikan NTB dan beberapa OPD di lingkungan Pemprov NTB serta Kantor Gubernur NTB dipastikan akan menjadi lokasi sasaran Aksi.

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2025 akan menjadi hari bersejarah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dipastikan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Koorwil Provinsi NTB akan menggelar aksi demo akbar untuk memperingati Hakordia.

Aksi demo akbar saat ini sedang dalam masa persiapan internal MAKI NTB mengingat jumlah peserta aksi demo akbar sementara sudah diperkirakan hampir 500 lebih peserta, baik dari pengurus dan anggota MAKI NTB maupun dari simpatisan.

Aksi Demo Akbar ini akan mengangkat tema “sudah waktunya untuk tidak korupsi, waktunya ingat MATI” dimana narasi tema diatas diharapkan akan menjadi momentum munculnya kesadaran tinggi untuk menghilangkan perilaku koruptif terutama bagi Abdi Negara.

Dalam pernyataan sementara,Heru MAKI, Koordinator MAKI NTB menyampaikan bahwa pastinya kantor Gubernur NTB dan kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan NTB akan menjadi sasaran lokasi utama pada giat aksi demo akbar tersebut.

Selain itu, dipastikan juga ada beberapa OPD yang akan disasar MAKI NTB sesuai dengan hasil temuan tim Litbang dan investigasi MAKI NTB berkenaan dengan dugaan perilaku koruptif pada OPD Pemprov NTB tersebut.

Saya pastikan aksi demo akbar yang persiapannya sudah hampir 70% ini akan menyasar pada beberapa kantor OPD Pemprov NTB, Dikbud NTB serta kantor Gubernur NTB,” jelas Heru MAKI NTB.

Heru MAKI NTB juga memastikan bahwa perlengkapan untuk Aksi demo akbar seperti kaos MAKI NTB sementara sesuai info sudah dalam perjalanan ke Mataram NTB.

Dalam giat Aksi Demo Akbar tersebut, MAKI NTB juga akan membagikan celengan MAKI NTB atau tabung pekak sebagai simbol narasi “apabila mau kaya, raihlah kekayaan itu dengan giat menabung, bukan dengan melakukan Korupsi”.

Selain itu, MAKI NTB akan membagikan sticker perjuangan MAKI NTB dan akan menggelar juga Aksi DEKLARASI ANTI BULLYING yang akan dilaksanakan berbarengan dengan giat aksi demo akbar MAKI NTB.

Yang pasti, aksi demo akbar MAKI NTB dan ragam kegiatan yang menyertainya akan menjadi Mega Aksi Akbar terbesar yang pernah terjadi di Bumi Gora NTB dengan daya tekan yang sangat luar biasa,” ungkap Heru MAKI NTB.

Heru MAKI NTB juga memastikan bahwa tim hukum MAKI NTB juga sudah mempersiapkan berkas pelaporan hukum MAKI NTB untuk Dikbud NTB dan beberapa OPD Pemprov NTB, dimana berkas pelaporan hukum tersebut akan diserahkan kepada Kantor Kejati NTB pada saat aksi demo akbar. (Bgn)

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Massa Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memastikan akan kembali menggelar aksi demo akbar lanjutan bertajuk Jilid II dalam waktu dekat. Aksi ini menjadi kelanjutan dari demonstrasi besar sebelumnya, dengan strategi dan sasaran yang diperluas guna menjangkau organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum tersentuh pada aksi terdahulu.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal seluruh pengurus MAKI Jatim yang digelar pada Jumat sore (12/12). Dalam rapat itu, disepakati bahwa aksi lanjutan akan tetap melibatkan massa dalam jumlah besar, meski tanpa penggunaan truk trailer 40 feet seperti pada demonstrasi sebelumnya.

Berbeda dari aksi perdana, demo akbar jilid II akan menggunakan kendaraan komando jenis double cabin yang dinilai lebih fleksibel dan efektif untuk menjangkau sejumlah kantor OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya tak terakses akibat keterbatasan jalur.

Jumlah peserta aksi diperkirakan tetap berada pada kisaran 700 hingga 800 orang, bahkan berpotensi meningkat. MAKI Jatim mencatat, banyak pengurus, anggota, serta simpatisan dari luar Surabaya yang belum sempat bergabung pada aksi sebelumnya dan telah menyatakan kesiapan untuk turun dalam aksi lanjutan ini.

Sejumlah OPD dipastikan menjadi sasaran aksi, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, BPBD Jatim, Dinas PU Sumber Daya Air, Badan Kesbangpol Jatim, Dinas Pendidikan Jatim, serta beberapa OPD lainnya.

Koordinator MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa demo akbar jilid II akan mengusung materi yang lebih variatif dan berbasis data. Seluruh isu yang diangkat, kata dia, merupakan dugaan tindak pidana korupsi yang telah melalui proses pengumpulan dan validasi oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim.

“Ini bukan tudingan kosong. Semua yang kami suarakan berbasis temuan data valid dan sah secara hukum,” ujar Heru, Jumat (12/12).

Menurut Heru, persiapan aksi saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Tahapan berikutnya adalah pengiriman surat pemberitahuan resmi kepada Kapolda Jawa Timur dan Kapolrestabes Surabaya, sekaligus finalisasi validasi jumlah peserta dari MAKI daerah.

Ia memastikan, meski mengusung konsep yang relatif sama, aksi jilid II akan lebih menekankan optimalisasi tekanan publik terhadap OPD yang menjadi sasaran, dengan kekuatan massa yang diyakini lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya.

“Daya tekan akan kami maksimalkan. Basisnya jelas: jumlah massa dan substansi data,” tegasnya.

Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terkait dugaan penyimpangan tata kelola anggaran tahun 2025 di lingkungan Pemprov Jatim.

Heru memastikan, OPD yang menjadi target aksi merupakan instansi dengan “catatan merah” dugaan korupsi berdasarkan hasil investigasi internal MAKI Jatim.

“Prinsipnya jelas, MAKI Jatim tidak pernah main-main. Kami akan datangi Anda. Catat itu,” pungkas Heru. (Bgn)

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, Sabtu (13 Desember 2025) —
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur kembali mengangkat isu dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Fokus sorotan kali ini mengarah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim yang diduga bermasalah dalam pengelolaan anggaran jasa penyelenggaraan acara sepanjang tahun 2025.

Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo, mengungkapkan bahwa hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim menemukan alokasi anggaran hampir Rp17,5 miliar dari APBD I Pemprov Jatim yang digunakan khusus untuk kegiatan jasa penyelenggaraan acara.

Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan rawan disalahgunakan apabila tidak dibarengi pengawasan dan transparansi yang ketat.

Menurut Heru, tim Litbang MAKI Jatim telah melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur anggaran, sekaligus meneliti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan Disbudpar Jatim selama tahun anggaran berjalan. Dari kajian tersebut, muncul indikasi kuat adanya penyimpangan dalam sejumlah kegiatan.

“Hingga penutupan tahun anggaran APBD dan PAPBD I Pemprov Jatim, kami menemukan sedikitnya tiga event Disbudpar Jatim yang mengarah pada dugaan praktik koruptif,” ujar Heru.

Meski demikian, MAKI Jatim memilih belum membeberkan secara terbuka nama maupun detail kegiatan yang dimaksud.

Heru menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut telah masuk dalam materi pelaporan hukum dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Seluruh berkas laporan kami siapkan secara lengkap dan berbasis data. Setelah resmi kami serahkan ke Kejati Jatim, barulah hasilnya akan kami sampaikan ke publik,” tegasnya.

Heru menjelaskan, keputusan menahan informasi ini diambil untuk mencegah kemungkinan adanya perubahan atau manipulasi laporan pertanggungjawaban oleh pihak internal Disbudpar Jatim.

Menurutnya, membuka data sebelum proses hukum berjalan justru berpotensi menghilangkan jejak penyimpangan yang telah teridentifikasi.

Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, MAKI Jatim memastikan Disbudpar Jatim akan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum.

Terkait kepemimpinan Disbudpar Jatim, Heru mengakui adanya perubahan positif dalam tata kelola anggaran sejak dinas tersebut dipimpin oleh Evi. Namun demikian, ia menilai masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Masih ada indikasi oknum yang mempertahankan pola lama dengan menggunakan penyelenggara acara tertentu secara berulang dan diduga melakukan praktik cash back atau gratifikasi. Ini terjadi karena lemahnya verifikasi terhadap rekam jejak penyelenggara kegiatan,” ungkap Heru.

Saat ini, seluruh temuan Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah diserahkan ke bidang hukum MAKI untuk dilakukan finalisasi berkas pelaporan berdasarkan fakta dan data yang telah dikompilasi.

Heru memastikan bahwa pelaporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan keputusan final organisasi.

“Insya Allah, dalam satu minggu ke depan laporan tersebut akan kami sampaikan secara resmi ke Kejati Jatim,” pungkasnya. (Bgn)