Polri Kerahkan Pasukan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar Percepatan Tanggap Bencana & Dukungan Penanganan Lapangan
WARTAPENASATUJATIM | Jakarta — Polri mengerahkan kekuatan pasukan dalam skala besar sebagai respons cepat terhadap penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan dukungan strategis, perluasan area evakuasi, serta penambahan sumber daya identifikasi korban dan pemulihan psikologis masyarakat terdampak.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa operasi kemanusiaan ini menuntut disiplin, kesigapan, dan koordinasi lintas fungsi.
“Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Ini operasi kemanusiaan, maka harus dilakukan secara cepat, sinergis, dan gotong royong di semua lini,” ujarnya.
Wakapolri juga menyampaikan bahwa percepatan pengiriman pasukan serta logistik akan terus dilakukan secara adaptif sesuai perkembangan situasi lapangan.
Total 497 personel diberangkatkan, terdiri dari 300 Brimob, 100 Sabhara, 26 operator K9 bersama 7 ekor anjing pelacak, 27 personel DVI, 20 tim trauma healing, 15 personel Inafis (masing-masing 5 disebar ke Sumut, Sumbar, dan Aceh pada gelombang berikutnya), serta 9 personel humas.
Penugasan komando lapangan ditetapkan melalui penempatan Kombes Pol. Monang untuk sektor Sumatera Utara, AKBP Hendrick Situmorang untuk sektor Sumatera Barat, dan Kombes Pol. Aditya sebagai unsur cadangan strategi bila terjadi eskalasi.
Sementara itu unsur pengendali Baharkam juga diperkuat dengan penempatan KBP Gattot Aris Purbaya di Sumut, KBP Gun Heriadi di Aceh, dan KBP Slamet Hernawan di Sumbar.
Pemberangkatan pasukan dilakukan melalui Terminal APK Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.00 WIB. Rute penggelaran personel terbagi menjadi tiga sektor utama, yaitu Brimob 100 personel menuju Kuala Namu kemudian diarahkan ke Sibolga, Sabhara 100 personel juga melalui Kuala Namu dengan penugasan lanjutan menuju Silangit, dan Brimob 100 personel lainnya dialihkan menuju Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau dengan pengaturan teknis oleh Karoops.
Sisa 100 Brimob ditempatkan sebagai pasukan rotasi dan cadangan untuk penguatan lanjutan tiga wilayah tersebut. Setelah tiba, pasukan di Silangit diproyeksikan bergerak meliputi Tapanuli Utara (dua unit) serta Tapanuli Selatan (tiga unit), sedangkan pasukan yang masuk melalui Sibolga akan mengarah ke Tapanuli Tengah sebagai sektor prioritas.
Penguatan logistik dalam operasi ini berasal dari Polda Jawa Barat, Polda Banten, dan Polda Metro Jaya, dilengkapi tambahan terbaru berupa 600 dus makanan siap saji serta penguatan tenda lapangan, alat kesehatan, thermal gear, dan perlengkapan portable lainnya yang sedang dalam proses manifesting.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa seluruh pendistribusian logistik dilakukan secara berlapis untuk memastikan efektivitas penyaluran.
“Seluruh logistik diperiksa satu per satu sebelum diberangkatkan. Kami memastikan distribusi dilakukan berkelanjutan agar seluruh daerah terdampak menerima dukungan yang memadai,” tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa percepatan aliran logistik menjadi prioritas utama guna memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah yang sulit dilalui.
“Tujuannya jelas mempercepat penanganan, menembus wilayah terisolir, dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Dengan pengerahan ini, Polri menegaskan kesiapan penuh untuk memperluas operasi kemanusiaan, mempercepat proses evakuasi, serta meningkatkan dukungan logistik bagi wilayah terdampak. Polri juga menyampaikan bahwa perkembangan operasi akan dirilis secara rutin agar masyarakat menerima informasi secara cepat, akurat, dan dapat dipercaya. (Bgn)
Ketum Bhayangkari Beri Bantuan hingga Hibur Anak-anak Korban Bencana di Tapanuli Tengah
WARTAPENASATUJATIM | Jakarta – Ketum Bhayangkari Ny Juliati Sigit Prabowo mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ kepada korban bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Juliati juga meninjau kondisi para korban di pengungsian.
Pantauan detikcom, Senin (1/12/2025), Juliati datang langsung ke posko pengungsian warga terdampak banjir di GOR Pandan, Tapanuli Tengah. Di posko itu, dia melihat kondisi ibu-ibu dan anak-anak yang mengungsi akibat banjir besar di Tapanuli Tengah.Juliati terlihat berinteraksi dengan para pengungsi. Dia bersalaman dan memeluk memeluk ibu-ibu yang menjadi korban bencana di Tapanuli Tengah. Juliati juga sempat mendengarkan curahan hati dari para pengungsi seraya memberikan kata-kata penguatan dan penghiburan kepada mereka.
Tak hanya itu, Juliati terlihat menghibur anak-anak di pengungsian tersebut. Juliati mengajak anak-anak bernyanyi dan memberikan hadiah untuk mereka.
Seperti diketahui, Kapolri juga menyerahkan 8 truk bantuan untuk masyarakat korban bencana di Tapanuli Tengah. Bantuan Polri itu secara simbolik diserahkan Jenderal Sigit kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ ini langsung disalurkan untuk korban bencana di posko pengungsian warga terdampak banjir di GOR Pandan, Tapanuli Tengah. Bantuan ini berupa bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan masyarakat sehari-hari lainnya.
Jenderal Sigit memastikan pemberian bantuan bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar memaksimalkan pelayanan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti BBM, tadi beliau cek jalur-jalurnya mana saja,” ucap Kapolri.
“Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam ini untuk betul-betul dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya. (Bgn)
Polrestabes Surabaya Amankan Tersangka Penganiayaan Berujung Maut di Simpang Dukuh
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Terduga pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap seorang pemuda M.R. (24) warga Taman, Sidoarjo saat berada di Ibiza Club, Jalan Simpang Dukuh Surabaya, kini telah diamankan oleh Polrestabes Surabaya Polda Jatim.
Korban MR meninggal dunia setelah dianiaya menggunakan pecahan botol minuman keras oleh rekannya sendiri saat berada di tempat hiburan malam Jalan Simpang Dukuh Surabaya.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula pada Rabu malam (26/11/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.
Pelaku A.K. (40) bersama korban dan Lima rekannya menenggak miras di tempat kos pelaku yang berada di kawasan Bungurasih, Sidoarjo.
Dalam keadaan terpengaruh alkohol, mereka sepakat melanjutkan pesta ke Ibiza Club Surabaya.
Sekitar pukul 00.30 WIB rombongan tiba di lokasi hiburan malam tersebut dan memesan ruang Hall VIP 2.
“Mereka kemudian kembali memesan beberapa botol minuman beralkohol,”kata Kombes Luthfi, Senin (01/12/2025).
Lebih lanjut Kombes Pol Luthfi menerangkan, kejadian berawal dari ketegangan hingga menyulut emosi pelaku sekitar pukul 02.00 WIB.
“Korban tak sengaja menjatuhkan botol minuman hingga pecah,” kata Kombes Luthfi.
Pelaku yang sudah dalam kondisi mabuk tersulut emosi dan menegur korban dengan nada keras.
Korban balik tersinggung hingga keduanya terlibat perkelahian.
Dengan amarah memuncak dan kendali diri hilang, pelaku mengambil pecahan botol kaca dan memukulkannya ke kepala korban sebanyak Tiga kali.
“Korban pun terjatuh bersimbah darah dan tak sadarkan diri,” tandasnya.
Sementara itu rekan–rekan korban berupaya memberikan pertolongan, namun kondisi korban makin kritis hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Polisi yang menerima laporan segera melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
“Pelaku mengaku spontan melakukan pemukulan karena emosi dipukul lebih dulu oleh korban. Namun tindakan itu tetap tidak dapat dibenarkan karena telah menyebabkan korban meninggal dunia,” ujar Kombes Luthfi.
Pelaku dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian.
“Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara membayangi pelaku atas tindak kekerasan fatal tersebut,” jelas Kombes Luthfi.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa konsumsi alkohol tidak jarang membuka pintu pada konflik dan hilangnya nyawa manusia.
“Kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam berkegiatan dan menghindari miras yang dapat memicu tindakan kriminal,” pungkas Kombes Luthfi. (Bgn)
Kapolda Jatim Menekankan Pentingnya Peningkatan Kemampuan Personel
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto,M.Si menekankan pentingnya peningkatan kemampuan personel dan modernisasi sarana prasarana dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan dinamika keamanan di wilayah maritim serta udara.
Hal itu disampaikan oleh Irjen Pol Nanang saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Polisi Air dan Udara (Polairud) yang digelar di Mako Ditpolairud Polda Jatim, Senin (1/12/2025).
“Ke depan, Polairud diharapkan terus meningkatkan kapasitas, memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait, dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol Nanang.
Upacara HUT Polairud yang mengambil tema ‘Polairud Presisi, Menuju Indonesia Maju’ ini berlangsung khidmat.
Upacara juga dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Pejabat Utama, Kapolres jajaran Polda Jatim, serta tamu undangan.
Dalam amanatnya Kapolda Jatim membacakan pesan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Karyoto.
Melalui amanat tersebut, Kabaharkam Polri menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian personel Polairud dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan udara Indonesia.
Dalam amanat tersebut disampaiakan selama 75 tahun, Polairud telah menunjukkan profesionalisme dan komitmen tinggi dalam menjaga keselamatan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan di wilayah perairan dan udara.
Selain itu Polairud juga hadir dalam pengiriman bantuan logistik dari udara ke lokasi bencana yang terisolir.
Upacara peringatan HUT Polairud ke-75 ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh personel untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan soliditas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, khususnya pada fungsi kepolisian perairan dan udara. (Bgn)
Polemik Putusan KDRT dr. Meiti Muljanti: Vonis Percobaan Dipersoalkan, Upaya Banding Siap Uji Keadilan Substantif
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan terdakwa dr. Meiti Muljanti terus menuai sorotan tajam. Dalam sidang yang diketuai Hakim Ratna Dianing, majelis menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun, sehingga secara hukum terdakwa tidak perlu menjalani pidana badan selama tidak mengulangi tindak pidana serupa dalam masa percobaan tersebut.
Meski merupakan putusan pidana bersyarat, keluarga terdakwa menyatakan keputusan majelis mengandung kontradiksi yang mendasar. Pihak keluarga mengklaim bahwa selama lebih dari dua dekade, justru dr. Meiti yang mengalami tekanan psikologis dan perlakuan yang diduga sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
Tuduhan itu diarahkan kepada suaminya, dr. Benjamin Kristanto, anggota DPRD Jawa Timur. Berbagai narasi mengenai dugaan perilaku tidak patut dan ketidakharmonisan rumah tangga turut disampaikan pihak keluarga.
Namun demikian, seluruh klaim tersebut hingga kini masih bersifat sepihak dan belum diuji atau diputus melalui mekanisme peradilan lain. Tidak ada putusan hukum yang secara resmi menyatakan kebenaran klaim tersebut.
Pihak keluarga menilai putusan majelis hakim belum merefleksikan konteks relasi kuasa, dinamika rumah tangga, maupun kondisi psikologis yang mereka sebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Mereka mempertanyakan dasar pertimbangan yuridis majelis, khususnya mengenai proporsionalitas perlindungan hukum bagi korban KDRT.
“Jika vonis ini dimaksudkan sebagai efek jera bagi dr. Meiti Muljanti, publik juga berhak tahu bagaimana hukum memastikan perlakuan setara terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindakan kekerasan,” ujar perwakilan keluarga dalam keterangan kepada media.
Kubu terdakwa berpendapat bahwa proses persidangan belum sepenuhnya menggali konstruksi fakta secara komprehensif. Atas dasar itu, dr. Meiti resmi mengajukan banding, sebagai upaya membuka ruang pemeriksaan ulang terhadap aspek hukum materiil maupun formil yang dinilai belum terang benderang pada tingkat pertama.
Hingga laporan ini diunggah, dr. Benjamin Kristanto belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai klaim yang diarahkan kepadanya.
Sementara itu, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa seluruh tahapan persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berlangsung terbuka untuk publik.
Proses banding yang segera berjalan dipandang sebagai fase krusial. Selain berpotensi menampilkan kembali fakta-fakta relevan dan memperdalam argumentasi hukum, putaran kedua perkara ini dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai proporsi tanggung jawab masing-masing pihak dalam sengketa domestik yang menyedot perhatian luas.
Kasus ini sekaligus kembali menegaskan urgensi perlindungan hukum bagi korban KDRT, terlebih ketika perkara melibatkan figur publik yang memiliki pengaruh sosial maupun politik.*** (Red)
MAKI Jatim Kerahkan 1.200 Pengurus dan Anggota Untuk Aksi Akbar Hakordia 2025
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur memastikan kesiapan penuh untuk menggelar Aksi Akbar yang diklaim sebagai salah satu konsolidasi terbesar organisasi tersebut dalam satu dekade terakhir.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025 mulai pukul 08.00 WIB itu akan menghadirkan sekitar 1.200 pengurus dan anggota MAKI dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Gelombang massa akan bergerak mengiringi truk trailer 40 feet yang berperan sebagai mobil komando utama.
Truk komando ini akan dipersenjatai dengan sound system berkekuatan 15.000 watt, perangkat band lengkap, serta penampilan khusus dari Firstline Band, grup musik binaan MAKI Jatim yang akan membawakan lagu-lagu bertema perjuangan antikorupsi. Kehadiran ratusan motor, mobil, dan truk pengangkut massa pun dipastikan menyertai perjalanan rombongan sepanjang rute aksi.
Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menegaskan bahwa dirinya akan turun langsung sebagai koordinator lapangan sekaligus penanggung jawab utama aksi. Untuk mendukung kelancaran giat, ditunjuk pula 45 koordinator lapangan massa yang bertugas memastikan disiplin peserta sesuai arahan komando utama.
“Peringatan Hakordia 2025 ini menjadi momentum kebangkitan MAKI Jatim, untuk menegaskan kembali posisi kami sebagai lembaga yang kuat dan konsisten dalam mengawal pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Heru.
Ia menegaskan bahwa Aksi Akbar ini akan menjadi show of force yang menunjukkan kapasitas, soliditas, dan keseriusan MAKI Jatim dalam mengawal agenda antikorupsi di daerah. Menurutnya, aksi tersebut sekaligus menjadi pesan tegas bahwa MAKI Jatim bukan lembaga yang bisa dipandang sebelah mata, terutama oleh pihak-pihak yang terindikasi melakukan praktik koruptif.
Dalam kegiatan ini, massa aksi juga akan membagikan stiker “No to Corruption” kepada pengguna jalan, serta celengan MAKI untuk siswa SD dan SMP yang sekolahnya berada di sepanjang rute aksi. Edukasi antikorupsi sejak dini diyakini penting sebagai investasi karakter generasi mendatang.
Mengusung tema besar “WES GAK WAYAHE KORUPSI, WAYAHE GOLEK SANGU MATI”, aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara mengenai betapa berat dampak korupsi, bukan hanya bagi institusi, tetapi juga keluarga pelakunya.
Mengenai rute lengkap dan daftar kantor OPD yang akan didatangi dalam aksi, Heru menyampaikan bahwa lokasi yang dipilih sepenuhnya berbasis data valid temuan kasus korupsi, bukan asumsi. Namun detail tersebut belum akan dibuka ke publik.
“Mohon maaf, data rute dan kantor OPD yang akan kami kunjungi belum dapat saya sampaikan hari ini. Kami akan merilis secara resmi pada H-1 pelaksanaan aksi,” tutup Heru. (Bgn)
“1.200 Pejuang MAKI Jatim Siap Meruntuhkan Keheningan Bangsa dengan Seruan Sakral: Gak Wayahe Mikir Korupsi, Wayahe Golek Sangu Mati”
WARTAPENADATUJATIM | Surabaya — Kota Pahlawan kembali bersiap menjadi pusat denyut perlawanan moral bangsa. Di tanah yang sejak dahulu menjadi saksi keberanian, sebuah gelombang baru akan mengalir deras, mengguncang ruang publik dan menghidupkan kembali semangat integritas dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur tengah mempersiapkan perhelatan akbar yang tidak biasa lebih berani, lebih terbuka, dan lebih menggugah daripada sebelumnya.
Di tengah hiruk-pikuk Surabaya yang tak pernah berhenti berdetak, sebuah trailer raksasa sepanjang 40 kaki telah dipersiapkan menjadi panggung orasi akbar berkonsep Publik Entertainment.
Dari kejauhan, panggung tersebut bukan hanya tampak megah, tetapi menjelma seperti monumen baru perlawanan: tempat suara rakyat menemukan nyawanya, tempat kebenaran berdiri tegak, dan tempat keheningan bangsa tentang korupsi akan dirobohkan.
Di hadapannya, 1.200 anggota MAKI dari seluruh penjuru Jawa Timur akan memenuhi ruang publik dengan semangat yang dipastikan mampu mengguncang fondasi moral kota ini.
Massa akan berdatangan bagaikan gelombang tanpa henti anak muda, akademisi, aktivis, para pekerja, dan masyarakat umum yang sudah terlalu lama menahan rasa muak terhadap korupsi yang mencabik masa depan.
Di tangan mereka, spanduk-spanduk bertuliskan pesan tegas6 akan berkibar. Di mata mereka, terlihat sinar tekad. Di dada mereka, berkobar keyakinan yang sama: bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa dan setiap anak yang akan mewarisinya.
Acara ini bukan sekadar peringatan HAKORDIA ia dirancang menjadi panggilan jiwa, ruang bersama untuk menata ulang kesadaran kolektif Indonesia. Melalui perpaduan orasi, edukasi publik, serta hiburan yang dikemas dengan menarik, MAKI Jatim akan menghidupkan atmosfer yang bukan hanya membangkitkan emosi, tetapi juga memaksa publik bertanya:
“Apakah kita akan tetap diam, sementara korupsi terus mencuri masa depan kita?”Ketika acara mencapai titik kulminasi, panggung akan bergemuruh oleh satu seruan yang telah menjadi ruh pergerakan MAKI Jatim:
“Gak Wayahe Mikir Korupsi, Wayahe Golek Sangu Mati.”
Seruan ini bukan slogan. Ia adalah tamparan spiritual bagi siapa pun yang mendengarnya—mengingatkan bahwa hidup seharusnya diisi dengan amal, bukan penyelewengan; dengan integritas, bukan tipu daya; dengan kebaikan, bukan dosa yang menumpuk untuk dunia yang sementara.
Kalimat itu akan meluas, memantul dari gedung ke gedung, menabrak ruang kesadaran masyarakat, dan seakan terdengar oleh arwah para pahlawan yang pernah berjuang menegakkan kehormatan negeri ini. Banyak yang akan terdiam, banyak yang mengepalkan tangan, dan banyak pula yang merasa dihentakkan dari tidur panjang ketidakpedulian.
Heru Satriyo, Ketua MAKI Jatim, menegaskan bahwa HAKORDIA 2025 bukan sekadar momentum melainkan bukti bahwa api perlawanan terhadap korupsi masih menyala dan tak akan padam.
“HAKORDIA 2025 di Surabaya akan menjadi pembuktian bahwa semangat kami tidak pernah pudar. MAKI Jatim tidak akan berhenti bersuara meski jalan panjang menghadang. Di kota tempat para pahlawan dimakamkan, semangat mereka seakan hidup kembali dalam dada para aktivis yang berdiri tegak,” ujarnya.
Heru melanjutkan dengan nada yang lebih dalam dan penuh makna:
“Dan saat orasi penutup dikumandangkan, suasana akan menjadi lebih pekat, pekat oleh harapan dan tekad. Di momen itu kami akan mengingatkan bahwa menolak korupsi bukan hanya sikap, tetapi kewajiban moral yang menentukan arah bangsa, arah masa depan anak-anak negeri ini.”
Ia menutup dengan pernyataan yang menggugah harapan:
“Pada hari itu nanti, di bawah langit Surabaya yang memerah senja, 1.200 aktivis akan pulang membawa satu janji: selama kejujuran dijaga, masa depan Indonesia tidak akan gelap. Dan kami, MAKI Jatim, tak akan pernah lelah mengejar mataharimengejar harapan baru bagi negeri ini.” *** (Bgn)
Tiga Pilar Akan Kawal Pelaksanaan Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Indonesia Menyambut Indonesia Emas
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Hari Jumat (28/11/2025) bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur telah dilakukan mediasi mengenai rencana operasional dapur SPPG Kota Surabaya Dukuh Pakis yang berada di Cluster Jepang perumahan Villa Bukit Mas Surabaya, yang menampung aspirasi sekelompok warga perumahan itu yang melakukan penolakan, sehingga operasional dapur ditunda.
Kali ini mediasi yang difasilitasi oleh Badan Gizi Nasional dengan menampilkan narasumber Kusmayanti S.Hut, M.Si selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya, juga mengundang Kepala Kantor Kecamatan Dukuh Pakis, Lurah Dukuh Pakis, Kapolsek Dukuh Pakis, Danramil Karang Pilang dan perangkat RT, RW serta warga Cluster Jepang Perumahan Villa Bukit Mas Surabaya.
Namun sayang, selintas pantauan awak media, dari para pihak yang diharapkan datang untuk duduk bersama membahas permasalahan yang ada yang mana dikeluh dan dikawatirkan warga berkenaan dengan keberadaan dan rencana operasional Dapur SPPG, hanya terlihat Kepala KPPG Surabaya, Lurah Dukuh Pakis dan Danramil Karang Pilang yang hadir.
Kelompok warga yang melakukan penolakan beserta RT, RW setempat tidak datang dengan berbagai alasan. Sedangkan Kapolsek dan Camat mengirimkan perwakilan dikarenakan acara berbarengan dengan tugas kedinasan yang lain.
Dari acara yang dimulai sekitar jam 09.00 dilakukan pemaparan oleh Kusmayanti mengenai visi misi dan dasar hukum program MBG yang merupakan program unggulan pemerintah melalui Peraturan Presiden RI dalam memberikan bantuan sosial kepada anak anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sebenarnya acara mediasi itu cukup menarik, karena Kusmayanti memaparkan tahapan tahapan awal mulai dari penentuan titik, persyaratan persyaratan pokok pendirian dapur SPPG, termasuk dijelaskan hubungan dapur SPPG dengan pemilik lahan sampai persyaratan keamanan dan kebersihan lingkungan juga pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah sampai rekayasa alur lalu lintas barang dan kendaraan serta urusan parkir kendaraan sudah dipersiapkan dengan matang sesuai standar dan aturan umum yang berlaku.
Telah dijelaskan dengan penekanan berulang ulang oleh Kusmayanti, bahwa proyek dapur pendukung program MBG sepenuhnya adalah milik pemerintah, sedangkan Joko Dwitanto pemilik lahan, adalah murni sebagai pihak yang menyewakan bukan pemilik usaha.
Kusmayanti menjelaskan bahwa Peraturan Urusan Dalam (PUD) perumahan yang dipakai sebagai rujukan kelompok warga yang menolak keberadaan dan operasional dapur SPPG tidak berdasar, karena faktanya dapur SPPG pendukung program MBG bukan merupakan bentuk/tempat usaha perorangan melainkan murni bagian dari program pemerintah non profit karena memberikan bantuan sosial kepada anak anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa untuk cita cita bangsa menuju era Indonesia Emas.
Namun sayang mediasi menjadi terasa timpang dan tidak membuahkan sebuah keputusan karena Camat sebagai pemegang wilayah dan wakil pemerintah tidak hadir, maka tidak bisa dilakukan keputusan apapun yang bisa dipakai sebagai acuan atau solusi dari permasalahan yang dibahas dalam mediasi itu.
Akhirnya diputuskan bahwa akan dilakukan mediasi secara tertulis kepada warga Cluster Jepang Perumahan Villa Bukit Mas yang akan dipersiapkan oleh Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya Badan Gizi Nasional. Sedangkan Lurah Dukuh Pakis memberikan dukungan dengan menyiapkan petugas kelurahan dalam mendistribusikan bahan mediasi tertulis tersebut. Sedangkan Polsek Dukuh Pakis dan Koramil Karang Pilang sebagai aparat keamanan akan mengawal dan menjaga kondusifitas keamanan warga dan operasional dapur SPPG sebagai pendukung keberlangsungan program pemerintah MBG.
Dengan tidak bisa beroperasinya dapur SPPG Dukuh Pakis, maka ada sebanyak 2.862 anak sekolah calon penerima manfaat yang terdampak.(Houget***)
Kalinda & MAKI Jatim Resmi Bubarkan Panitia JSEF 2025: Syukuran, Evaluasi, dan Lahirnya Role Model Baru Penyelenggaraan Event Jawa Timur
WARTAPENASATUJATIM | Pasuruan – CV Kalinda Sukses Bersama bersama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur resmi menggelar rapat pembubaran panitia Jatim Super Exhibition Fair (JSEF) Volume III 2025 pada Sabtu (29/11/2025).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi seremoni penutupan panitia, tetapi juga ajang syukuran serta evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan pameran akbar yang digelar di Fairway Ninemall Surabaya pada 31 Oktober–2 November 2025 lalu.
Direktur CV Kalinda Sukses Bersama, Dwi Yulis, mengungkapkan bahwa keberhasilan JSEF 2025 merupakan hasil kerja solid seluruh tim meski proses persiapan berlangsung dalam waktu singkat dan penuh dinamika.
Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Ketua Panitia, Yuniawati atau Mbok Mak, yang dinilai bergerak cepat dalam merespons setiap situasi di lapangan.
“Saya apresiasi kepada ketua panitia, Yuniawati atau Mbok Mak, yang selalu kompak dan cekatan membaca situasi ketika muncul permasalahan di area pameran,” ujar Dwi Yulis.
Ia menambahkan, ritme kerja tim yang stabil tak lepas dari peran Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, yang turut melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis sepanjang proses penyelenggaraan.
“Kolaborasi ini menjadi catatan penting dan menjadi momen edukasi bagi Kalinda untuk event-event besar lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menilai keberhasilan JSEF 2025 bukan sekadar capaian teknis, namun juga bukti kematangan manajemen kolaboratif antara Kalinda dan MAKI Jatim.
Ia menekankan bahwa pola kerja yang terbangun dalam event ini layak dijadikan standar baru dalam penyelenggaraan event di Jawa Timur.
“Keberhasilan penyelenggaraan JSEF 2025 harus menjadi role model untuk event-event berikutnya yang diselenggarakan Kalinda,” tegas Heru usai rapat.
Rapat pembubaran yang dihadiri jajaran pengurus MAKI Jatim dan tim Kalinda tersebut juga menjadi ruang refleksi untuk memetakan kekuatan tim, mengevaluasi tantangan di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi event mendatang. Suasana akrab mewarnai proses evaluasi yang dilakukan secara komprehensif dan partisipatif.
MAKI Jatim berharap, dengan struktur kerja yang sudah terbukti efektif, Kalinda dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, terlebih memasuki tahun 2026 yang diproyeksikan dipenuhi agenda besar.
Berakhirnya masa tugas panitia menandai tuntasnya rangkaian JSEF Volume III 2025 yang tahun ini mencatat antusiasme tinggi dari pelaku usaha, komunitas, serta berbagai stakeholder di Jawa Timur.
Dengan ritme kerja yang makin terstandarisasi dan profesional, Kalinda dinilai siap melahirkan event-event berkelas dan memberikan dampak luas bagi publik di tahun-tahun mendatang. (Bgn)
Diduga Persekongkolan Provokator Dengan Sejumlah Warga Hambat Operasional Dapur SPPG di Villa Bukit Mas Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan dapur SPPG di wilayah Dukuh Pakis tepatnya di Cluster Jepang – Perumahan Villa Bukit Mas mengalami hambatan operasional, yang dijadwalkan beroperasi sejak hari Senin (24/11/2025) sampai dengan hari ini Jumat (28/11/2025) belum juga bisa beroperasi untuk melayani sebanyak 2.862 calon penerima manfaat, yang notabene adalah para anak-anak sekolah generasi penerus bangsa yang tersebar dalam 15 sekolah di seputaran wilayah Kecamatan Dukuh Pakis.
Ironisnya ketika awak media menghubungi Joko Dwitanto, selaku mitra program pemerintah MBG dengan merelakan rumah pribadinya untuk dijadikan dapur pendukung SPPG, mengatakan bahwa belum beroperasinya dapur SPPG Dukuh Pakis karena adanya penolakan warga terhadap keberadaan dapur tersebut, seperti adanya surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga, juga terlihat dengan banyaknya spanduk/banner penolakan yang dipasang di pagar rumah warga layaknya masa kampanye pemilu.
Namun ketika awak media mencermatinya isi surat penolakan warga dan isi banner tersebut, banyak hal bertentangan dengan kondisi dilapangan.
Misalnya, surat penolakan yang ditanda tangani oleh lebih dari 20 orang warga berisi keberatan atas, penumpukan sampah, tidak dikelolanya limbah dengan baik, kegaduhan dan bising atas operasional dapur, dan banyaknya warga luar perumahan yang hilir mudik.
Saat awak media melakukan kunjungan ke lokasi dapur, oleh Joko ditunjukkan bahwa pada kenyataannya dapur pendukung SPPG sama sekali belum beroperasi, jadi semua unsur bahan penolakan warga tidak terbukti.
Kepada awak media Joko mengatakan bahwa sudah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, baik limbah cair maupun limbah padat dan sampah dapur.
Joko juga menunjukkan surat persetujuan dari tetangga/warga terdekat dapur yaitu warga depan, belakang, kanan dan kiri dengan ditanda tangani oleh Ketua RT setempat. Ada hal janggal dirasakan oleh Joko ketika diketahui adanya lebih dari 20 orang warga melakukan penolakan, padahal jumlah rumah dari pintu masuk Cluster Jepang sampai dapur tidak lebih dari 15 unit rumah.
Dengan adanya ketidaksesuaian antara keberatan warga dengan bukti-bukti dilapangan Joko meminta bantuan para pihak yang berwenang termasuk kepada Kusmayanti S.Hut, M.Si selaku Kepala KPPG Kota Surabaya untuk memberikan sosialisasi kepada warga terkait program pemerintah dalam MBG.
Terkait dengan banyaknya spanduk/banner yang terpasang di pagar pagar rumah warga, awak media mendapatkan informasi bahwa diduga yang melakukan pemasangan adalah pihak keamanan lingkungan Cluster Jepang sendiri dan banyak warga yang pagarnya dipasang banner tidak berani menolaknya.
Diduga telah terjadi semacam persekongkolan antara segelintir provokator dengan pengurus lingkungan setempat di Cluster Jepang itu sendiri. Mari kita tunggu cerita selanjutnya. (Houget***)
