Bupati dan Wabup Bangkalan Hadiri Peresmian Renovasi Gedung Puskesmas Burneh
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Bupati Bangkalan Ir. H. Lukman Hakim, S.Ip, M.H. meresmikan renovasi gedung Puskesmas Burneh yang pembangunannya baru selesai tahun ini, pada hari selasa, 30 Desember 2025 di halaman Puskesmas Burneh Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Acara tersebut dihadiri oleh, Bupati Bangkalan Ir. H. Lukman Hakim, S.Ip, M.H., Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Dja’far, S.Ag, S.H., M.H., Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Hj.Nur Khotibah, S.ST., Bd., M.Mkes, Kepala Puskesmas Burneh Syaiful Hidayat beserta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bangkalan dan Forkopimcam Burneh.
Pada kesempatan itu, Lukman Hakim menyampaikan, renovasi gedung puskesmas tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memaksimalkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan.
“Insyaallah nanti pada akhirnya kita juga akan membangun rumah sakit di berapa titik, insyaallah di blega cuman bertahap karna finansial kita, untuk tahun depan masih persiapan mungkin running nya itu di tahun 2027, dalam rangka itu sebetulnya ada beberapa faktor, mungkin karna kemampuan kita sekarang masih cuman tiga untuk pembangunan puskesmas nya mungkin nanti bertahap, nanti beberapa puskesmas yang kurang layak kita akan coba untuk diperbaiki juga,” ujarnya, Selasa, 30/12/25.
Beliau Juga berharap, dengan adanya gedung ini tentunya pelayanan kesehatan di Puskesmas Burneh harus di maksimalkan dan disosialisasikan pelayanannya kepada masyarakat dengan baik.
Selain itu Lukman Hakim menghimbau masyarakat bangkalan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2026 ini. Supaya dilakukan dengan sederhana dan masyarakat dihimbau untuk tidak menyalakan petasan.
“Kita ada himbauan untuk tidak melakukan itu dan kemudian di upayakan di arahkan untuk doa bersama untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini sudah kita rapatkan dengan para ulama, para tokoh agar tidak melakukan kegiatan yang berlebihan karena mengingat posisi atau kondisi masyarakat kita dan saudara kita di Aceh, Sumatera dalam kondisi berkabung prihatin, saya pikir untuk ekspresi perayaan tahun baru ini untuk dilakukan sederhana,” pungkasnya .
Ditempat yang sama, Syaiful Hidayat selaku kepala puskesmas burneh mengucapkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT. atas terlaksananya peresmian renovasi gedung puskesmas yang berjalan dengan lancar dan sukses.
“Mudah – mudahan dengan adanya gedung baru ini bisa meningkatkan mutu layanan dan mutu manajemen di Puskesmas Burneh, Semoga kedepan nya puskesmas burneh ini dapat pembangunan lagi khusus nya di unit – unit layanan, ranap inap dan kefarmasian,” ungkapnya. (Azis)***
Direktur PUDAM Sumber Sejahtera Bangkalan Ucapkan Selamat Tahun Baru 2026 Masehi
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Menjelang datangnya Tahun Baru 1 Januari 2026 Masehi, H. Sjobirin Hasan,SE,MBA, selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Sumber Sejahtera Kabupaten Bangkalan mengucapkan Selamat Tahun Baru,
Dia berharap Tahun Baru ini dijadikan momentum sebagai kebangkitan Kabupaten Bangkalan, Melalui berbagai langkah langkah kecil dari diri sendiri serta mempererat tali persaudaraan dan menjaga keharmonisan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
“Selamat Tahun Baru 2026, Mari kita jadikan Tahun Baru ini sebagai momentum kebangkitan Kabupaten Bangkalan dengan semangat gotong royong, inovasi dan kepedulian, Untuk kemajuan bersama demi kota Bangkalan yang lebih maju dan sejahtera serta dapat membanggakan anak cucu kita dimasa depan.” tandasnya. (Azis)***
Sambutan Penuh Apresiasi Wabup Bangkalan dan Anggota DPR RI Syafiuddin di Acara Deklarasi dan Peresmian Komunitas WPK
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Komunitas Wartawan Peduli Keadilan (WPK) resmi dideklarasikan pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Long Gledhek Resto, Martajasah, Kabupaten Bangkalan. Deklarasi ini menjadi momentum penguatan sinergitas antara insan pers, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.
Acara deklarasi dihadiri Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jakfar, Anggota DPR RI Komisi V Syafiuddin Asmoro, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Bangkalan H. Marhayat, jajaran kepala desa, tokoh masyarakat, serta insan pers dari berbagai Komunitas Wartawan di Bangkalan.
Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, dan komunitas pers dalam satu forum tersebut membuktikan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, khususnya dalam menyampaikan informasi publik serta mengawal pembangunan daerah.
Anggota DPR RI sekaligus Pembina WPK, Syafiuddin Asmoro, menyampaikan bahwa sinergitas yang sehat antara pers dan lembaga pemerintahan merupakan kunci terciptanya demokrasi yang berkualitas. Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan sekaligus pengawas kebijakan publik.
“Pers harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah, tanpa kehilangan independensinya. Kolaborasi yang sehat justru akan melahirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan WPK diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga aspirasi publik dapat tersampaikan secara utuh dan berimbang.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jakfar menyambut baik terbentuknya WPK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif. Kami berharap WPK dapat menjadi mitra yang objektif dan profesional dalam menyampaikan informasi kepada publik,” katanya.
Ketua WPK Supriadi menegaskan bahwa WPK berkomitmen membangun sinergitas yang berkelanjutan dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta seluruh elemen masyarakat, demi kepentingan publik.
“Kami ingin menghadirkan jurnalisme yang mencerahkan, solutif, dan bertanggung jawab. Sinergitas yang kami bangun bukan untuk melemahkan fungsi kontrol, tetapi untuk memperkuat pembangunan yang berkeadilan,” ujar Supriadi.
Ia menambahkan, komitmen tersebut akan diwujudkan melalui kerja jurnalistik yang profesional, menjunjung tinggi etika, serta konsisten mengawal isu-isu strategis daerah.
“Deklarasi WPK ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kolaborasi yang kuat antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bangkalan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.” pungkasnya. (Azis)***
Dua Tersangka Tambang Ilegal Tidak Ditahan, Polres Bangkalan Hanya Terapkan Wajib Lapor
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Polres Bangkalan memastikan dua tersangka kasus Tambang Ilegal di wilayah Kecamatan Labang dan Kecamatan Klampis tidak dilakukan penahanan. Meski telah berstatus tersangka, keduanya hanya dikenakan wajib lapor oleh penyidik.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial HS, yang diamankan di Kecamatan Labang, serta AM, yang diamankan di Kecamatan Klampis.
Keduanya sempat diamankan dalam proses penyidikan, namun kini tidak ditahan di rumah tahanan Polres Bangkalan.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kasi Humas Polres Bangkalan, Ipda Agung Intama. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berdasarkan pertimbangan penyidik, terutama karena sikap kooperatif yang ditunjukkan para tersangka selama proses hukum berjalan.
“Benar, saat ini kedua tersangka tidak dilakukan penahanan. Pertimbangannya karena yang bersangkutan kooperatif, sehingga penyidik menerapkan wajib lapor. Jadi tidak ada istilah penangguhan penahanan maupun tahanan kota,” ujar Ipda Agung Intama kepada wartawan. Kamis, (18/12/2025).
Namun, kebijakan tersebut dinilai kontras dengan pernyataan Kasat Reskrim Polres Bangkalan saat konferensi pers awal penanganan perkara. Dalam kesempatan itu, Kasat Reskrim secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana pertambangan ilegal merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan dan negara.
Bahkan, dalam konferensi pers tersebut, Kasat Reskrim menegaskan penerapan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap kedua tersangka.
Meski tidak berada di balik jeruji, Agung memastikan proses hukum terhadap kedua tersangka tetap berjalan hingga tuntas. Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke pihak kejaksaan.
“Proses hukum tetap berjalan sampai berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan,” imbuhnya.
Agung juga menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana, penetapan tersangka tidak selalu harus diikuti dengan penahanan.
“Setiap perkara itu tidak harus dilakukan penahanan. Namun prosesnya tetap berlanjut, dan yang bersangkutan wajib lapor sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Polres Bangkalan Tegaskan Temuan Janin di Tanah Merah Merupakan Janin Hewan
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Polres Bangkalan merespons cepat laporan masyarakat terkait penemuan benda yang diduga janin di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, pada Selasa (16/12/2025) sekira pukul 06.00 WIB.
Temuan tersebut berlokasi di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah.
Menindaklanjuti laporan warga, Kapolsek Tanah Merah AKP Suyitno, S.H., M.H. bersama Unit Reskrim Polsek Tanah Merah, SPKT Polsek Tanah Merah, Tim Medis Puskesmas Tanah Merah, serta Kepala Desa Dumajah langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Sebagai bagian dari tahapan penyelidikan awal, petugas melakukan serangkaian tindakan kepolisian, termasuk pembongkaran makam di pemakaman umum yang diduga menjadi lokasi penguburan janin.
Selanjutnya, temuan tersebut dibawa ke RSUD Syamrabu Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan medis dan forensik.
Plt. Kasihumas Polres Bangkalan IPDA Agung Intama menyampaikan bahwa langkah cepat dilakukan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan forensik di RSUD Syamrabu Bangkalan, dapat dipastikan bahwa temuan yang dilaporkan warga tersebut merupakan janin hewan, bukan janin manusia,” jelasnya saat dikonfirmasi di Polres Bangkalan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melapor kepada pihak kepolisian. Namun kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya penanganan setiap kejadian kepada aparat kepolisian,” tambahnya.
Dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut, Polres Bangkalan memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana terkait dugaan pembuangan janin manusia di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. (Azis)***
Tragis, Janin Bayi Belum Sempurna Ditemukan Warga Desa Dumajah Dalam Kondisi Terbungkus Daun
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan –
Warga Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, digemparkan dengan penemuan sesosok janin bayi di Dusun Mantoan pada Senin pagi (15/12/2025).Janin bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga sekitar sekira pukul 05.00 WIB. Kondisi janin saat ditemukan masih terbungkus lendir dan diduga belum mencapai usia kandungan sembilan bulan.
Salah satu warga yang berada di lokasi kejadian menuturkan bahwa janin bayi tersebut ditemukan di sekitar kampung, tepatnya di belakang sebuah langgar milik warga setempat.
“Tadi sekitar jam lima pagi ada warga yang menemukan bayi itu. Masih terbungkus lendir, lalu dibungkus daun dan dipendam di sekitar lokasi. Sepertinya masih sekitar lima bulan dalam kandungan, karena belum sempurna, tangan dan kakinya belum lengkap,” ungkap warga yang enggan disebutkan namanya.
Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Dumajah, Ahmad Farid. Ia mengaku baru mengetahui kejadian itu setelah mendapat laporan dari warganya.
“Saya baru menerima laporan dari warga. Janin bayi itu ditemukan di belakang langgar warga, di Kampung Kebun Dusun Mantoan,” jelas Ahmad Farid saat dikonfirmasi.
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa ibu dari janin bayi tersebut maupun motif di balik pembuangan janin di tempat umum.
Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan guna mengungkap asal-usul janin bayi dan memastikan penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Media ini akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menggali informasi lanjutan dari pihak-pihak terkait. (Azis)***
Dinas Pertanian Bangkalan Realisasikan 9 Unit Combine Harvester di 6 Kecamatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Pertanian Bangkalan Realisasikan 9 Unit Combine Harvester di 6 Kecamatan Tahun Anggaran 2025
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Pemkab) melalui Dinas Pertanian Bangkala memberikan bantuan Combine Harvester( Alsintan ) kepada beberapa Kelompok Tani (Poktan) di 6 Kecamatan kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Bantuan 9 Unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) jenis Combine Harvester ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang disalurkan ke petani dari hasil Aspirasi Pokok – Pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan. Hal itu disampaikan langsung oleh Abu Said Kabid Pertanian Bangkalan pada Senin (15/12/25)
Abu Said juga menjelaskan, bantuan tersebut merupakan program pemerintah daerah kepada kelompok tani yang aktif dan terverifikasi, guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja
“Dengan berkurangnya tenaga kerja dengan Alat Combine ini sudah dapat meringankan petani, ini yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia butuh 15 orang, Namun dengan Combine ini kan cukup dengan operator bisa selesai dalam hitungan jam, Kalo satu hektar bisa setengah hari sudah atau 4 jam sudah selesai, ” jelasnya.
Iapun membandingkan biaya operasional petani bercocok tanam, antara biaya menggunakan jasa manusia dengan biaya menggunakan Alsintan jenis Combine,
“Kalo manual satu hektar itu 2 hari itupun pakai tenaga manusia kurang lebih 15 orang kalikan berapa biasanya upah pakai tenaga kerja perorang, misal 1 sak besar itupun diambil bagus-bagus nya sama orang, Dengan adanya Combine ini sangat terbantu baik itu secara waktu dan biaya,” pungkasnya. (Azis)***
Perluas Jaringan Informasi dan Cegah Miskom WPK Resmikan Ketua PKDI Kabupaten Bangkalan Sebagai Pembina
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Dalam rangka memperkuat sinergitas jajaran pengurus Wartawan Peduli Keadilan (WPK) Kabupaten Bangkalan menggelar pertemuan dengan Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Bangkalan, resmi menjadi pembina WPK.
Pertemuan yang bersifat silaturahmi menjadi angin sengar bagi pemerintahan desa. Selain itu, juga membahas tentang peran strategis media dalam mendukung transparansi serta publikasi program dan capaian pembangunan desa dan juga untuk mencegah miskomunikasi antara media dengan pemerintah desa dalam menggali informasi dalam menyajikan berita yang akurat, objektif, dan relevan kepada publik.
Sinergi antara wartawan dan pemerintah desa dinilai penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, akurat, dan berimbang.
Ketua PKDI Kabupaten Bangkalan, H. Marhayat, menyampaikan harapannya agar WPK dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menyebarluaskan berbagai kegiatan dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
“Kami berharap ke depan WPK dapat membantu pemerintah desa dalam mempublikasikan capaian pembangunan maupun program-program desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas kinerja dan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa,” ujar H. Marhayat.
Sementara itu, Ketua WPK Kabupaten Bangkalan, Supriadi, menyambut baik harapan tersebut dan menegaskan komitmen WPK untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang.
“WPK hadir sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah desa. Kami siap membantu mempublikasikan capaian dan program desa, namun tetap mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional, objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Supriadi.
Ia menambahkan, sinergi yang baik antara insan pers dan pemerintah desa sangat penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur desa.
“Dengan komunikasi yang baik, informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih utuh, akurat, dan tidak menimbulkan salah persepsi. Ini merupakan bagian dari komitmen WPK dalam mengawal transparansi dan keadilan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala desa, di antaranya Kepala Desa Kramat, Kepala Desa Sembilangan, Kepala Desa Banyu Sangkah, dan Kepala Desa Genteng.
Kehadiran para kepala desa ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang harmonis dengan insan pers.
Melalui pertemuan ini, kami berharap WPK dan PKDI mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten dapat terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi yang positif demi mendukung pembangunan desa yang transparan, partisipatif, serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Bangkalan. (Azis)***
Peduli Sesama, Komunitas Bangsawan Bangkalan Kirim Bantuan Untuk Korban Bencana Aceh
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Komunitas wartawan yang mengatasnamakan BANGSAWAN (Bangkalan Sapa Wartawan) tunjukkan kepedulian sosialnya dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam di Sumatera, khususnya Aceh.
Bantuan diberikan melalui salah satu anggotanya yaitu Abd. Hari berupa pakaian bekas layak pakai yang dikemas dalam beberapa kardus serta sejumlah uang tunai. Donasi tersebut diserahkan melalui Posko Peduli Bangkalan Berbagi Kebaikan di Perum IMC Blok 01, Bangkalan, Senin (15/12).
Ketua Komunitas BANGSAWAN yang akrab dipanggil Robin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen komunitas dalam berkontribusi kepada masyarakat.
“Bangsawan tidak hanya hadir dalam publikasi dan pemberitaan, tetapi juga turut andil dalam kemanusiaan tanpa membedakan suku maupun agama,” ujarnya.
Iapun berharap bantuan yang diberikan meski terbatas, namun dapat meringankan beban para korban bencana di Aceh
“Kami berharap donasi ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” kata Robin.
Lanjut Robin,“Kegiatan kemanusiaan ini merupakan bagian dari program kerja BANGSAWAN, seiring dengan peran komunitasnya dalam mendukung publikasi dan membangun kolaborasi khususnya dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Bangkalan.” tutupnya. (Azis)***
Gabungan Ormas Demo Dinas Pertanian Bangkalan Bahas Penjualan Pupuk Subsidi di Atas HET
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Maraknya isu penjualan Pupuk Subsidi yang di jual diatas Harga Eceran Tertinggi ( HET). Beberapa Organisasi Masyarakat ( Ormas ) yang bergabung dalam aksi demo di Dinas Pertanian Bangkalan tuntut PLT kepala dinas dan Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) mundur dari jabatannya.
Beberapa Ormas yang tergabung dalam aksi demo tersebut adalah, Lembaga Baskara Indonesia Maju, Aliansi Pengawal Program Bangkalan dan Formades Kabupaten Bangkalan, pada Senin (15/12/25).
Pada kesempatan itu, Para pendemo yang berbondong-bondong membawa poster yang bertulisan, Mundur Plt Kadis Pertanian, Pecat Kabid Sarpras Pak CHK, Pak CHK Bermuka Dua, Pak CHK dalang Distribusi Mafia Pupuk Bersubsidi Pecat Bu Holif Sebagai Penyuluhan, Poktan tidak boleh berdagang pupuk subsidi, Penyuluh jangan duduk manis di kantor
Sementara itu, Nasirudin selaku Korlap aksi demo menegaskan, agar Plt kadis dan Kabid Sarpras Dinas Pertanian mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengatasi penjualan pupuk subsidi diatas HET yang dilakukan oleh beberapa kios maupun Kelompok Tani (Poktan) yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan.
“Jika tidak mampu, Saya minta bapak Plt kepala dinas pertanian dan Kabid Sarpras nya, Mundur dari jabatannya, karna ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Dinas Pertanian turun tangan terkait dugaan permainan penyaluran pupuk bersubisidi yang dijual di atas HET di desa desa dan meminta agar jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk subsidi bagi para petani.
“Faktanya, di beberapa kecamatan ada kelangkaan pupuk, meski dilakukan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk masih Banyak keluhan dari masyarakat,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Hasin Wakil Ketua Baskara mengungkapkan, fenomena kelangkaan pupuk ini membuat petani terjepit dan menjerit.
“Pupuk ini sangat dibutuhkan para petani. Karena langka, mereka membelinya ke pengecer. Itupun harganya mencekik. Dari normalnya per sak Rp 90 ribu, pengecer menjual Rp 110 ribu, bahkan Rp 150 ribu,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, mengaku, dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sudah diawasi secara terkoordinasi dan komprehensif melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KPPP ) dan sudah sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Kita sudah melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya, Salah satunya dengan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan,” tuturnya. (Azis)***
