WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono, menemui langsung sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Peduli Keadilan (WPK) dalam agenda audiensi di Mapolres Bangkalan, Rabu (03/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres secara terbuka mengakui bahwa sarana pendukung untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayahnya masih belum memadai.

Menurut Hendro, rekaman CCTV yang sering dijadikan rujukan dalam penanganan kasus curanmor tidak selalu mampu memberikan hasil maksimal tanpa dukungan teknologi analisis yang lebih canggih.

“CCTV itu cuma pendukung, apabila alat teknologi yang dimiliki belum bisa membantu mengungkapkan kasus curanmor secara detail,” ujarnya.

Meski memiliki keterbatasan, Hendro memastikan bahwa pihaknya tetap menjadikan CCTV sebagai bukti penunjang dalam proses penyelidikan. Ia juga menyampaikan empati kepada salah satu wartawan yang menjadi korban curanmor.

“Kami akan terus mengupayakan semaksimal mungkin. Terkait curanmor milik rekan wartawan, saya pribadi turut empati dan simpati atas kehilangannya,” tuturnya.

Terkait minimnya progres pengungkapan hingga saat ini, Hendro menjelaskan bahwa kasus curanmor memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jika tidak terdapat identitas atau petunjuk yang jelas mengenai pelaku, proses pengungkapan dapat memakan waktu lama.

“Ada salah satu kasus curanmor prosesnya cepat karena pelaku ada yang kenal, identitas ada, orangnya tahu, maka itu mudah mencarinya. Kalau kasus curanmor tergantung, bisa lama, bisa cepat. Ada juga yang sampai 3 tahun baru terungkap,” pungkasnya.

Sementara itu, Supriadi, korban yang juga seorang wartawan menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja penyidik Polres Bangkalan. Ia menilai pelayanan yang diberikan tidak profesional, terutama dalam hal komunikasi terkait perkembangan perkara.

Supriadi menuturkan bahwa dirinya mendapat respons tidak mengenakkan ketika menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkannya.

“Penyidiknya songong dan arogan. Ketika saya tanya perkembangan, malah jawab ‘tidak perlu ditanya bro, kalau ada perkembangan pasti dikirim’,” ujarnya menirukan ucapan penyidik.

Supriadi juga menegaskan bahwa dirinya dan para jurnalis pada dasarnya merupakan mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, ia berharap proses pengungkapan kasus curanmor yang menimpanya dapat ditangani lebih serius dan komunikatif.

“Kami ini mitra kepolisian. Setiap ada rilis, kegiatan, atau informasi penting, wartawan selalu siap membantu publikasi. Maka ketika kami menjadi korban, seharusnya pelayanan dan komunikasinya juga lebih baik. Harapan saya kasus ini bisa segera diungkap,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus curanmor bukan hanya soal kehilangan barang pribadi, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Kalau kasus sederhana seperti curanmor saja sulit ada progres, bagaimana masyarakat bisa percaya? Makanya saya berharap betul kasus ini segera terungkap,” pungkasnya.

Korban meminta agar penyidik memberikan pelayanan yang lebih terbuka, humanis, dan responsif sehingga hubungan baik antara insan pers dan Polres Bangkalan tetap terjaga.*** (Azis)

WARTAPENASATUJATI | Bangkalan – Pada Rabu, 3 Desember 2025, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Peduli Keadilan (WPK) mendatangi Mapolres Bangkalan untuk mempertanyakan progres sejumlah perkara yang dinilai mandek dalam penanganan proses hukum di Polres Bangkalan.

Kehadiran WPK yang terdiri dari puluhan media tersebut bertujuan mempertegas pentingnya profesionalisme Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani berbagai laporan yang hingga kini dinilai tidak menunjukkan perkembangan secara signifikan.

Koordinator audiensi, Syaiful Anam mengatakan, beberapa perkara yang dianggap jalan di tempat harus menjadi perhatian serius Polres Bangkalan.

“Salah satu yang perlu diperhatikan adalah perkara galian C ilegal yang telah menewaskan enam santri yang sampai sekarang aktivitasnya masih berlangsung. Kapolres pernah mengatakan akan menutup, tapi faktanya masih beroperasi,” ujar Anam yang juga Ketua Komunitas Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan).

Senada dengan itu, Ketua WPK, Supriadi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran penyidik di Polres Bangkalan. Menurutnya, pola komunikasi yang baik penting dilakukan, terutama komunikasi dengan media.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan beberapa kasus yang belum terungkap menunjukkan lemahnya kinerja aparat dalam bekerja secara profesional, khususnya kasus curanmor milik rekan wartawan yang terjadi 2 bulan yang lalu.

“Ada kasus curanmor dengan korban seorang wartawan, bahkan merupakan mitra Polres. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bukti lengkap, saksi ada, tapi tidak ada perkembangan sedikitpun, padahal kasusnya sudah kurang lebih 2 bulan berjalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menyambut hangat kedatangan rekan-rekan WPK. Ia menyebut masukan tersebut sebagai bahan evaluasi internal agar kinerja jajarannya semakin baik.

“Saya pribadi berterima kasih atas masukan dari rekan-rekan semua. Ini akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Terkait persoalan galian C yang menelan korban enam santri di Jaddih, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penutupan secara langsung, namun melarang keras kegiatan yang melanggar hukum.

“Kami melarang, bukan menutup. Setiap aktivitas yang melanggar hukum pasti akan ditindak. Jika masih membandel, tentu ada konsekuensi hukum yang menunggu,” tegasnya.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut berakhir dengan sejumlah harapan dari WPK. Mereka menekankan pentingnya transparansi, percepatan penanganan perkara, serta komunikasi terbuka antara kepolisian dan awak media.

WPK juga menilai bahwa pers merupakan mitra strategis kepolisian dalam memberikan informasi kepada publik. Karena itu, mereka menginginkan adanya hubungan yang lebih kolaboratif, sekaligus profesional, antara lembaga penegak hukum dan insan pers.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi WPK dan Polres Bangkalan untuk memperbaiki pola komunikasi, membuka ruang dialog, serta memperkuat komitmen dalam menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.*** (Azis)