Seruan Kemanusiaan: Dobrak Blokade, Hentikan Genosida di Gaza
Jakarta, wartapenasatu.com Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, sebuah aksi damai yang menyerukan penghentian genosida di Gaza berlangsung khidmat di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Sebelum orasi para tokoh dimulai, seluruh peserta dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, mengukuhkan semangat persatuan dan kepedulian. Suasana kemudian bertambah khidmad dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan oleh salah satu peserta aksi, menandai dimulainya rangkaian acara dengan dimensi spiritual yang mendalam.
Aksi solidaritas ini diselenggarakan pada hari Rabu, 7 Oktober 2025, bertempat strategis di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Sejumlah tokoh berpengaruh turut hadir untuk menyampaikan orasi, di antaranya Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Felix Siauw, Ustadz Alfian Tanjung, serta seorang influencer yang dikenal luas dengan panggilan Bang Koi, serta salah satu organisasi yang getol menyerukan kemerdekaan Palestina yaitu organisasi ASPIRASI yang diketuai oleh Ibu Wati Salam. Kehadiran mereka menegaskan urgensi dan bobot moral dari tuntutan yang disuarakan.
Dalam orasinya, Ustadz Felix Siauw secara tegas menekankan bahwa aksi semacam ini perlu diperbesar skalanya agar gaungnya dapat lebih luas didengar dan diperhatikan oleh dunia internasional. Beliau juga menuding Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di Gaza saat ini, sebuah pernyataan yang disampaikannya sambil menunjuk langsung ke arah gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, menyiratkan tuntutan akuntabilitas yang jelas.
Senada dengan semangat kemanusiaan, Bang Koi, dalam orasinya yang inspiratif, menyatakan bahwa kepedulian terhadap Gaza tidak semestinya dibatasi oleh identitas agama. “Untuk peduli Gaza tidak harus Muslim, namun seluruh manusia,” ujarnya, menegaskan bahwa isu ini adalah masalah kemanusiaan universal dan genosida berdarah yang tidak hanya berkaitan dengan Islam, melainkan melukai hati nurani setiap insan.
Motif utama di balik aksi ini adalah untuk memberikan dukungan moral dan politik kepada saudara-saudara kita yang berupaya menembus blokade Gaza melalui jalur laut. Mereka tergabung dalam Freedom Flotilla, sebuah gerakan solidaritas internasional yang berkomitmen untuk mengakhiri blokade tidak manusiawi yang diberlakukan oleh Israel terhadap Gaza. Aksi di Jakarta ini menjadi cerminan dukungan global terhadap perjuangan tersebut.
Masyarakat Gaza saat ini hidup dalam berbagai keterbatasan ekstrem, sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari komunitas internasional. Namun, tindakan kejam Israel yang tanpa henti memblokade setiap upaya bantuan, termasuk gerakan Freedom Flotilla, telah memperparah krisis kemanusiaan di sana. Kondisi ini menuntut perhatian serius dan intervensi tegas dari lembaga-lembaga dunia.
Oleh karena itu, harapan besar disematkan pada aksi ini agar otoritas terkait di tingkat global dapat mendengar seruan kemanusiaan ini. Diharapkan ada tindakan tegas yang diambil terhadap Israel, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembukaan jalur bantuan tanpa hambatan kepada masyarakat Gaza yang sangat membutuhkan, demi meringankan penderitaan dan menghentikan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung.Dewan partai gelora sumut adakan sosialisai sistem kaderisasi
Dewan partai gelora sumut adakan sosialisai sistem kaderisasi
Medan, wartapenasatu.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia Provinsi Sumatera Utara, melalui Bidang Kaderisasi, sukses menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Kaderisasi Partai Gelora Indonesia. Acara strategis ini berlangsung pada Minggu, 5 Oktober 2025, bertempat di Kantor DPW, Jalan Pencak, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Sumatera Utara, para Ketua DPD se-Sumatera Utara, serta Ketua Pengembangan Teritorial dari seluruh wilayah Sumatera Utara, menandai komitmen partai dalam membangun fondasi keanggotaan yang kokoh.
Inisiatif sosialisasi ini merupakan manifestasi konkret dari upaya Partai Gelora dalam memperkuat struktur internal dan memastikan keberlanjutan ideologi partai. Kehadiran perwakilan dari berbagai tingkatan kepengurusan menunjukkan keseriusan kolektif dalam menyerap dan mengimplementasikan sistem kaderisasi yang telah dirancang. Agenda ini tidak hanya berfungsi sebagai forum diseminasi informasi, tetapi juga sebagai platform konsolidasi visi dan misi partai di seluruh pelosok Sumatera Utara.
Dalam sambutannya yang penuh inspirasi, Ketua DPW Muhammad Nasir menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bidang Kaderisasi atas dedikasi mereka dalam menyelenggarakan kegiatan fundamental ini. Beliau menegaskan bahwa kaderisasi adalah jantung vital organisasi, sebuah pilar esensial yang menentukan autentisitas dan keberlanjutan perjalanan partai. “Sebuah organisasi tanpa proses perkaderan yang terstruktur akan mengalami kevakuman dan kesulitan dalam mencapai tujuan strategisnya,” papar Nasir. Ia menekankan bahwa kurikulum kaderisasi menjadi panduan mutlak bagi setiap kader Partai Gelora Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai ‘generasi pemikul beban’, guna memahami esensi tanggung jawab tersebut dan menggapai hasil yang optimal.
Sementara itu, Ketua Bidang Kaderisasi, Darwis S.Ag., M.Pd.I., menguraikan secara komprehensif visi kaderisasi Partai Gelora. Ia menjelaskan bahwa proses ini dirancang untuk melahirkan kader yang ‘Mantap Berkelas’, sebuah akronim yang merangkum sifat militan, andal, terampil, dan produktif, sekaligus memiliki kualitas loyalitas tinggi serta kepedulian sosial (social care) yang kuat. Darwis menegaskan, “Jati diri kader Gelora adalah Mantap Berkelas.” Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa jati diri partai tercermin dalam ‘Indeks’ yang meliputi nilai-nilai Religius, Nasionalis, Demokrasi, dan Kesejahteraan, sebagai fondasi ideologis yang tak terpisahkan.
Darwis juga secara lugas menekankan bahwa esensi kaderisasi bukan hanya pada pembentukan individu, melainkan pada penciptaan kader yang mampu memberikan dampak positif signifikan bagi lingkungan sekitarnya. Ia mengibaratkan dampak tersebut dengan keberkahan yang terpancar dari Masjid Al-Aqsha, yang tidak hanya memuliakan dirinya sendiri tetapi juga menyebarkan pengaruh baik ke seluruh penjuru. Ini menggarisbawahi filosofi bahwa setiap kader Gelora diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Sesi sosialisasi turut diperkaya dengan penjelasan detail dari Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Siti Mar’atus Sholihah, mengenai pola rekrutmen dan Orientasi Kepartaian (OK) Gelora yang telah diperbarui. Ia menyoroti perbedaan signifikan dari sistem sebelumnya, di mana kini setiap anggota yang berhasil menyelesaikan OK Gelora akan secara otomatis memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai legitimasi keanggotaan.
Melengkapi paparan tersebut, Sekretaris Bidang, Azzam Abdullah, menguraikan implementasi praktis dari sistem kaderisasi, dengan harapan seluruh pengurus DPW dan DPD dapat memahami secara menyeluruh. Azzam juga mengumumkan rencana strategis partai untuk menyelenggarakan ‘Ideologisasi Dasar
FPP-TNI dan Putra-putri Pahlawan Revolusi Bersatu Ganyang PKI
FPP-TNI dan Putra-putri Pahlawan Revolusi Bersatu Ganyang PKI
Jakarta, wartapenasatu.com – Sabtu, 4 Oktober 2025, bertempat di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat, telah berlangsung acara silaturahmi yang diselenggarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) bersama keluarga besar putra/putri Pahlawan Revolusi. Acara ini mengusung tema sentral mengenai upaya mengganyang bahaya laten PKI serta menjaga warisan perjuangan para pahlawan revolusi yang telah gugur.
Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani menjadi saksi bisu pertemuan penting ini, di mana para purnawirawan TNI dan keluarga Pahlawan Revolusi berkumpul untuk membahas isu-isu krusial terkait kebangsaan, terutama ancaman laten yang masih membayangi dari идеologi komunis PKI. Sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari keganasan PKI di masa lalu, TNI dan keluarga Pahlawan Revolusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga idiologi Pancasila.
Silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara FPP-TNI dan keluarga besar putra/putri Pahlawan Revolusi, memperkokoh persatuan, serta menyalakan kembali semangat perjuangan. Lebih dari itu, acara ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahaya laten PKI yang semakin nyata mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia.
Acara silaturahmi ini dipimpin oleh Jenderal (Purn) Tiyasno Sudarto, dengan kehadiran sejumlah tokoh penting seperti Jenderal (Purn) Fachru Rozi, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto, serta penceramah Alfian Tanjung. Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, dengan jumlah peserta mencapai sekitar 250 orang.
Dalam forum ini, FPP-TNI dan putra putri pahlawan revolusi menyampaikan enam poin pernyataan sikap yang menjadi landasan perjuangan mereka:
1. Menegaskan kesetiaan tegak lurus pada Pancasila, UUD 1945 yang asli, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Menolak dengan tegas segala bentuk ideologi komunis PKI gaya baru dan bertekad untuk berjuang menghadapinya sampai titik darah penghabisan.
3. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap bahaya laten komunis.
4. Mengingatkan generasi muda untuk tidak melupakan sejarah kelam pengkhianatan PKI yang telah mengorbankan para pahlawan revolusi.
5. Berkomitmen untuk meneruskan perjuangan pahlawan revolusi demi menjaga persatuan, kesatuan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
6. Dengan semangat kebersamaan, berdiri di garis terdepan untuk menjaga Indonesia dari bahaya laten komunis.Pernyataan sikap ini menjadi pesan penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan tokoh bangsa agar senantiasa berhati-hati terhadap gerakan-gerakan yang mengindikasikan munculnya kembali PKI gaya baru.
Semoga semangat silaturahmi dan komitmen yang telah diikrarkan dalam acara ini dapat menjadi kekuatan untuk menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI dari segala bentuk ancamanEvaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi: Prabowo di Bawah Tekanan Publik
Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi: Prabowo di Bawah Tekanan Publik
Jakarta, wartapenasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanakan evaluasi mendalam terhadap progres kinerja Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada upaya pemberantasan korupsi. Evaluasi ini dijadwalkan selesai pada tanggal 20 Oktober, menjadi momentum krusial untuk mengukur komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Desakan publik semakin menguat seiring dengan tuntutan agar kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, keluarganya, dan para kroninya segera diusut tuntas. Ketidakpuasan terhadap lambatnya penanganan kasus-kasus ini memicu kekhawatiran akan munculnya gerakan rakyat yang lebih besar dan berpotensi tidak terkendali.
Situasi politik dan sosial saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Hampir seluruh elemen bangsa telah bersatu dalam satu suara, menuntut agar dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Joko Widodo dan para pendukungnya segera dibawa ke pengadilan. Solidaritas ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya supremasi hukum dan keadilan bagi semua.
Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyerukan kepada seluruh anggota Polri untuk melakukan perubahan mendasar. Ia mengajak para polisi untuk berani mendukung kebenaran dan meninggalkan praktik-praktik koruptif yang selama ini menjerat institusi kepolisian dalam kepentingan politik praktis. Kelompok yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut, yang oleh masyarakat disebut sebagai “kelompok Parcok,” harus ditinggalkan demi menjaga integritas Polri.
Para purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perjuangan TNI (FPP TNI), Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI), dan Aliansi Purnawirawan Pejuang TNI (APP TNI), bersama dengan elemen masyarakat sipil lainnya, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung perjuangan menegakkan kebenaran. Mereka menuntut agar KPK segera mengadili Joko Widodo dan para kroninya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir. Para purnawirawan TNI dan elemen masyarakat sipil berharap agar pemuda, mahasiswa, dan kelompok-kelompok lainnya juga turut bergabung dalam gerakan ini. Solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat akan memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Evaluasi kinerja Presiden Prabowo oleh KPK menjadi momentum penting untuk menguji komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Tekanan publik yang semakin besar menuntut tindakan nyata dan transparan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Keberhasilan dalam menegakkan hukum dan keadilan akan menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan stabilitas negara.
Gelombang Rakyat Menggugat: Gladiator dan Tuntutan Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK
Gelombang Rakyat Menggugat: Gladiator dan Tuntutan Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK
Jakarta, wartapenasatu.com 2 Oktober 2025 – Di tengah hiruk pikuk Ibu Kota, halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi bisu berkumpulnya ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (GLADIATOR). Aksi demonstrasi ini, yang diliput langsung oleh wartawan media Warta Pena Satu bersama Direktur Mardian, SE, merupakan manifestasi dari kegelisahan mendalam masyarakat terhadap praktik korupsi yang kian merajalela di negeri ini.
GLADIATOR, sebagai sebuah gerakan rakyat yang lahir dari keprihatinan mendalam, membawa aspirasi untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat korup. Mereka menyoroti berbagai manipulasi undang-undang yang disinyalir pro terhadap kepentingan para koruptor, sebuah ironi yang menggerogoti fondasi keadilan dan kesejahteraan bangsa.
Dalam orasi-orasi yang membakar semangat, para tokoh nasional lantang menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi. Tuntutan ini juga menyasar putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, serta menantunya, Bobby Nasution, yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Keduanya diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara.
Para demonstran berpandangan bahwa selama dua periode kepemimpinan Jokowi, atau 10 tahun terakhir, negara ini telah dikerogoti oleh kepentingan segelintir pejabat dan praktik korupsi yang sistematis. Mereka menilai bahwa korupsi telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Sebagai bentuk desakan, para demonstran menuntut agar sebelum tanggal 20 Oktober, yang bertepatan dengan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemeriksaan terhadap Jokowi segera ditindaklanjuti. Mereka berharap agar pemerintahan baru dapat mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
Meskipun demikian, para demonstran juga berkomitmen untuk terus mendukung Presiden Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka percaya bahwa dengan dukungan penuh dari rakyat, presiden dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Selain tuntutan terkait dugaan korupsi, para demonstran juga menyerukan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka menilai bahwa pencalonan dan terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau bahkan merupakan hasil rekayasa undang-undang untuk memuluskan jalan bagi kepentingan tertentu.
