- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Stigma Oplosan Bikin SPBU Pertamina Ditinggal Konsumen
jakarta wartapenasatu.com
Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Tapi Tetap Habis – Pertamina Justru Kelebihan Stok
Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding tahun lalu. Namun, hanya dalam waktu delapan bulan sejak Agustus 2025, jatah tersebut sudah habis dipakai bahkan hingga menembus 110 persen. Permintaan tambahan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Kondisi ini kontras dengan Pertamina Patra Niaga yang justru masih menyimpan cadangan kuota impor mencapai 7,52 juta kiloliter.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa BBM dari SPBU swasta begitu cepat ludes, sementara SPBU Pertamina justru kurang diminati? Jawaban sederhana yang muncul di lapangan adalah soal kepercayaan konsumen. Publik lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta karena merasa lebih aman dan yakin dengan kualitas bahan bakar yang mereka dapatkan.
Kasus dugaan oplosan yang pernah mencuat disebut menjadi salah satu penyebab. Meski LEMIGAS sudah menguji 75 sampel dari TBBM Plumpang hingga puluhan SPBU Jabodetabek dengan hasil sesuai spesifikasi—RON 90 berada di 90,3–90,7, RON 92 di 92,0–92,6, RON 95 di 95,3–97,2, dan RON 98 di 98,4–98,6—namun stigma oplosan terlanjur melekat di benak masyarakat. Hasil laboratorium yang bagus tidak serta-merta mampu menghapus cerita bensin oplosan yang sudah viral.
Bagi konsumen, faktor psikologis jauh lebih menentukan. Sekali kepercayaan hilang, publik rela antre di SPBU swasta meski fasilitas terbatas. SPBU swasta dinilai lebih bersih, layanan lebih ramah, dan bahan bakar dianggap membuat mesin lebih awet. Sementara Pertamina masih mengandalkan regulasi untuk menjaga pasar, bukan kualitas pelayanan yang bisa langsung dirasakan konsumen.
Ironinya, kuota besar yang dimiliki Pertamina justru longgar dan tidak terpakai karena permintaan tipis. Sebaliknya, kompetitor dengan kuota terbatas justru kewalahan melayani lonjakan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah serius dalam strategi Pertamina untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pakar menilai, introspeksi seharusnya menjadi kunci. Pertamina perlu membuka data mutu secara transparan, menempelkan QR COA di dispenser SPBU, mengawasi distribusi hilir hingga ke tangki, serta memperbaiki layanan konsumen. Masyarakat tidak butuh teori panjang, mereka hanya ingin mengisi bensin tanpa rasa khawatir.
Jika solusi yang ditempuh hanya sebatas membatasi kuota impor SPBU swasta, hal itu ibarat menutup cermin agar tidak melihat wajah sendiri. Pada akhirnya, publik yang dirugikan karena pilihan semakin sempit. Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan pasar bila tidak ingin terus ditinggalkan konsumen, karena dalam bisnis energi, kepercayaan jauh lebih mahal daripada sekadar kuota.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Sonny Lenden dan GERASI Mantapkan Komitmen Menuju Indonesia Emas
Jakarta wartapenasatu.com
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran Hadiri Apel Kemenangan
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran (GERASI) yang dipimpin oleh Sonny Lenden turut hadir dalam Apel Kemenangan Prabowo yang digelar dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kehadiran GERASI menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuju cita-cita Indonesia Emas.
Dalam apel tersebut, Sonny Lenden menegaskan bahwa GERASI akan terus berada di garda depan untuk mengawal setiap langkah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan bahwa semangat perjuangan dan solidaritas dari seluruh simpatisan menjadi energi penting dalam menggapai visi besar bangsa Indonesia.
Menurut Sonny, dukungan yang diberikan GERASI bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah komitmen jangka panjang. GERASI bertekad untuk berkontribusi nyata dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam membangun generasi emas Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Apel Kemenangan Prabowo ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi relawan, hingga perwakilan generasi muda. Suasana apel dipenuhi semangat nasionalisme dan rasa persatuan, mencerminkan harapan besar rakyat terhadap arah kepemimpinan baru.
Sonny Lenden juga mengajak seluruh simpatisan dan relawan untuk menjaga kekompakan serta terus bekerja sama dalam mengawal pembangunan bangsa. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan kerja nyata agar cita-cita Indonesia Emas bukan hanya slogan, tetapi dapat benar-benar terwujud.
GERASI percaya bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah jawaban atas tantangan zaman. Dengan kombinasi pengalaman, ketegasan, serta semangat muda, pasangan ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju era kejayaan baru.
Apel Kemenangan yang dihadiri GERASI ini bukan hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat perjuangan bersama. GERASI berkomitmen akan terus mendukung penuh Prabowo dan Gibran dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Pemerintah Matangkan Rencana Giant Sea Wall dan Program Energi Desa di Bawah Arahan Presiden Prabowo
Jawabarat wartapenasatu.com
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Bahas Pertanian, Energi, dan Infrastruktur Strategis
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari ini memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri bidang perekonomian dan sejumlah instansi terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ratas ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.
Dalam rapat tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu sorotan utama. Presiden menekankan perlunya kebijakan yang segera diambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait produksi dan distribusi ubi kayu, singkong, serta tapioka. Pemerintah daerah bersama para pelaku industri juga akan dilibatkan secara aktif, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama.
Selain pertanian, sektor energi juga mendapat perhatian serius. Pembahasan difokuskan pada mekanisme impor etanol, pengelolaan produksi tetes tebu atau molase, serta program penyediaan listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Presiden Prabowo memerintahkan Danantara untuk segera menyiapkan prototipe listrik pedesaan yang ramah lingkungan. Prototipe tersebut akan mulai dibangun di sejumlah wilayah dengan target dapat berjalan dalam 3 hingga 5 bulan ke depan.
Presiden menegaskan bahwa program penyediaan listrik pedesaan ini bukan hanya untuk meningkatkan akses energi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal di desa-desa. Dengan adanya listrik berbasis tenaga surya, masyarakat diharapkan lebih mandiri dan memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan usaha produktif.
Isu infrastruktur strategis juga turut dibahas, salah satunya pembangunan giant sea wall di sepanjang pesisir Pantura Jawa. Proyek raksasa ini diharapkan dapat melindungi sekitar 50 juta masyarakat dari ancaman rob dan banjir akibat perubahan iklim serta kenaikan permukaan air laut.
Pembangunan giant sea wall dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga ketahanan wilayah pesisir dan mendukung kelangsungan ekonomi masyarakat setempat. Presiden juga menekankan pentingnya pendanaan yang terencana serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan proyek ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat terbatas ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengambil langkah konkret menghadapi tantangan nasional di sektor pangan, energi, dan infrastruktur. Dengan arah kebijakan yang terukur, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Purbaya Tegur Direksi Perbankan, Ingatkan Dana Rp200 T Harus Jadi Bahan Bakar Ekonomi
Jakarta wartapenasatu.com
Menkeu Purbaya Sentil Direksi Perbankan, Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap jajaran direksi perbankan nasional. Ia menilai para pemimpin bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini, sehingga enggan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Kritik ini disampaikan Purbaya usai memimpin rapat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Purbaya, perilaku perbankan yang cenderung memilih jalan aman hanya dengan menaruh dana pada instrumen berisiko rendah membuat potensi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. “Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini males karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali,” ujarnya dengan nada sindiran.
Ia menekankan, pemerintah telah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif. Penempatan dana besar ini diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk menggerakkan pembiayaan di sektor riil.
Namun, Purbaya menyayangkan bahwa langkah tersebut belum dimanfaatkan optimal. Bank masih terkesan pasif dan hanya menikmati keuntungan dari instrumen aman, alih-alih mencari proyek pembiayaan yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. “Seharusnya bank lebih aktif mencari proyek pembiayaan yang aman sekaligus produktif,” tegasnya.
Sikap tegas Purbaya ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni seorang menteri yang berani mengkritik sekaligus memberikan solusi, bukan sekadar menjadi “ngebossy”. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan.
Kritik tersebut juga menjadi pengingat bagi dunia perbankan bahwa fungsi intermediasi harus dijalankan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama UMKM, industri, dan infrastruktur.
Dengan sindiran tajam sekaligus dorongan konstruktif dari Menkeu Purbaya, diharapkan perbankan nasional segera berbenah. Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor produktif, maka efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.
“Nok Srie”Melaporkan
Magang Nasional hingga Revitalisasi Tambak, Ini Rangkaian Program Ekonomi 2025
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Serap Tenaga Kerja
Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang berisi sejumlah program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Program ini menyasar berbagai sektor mulai dari pendidikan, pariwisata, padat karya, hingga perlindungan sosial bagi pekerja informal. Paket tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam paket ini, terdapat delapan program akselerasi yang dirancang untuk tahun 2025. Salah satunya adalah program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang baru lulus maksimal satu tahun. Pemerintah menilai, program ini akan membantu fresh graduate memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi menuju dunia kerja. Selain itu, terdapat kebijakan perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 552 ribu pekerja di sektor pariwisata, yang mencakup industri hotel, restoran, dan kafe.
Dukungan terhadap pekerja informal juga menjadi perhatian penting. Pemerintah memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja sektor transportasi online atau ojol, termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja logistik, selama enam tahun. Ada pula program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu pekerja memperoleh akses hunian yang layak.
Selain itu, pemerintah menggulirkan program padat karya tunai (cash for work) yang melibatkan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja secara langsung di berbagai daerah. Kebijakan deregulasi implementasi PP 28/2025 juga dimasukkan untuk menyederhanakan prosedur, sementara program perkotaan berupa pilot project di DKI Jakarta diarahkan pada perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran serta gigs bagi UMKM.
Paket ekonomi 2025 juga mencakup lima program penyerapan tenaga kerja, di antaranya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), replanting di perkebunan rakyat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, serta modernisasi kapal nelayan. Kelima program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan, perkebunan, hingga desa-desa.
Tidak hanya fokus pada 2025, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan program hingga tahun 2026. Beberapa kebijakan yang akan diperpanjang antara lain PPh Final 0,5% bagi UMKM, PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, insentif perpajakan bagi industri padat karya, serta program diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah (BPU). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan keberlanjutan insentif sekaligus kepastian bagi dunia usaha.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap Paket Ekonomi 2025 mampu menjadi motor penggerak pemulihan dan akselerasi ekonomi nasional. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada stimulus fiskal, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Presiden Prabowo Matangkan Skema Magang Nasional bagi Lulusan Baru
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional Bagi Fresh Graduate
Pemerintah tengah memfinalisasi program magang nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyusunan detail program tersebut sedang dimatangkan. Program ini dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan target dapat segera diimplementasikan.
Airlangga menjelaskan, magang nasional ini akan terbuka bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pelaksanaannya akan berbasis kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, sehingga lulusan baru dapat memperoleh pengalaman nyata sesuai bidang yang dipelajari.
Program magang nasional ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pola terintegrasi, pemerintah berharap program ini bisa menjangkau ribuan perusahaan dan ratusan ribu lulusan baru di berbagai sektor.
Untuk memberikan jaminan kesejahteraan, para peserta magang akan memperoleh upah selama enam bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Biaya tersebut sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap transisi lulusan baru memasuki dunia kerja.
Airlangga menambahkan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan jejaring profesional, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih siap menghadapi tantangan global maupun kebutuhan industri dalam negeri.
Pemerintah optimistis bahwa magang nasional akan menjadi terobosan strategis dalam menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dengan langkah ini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Sambung Semangat Robert Owen: Revolusi Pembangunan Dimulai dari Anak Bangs
Jakarta wartapenasatu.com
Prabowo dan Semangat Robert Owen: Membangun Peradaban dari Akar Rakyat
Dalam sejarah industrialisasi Eropa, nama Robert Owen (1771–1858) tercatat sebagai tokoh yang berani melawan arus. Ia dikenal sebagai “sosialis utopis” karena di tengah kapitalisme awal abad ke-19, Owen memilih jalan berbeda: menuntut jam kerja manusiawi, pendidikan bagi anak buruh, serta perumahan dan koperasi yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi. Gagasan itu menjadikannya simbol keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Kini, semangat yang diwariskan Owen seolah menemukan relevansinya di Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan persoalan gizi anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan jawaban sederhana namun fundamental: memastikan anak-anak mendapatkan hak gizi, pendidikan, dan akses ekonomi kerakyatan melalui sekolah rakyat dan koperasi desa.
Di pabrik tekstil New Lanark, Owen memperkenalkan kebijakan progresif: buruh hanya bekerja 8 jam, sementara anak-anak bisa bersekolah. Semboyannya yang legendaris—“Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”—menjadi tonggak perjuangan hak-hak pekerja. Semangat itu kini diterjemahkan Prabowo dalam bentuk nyata: revolusi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Indonesia memang berbeda konteks dengan Eropa abad ke-19. Namun, persoalan mendasarnya tetap serupa: ketidakadilan, kesenjangan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Di sinilah gagasan Prabowo menjadi relevan—negara hadir di meja makan anak-anak, di ruang kelas sekolah rakyat, dan di koperasi desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan jawaban radikal atas kondisi anak bangsa yang sering kehilangan fokus belajar akibat perut kosong. Dengan gizi yang cukup, jutaan anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Sejarah telah membuktikan, peradaban besar hanya lahir dari rakyat yang sehat dan berpendidikan. Friedrich Engels, sahabat Karl Marx, pernah menulis bahwa kondisi kelas pekerja adalah ukuran sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jika ditarik ke konteks Indonesia, kondisi anak-anak sekolah adalah cermin arah bangsa.
Dengan demikian, semangat Robert Owen dan kebijakan Prabowo saling berkelindan: menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Di tengah arus kapitalisme global yang kian rakus, Indonesia memilih jalan berbeda—membangun kekuatan dari desa, dari piring anak sekolah, dan dari koperasi rakyat. Inilah revolusi yang sesungguhnya: dimulai dari akar, untuk tumbuh menjadi pohon peradaban yang kokoh.
“Nok Srie”
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
SINERGI PEMERINTAH ,HIPMI,DAN PKL KELAPA GADING UNTUK AKSES HUNIAN DAN MODAL UMKM
Jakarta wartapenasatu.com
Pedagang Kaki Lima Kelapa Gading Sambut Baik Program Kredit PerumahaPemerintah
melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) bersama HIPMI mengadakan acara sosialisasi Program Kredit Perumahan pada Minggu, 7 September 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Ketua Umum HIPMI, Akbar H. Buchari. Mereka menjelaskan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan UMKM untuk mendapatkan kredit hingga Rp20 miliar.
Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan bank-bank besar seperti Bank Himbara dan bank swasta, sehingga peluang untuk mendapatkan modal semakin terbuka luas bagi pelaku usaha kecil.
Dalam acara ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dipimpin oleh Ibu Nok Srie, ikut hadir dan menyampaikan aspirasi anggota UMKM-nya.
Banyak pedagang kaki lima di Kelapa Gading yang masih kesulitan memiliki tempat usaha tetap dan rumah tinggal yang layak. Karena itu, mereka berharap program kredit ini bisa menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan pedagang kecil.
Dukungan ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin membantu semua lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil, agar lebih sejahtera dan bisa mengembangkan usahanya dengan baik.
Melalui program ini, pedagang kaki lima berharap bisa memiliki usaha yang lebih mapan, tempat tinggal yang layak, serta berkontribusi lebih besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.
“Nok Srie”Melaporkan
GP Ansor dan Banser Cilegon Dirikan Posko “Jaga Aspirasi, Jaga Indonesia”: Sentuhan Humanis di Jantung Kota
CILEGON – Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Cilegon mengambil langkah nyata dalam mendekatkan diri dengan masyarakat melalui peresmian posko bertajuk “Jaga Aspirasi, Jaga Indonesia”. Posko yang berlokasi strategis di Masjid Agung Cilegon, tepat di depan rumah dinas Walikota Cilegon, Banten, ini diharapkan menjadi wadah aspirasi sekaligus pusat kegiatan sosial yang inklusif.
Komandan Pamungkas, Kasatkorcab Banser Kota Cilegon, didapuk sebagai komandan posko. Dengan penuh semangat, ia menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah ini, memastikan posko berjalan efektif dalam melayani masyarakat.
Ketua PC GP Ansor Kota Cilegon, Muachir, mengungkapkan bahwa pendirian posko ini adalah wujud nyata pengabdian kader Ansor dan Banser. “Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan langsung suara mereka, serta bersama-sama menjaga nilai-nilai kebangsaan yang kita junjung tinggi,” ujarnya dengan nadaHumanis.
Lebih dari Sekadar Posko:
Posko ini bukan hanya sekadar tempat menampung keluhan atau aspirasi. Lebih dari itu, posko ini akan menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Layanan ambulans gratis siap siaga memberikan pertolongan bagi warga yang membutuhkan. Selain itu, posko ini juga akan menjadi ruang edukasi kebangsaan, tempat diskusi, dan berbagi pengetahuan untuk memperkuat rasa cinta tanah air.
“Kami ingin Banser hadir di tengah masyarakat, membantu menjaga ketertiban, memberikan rasa aman, terutama menjelang momentum-momentum penting seperti pemilu dan acara-acara besar lainnya,” jelas Pamungkas.
Semangat “Jaga Aspirasi, Jaga Indonesia”:
Lebih lanjut, Pamungkas menegaskan bahwa semangat “Jaga Aspirasi, Jaga Indonesia” adalah panggilan moral bagi seluruh anggota Ansor dan Banser. Ini adalah komitmen untuk mengawal persatuan dan kesatuan bangsa, memastikan setiap suara masyarakat didengar dan diperjuangkan melalui cara-cara yang konstitusional.
“Ansor dan Banser akan terus berada di garda terdepan dalam menjaga Pancasila, NKRI, serta menjawab setiap kebutuhan masyarakat. Posko ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi demi kebaikan bersama,” pungkasnya denganHumanis.
Dengan dibukanya posko ini, GP Ansor dan Banser Kota Cilegon menunjukkan komitmen nyata dalam melayani masyarakat, merangkul semua elemen, dan menjaga keutuhan bangsa. Sebuah langkahHumanis yang patut diapresiasi dan diikuti. ( Sri)
