Artikel
Perkuat Sinergitas, Kapolda Kalteng Hadiri Upacara Parade HUT TNI ke-80 di Kantor Gubernur
Perkuat Sinergitas, Kapolda Kalteng Hadiri Upacara Parade HUT TNI ke-80 di Kantor Gubernur
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, (Kapolda Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. menghadiri Upacara Parade dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80, di Lapangan Kantor Gubernur, Jl. RTA. Milono, Kota Palangka Raya, Minggu (5/10/25).
Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Kasdam XXII/Tambun Bungai, dan sejumlah Forkopimda, serta dihadiri Ketua Bhayangkari Kalteng, Wakapolda, para pejabat utama Polda, dan seluruh organisasi masyarakat di Prov. Kalteng.
Dalam kesempatannya, Kapolda Kalteng mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-80, semoga dengan bertambahnya usia ini TNI semakin berjaya dan dicintai masyarakat serta sinergitas dan soliditas TNI – Polri dapat terjaga sehingga bangsa dan negara dapat aman dan kondusif.
Sementara itu, ditempat yang sama Kabidhumas menambahkan, adapun tema dalam HUT TNI ke-78 kali ini ialah ‘TNI Prima, TNI Rakyat NKRI, Indonesia Maju”.
“Selain itu, kehadiran Kapolda Kalteng beserta jajaranya ini merupakan wujud bukti soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
“Selamat hari jadi TNI, semoga pada momentum HUT ke 80 ini TNI semakin jaya, modern, dan terdepan,” tutupnya.
HUT TNI ke 80 PPI ikut serta dalam kepanitiaan
HUT TNI ke 80 PPI ikut serta dalam kepanitiaan
Jakarta, wartapenasatu.com Dalam rangka HUT TNI ke 80 PPI ikut serta dalam kepanitiaan bekerjasama dengan TNI AU , sebagai ketum ibu Seinda Sutadisastra , selalu aktif dalam setiap giat Pemerintah kabinet Merah Putih.
PPI juga bertugas sebagai penyambut bapak presiden Prabowo ketika akan memasuki tempat upacara di Monas . Selain menyambut bapak presiden PPI juga membagikan kupon untuk pembagian sembako bagi warga yang hadir di tanggal 5 Oktober
Ketum PPI selalu memberi arahan kepada anggota untuk kooperatif di setiap kegiatan di semua bidang, agar selalu aktif . Sesuai bidangnya masing-masing.
Melihat kondisi di lapangan saat gladi kotor pada TGL 3 Oktober kemarin kesiapan Panitia sudah sangat baik , yang akan dilaksanakan pada tanggal HUT TNI 5 Oktober di Monas.
Sebagai ketum PPI juga selalu berbagi informasi dan memberikan solusi kepada para anggotanya. Semoga PPI tambah besar dan bisa membantu anggota khususnya dan warga sekitar umumnya.
Selain bekerja sama dengan kementerian pertahanan juga bekerja sama dengan kementerian sosial, kementrian perumahan, kementrian pendidikan dan kementerian UMKM dll.
Mari kita doakan semoga ketum PPI ibu Seinda Sutadisastra selalu diberikan kesehatan dan sukses memimpin PPI
- Alutsista, Artikel, Daerah, hukum, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Sonny Lenden Apresiasi Dedikasi TNI di HUT ke-80: Simbol Kekuatan Moral Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Ketum GERASI Sonny Lenden Sampaikan Ucapan Selamat HUT ke-80 TNI: TNI Adalah Benteng Kedaulatan Bangsa
Relawan Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran (GERASI) turut menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperingati pada 5 Oktober 2025. Ketua Umum GERASI, Sonny Lenden, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian mereka dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sonny Lenden menegaskan bahwa TNI merupakan garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut semangat juang dan disiplin TNI harus menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda.
Dalam momentum peringatan HUT TNI ke-80 tahun ini, GERASI mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghormati jasa para prajurit yang telah berkorban demi merah putih. Sonny Lenden menilai bahwa kekuatan TNI bukan hanya pada alutsista, tetapi juga pada semangat juang, profesionalisme, dan kedekatan mereka dengan rakyat.
“Selamat HUT ke-80 untuk TNI. Semoga TNI semakin kuat, profesional, dan dicintai rakyat. Bersama rakyat, TNI kuat. Bersama TNI, Indonesia hebat,” ujar Sonny Lenden dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, GERASI juga menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian pertahanan Indonesia. Kolaborasi antara rakyat, pemerintah, dan TNI menjadi kunci penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman, dan maju.
Sonny Lenden menambahkan, GERASI sebagai relawan simpatisan akan terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga semangat nasionalisme dan memperkuat solidaritas sosial di tengah tantangan global yang semakin kompleks. “Kami percaya, TNI adalah simbol kekuatan moral bangsa. Mari kita jaga bersama kehormatan dan marwah TNI,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-80 TNI tahun ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. GERASI menutup pernyataannya dengan doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mulia demi kejayaan Indonesia.
Apakah Anda ingin saya tambahkan kutipan langsung tambahan dari Sonny Lenden atau unsur kegiatan perayaan (misal upacara atau aksi sosial GERASI) agar narasinya lebih lengkap seperti berita media?
“Nok Srie”Melaporkan
FPP-TNI dan Putra-putri Pahlawan Revolusi Bersatu Ganyang PKI
FPP-TNI dan Putra-putri Pahlawan Revolusi Bersatu Ganyang PKI
Jakarta, wartapenasatu.com – Sabtu, 4 Oktober 2025, bertempat di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat, telah berlangsung acara silaturahmi yang diselenggarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) bersama keluarga besar putra/putri Pahlawan Revolusi. Acara ini mengusung tema sentral mengenai upaya mengganyang bahaya laten PKI serta menjaga warisan perjuangan para pahlawan revolusi yang telah gugur.
Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani menjadi saksi bisu pertemuan penting ini, di mana para purnawirawan TNI dan keluarga Pahlawan Revolusi berkumpul untuk membahas isu-isu krusial terkait kebangsaan, terutama ancaman laten yang masih membayangi dari идеologi komunis PKI. Sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari keganasan PKI di masa lalu, TNI dan keluarga Pahlawan Revolusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga idiologi Pancasila.
Silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara FPP-TNI dan keluarga besar putra/putri Pahlawan Revolusi, memperkokoh persatuan, serta menyalakan kembali semangat perjuangan. Lebih dari itu, acara ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahaya laten PKI yang semakin nyata mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia.
Acara silaturahmi ini dipimpin oleh Jenderal (Purn) Tiyasno Sudarto, dengan kehadiran sejumlah tokoh penting seperti Jenderal (Purn) Fachru Rozi, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto, serta penceramah Alfian Tanjung. Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, dengan jumlah peserta mencapai sekitar 250 orang.
Dalam forum ini, FPP-TNI dan putra putri pahlawan revolusi menyampaikan enam poin pernyataan sikap yang menjadi landasan perjuangan mereka:
1. Menegaskan kesetiaan tegak lurus pada Pancasila, UUD 1945 yang asli, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Menolak dengan tegas segala bentuk ideologi komunis PKI gaya baru dan bertekad untuk berjuang menghadapinya sampai titik darah penghabisan.
3. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap bahaya laten komunis.
4. Mengingatkan generasi muda untuk tidak melupakan sejarah kelam pengkhianatan PKI yang telah mengorbankan para pahlawan revolusi.
5. Berkomitmen untuk meneruskan perjuangan pahlawan revolusi demi menjaga persatuan, kesatuan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
6. Dengan semangat kebersamaan, berdiri di garis terdepan untuk menjaga Indonesia dari bahaya laten komunis.Pernyataan sikap ini menjadi pesan penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan tokoh bangsa agar senantiasa berhati-hati terhadap gerakan-gerakan yang mengindikasikan munculnya kembali PKI gaya baru.
Semoga semangat silaturahmi dan komitmen yang telah diikrarkan dalam acara ini dapat menjadi kekuatan untuk menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI dari segala bentuk ancamanWagub DKI bersama Direktur Utama PAM Jaya Hadiri Bazaar Hemat Tebus Murah Sembako di Lapangan Futsal Tanah Merah Ancol
Jakarta,Wartapena Satu
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, bersama Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menghadiri kegiatan Bazaar Hemat Tebus Murah Sembako di Lapangan Futsal Tanah Merah, Jalan Kampung Bandan Raya, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengejar target 100 persen cakupan air minum perpipaan di Jakarta pada 2029. Selain memastikan layanan air bersih, PAM Jaya juga aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Rano turut menyerahkan 2.000 paket sembako gratis kepada warga sebagai bagian dari sosialisasi program perluasan layanan air bersih perpipaan di kawasan Tanah Merah.
“Pemprov DKI terus mendukung upaya PAM Jaya dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga lewat kepedulian nyata yang bermanfaat bagi warga. Pemprov DKI bersama PAM Jaya berkomitmen menghadirkan layanan terbaik, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga, baik air bersih maupun kebutuhan pokok rumah tangga,” imbuhnya.
Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi inspirasi sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat,” ujar Wagub Rano.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyampaikan, pihaknya terus mempercepat sambungan air perpipaan ke rumah-rumah warga agar semakin banyak masyarakat yang mendapat layanan. Saat ini, PAM Jaya telah merealisasikan 130 ribu sambungan rumah dengan cakupan layanan mencapai 75 persen.
“Untuk wilayah Tanah Merah, kami tengah menambah 1.000 sambungan baru sekaligus meningkatkan tekanan air hingga dua bar. Diharapkan pada Januari 2026, layanan air perpipaan semakin stabil dengan dukungan tambahan booster. Kami akan terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak rumah terhubung dengan jaringan air perpipaan,” ujar Arief.
Dukung Kemajuan Daerah, Kapolda Kalteng Hadiri Peresmian Duta Mall Palangka Raya
Dukung Kemajuan Daerah, Kapolda Kalteng Hadiri Peresmian Duta Mall Palangka Raya
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Peresmian Duta Mall Palangka Raya yang berlokasi strategis di Jl. Adonis Samad menandai babak baru dalam perkembangan ekonomi dan sosial Kota Palangka Raya. Acara yang berlangsung pada Jumat, 3 Oktober 2025, ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, yang mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan petinggi Duta Mall Palangka Raya.
Kehadiran Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., yang didampingi oleh Ketua Bhayangkari Kalteng, Ny. Maya Iwan Kurniawan, menjadi simbol dukungan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Kalteng, terhadap setiap inisiatif yang bertujuan untuk memajukan daerah. Partisipasi aktif dari unsur kepolisian ini mencerminkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menyampaikan apresiasi atas diresmikannya Duta Mall Palangka Raya sebagai salah satu langkah strategis untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Keberadaan pusat perbelanjaan modern ini diharapkan dapat menjadi magnet bagi investasi baru serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Duta Mall Palangka Raya ini akan menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan yang representatif bagi masyarakat, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah,” ujar Kapolda dengan penuh optimisme. Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan bahwa kehadiran pusat perbelanjaan ini bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.
Irjen Iwan Kurniawan juga menyampaikan harapan agar Duta Mall Palangka Raya dapat menjadi benchmark bagi pembangunan pusat perbelanjaan lainnya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dengan demikian, diharapkan akan muncul lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Kapolda Kalteng menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak pengelola Duta Mall Palangka Raya dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sinergi yang harmonis antara semua stakeholder akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Peresmian Duta Mall Palangka Raya bukan hanya sekadar seremonial belaka, tetapi juga merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Tengah. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan daerah ini dapat terus berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing di tingkat nasional.
Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi: Prabowo di Bawah Tekanan Publik
Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi: Prabowo di Bawah Tekanan Publik
Jakarta, wartapenasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanakan evaluasi mendalam terhadap progres kinerja Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada upaya pemberantasan korupsi. Evaluasi ini dijadwalkan selesai pada tanggal 20 Oktober, menjadi momentum krusial untuk mengukur komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Desakan publik semakin menguat seiring dengan tuntutan agar kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, keluarganya, dan para kroninya segera diusut tuntas. Ketidakpuasan terhadap lambatnya penanganan kasus-kasus ini memicu kekhawatiran akan munculnya gerakan rakyat yang lebih besar dan berpotensi tidak terkendali.
Situasi politik dan sosial saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Hampir seluruh elemen bangsa telah bersatu dalam satu suara, menuntut agar dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Joko Widodo dan para pendukungnya segera dibawa ke pengadilan. Solidaritas ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya supremasi hukum dan keadilan bagi semua.
Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyerukan kepada seluruh anggota Polri untuk melakukan perubahan mendasar. Ia mengajak para polisi untuk berani mendukung kebenaran dan meninggalkan praktik-praktik koruptif yang selama ini menjerat institusi kepolisian dalam kepentingan politik praktis. Kelompok yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut, yang oleh masyarakat disebut sebagai “kelompok Parcok,” harus ditinggalkan demi menjaga integritas Polri.
Para purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perjuangan TNI (FPP TNI), Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI), dan Aliansi Purnawirawan Pejuang TNI (APP TNI), bersama dengan elemen masyarakat sipil lainnya, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung perjuangan menegakkan kebenaran. Mereka menuntut agar KPK segera mengadili Joko Widodo dan para kroninya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir. Para purnawirawan TNI dan elemen masyarakat sipil berharap agar pemuda, mahasiswa, dan kelompok-kelompok lainnya juga turut bergabung dalam gerakan ini. Solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat akan memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Evaluasi kinerja Presiden Prabowo oleh KPK menjadi momentum penting untuk menguji komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Tekanan publik yang semakin besar menuntut tindakan nyata dan transparan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Keberhasilan dalam menegakkan hukum dan keadilan akan menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan stabilitas negara.
Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi: Prabowo di Bawah Tekanan Publik
Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi: Prabowo di Bawah Tekanan Publik
Jakarta, wartapenasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanakan evaluasi mendalam terhadap progres kinerja Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada upaya pemberantasan korupsi. Evaluasi ini dijadwalkan selesai pada tanggal 20 Oktober, menjadi momentum krusial untuk mengukur komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Desakan publik semakin menguat seiring dengan tuntutan agar kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, keluarganya, dan para kroninya segera diusut tuntas. Ketidakpuasan terhadap lambatnya penanganan kasus-kasus ini memicu kekhawatiran akan munculnya gerakan rakyat yang lebih besar dan berpotensi tidak terkendali.
Situasi politik dan sosial saat ini menunjukkan perubahan signifikan. Hampir seluruh elemen bangsa telah bersatu dalam satu suara, menuntut agar dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Joko Widodo dan para pendukungnya segera dibawa ke pengadilan. Solidaritas ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya supremasi hukum dan keadilan bagi semua.
Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyerukan kepada seluruh anggota Polri untuk melakukan perubahan mendasar. Ia mengajak para polisi untuk berani mendukung kebenaran dan meninggalkan praktik-praktik koruptif yang selama ini menjerat institusi kepolisian dalam kepentingan politik praktis. Kelompok yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut, yang oleh masyarakat disebut sebagai “kelompok Parcok,” harus ditinggalkan demi menjaga integritas Polri.
Para purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perjuangan TNI (FPP TNI), Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI), dan Aliansi Purnawirawan Pejuang TNI (APP TNI), bersama dengan elemen masyarakat sipil lainnya, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung perjuangan menegakkan kebenaran. Mereka menuntut agar KPK segera mengadili Joko Widodo dan para kroninya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir. Para purnawirawan TNI dan elemen masyarakat sipil berharap agar pemuda, mahasiswa, dan kelompok-kelompok lainnya juga turut bergabung dalam gerakan ini. Solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat akan memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Evaluasi kinerja Presiden Prabowo oleh KPK menjadi momentum penting untuk menguji komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Tekanan publik yang semakin besar menuntut tindakan nyata dan transparan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Keberhasilan dalam menegakkan hukum dan keadilan akan menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan stabilitas negara.
Gugatan Praperadilan Penetapan Tersangka Pengancaman Driver PT. Asmin di Wilayah Kapuas Ditolak
Gugatan Praperadilan Penetapan Tersangka Pengancaman Driver PT. Asmin di Wilayah Kapuas Ditolak
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Tono sebagai pemohon dalam perkara Nomor: 07/Pid.Pra/2025/PN.Plk, dengan termohon Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalteng.
Dalam putusan sidang praperadilan yang bertempat di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, pada Kamis (2/10/2025) pukul 11.00 WIB.
Hasil putusan sidang yang mana dalam amar putusan, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan sehingga memutuskan permohonan praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, sehingga proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kalteng terhadap pemohon sudah sesuai dengan Putusan MK no 21/PUU-/XII/2014, khususnya dalam hal penetapan Tersangka telah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP.
Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa permohonan praperadilan dinyatakan ditolak karena termohon berhasil membantah dalil-dalil tuduhan pemohon dengan jawaban yang di dukung bukti surat. Sehingga menurut pertimbangan Hakim dinyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas diri pemohon sudah sah secara hukum,” ungkap Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. dalam keterangan resminya, Kamis (2/10/2025) sore.
Kabidhumas menyampaikan, gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon yaitu terkait objek praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud Pasal 335 KUHP terhadap driver alat berat PT. Asmin di Jalan angkut batu bara selatan sekmen 3 PT. Asmin Bara Baronang Kapuas Tengah, Prov. Kalteng pada bulan Desember 2024.
“dalam gugatan praperadilan ini, termohon diwakili Bidang Hukum Polda Kalteng sebagai kuasa hukum termohon, terdiri dari Kombes Pol Rony Yulianto, S.H., S.IK. , AKBP Yoyo S.H., M.A.P. ,dan AKP Eko Priono, S.H. ,serta keempat personel Bidkum lainnya,” terangnya.
“Sementara dari pihak pemohon dihadiri oleh Penasehat Hukum Okto Simanjuntak, dari kantor Lawyer Junvit & rekan, Cipayung Jakarta Timur” sambung Erlan.
Sementara itu, Kabidkum Polda Kalteng Kombes Pol Rony Yulianto, S.H,.S.IK,. menegaskan bahwa permohonan praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon Ditolak seluruhnya atas pertimbangan Hakim tunggal berdasarkan fakta hukum dan alat bukti serta saksi dalam persidangan.
“Dengan sudah di tolaknya Permohonan Praperadilan tersebut oleh Hakim, merupakan bukti bahwa Penyidik telah bertindak secara profesional dan prosedural” tegas Kabidkum.
Ditbinmas Polda Kalteng Gelar Penjualan Beras SPHP: Upaya Stabilisasi Harga Pangan di Palangka Raya
Ditbinmas Polda Kalteng Gelar Penjualan Beras SPHP: Upaya Stabilisasi Harga Pangan di Palangka Raya
Palangka Raya, Wartapenasatu.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng), melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), kembali menggelar kegiatan penjualan beras murah bermerek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Inisiatif ini merupakan wujud sinergi antara Polda Kalteng dan Perum Bulog Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
Kegiatan penjualan beras SPHP ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin hingga Jumat, bertempat di lokasi strategis, yaitu di sekitar pertigaan lampu lalu lintas Jalan Yos Sudarso-Jalan MH. Thamrin, Kota Palangka Raya. Pada hari Kamis (2/10/2025) siang, personel Ditbinmas Polda Kalteng tampak sibuk melayani masyarakat yang antusias membeli beras SPHP dengan harga terjangkau, yaitu Rp 60.000 per 5 kilogram.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., melalui Direktur Binmas (Dirbinmas) Kombes Pol. Budhi Rochmat, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Kegiatan penjualan beras SPHP ini kami laksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dirbinmas menjelaskan bahwa lokasi penjualan beras SPHP tidak terpaku pada satu tempat saja, melainkan berpindah-pindah, dengan fokus utama di sekitar Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya. Hal ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memudahkan akses terhadap beras murah.
Inisiatif penjualan beras SPHP ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dikenal dengan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan adanya kegiatan penjualan beras SPHP ini, diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Palangka Raya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Polda Kalteng akan terus berupaya untuk mendukung program-program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya akan terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.
