Daerah
Usai Bimtek, Kapolresta Palangka Raya dan Kapolda Kalteng Lepas Jalannya Patroli Pamapta
Usai Bimtek, Kapolresta Palangka Raya dan Kapolda Kalteng Lepas Jalannya Patroli Pamapta
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Seusai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Tengah, Polresta Palangka Raya menggelar pelepasan Patroli Pamapta di halaman Mapolresta, Sabtu (25/10/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H. bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol. Drs. Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si., dan diikuti para pejabat utama serta personel jajaran Polresta.
Pelepasan dimulai dengan pengecekan kesiapan personel dan sarana pendukung, dilanjutkan dengan penyampaian arahan agar pelaksanaan patroli berjalan efektif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Dalam keterangannya, Kapolresta Palangka Raya menyampaikan bahwa pelaksanaan patroli Pamapta merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
“Pamapta menjadi langkah nyata Polresta Palangka Raya dalam meningkatkan kehadiran Polri di lapangan.
Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dengan kehadiran petugas, baik siang maupun malam hari,” ucap Kapolresta.
Ia menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pola pengawasan dan pengendalian yang terukur agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Khofifah Ikut Jalan Sehat Santri di Lamongan, Ajak Warga Teladani Semangat Resolusi Jihad
WARTAPENASATUJATIM | LAMONGAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membaur bersama ribuan warga Lamongan dalam kegiatan Jalan Sehat Santri di Lapangan Gajah Mada, Kabupaten Lamongan, Minggu (26/10/2025) pagi.
Kegiatan ini digelar oleh PC NU dan PC Muslimat NU Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025. Suasana berlangsung meriah dan penuh semangat, diikuti masyarakat dari berbagai kecamatan.
Selain menjadi ajang silaturahmi dan olahraga bersama, panitia juga menyediakan berbagai doorprize menarik, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor dan paket ibadah umrah.
“Jalan sehat ini menggambarkan bagaimana masyarakat bergerak bersama dalam satu langkah, satu irama, dan satu tujuan. Inilah wujud semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi kekuatan bangsa kita,” ujar Gubernur Khofifah.
Menurut Khofifah, semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan makna Hari Santri Nasional sebuah momentum untuk meneguhkan kembali peran kaum santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa.
“Hari Santri mengingatkan kita pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, ketika ulama, santri, dan rakyat bersatu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat itu melahirkan nilai besar Hubbul Wathan Minal Iman cinta tanah air bagian dari iman. Kini, semangat itu kita lanjutkan dalam bentuk jihad intelektual, sosial, dan moral,” jelasnya.
Gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu menegaskan, santri masa kini harus berperan aktif dalam mengawal kemerdekaan dengan ilmu, akhlak, dan kontribusi nyata sesuai tema HSN 2025: “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.”
“Santri masa kini dan masa depan harus berani tampil di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kepemimpinan tanpa kehilangan akar spiritual dan moralnya,” tegasnya.
Selain jalan sehat, kegiatan ini juga dirangkai dengan istighosah dan doa bersama untuk bangsa. Khofifah menilai kegiatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara ikhtiar lahir dan batin.
“Kita menjaga kesehatan jasmani melalui olahraga, dan menyucikan jiwa melalui doa. Keseimbangan inilah kekuatan sosial dan spiritual masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada PC Muslimat NU Kabupaten Lamongan yang konsisten menggerakkan kegiatan sosial dan keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemprov Jatim akan terus mendukung kegiatan yang menyehatkan masyarakat, memperkuat ukhuwah, dan menanamkan nilai keislaman serta kebangsaan. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Khofifah menegaskan bahwa semangat kebersamaan dalam peringatan Hari Santri sejalan dengan visi Jatim BISA (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) sebagai arah pembangunan manusia Jawa Timur.
“Dengan semangat Jatim BISA, setiap langkah masyarakat Jawa Timur adalah langkah menuju kemajuan bersama. Jalan sehat ini menjadi simbol bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar kita,” pungkasnya.
Turut hadir Bupati Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, jajaran pejabat Pemprov dan Pemkab Lamongan, Forkopimda, serta unsur PPMNU, PWMNU, dan PCMNU Kabupaten Lamongan.*** (Bgn)
Aktif Babinsa Koramil Kebomas Dampingi Warga Panen Padi di Desa Kedanyang
WARTAPENASATUJATIM | Gresik — Dalam upaya mendukung program pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 0817/07 Kebomas Sertu Adi Suradi melaksanakan kegiatan pendampingan Hanpangan (Ketahanan Pangan) bersama warga masyarakat di Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada Minggu (26/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Serapan Gabah (Sergab) yang bertujuan untuk membantu petani dalam proses panen serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik guna menjaga stabilitas pangan di wilayah.
Dalam kegiatan di lahan persawahan warga tersebut, Sertu Adi Suradi terlihat ikut turun langsung membantu petani memanen padi.
Ia menyampaikan bahwa pendampingan Babinsa kepada petani merupakan bentuk nyata dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kami sebagai Babinsa akan terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan. Kehadiran kami di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada para petani agar terus produktif,” ujar Sertu Adi Suradi.
Sementara itu, para petani binaan di Desa Kedanyang mengaku senang dan berterima kasih atas kehadiran Babinsa yang turut membantu dalam proses panen.
Kehadiran Babinsa di lapangan dinilai memberikan dampak positif, baik dalam hal semangat kerja maupun koordinasi dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.
Melalui kegiatan seperti ini harapannya mampu mendukung tercapainya program swasembada pangan nasional yang berkelanjutan di wilayah binaan.*** (Bgn)
Babinsa Duduksampeyan Jalin Keakraban dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial
WARTAPENASATUJATIM | Gresik — Dalam upaya mempererat hubungan antara TNI dan Masyarakat, Babinsa Koramil 0817/11 Duduksampeyan, Serda Agus, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama warga Desa Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, pada Minggu (26/10/2025).
Kegiatan Komsos ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya menjaga silaturahmi dan memperkuat kedekatan antara Babinsa dengan warga di wilayah binaannya.
Melalui kegiatan ini, Babinsa dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi warga.
Serda Agus menjelaskan bahwa kegiatan Komunikasi Sosial menjadi sarana penting untuk mengetahui berbagai informasi dan perkembangan situasi di wilayah.
“Dengan Komsos seperti ini, kami bisa mendengar langsung apa yang dirasakan warga. Baik persoalan di lingkungan maupun hal-hal pribadi yang ingin mereka sampaikan. Ini menjadi bagian dari tugas kami sebagai Babinsa untuk selalu hadir dan menjadi solusi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu warga Desa Duduksampeyan, Bapak Suyono, mengaku senang dengan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat.
“Kami merasa senang dan diperhatikan. Pak Babinsa sering datang dan ngobrol dengan warga, jadi kalau ada masalah bisa langsung kami sampaikan. Kehadiran beliau bikin kami merasa aman dan dekat dengan TNI,” ujarnya.
Masyarakat Desa Duduksampeyan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin agar hubungan baik antara Babinsa dan warga tetap terjaga, serta situasi di wilayah selalu dalam keadaan aman dan kondusif.*** (Bgn)
Pemkab Tapteng Berupaya Carikan Solusi Terbaik Bagi TKS
Pemkab Tapteng Berupaya Carikan Solusi Terbaik Bagi TKS
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – 25 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah terus berupaya mencari solusi terbaik bagi para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang terdampak kebijakan nasional penataan pegawai non-ASN. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, SKep, Ns, MKes, AKK, dalam keterangan pers pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Lisnawati Panjaitan menegaskan bahwa Pemkab Tapanuli Tengah memahami kondisi dan perasaan para TKS yang telah mengabdi dengan tulus selama ini. Meskipun para TKS telah dirumahkan sejak Februari 2025, Pemkab Tapanuli Tengah memastikan bahwa upaya untuk memberikan perhatian dan peluang kerja bagi mereka tetap berjalan.
Kebijakan pemberhentian atau penataan tenaga kerja sukarela ini bukan merupakan keputusan pemerintah daerah semata, melainkan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024, dan instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat pegawai non-ASN di luar PNS dan PPPK.
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan itu, Bupati Tapanuli Tengah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 10.3.4.2/172/2025 tanggal 14 Januari 2024, tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor: 100.3.2.4./96/2025 mengenai penyelesaian penataan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Tapanuli Tengah. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa Pemkab tidak memperpanjang masa kerja dan tidak mengalokasikan anggaran bagi tenaga non-ASN yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat.
Pemkab Tapanuli Tengah telah mengajukan surat resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 15 September 2025. Surat tersebut bertujuan untuk meminta pertimbangan dan saran terkait status TKS yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lisnawati Panjaitan bahkan menyebut dirinya telah datang langsung ke kantor Kementerian PANRB di Jakarta untuk memastikan kejelasan dan mencari solusi terbaik bagi para tenaga kerja sukarela di daerahnya.
Pemkab Tapanuli Tengah juga menyiapkan strategi jangka menengah dengan mendorong percepatan penerapan status BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di seluruh Puskesmas dan rumah sakit daerah. Dengan sistem BLUD, rekrutmen tenaga kerja dapat dilakukan lebih fleksibel, sesuai kebutuhan pelayanan, dan tetap dalam koridor transparansi. Selain itu, Pemkab juga membuka peluang bagi para TKS untuk mengikuti seleksi ASN, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK dari formasi umum jika tersedia.
Lisnawati Panjaitan juga menambahkan, pembangunan Rumah Sakit Sipeapea dan penguatan layanan di RSUD Pandan merupakan bagian dari strategi Pemkab Tapanuli Tengah untuk memperluas akses kesehatan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru. Ia mengimbau agar para TKS tetap bersabar dan tidak kehilangan semangat, karena pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Seluruh kebijakan yang diambil Pemkab Tapanuli Tengah berlandaskan keseimbangan antara ketaatan hukum, efektivitas pemerintahan, dan keadilan sosial bagi masyarakat.
Laporan oleh: T. Sirait
Ironi di Tapteng: TKS Menuntut Kejelasan, Bupati Asyik dengan Durian
Ironi di Tapteng: TKS Menuntut Kejelasan, Bupati Asyik dengan Durian
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – 25 Oktober 2025 – Gelombang aspirasi menggema di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, pada Kamis (23/10/2025). Sejumlah Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapteng menggelar aksi unjuk rasa damai, menuntut kejelasan status kepegawaian mereka. Namun, ironi mencuat ketika Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, justru dikabarkan menikmati buah durian di sebuah tempat wisata, memicu kekecewaan mendalam di kalangan para TKS.Aksi unjuk rasa ini diawali dengan upacara sederhana, di mana para TKS menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dengan penuh semangat. Lantunan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman itu seolah membangkitkan kembali semangat kemerdekaan yang berkobar pada 17 Agustus 1945. Tak sedikit dari para TKS yang meneteskan air mata, terharu dengan makna mendalam dari lagu tersebut.
Usai menyanyikan lagu kebangsaan, para TKS melanjutkan aksi mereka dengan menyampaikan orasi-orasi yang berisi tuntutan kejelasan status kepegawaian. Mereka berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Masinton Pasaribu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, harapan itu pupus ketika hanya disambut oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tapteng.
Kekecewaan para TKS semakin memuncak ketika beredar kabar bahwa Bupati Masinton Pasaribu tengah menikmati buah durian di Kacamata Tukka, sebuah tempat wisata yang cukup populer di Tapteng. Kabar ini tersebar melalui siaran langsung (real-time) yang membuat para TKS merasa diabaikan dan tidak dihargai. Histeris dan tangisan pun tak terhindarkan.
Di tengah situasi yang memanas, dua mobil melintas di depan Kantor Bupati. Para TKS mencoba menghentikan mobil tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, beserta Ketua Fraksi Gerindra, Deni Herman Hulu, dan Willy Saputra Silitonga. Mereka turun dari mobil dan menemui para TKS untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Ahmad Rivai Sibarani kemudian meminta kepada Satpol PP untuk menghadirkan perwakilan dari Dinas Kesehatan yang dapat memberikan keterangan yang jelas kepada para TKS. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Tapteng telah memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait status TKS sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Willy Saputra Silitonga mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki dana rutin sebesar 85 miliar rupiah. Namun, para TKS justru mengaku hanya menerima honor sebesar Rp. 150 ribu, Rp. 100 ribu, atau bahkan hanya Rp. 50 ribu per bulan, yang bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan (Jaspel).
Aksi unjuk rasa ini berlangsung hingga malam hari. Para TKS tetap bertahan di depan Kantor Bupati, berharap dapat bertemu dengan Bupati Masinton Pasaribu. Namun, harapan itu kembali pupus ketika mereka mendapat informasi bahwa Bupati telah keluar dari rumah dinasnya. Dengan rasa kecewa yang mendalam, para TKS menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” ciptaan Kusbini sebelum akhirnya membubarkan diri.
Laporan oleh: Torang Sirait
Babinsa Geger Dukung Ketahanan Pangan Lewat Peternakan Bebek
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan — Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan di wilayah binaan, Babinsa Koramil 0829-15/Geger Serma Syaifudin melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (komsos) dengan salah satu peternak bebek, Bapak Nawawi, di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada Jumat (24/10/25).
Melalui kegiatan tersebut, Serma Syaifudin memberikan motivasi sekaligus dorongan kepada warga agar terus mengembangkan sektor peternakan, khususnya budidaya bebek, yang dinilai mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat serta meningkatkan perekonomian keluarga.
Ia juga menyampaikan bahwa peternakan rakyat memiliki peran penting dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
“Kegiatan seperti ini kami dorong agar masyarakat tetap semangat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui peternakan lokal,” ujar Serma Syaifudin.
Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat mendapat apresiasi dari para peternak. Bapak Nawawi mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan TNI yang selalu hadir memberikan pembinaan dan semangat bagi warga binaan dalam mengembangkan usaha produktif di pedesaan.*** (Bgn)
Dandim 0817/Gresik Hadiri FGD “Towards a Resilient Gresik” Bahas Kajian Risiko Bencana 2025–2029
WARTAPENASATUJATIM | Gresik, (24/10/2025) — Komandan Kodim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha, S.Sos. menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik, bertempat di Ruang Rapat Retno Suwari, Kantor Bupati Gresik Lantai II, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan FGD tersebut mengusung tema “Towards a Resilient Gresik – Bersama Mengenali Risiko, Bersama Membangun Ketangguhan” dalam rangka penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gresik Periode 2025–2029.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain unsur Forkopimda Kabupaten Gresik, perwakilan OPD terkait, akademisi, serta organisasi kebencanaan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antarinstansi dalam upaya mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha, S.Sos. menegaskan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
“Kodim 0817/Gresik siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Melalui kebersamaan dan kesiapsiagaan, kita dapat membangun Gresik yang lebih tangguh dan siap menghadapi segala bentuk ancaman bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dandim juga menambahkan bahwa setiap wilayah telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) atau SOP evakuasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tipologi daerah masing-masing.
“Setiap kecamatan memiliki SOP evakuasi yang berbeda, tergantung karakter wilayahnya. Contohnya, di wilayah perkotaan titik evakuasinya berada di gedung-gedung tinggi, sedangkan di daerah lain disesuaikan dengan jalur evakuasi yang ada. Hal ini penting untuk memastikan kesiapan kita apabila terjadi bencana di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar serta diharapkan dapat meningkatkan sinergi antarinstansi dalam penanganan kebencanaan.
Dengan semangat “Bersama Mengenali Risiko, Bersama Membangun Ketangguhan”, kegiatan ini menjadi langkah nyata menuju Kabupaten Gresik yang aman, tangguh, dan berdaya tahan terhadap bencana. (Bgn)
Polres Toba Tanggapi Cepat Dumas Judi Tembak Ikan: Hasil Pengecekan Negatif
Polres Toba Tanggapi Cepat Dumas Judi Tembak Ikan: Hasil Pengecekan Negatif
Toba, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor (Polres) Toba merespons cepat laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan pemberitaan salah satu media daring, Jelajah Perkara.Com, terkait dugaan adanya kegiatan perjudian jenis tembak ikan di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Polres Toba segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
Kasat Reskrim Polres Toba, Iptu Erikson David Hutauruk, SH, menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh timnya, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian jenis tembak ikan di wilayah hukum Polres Toba, sebagaimana yang dilaporkan dalam Dumas dan pemberitaan media daring tersebut.
Penegasan ini disampaikan oleh Iptu Erikson David Hutauruk setelah memerintahkan Kanit Pidum dan tim Jatanras untuk melakukan pengecekan langsung ke Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (23/10/2025). Pengecekan ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap informasi yang beredar di masyarakat dan media.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu media daring, tim dari Polres Toba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Namun, setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, tim tidak menemukan adanya bukti atau indikasi yang menunjukkan adanya kegiatan perjudian jenis tembak ikan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam pemberitaan media daring tersebut tidak terbukti kebenarannya.
“Ketika tim sampai di sana, tidak kita temukan adanya perjudian seperti yang disampaikan dalam pemberitaan,” ujar Iptu Erikson David Hutauruk.
Meskipun tidak menemukan adanya aktivitas perjudian, tim dari Polres Toba tetap melakukan tindakan preventif dengan memberikan imbauan kepada pemilik warung dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di wilayah tersebut.
Selain itu, tim juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak segala praktik perjudian yang dapat merugikan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Polres Toba berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Dengan adanya respons cepat dan tindakan tegas dari Polres Toba, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman kejahatan. Polres Toba juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pihak kepolisian, sehingga dapat membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Toba.
HP Bebas Beredar di Rutan Balige: Napi Diduga Ancam Warga, Pengawasan Dipertanyakan
HP Bebas Beredar di Rutan Balige: Napi Diduga Ancam Warga, Pengawasan Dipertanyakan
Balige, wartapenasatu.com – Dugaan peredaran telepon genggam (HP) secara bebas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Balige kembali mencuat dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini bermula dari pengakuan sejumlah warga yang mengaku menerima ancaman melalui pesan WhatsApp yang diduga dikirimkan oleh narapidana (napi) dari dalam rutan. Kasus ini memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Seorang jurnalis dari media Posmetro yang berkunjung ke Rutan Kelas IIB Balige mencoba mengonfirmasi langsung perihal dugaan kebebasan penggunaan HP oleh para napi kepada Noel Tobing, selaku Kepala Pengamanan Rutan (KPR).
Menanggapi hal tersebut, Noel Tobing dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin penggunaan HP kepada para narapidana.
“HP tidak ada kami kasih kepada para napi,” ujarnya di hadapan awak media.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Noel Tobing juga mengakui adanya temuan HP di dalam rutan yang didapat tanpa sepengetahuan pihak pengamanan. Pengakuan ini mengindikasikan adanya celah keamanan yang memungkinkan HP dapat masuk dan beredar di kalangan napi.
“Sempat ada HP sama kalian tanpa sepengetahuan saya. Saya akan sikat kalian semuanya,” tegasnya kepada para napi yang hadir saat itu.
Meskipun demikian, berdasarkan pantauan di lapangan dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, pernyataan tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Beberapa mantan narapidana yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa penggunaan HP masih marak terjadi di dalam rutan. Bahkan, ada dugaan bahwa HP tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan daring (online scam).
“Dari kelas IIB sampai sekarang masih banyak tukang engkol (penipu) dari dalam rutan Balige,” ungkap salah satu mantan napi.
Salah seorang warga juga menceritakan bahwa keluarganya menjadi korban penipuan dengan modus jual beli mobil Pajero murah yang diduga dikendalikan dari dalam rutan. Penipu yang mengaku bernama Ahok berhasil meyakinkan korban hingga mentransfer uang puluhan juta rupiah. Setelah diselidiki, uang tersebut sudah berpindah tangan hanya beberapa menit setelah transaksi dilakukan.
Tak berhenti di situ, warga yang mencoba membagikan unggahan tentang kasus penipuan yang dialaminya di media sosial justru mendapat ancaman melalui pesan WhatsApp dari seseorang yang diduga merupakan narapidana di Rutan Balige. Ancaman ini semakin memperkuat dugaan bahwa HP di dalam rutan digunakan secara bebas dan bahkan disalahgunakan untuk melakukan tindakan intimidasi terhadap warga di luar rutan.
“Yang kami herankan, kenapa HP di dalam rutan bisa sebebas itu sampai bisa meneror warga di luar?” keluhnya.
Bahkan, seorang napi bernama Benget alias Kardo Sirait disebut turut mengirim pesan berisi ancaman kepada warga tersebut.
“Dia menantang saya seolah-olah dia kebal hukum di dalam rutan,” ungkap korban dengan nada geram.
Masyarakat pun meminta perhatian serius dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk segera menindak tegas oknum petugas maupun napi yang terlibat dalam penyalahgunaan HP di Rutan Kelas IIB Balige. Mereka khawatir jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi kejadian-kejadian yang lebih buruk, seperti kasus kekerasan yang pernah terjadi sebelumnya.
