Daerah
Irjen Pol Iwan Kurniawan Bersama Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran Hadiri Apel Peringatan Hari Santri 2025
PALANGKA RAYA, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran menghadiri apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Halaman Utama UIN Palangka Raya, Rabu (22/10).
Apel peringatan Hari Santri tahun ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, para pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, dan ribuan santri, serta pelajar.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji, menyampaikan harapannya agar para santri di Kalimantan Tengah mampu menjadi teladan bagi masyarakat.
Santri, kata dia, bukan hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam menjaga moral dan semangat kebangsaan.
“Santri harus menjadi contoh dalam sikap disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai keislaman yang moderat harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Erlan mewakili Kapolda.
Ia menambahkan, semangat santri juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih di era digital saat ini, peran santri dalam menyebarkan pesan-pesan positif sangat penting untuk menangkal pengaruh negatif di masyarakat.
Melalui momentum Hari Santri Nasional, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga kerukunan, serta membangun Kalimantan Tengah yang aman, damai, dan religius.
Semarak PSBD VII: Etnis Batak Toba Siap Memukau dengan Ragam Atraksi Budaya
Semarak PSBD VII: Etnis Batak Toba Siap Memukau dengan Ragam Atraksi Budaya
Batu Bara, wartapenasatu.com – Kabupaten Batu Bara bersiap menyambut gelaran akbar Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) VII Tahun 2025. Sebuah perayaan keberagaman etnis dan kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat. Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, SE, M.AP, dengan antusias mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut hadir dan berpartisipasi dalam acara yang sarat makna ini.
“Sebagai ajang kebanggaan kita bersama, PSBD menjadi wadah untuk menampilkan kekayaan budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang harus terus kita jaga dan wariskan. Saya mengajak seluruh masyarakat Batu Bara untuk hadir, berpartisipasi, dan menunjukkan semangat cinta budaya daerah. Bersatu dalam keberagaman, kuat dalam kebersamaan,” seru Syafrizal dengan nada penuh semangat. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya sebagai identitas daerah.
Untuk ketujuh kalinya, Kabupaten Batu Bara kembali menggelar PSBD yang akan diikuti oleh seluruh etnis yang bermukim di daerah tersebut. Setiap etnis akan menampilkan keunikan dan kekhasan budayanya masing-masing, menciptakan harmoni dalam keberagaman. Salah satu etnis yang sangat antusias menyambut PSBD VII adalah etnis Batak Toba.
Ketua Etnis Batak Toba, Raju Piter Napitupulu, melalui Humasnya Erwin T.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa pihaknya siap berpartisipasi penuh dalam kegiatan budaya tahunan ini. “Kita siap berpartisipasi secara total. Stand Batak Toba yang bercorak rumah adat sudah berdiri di Lapangan Bola Indra Sakti, lokasi penyelenggaraan PSBD VII tahun ini,” ujar Panjaitan dengan bangga. Persiapan yang matang ini menunjukkan keseriusan etnis Batak Toba dalam menyukseskan PSBD VII.
Etnis Batak Toba akan mendapat giliran tampil penuh pada Rabu, 5 November 2025, dengan berbagai atraksi budaya khas yang sarat nilai tradisi. Penampilan akan diisi dengan tor-tor Batak Toba yang dibawakan oleh SMK Teladan Indra Pura, Sanggar Tari Marni Boru Simanungkalit, Wirda Boru Butar-Butar, serta berbagai atraksi menarik seperti martumba, sipitu cawan (pangurason), Sigale-gale, sihutur sanggul, dan tortor massal etnis Batak Toba. Ragam atraksi ini akan memukau penonton dengan keindahan dan keunikan budaya Batak Toba.
Untuk menambah kemeriahan acara, pihak panitia juga menghadirkan Eric Sihotang, artis Batak Toba asal Jakarta, sebagai bintang tamu utama. Kehadiran Eric Sihotang diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih mencintai dan menghargai budaya Batak Toba.
Sebagai simbol penghormatan, sebelum penampilan sejumlah atraksi budaya, etnis Batak Toba juga akan melakukan penyerahan Tongkat Tunggal Panaluan kepada Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian. Tongkat Tunggal Panaluan merupakan simbol kekuasaan dan kebijaksanaan dalam adat Batak Toba. Penyerahan tongkat ini merupakan wujud penghormatan etnis Batak Toba kepada pemerintah daerah. Panjaitan pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya etnis Batak Toba, untuk hadir dan turut memeriahkan PSBD VII Tahun 2025 sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya daerah.
Perpisahan di Toba, Harapan di Semarang: Kajari Dohar Nainggolan Mengemban Amanah Baru
Perpisahan di Toba, Harapan di Semarang: Kajari Dohar Nainggolan Mengemban Amanah Baru
Toba, wartapenasatu.com – saat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Toba, Dohar Nainggolan, berpamitan kepada masyarakat dan insan pers. Sebuah babak baru akan segera dimulai dalam kariernya, dengan tugas baru menanti di Kejaksaan Negeri Semarang. Perasaan haru dan harapan bercampur menjadi satu, mewarnai suasana perpisahan yang dikemas dalam acara sederhana coffee morning di Kantor Kejari Toba.
Dalam ungkapan yang tulus, Dohar Nainggolan menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama dua tahun bertugas di Kabupaten Toba. “Sebagai manusia, tentu tidak lepas dari kekurangan. Datang tampak muka, pulang tampak punggung. Terima kasih atas segala bentuk kerja sama yang telah kita rajut bersama,” ujarnya dengan nada yang penuh kehangatan. Kata-kata ini mencerminkan kerendahan hati seorang pemimpin yang menyadari bahwa kesuksesan sebuah institusi tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.
Pemerintah Kabupaten Toba turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dohar Nainggolan selama bertugas. Kadis Kominfo Toba, Sesmon Butarbutar, mengakui pentingnya peran insan pers dalam pembangunan daerah. Ia berharap, ke depan, kerja sama antara pemerintah daerah dan media dapat terus ditingkatkan. “Kesempatan untuk temu pers memang belum terlaksana karena adanya kegiatan lain yang sangat mendesak. Namun, kami akan mengusulkan kembali kepada pimpinan agar acara temu pers di pemerintahan Bupati Effendi-Murphy dapat segera terwujud,” janjinya.
Senada dengan Sesmon, Plt Kepala Badan Kesbang Toba, Freddi Panjaitan, mengakui bahwa institusinya belum memiliki program pembinaan yang terstruktur bagi insan pers. Namun, ia berkomitmen untuk merancang program-program yang dapat mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan media. “Saat ini, kami hanya dapat menyampaikan terima kasih atas pengabdian Pak Kajari Dohar Nainggolan di Kabupaten Toba. Selamat bertugas di tempat yang baru, di Kejaksaan Negeri Semarang,” tuturnya.
Mewakili suara para wartawan, Johan Pangaribuan menyampaikan apresiasi atas kinerja Dohar Nainggolan selama bertugas di Toba. Ia berharap, pengganti Dohar Nainggolan dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik, serta menjalin kerja sama yang erat dengan insan pers. “Akhir kata, kami hanya dapat mengucapkan selamat bertugas di kantor yang baru. Semoga pengganti nanti dapat melanjutkan program kerja sama yang telah dirintis oleh Pak Dohar,” ucapnya dengan penuh harap.
Perpisahan ini bukan hanya sekadar perpisahan fisik, tetapi juga perpisahan emosional. Selama dua tahun bertugas di Toba, Dohar Nainggolan telah menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat dan insan pers. Ia telah menjadi bagian dari keluarga besar Toba, dan kepergiannya meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan perpisahan, tersimpan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Semarang menanti kehadiran Dohar Nainggolan dengan tangan terbuka. Tugas baru yang diemban adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pengalaman dan dedikasi yang telah teruji, Dohar Nainggolan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Kejaksaan Negeri Semarang, serta membawa semangat baru dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.
Sigap di Tengah Longsor, Babinsa Trenggalek Turun Tangan Bantu Warga
WARTAPENASATUJATIM | Trenggalek – Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari kembali membawa kabar duka bagi warga Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Cuaca ekstrem yang tak kunjung reda memicu tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kamis pagi (23/10/2025).
Material longsoran setinggi 15 meter dan lebar sekitar 15 meter menutup total akses jalan utama warga, membuat aktivitas masyarakat lumpuh seketika.
Bagi warga pegunungan seperti Bendungan, risiko longsor sudah bukan hal baru. Namun intensitas hujan kali ini jauh lebih tinggi dari biasanya. Beberapa pelajar yang hendak berangkat sekolah terpaksa berhenti di tengah jalan, menatap cemas tumpukan tanah yang menutup jalan desa mereka.
Di saat genting itu, Babinsa Desa Depok, Sertu Hariyanto dari Koramil 0806-04/Bendungan, datang sebagai sosok pertama yang menembus lokasi bencana.
Tanpa menunggu perintah atau bantuan alat berat, ia langsung turun tangan. Sertu Hariyanto memimpin warga melakukan aksi darurat dengan peralatan seadanya, cangkul, sekop, dan tenaga gotong royong.
Ia bahkan terlihat membantu mendorong sepeda motor pelajar yang terjebak lumpur agar bisa melanjutkan perjalanan ke sekolah.
“Tebing setinggi 15 meter amblas akibat hujan deras semalam. Beruntung tidak ada korban jiwa, tapi jalan benar-benar tertutup total,” ujarnya di tengah proses pembersihan.
Di lokasi, suara komando Babinsa berpadu dengan semangat warga yang bahu-membahu membersihkan lumpur dan batuan kecil agar jalur pejalan kaki bisa dibuka sementara.
Pemandangan ini menggambarkan kuatnya solidaritas antara aparat TNI dan masyarakat di tengah situasi darurat.
“Pak Babinsa selalu hadir di setiap bencana. Beliau tidak hanya mengawasi, tapi benar-benar ikut bekerja bersama kami,” tutur Suwandi, warga Desa Depok yang ikut membantu di lapangan.
Selain turun langsung, Sertu Hariyanto juga mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan. Ia menjelaskan bahwa wilayah Bendungan memiliki tingkat kerawanan tinggi karena kondisi tanahnya gembur dan banyak lereng curam.
“Kami minta warga menjauh dari area tebing, apalagi kalau terlihat tanda-tanda tanah mulai retak atau bergerak. Laporkan segera ke aparat,” pesannya penuh ketegasan.
Menurutnya, intensitas hujan tinggi beberapa hari terakhir merupakan dampak nyata dari perubahan iklim ekstrem yang tengah melanda wilayah selatan Jawa Timur.
Data pemantauan Kodim 0806/Trenggalek menunjukkan peningkatan curah hujan signifikan di beberapa kecamatan seperti Bendungan, Pule, dan Dongko.
“Kami, para Babinsa, terus berpatroli untuk memastikan kondisi warga aman, terutama di titik rawan longsor,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Desa Depok bersama BPBD Kabupaten Trenggalek bergerak cepat menurunkan tim survei untuk meninjau kerusakan dan merencanakan pembersihan material longsor dengan alat berat.
Meski cuaca kembali mendung, proses evakuasi sebagian material sudah dimulai. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek menyebutkan, kejadian ini merupakan longsor keempat di Kecamatan Bendungan sejak awal Oktober.
“Struktur tanah di kawasan ini memang mudah jenuh air. Kami terus bersinergi dengan TNI, Polri, dan perangkat desa untuk mempercepat penanganan,” terangnya.
Menanggapi situasi tersebut, Dandim 0806/Trenggalek Letkol Inf Isnanto Roy Saputro, S.H., M.Si., memberikan apresiasi tinggi kepada jajarannya, khususnya Babinsa yang bergerak cepat di lapangan.
Ia menegaskan bahwa Babinsa tidak hanya menjadi mata dan telinga TNI di wilayah, tetapi juga pelindung dan penopang masyarakat saat menghadapi bencana.
“Kehadiran Babinsa di tengah warga adalah bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mereka adalah garda terdepan dalam setiap situasi, terutama saat rakyat membutuhkan,” tegasnya.
Letkol Roy juga memastikan seluruh jajaran Kodim 0806/Trenggalek siaga penuh menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
“Kami sudah menyiapkan personel tanggap bencana lengkap dengan peralatan komunikasi lapangan, kendaraan operasional, dan tim kesehatan. Musim hujan tahun ini diprediksi ekstrem, sehingga kesiapsiagaan adalah hal utama,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, namun selalu sigap menghadapi tanda-tanda bahaya seperti retakan tanah atau suara gemuruh dari lereng.
Bagi Letkol Roy, gotong royong antara TNI, BPBD, dan masyarakat adalah kunci kekuatan Trenggalek dalam menghadapi tantangan alam.
“Semangat kebersamaan kita luar biasa. Jika semua pihak bersatu, tidak ada bencana yang tak bisa kita hadapi bersama,” tandasnya.
Kini, suasana di Desa Depok perlahan pulih. Jalan utama memang belum sepenuhnya terbuka, tapi rasa aman mulai kembali, berkat tangan-tangan tangguh yang tak kenal Lelah, dari rakyat, untuk rakyat, bersama TNI yang selalu hadir di garis depan kemanusiaan.*** (Bgn)
Bea Cukai Sidoarjo dan Pemkot Mojokerto Musnahkan 4,9 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp7,3 Miliar
WARTAPENASATUJATIM | Mojokerto – Sebagai langkah represif dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemerintah Kota Mojokerto menggelar pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa 4.966.768 batang rokok ilegal, Kamis (23/10/2025) di halaman Balai Kota Mojokerto.
Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kantor Wali Kota Mojokerto dan dilanjutkan secara keseluruhan di PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Mojokerto. Barang dimusnahkan dengan cara dibakar hingga rusak, tidak memiliki nilai ekonomis, serta tidak menimbulkan dampak lingkungan.
BMN yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo terhadap barang kena cukai ilegal periode Mei – Juli 2025. Modus pelanggaran yang ditemukan antara lain rokok tanpa pita cukai (polos), berpita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau salah personalisasi dan peruntukan.
Total barang yang dimusnahkan senilai Rp7.375.783.280 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp4.805.632.365, sesuai surat persetujuan dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-222/MK/KN.4/2025, tertanggal 29 September 2025.
“Pemusnahan ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung pemberantasan barang ilegal dan menjaga penerimaan negara dari sektor cukai,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan.
Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Bea Cukai dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai. Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemkot Mojokerto berkolaborasi memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara optimal untuk melindungi masyarakat dari efek negatif rokok ilegal serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi industri hasil tembakau.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Untung Basuki, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pemanfaatan DBHCHT di bidang penegakan hukum.
“Selain untuk penegakan hukum, optimalisasi DBHCHT juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, khususnya yang terdampak efek negatif industri hasil tembakau,” jelas Untung.
Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachmad Sidharta Arisandi, menyampaikan apresiasi atas sinergi Bea Cukai dan pemerintah daerah dalam menekan peredaran rokok ilegal.
“Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat akan terus kami tingkatkan untuk memberantas barang kena cukai ilegal. Komitmen kami bukan hanya menindak, tetapi juga mendidik dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ian juga menjelaskan bahwa negara hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menata agar aktivitas ekonomi berjalan tertib.
“Kalau seseorang melinting tembakau untuk konsumsi pribadi, itu tidak melanggar hukum. Namun, ketika dijual, otomatis masuk kategori usaha dan wajib mengikuti aturan cukai. Negara tidak melarang orang merokok, tetapi mengatur agar peredarannya jelas asal-usulnya,” paparnya.
Berdasarkan data nasional tahun 2024, tingkat pelanggaran peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai 95,44%. Tahun 2025, Kota Mojokerto menerima DBHCHT sebesar Rp38,6 miliar, yang dialokasikan 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum serta sosialisasi.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal ke Kantor Bea Cukai terdekat atau aparat penegak hukum lainnya, guna mendukung terciptanya perdagangan yang adil dan berkelanjutan. (Bgn)
Polres Bangkalan Dampingi Satgas Pangan Jatim dan Bappanas Gelar Pengecekan Harga Beras Untuk Jaga Stabilitas Pasar
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Dalam rangka memastikan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Bangkalan, Tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur dan Bappanas (Badan Pangan Nasional) melaksanakan kegiatan pengecekan harga beras di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Bangkalan, Kamis (23/10/2025).
Pengecekan tersebut turut didampingi oleh Tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Bangkalan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Bangkalan, PTSP Kab. Bangkalan, dan Kepala Gudang Bulog Kab. Bangkalan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.
Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Plt. Kasihumas Polres Bangkalan IPDA Agung Intama menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif guna menjaga kestabilan harga dan mencegah terjadinya penimbunan bahan pangan.
“Polres Bangkalan bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga beras di pasaran. Kami pastikan harga jual tidak melebihi ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar IPDA Agung.
Selain melakukan pengecekan harga, petugas juga berdialog dengan pedagang serta pengelola pasar untuk memastikan pasokan beras tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di tingkat konsumen.
“Kami mengimbau kepada para pedagang agar tetap menjual beras sesuai harga yang telah diatur dan tidak melakukan penimbunan. Bila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga beras di wilayah Kabupaten Bangkalan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.*** (Bgn)
Tabligh Akbar dan Shalawat Meriahkan Peringatan 80 Tahun Jawa Timur dan Hari Santri 2025
WARTAPENASATU JATIMSurabaya – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur sekaligus Hari Santri Nasional 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Tabligh Akbar dan Shalawat di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu malam (22/10/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama ulama karismatik KH Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam). Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk bersyukur atas nikmat usia ke-80 tahun Jawa Timur serta memperingati perjuangan santri dalam menjaga keutuhan bangsa.
“Hari ini, 22 Oktober, adalah Hari Santri Nasional. Dulu Presiden Jokowi menugasi saya menyiapkan Keppres Hari Santri Nasional. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan saat Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari melahirkan Resolusi Jihad. Beliau tidak ingin kemerdekaan yang telah diraih dihapus oleh datangnya sekutu yang dipimpin Inggris. Maka, para ulama, kiai, santri, dan masyarakat terutama di Surabaya bangkit menjaga kemerdekaan Indonesia,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai wujud rasa syukur dan doa bersama agar Jawa Timur semakin maju dan sejahtera.
“Rawuhnya panjenengan semua di sini mudah-mudahan memanen berkah Allah SWT. Mohon doa, semoga Jawa Timur tambah makmur. Kami yang mendapat amanah semoga bisa menjalankan tugas dengan baik, rakyatnya rukun, guyub, dan persaudaraannya kuat,” tutur Gubernur Jatim itu.
Sementara itu, dalam tausyiahnya, Gus Iqdam menyampaikan bahwa Hari Santri Nasional bukan sekadar peringatan religius, tetapi juga pengingat akan peran strategis santri dalam menjaga kedaulatan dan membangun bangsa.
“Alhamdulillah, malam ini kita mensyukuri Hari Santri dengan keadaan sehat walafiat. Insya Allah, Jawa Timur ini ‘dekengan pusat’, langsung Allah SWT,” ujar Gus Iqdam disambut shalawat dari ribuan jamaah.
Ia menegaskan, semangat Resolusi Jihad yang menjadi dasar penetapan Hari Santri Nasional menunjukkan bahwa santri tidak hanya menjadi penjaga agama, tetapi juga pilar bangsa.
“Ketika Hari Santri Nasional merujuk pada Resolusi Jihad, berarti santri itu bukan hanya pilar agama, tapi juga pilar bangsa. Insya Allah, jika rakyat Indonesia banyak yang menjadi santri, la fatahna alaihim barakatim minas sama’i wal ardhi — Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan menumbuhkan barokah dari bumi-Nya,” ujarnya.
Kegiatan bertajuk “Jatim Bershalawat dan Tabligh Akbar” ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin, Sekdaprov Adhy Karyono, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kabinda Jatim Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, serta Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim.
Ribuan jemaah Majelis Taklim Sabilu Taubah (Garangan) asuhan Gus Iqdam turut memadati halaman Grahadi. Hadir pula tamu kehormatan dari Mesir, Guru Besar Mazhab Syafi’i Universitas Al-Azhar Kairo, Syekh Abdul Aziz Ahmad Asy-Syahawi Al-Khusaini, yang menambah khidmat suasana malam peringatan tersebut. (Bgn)
Desa Timbang Jaya: PERMADA Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Dana Desa
Desa Timbang Jaya: PERMADA Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Dana Desa
Langkat, Sumatera Utara, wartapenasatu.com – Dalam semangat supremasi hukum dan asas legalitas, setiap indikasi penyimpangan keuangan negara harus diinvestigasi secara mendalam, diselidiki dengan seksama, dan ditindak tegas jika terbukti, demi menegakkan keadilan dan supremasi hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada Selasa siang, 21 Oktober 2025, puluhan anggota Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA) menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Aksi ini merupakan wujud protes dan seruan keadilan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.
Ariswan, koordinator aksi, menyampaikan orasinya dengan lantang, menyatakan bahwa aksi ini muncul dari keresahan mendalam masyarakat Desa Timbang Jaya. Keresahan ini mencapai puncaknya setelah Usman, seorang warga desa, secara resmi melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada Kejatisu pada tanggal 13 Oktober 2025.
“Laporan ini adalah sinyal kuat dari rakyat yang telah bersuara. Dengan masuknya laporan ke aparat penegak hukum, patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi,” tegas Ariswan. Laporan tersebut menyoroti proyek pembangunan jalan dengan paving block yang dikerjakan pada Februari 2025, yang kini telah mengalami kerusakan parah. Hal ini menimbulkan dugaan kuat tentang penggunaan material berkualitas rendah, praktik mark-up anggaran, dan potensi penggelembungan biaya yang merugikan keuangan negara.
Ariswan menambahkan, “Proyek ini belum genap satu tahun, tetapi kondisinya sudah rusak parah. Kami menduga kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kualitas infrastruktur publik yang buruk dan cepat rusak adalah bukti awal yang tidak bisa diabaikan.” PERMADA menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan manifestasi konstitusional dari hak warga negara untuk melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik.
Dalam pernyataan sikapnya, PERMADA menyampaikan tiga tuntutan utama: pertama, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memeriksa Kepala Desa Timbang Jaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dugaan Tipikor Dana Desa yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kedua, meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap seluruh dokumen APBDes Timbang Jaya dari tahun 2021 hingga 2025, termasuk semua pelaksanaan proyek fisik yang didanai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ketiga, memohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar menjadikan Desa Timbang Jaya sebagai studi kasus awal dan melanjutkan penelusuran serta audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa dan ADD di seluruh wilayah Kabupaten Langkat, karena mereka meyakini bahwa problematika korupsi anggaran tidak hanya terjadi di satu desa, melainkan telah menjadi penyakit struktural.
“Dana Desa adalah hak rakyat, bukan ladang bancakan elit desa. Negara tidak boleh membiarkan ruang korupsi merajalela di akar rumput,” tegas Ariswan dengan penuh semangat. M. Sihotang, S.H., perwakilan Humas Kejati Sumut, menerima massa aksi dan mengapresiasi keberanian PERMADA dalam menyampaikan aspirasi. Ia menjanjikan bahwa laporan masyarakat akan segera diproses oleh tim kejaksaan. “Kami sedang memantau penggunaan Dana Desa di Sumatera Utara. Laporan ini penting, dan kami akan sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan pelanggaran hukum, akan segera kami umumkan ke publik,” ungkap Sihotang. Setelah aksi, massa membubarkan diri dengan tertib. Ariswan menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan akan berlanjut ke Jakarta untuk meminta pengawasan nasional terhadap kasus ini, agar keadilan tidak mandek di daerah. Tokoh masyarakat Kecamatan Bahorok, Ucok BL, juga hadir dalam aksi tersebut dan meminta perhatian khusus dari Bupati Langkat serta tindakan cepat dari aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi sorotan penting di tengah meningkatnya alokasi Dana Desa secara nasional, menunjukkan semangat baru dalam pengawasan partisipatif masyarakat terhadap potensi penyimpangan keuangan publik.
Semoga Kejatisu menjalankan tugas penegakan hukum secara objektif dan berani, demi menjawab harapan rakyat.
Polsek Sabangau Tangani Laporan Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur
Polsek Sabangau Tangani Laporan Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) II Polsek Sabangau Polresta Palangka Raya menerima laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Selasa (21/10/2025) malam.
Laporan tersebut diterima sekitar pukul 23.00 WIB di Mapolsek Sabangau, Jalan Mahir Mahar.Berdasarkan keterangan awal, peristiwa itu dilaporkan oleh seorang wanita berinisial E.F.Y. (48), yang melaporkan dugaan pencabulan terhadap anaknya, T.P.P. (11), oleh seorang pria berinisial A.T. (44).
Kapolsek Sabangau Iptu Ahmad Taufiq menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal, pelapor mendapati anaknya bersama terlapor di dalam kamar.
Berdasarkan pengakuan korban, perbuatan tersebut telah dilakukan terlapor sebanyak empat kali, tiga kali di Mess perusahaan sawit di Kecamatan Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, dan satu kali di rumah korban di Kelurahan Sabaru.
“Korban juga mengaku sempat mendapat ancaman dari terlapor agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya,” terang Kapolsek.
Menindaklanjuti laporan tersebut, KA SPKT II bersama anggota piket langsung membawa terlapor ke Mapolresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Palangka Raya.
Kapolsek Sabangau memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Unit PPA guna penanganan lanjutan terhadap korban, termasuk pendampingan psikologis dan medis sesuai prosedur perlindungan anak.
“Polsek Sabangau bersama Unit PPA Polresta Palangka Raya berkomitmen menangani kasus ini dengan profesional, cepat, dan berkeadilan. Perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama kami,” tegasnya, Rabu (22/10/2025).
Selama proses penanganan berlangsung, situasi di lokasi kejadian maupun di Polsek Sabangau terpantau aman dan kondusif.
Menyikapi itu, Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H. pun mengapresiasi respon cepat personel di lapangan dan menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.
Stabilkan Harga Beras, Satgas Pangan Polda Kalteng Gelar Rakor
Stabilkan Harga Beras, Satgas Pangan Polda Kalteng Gelar Rakor
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Satuan Tugas (Satgas) pangan Polda Kalteng menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama instansi terkait, Rabu (22/10/2025).
Dalam rakor yang bertempat di Aula Ditreskrimsus Mapolda setempat tersebut, dihadiri langsung Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Rimsyahtono, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral, Dr. Ir. Pamuji Lestari, MSc dan sejumlah perangkat daerah Kalteng serta pengelola badan usaha di Kota Palangka Raya.
Dirreskrimsus Polda Kalteng mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan, rakor ini digelar dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden terkait stabilisasi harga beras dipasaran.
“Terkait hal tersebut, Polda Kalteng siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga beras, baik melalui langkah koordinatif maupun penegakan hukum,” ungkap Dirreskrimsus.
Rimsyahtono menegaskan bahwa pihaknya juga tak segan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang kedapatan menjual beras melebihi HET yang telah ditetapkan.
Selama seminggu ke depan kita akan melakukan pemantauan intensif. Jika masih ditemukan harga beras melebihi HET tanpa alasan logis, kami akan merekomendasikan pencabutan izin usaha melalui instansi terkait.
“Selain itu, bilamana terdapat unsur pidana seperti penimbunan beras atau pemalsuan kualitas produk, maka kami juga akan tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai informasi, harga beras di Kalimantan Tengah saat ini berada di kisaran Rp15.400 per kilogram untuk jenis premium dan Rp14.000 per kilogram untuk jenis medium, dengan variasi harga tergantung kondisi pasar di masing-masing wilayah.
Sementara itu, ditempat yang sama Dr. Pamuji Lestari menjelaskan bahwa untuk saat ini cadangan beras nasional diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton pada akhir tahun.
Namun, harga beras di pasaran masih mengalami kenaikan, sehingga pemerintah pusat melalui Presiden meminta adanya langkah stabilisasi harga agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan harga jual di tingkat konsumen.
“Kalau harga di atas batas yang ditetapkan, pemerintah meminta distributor dan pengusaha untuk menurunkannya. Jika tetap tidak mengikuti aturan, akan ada peringatan bahkan sanksi tegas sesuai ketentuan,” jelas.
Dirinya menambahkan bahwa saat ini untuk wilayah Kalteng harga beras premium dan medium bervariasi, bahkan masih ada sebagian dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena dipengaruhi oleh faktor logistik, terutama biaya transportasi dari daerah penghasil beras ke wilayah Kalimantan.
“Kami pastikan kedepan akan melakukan pemantauan secara signifikan melalui sinergi antara pemerintah bersama satgas pangan dari Polri, sehingga diharapkan pengendalian harga beras dapat berjalan maksimal khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.
