Daerah
Kapolda Jatim Tinjau Evakuasi Korban Robohnya Bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo
WARTAPENASATUJATIM | SIDOARJO – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs.Nanang Avianto M.Si bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim meninjau langsung proses evakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Jumat (3/10/2025).
Dalam keterangannya, Kapolda Jatim menyebutkan bahwa hingga saat ini di posko Disaster Victim Identification (DVI) RS Bhayangkara Surabaya, sudah ada Lima jenazah yang berhasil diidentifikasi.
Namun, proses pendataan masih terus dilakukan untuk memastikan identitas korban.
“Sudah ada lima jenazah yang dilaksanakan identifikasi, tinggal menunggu hasilnya supaya jelas identitasnya,” ujar Irjen Pol Nanang.
Kapolda Jatim menegaskan, proses pencarian dilakukan tanpa henti selama 24 jam dengan dukungan penuh personel, peralatan, hingga tenaga ahli konstruksi.
“Kami bagi dalam tiga klaster, yakni santri, pengurus pesantren, serta pegawai yang terlibat dalam renovasi pembangunan gedung. Dari data awal, ada 58 orang yang belum diketahui keberadaannya. Tadi lima di antaranya sudah ditemukan,” jelas Irjen Nanang.
Untuk memastikan keamanan, Polda Jatim juga melibatkan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta Kementerian PUPR.
Hal ini diperlukan agar evakuasi dilakukan secara hati-hati, mengingat kondisi bangunan yang rawan runtuh.
“Pemindahan puing tidak bisa sembarangan, karena ada jenazah yang sudah kami profiling di dalamnya,” tambah Irjen Pol Nanang.
Kapolda Jatim menjelaskan bahwa saat ini fokus utama adalah pencarian korban dan penanganan kemanusiaan, bukan pada aspek hukum.
“Dari waktu kejadian hingga sekarang memang sudah melewati fase golden time, namun kami tetap melanjutkan evakuasi hingga semua korban ditemukan,”ujar Kapolda Jatim.
Untuk penyelidikan penyebab runtuhnya bangunan, lanjut Kapolda Jatim akan dilakukan setelah proses kemanusiaan selesai.
Terkait dugaan adanya kelalaian konstruksi, Irjen Pol Nanang menegaskan bahwa hal itu masih perlu diteliti oleh para ahli.
“Indikasi awal penyebab runtuh nanti akan dijelaskan oleh tenaga ahli agar valid secara ilmiah. Jadi, sabar dulu, kita selesaikan evakuasi korban,” pungkas Kapolda Jatim.
Saat ini, Polda Jatim telah menyiapkan posko data identitas korban untuk memudahkan proses pendataan, baik yang sudah kembali, diamankan di lokasi, maupun yang masih dalam pencarian.
Proses evakuasi pun terus berlangsung dengan mengedepankan koordinasi pihak yang terlibat dalam penanganan.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Kasrem 084/Bhaskara Jaya Mengikuti Ziarah Nasional Peringati HUT TNI ke-80
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Nico Reza Dipura, mengikuti upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) 10 November, Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Dukuh Pakis, Jumat (3/10), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-80 tahun 2025.
Upacara yang mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” ini berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Zainul Bahar.
Kegiatan ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Kasdam V/Brawijaya sebagai simbol penghormatan tertinggi. Acara kemudian ditutup dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.
Kolonel Inf Nico menyatakan bahwa ziarah nasional ini merupakan momen penting untuk meneguhkan kembali tekad prajurit TNI dalam berjuang dan mengabdi kepada bangsa.
“Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk terus menjaga keutuhan NKRI bersama rakyat,” ujarnya.
Upacara ini menjadi pengingat bagi seluruh generasi penerus bangsa akan jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Gugatan Praperadilan Penetapan Tersangka Pengancaman Driver PT. Asmin di Wilayah Kapuas Ditolak
Gugatan Praperadilan Penetapan Tersangka Pengancaman Driver PT. Asmin di Wilayah Kapuas Ditolak
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Tono sebagai pemohon dalam perkara Nomor: 07/Pid.Pra/2025/PN.Plk, dengan termohon Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalteng.
Dalam putusan sidang praperadilan yang bertempat di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, pada Kamis (2/10/2025) pukul 11.00 WIB.
Hasil putusan sidang yang mana dalam amar putusan, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan sehingga memutuskan permohonan praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, sehingga proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kalteng terhadap pemohon sudah sesuai dengan Putusan MK no 21/PUU-/XII/2014, khususnya dalam hal penetapan Tersangka telah diperoleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP.
Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa permohonan praperadilan dinyatakan ditolak karena termohon berhasil membantah dalil-dalil tuduhan pemohon dengan jawaban yang di dukung bukti surat. Sehingga menurut pertimbangan Hakim dinyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas diri pemohon sudah sah secara hukum,” ungkap Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. dalam keterangan resminya, Kamis (2/10/2025) sore.
Kabidhumas menyampaikan, gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon yaitu terkait objek praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud Pasal 335 KUHP terhadap driver alat berat PT. Asmin di Jalan angkut batu bara selatan sekmen 3 PT. Asmin Bara Baronang Kapuas Tengah, Prov. Kalteng pada bulan Desember 2024.
“dalam gugatan praperadilan ini, termohon diwakili Bidang Hukum Polda Kalteng sebagai kuasa hukum termohon, terdiri dari Kombes Pol Rony Yulianto, S.H., S.IK. , AKBP Yoyo S.H., M.A.P. ,dan AKP Eko Priono, S.H. ,serta keempat personel Bidkum lainnya,” terangnya.
“Sementara dari pihak pemohon dihadiri oleh Penasehat Hukum Okto Simanjuntak, dari kantor Lawyer Junvit & rekan, Cipayung Jakarta Timur” sambung Erlan.
Sementara itu, Kabidkum Polda Kalteng Kombes Pol Rony Yulianto, S.H,.S.IK,. menegaskan bahwa permohonan praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon Ditolak seluruhnya atas pertimbangan Hakim tunggal berdasarkan fakta hukum dan alat bukti serta saksi dalam persidangan.
“Dengan sudah di tolaknya Permohonan Praperadilan tersebut oleh Hakim, merupakan bukti bahwa Penyidik telah bertindak secara profesional dan prosedural” tegas Kabidkum.
Ditbinmas Polda Kalteng Gelar Penjualan Beras SPHP: Upaya Stabilisasi Harga Pangan di Palangka Raya
Ditbinmas Polda Kalteng Gelar Penjualan Beras SPHP: Upaya Stabilisasi Harga Pangan di Palangka Raya
Palangka Raya, Wartapenasatu.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng), melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), kembali menggelar kegiatan penjualan beras murah bermerek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Inisiatif ini merupakan wujud sinergi antara Polda Kalteng dan Perum Bulog Kalimantan Tengah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.
Kegiatan penjualan beras SPHP ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin hingga Jumat, bertempat di lokasi strategis, yaitu di sekitar pertigaan lampu lalu lintas Jalan Yos Sudarso-Jalan MH. Thamrin, Kota Palangka Raya. Pada hari Kamis (2/10/2025) siang, personel Ditbinmas Polda Kalteng tampak sibuk melayani masyarakat yang antusias membeli beras SPHP dengan harga terjangkau, yaitu Rp 60.000 per 5 kilogram.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., melalui Direktur Binmas (Dirbinmas) Kombes Pol. Budhi Rochmat, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Kegiatan penjualan beras SPHP ini kami laksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dirbinmas menjelaskan bahwa lokasi penjualan beras SPHP tidak terpaku pada satu tempat saja, melainkan berpindah-pindah, dengan fokus utama di sekitar Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya. Hal ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memudahkan akses terhadap beras murah.
Inisiatif penjualan beras SPHP ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dikenal dengan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan adanya kegiatan penjualan beras SPHP ini, diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Palangka Raya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Polda Kalteng akan terus berupaya untuk mendukung program-program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya akan terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Taput: Wakil Bupati Taput Buka Seleksi Terbuka Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Tahun 2025
Warta Pena Satu
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST., M.Eng, didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry MM Sitompul, M.Si, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Martua, Kantor Bupati Taput, Kamis (2/10/2025).
Seleksi yang berlangsung selama dua hari, mulai 2 hingga 3 Oktober 2025, diikuti oleh 24 peserta yang bersaing untuk mengisi berbagai posisi strategis di BUMD. Proses seleksi meliputi ujian psikotes, ujian tertulis, hingga penulisan dan presentasi makalah. Tim seleksi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Taput selaku Ketua, dengan anggota Chandra Situmeang, Waringin Hutabarat, Masril Tua Rambe, serta RR. Sasmaya Hati yang bertindak sebagai psikolog/asesor.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat, transparan, dan objektif guna mendapatkan figur yang paling tepat untuk memimpin BUMD.
“Semua peserta adalah mitra dan sahabat pemerintah. Nilai kedekatan semuanya sama. Tetapi yang dicari adalah siapa yang paling siap memimpin BUMD di tengah keterbatasan dan tantangan yang ada. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak,” ujar Dr. Deni.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi BUMD, khususnya PDAM, yang masih sering mendapat keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih. Menurutnya, BUMD membutuhkan kepemimpinan yang serius, konsisten, dan mampu menghadirkan solusi konkret agar ke depan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya BUMD untuk berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendukung visi pembangunan Taput di bidang pertanian, ketahanan pangan, hingga program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih jauh, Wakil Bupati mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kondusifitas selama proses seleksi.
“Isu seleksi ini hangat di media sosial. Mari kita tetap sejuk, menjaga suasana kondusif, dan mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku. Harapan kita, siapapun yang terpilih dapat benar-benar berkontribusi nyata bagi kemajuan Tapanuli Utara,” tegasnya.
Menutup arahannya, Dr. Deni menyampaikan apresiasi kepada Tim Seleksi serta seluruh peserta yang mengikuti tahapan dengan penuh semangat. Ia berharap proses seleksi ini dapat berjalan independen, profesional, dan menghasilkan pemimpin BUMD yang berintegritas, sehingga benar-benar mampu mendorong kinerja perusahaan daerah menjadi lebih maju, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat Tapanuli Utara.
(Kaperwil Warta Pena Satu: t.rait)
Gelombang Rakyat Menggugat: Gladiator dan Tuntutan Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK
Gelombang Rakyat Menggugat: Gladiator dan Tuntutan Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK
Jakarta, wartapenasatu.com 2 Oktober 2025 – Di tengah hiruk pikuk Ibu Kota, halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi bisu berkumpulnya ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (GLADIATOR). Aksi demonstrasi ini, yang diliput langsung oleh wartawan media Warta Pena Satu bersama Direktur Mardian, SE, merupakan manifestasi dari kegelisahan mendalam masyarakat terhadap praktik korupsi yang kian merajalela di negeri ini.
GLADIATOR, sebagai sebuah gerakan rakyat yang lahir dari keprihatinan mendalam, membawa aspirasi untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat korup. Mereka menyoroti berbagai manipulasi undang-undang yang disinyalir pro terhadap kepentingan para koruptor, sebuah ironi yang menggerogoti fondasi keadilan dan kesejahteraan bangsa.
Dalam orasi-orasi yang membakar semangat, para tokoh nasional lantang menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi. Tuntutan ini juga menyasar putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, serta menantunya, Bobby Nasution, yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Keduanya diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara.
Para demonstran berpandangan bahwa selama dua periode kepemimpinan Jokowi, atau 10 tahun terakhir, negara ini telah dikerogoti oleh kepentingan segelintir pejabat dan praktik korupsi yang sistematis. Mereka menilai bahwa korupsi telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Sebagai bentuk desakan, para demonstran menuntut agar sebelum tanggal 20 Oktober, yang bertepatan dengan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemeriksaan terhadap Jokowi segera ditindaklanjuti. Mereka berharap agar pemerintahan baru dapat mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
Meskipun demikian, para demonstran juga berkomitmen untuk terus mendukung Presiden Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka percaya bahwa dengan dukungan penuh dari rakyat, presiden dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Selain tuntutan terkait dugaan korupsi, para demonstran juga menyerukan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka menilai bahwa pencalonan dan terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau bahkan merupakan hasil rekayasa undang-undang untuk memuluskan jalan bagi kepentingan tertentu.
Buka Rakernis Fungsi Dokkes, Kapolda Kalteng: Dokkes Harus Jadi Pusat Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Untuk Masyarakat
Palangka Raya, wartapena.com – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. , secara langsung membuka kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) fungsi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda setempat, Kamis (2/10/25).
Hadir dalam Rakernis tersebut, Karo SDM Polda Kalteng Kombes Pol Leo Surya N. Simatupang, Sekdin Kesehatan Prov. Kalteng Rainer Danny, sejumlah pejabat utama, stakeholder terkait, serta turut diikuti personel pengemban fungsi Dokkes dan peserta rakernis lainnya.
Adapun tema dalam Rakernis kali ini, yaitu “Optimalisasi Biddokkes Guna Penguatan Polri RESPEK dalam rangka Mendukung Program Asta Cita”.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng mengungkapkan bahwa Dokkes Polri mempunyai kiprah yang bermanfaat untuk melayani dalam penyembuhan atau pengobatan bagi anggota Polri maupun masyarakat umum.
“Untuk itu, jadikan hal ini sebagai suatu kebanggaan terutama bagi Biddokkes Polda Kalteng. Dimana Dokkes harus bisa menjadi pusat pelayanan sekaligus pusat pendidikan kesehatan bagi masyarakat,” ungkap Kapolda.
Lebih lanjut, Irjen Iwan juga menekankan pentingnya meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga mampu menjadi tempat rujukan khususnya bagi anggota Polri beserta keluarga dan masyarakat.
Selain itu, perkuat juga koordinasi dengan satker terkait untuk mengembangkan struktur dan meningkatkan digitalisasi pelayanan yang dimiliki Dokkes, seperti SILANIS, Tanya Dokkes Presisi, SICOBAR, SIMRS, E Medical Record, E Rikkes Sim, Telemedicine, dan lain-lain.
“Saya berharap dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan, Dokkes Polda Kalimantan Tengah dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang terpercaya dan bermanfaat serta dapat diandalkan oleh masyarakat.
Babinsa Ujungpangkah Dukung Ketahanan Pangan Lewat Pendampingan Sergab di Desa Gosari
WARTAPENASATUJATIM | Gresik – Dalam rangka mendukung program Serapan Gabah (Sergab) dan mewujudkan ketahanan pangan di wilayah binaan, Babinsa Koramil 0817/08 Ujungpangkah, Sertu Erik Kuswoyo, melaksanakan pendampingan ketahanan pangan bersama warga masyarakat di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah., Kamis, (02/10/2025)
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik.
Menurut Sertu Erik, pendampingan seperti pemberian pupuk untuk tanaman ini sangat penting. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan motivasi langsung kepada para petani.
“Kami hadir untuk membantu dan memastikan program han pangan berjalan optimal. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan kesejahteraan para petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Ujungpangkah,” ujarnya.
Salah satu Petani Desa Gosari, Bapak Sukandar, merasa terbantu dengan adanya pendampingan dari Babinsa.
“Kami senang Babinsa selalu ikut turun ke sawah mendampingi kami. Dengan adanya perhatian seperti ini, kami merasa lebih semangat dalam bertani dan yakin hasil panen kami bisa lebih baik,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara TNI dan masyarakat terus terjaga demi terciptanya swasembada pangan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gresik. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Irma NasDem Nilai Pengelolaan SPPG Polri Sesuai Standar, Tak Pernah Bermasalah
Irma NasDem Nilai Pengelolaan SPPG Polri Sesuai Standar, Tak Pernah Bermasalah
Jakarta, wartapenasatu.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, memberikan apresiasi terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Polri. Menurutnya, hingga saat ini, tidak ada laporan kasus negatif yang terkait dengan dapur bergizi gratis tersebut, sehingga dapat dijadikan tolok ukur bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam rapat kerja yang melibatkan BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, Irma menyampaikan, “Bagi saya, esensi dari pengelolaan ini tidak terletak pada identitas penyelenggara, apakah itu politisi, Polri, TNI, atau entitas lainnya. Hal yang paling krusial adalah kemampuan pengelola untuk memikul tanggung jawab penuh.”
Politikus dari Partai NasDem ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ia peroleh, Polri saat ini mengawasi sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak ada laporan mengenai kasus keracunan atau masalah serupa yang mencuat. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan yang disajikan.
“Saya mendapatkan informasi bahwa Polri mengelola sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya terima mengindikasikan bahwa seluruh dapur yang dikelola oleh Polri beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga tidak pernah ada insiden atau kasus yang merugikan,” jelasnya.
Irma menekankan bahwa polemik mengenai kepemilikan dapur MBG seharusnya tidak menjadi fokus utama. Baginya, hal yang lebih penting adalah komitmen dari pihak pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kualitas dan keamanan pangan dapat terjamin.
“Jangan sampai isu ini dipolitisasi. Yang terpenting bukanlah siapa pemiliknya, melainkan apakah pihak tersebut mampu memikul tanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah sering menerima kritik, jadi jangan ditambah lagi dengan isu-isu yang justru memperburuk citra lembaga,” tegasnya.
Pernyataan Irma ini mencerminkan pentingnya pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab dalam program-program pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Polri telah menunjukkan contoh yang baik dalam hal ini, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain yang terlibat dalam program serupa
Okupansi Tinggi, Wings Air Tambah Frekuensi Penerbangan Surabaya-Banyuwangi Jadi Tiga Kali Seminggu
WARTAPENASATUJATIM | BANYUWANGI, 1 Oktober 2025 – Sejak kembali beroperasi pada 24 September lalu, rute penerbangan Surabaya-Banyuwangi yang dilayani oleh Maskapai Wings Air menunjukkan performa yang menggembirakan. Tingkat keterisian (okupansi) penerbangan secara konsisten berada di atas 80 persen, menandakan tingginya minat masyarakat terhadap rute ini. Melihat potensi pasar yang menjanjikan tersebut, Wings Air memutuskan untuk menambah jadwal penerbangan menjadi tiga kali dalam seminggu, dari yang sebelumnya hanya dua kali dalam seminggu.
Sebelumnya, jadwal penerbangan Surabaya–Banyuwangi hanya tersedia dua kali seminggu, yaitu setiap hari Rabu dan Minggu. Dengan adanya penambahan ini, jadwal penerbangan akan menjadi tiga kali seminggu, dengan tambahan jadwal penerbangan di hari Kamis.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik penambahan frekuensi penerbangan ini.
“Alhamdulilah. Rute ini disambut positif, sehingga ada penambahan frekuensi penerbangan. Ini menunjukkan pasar Banyuwangi sudah terbentuk,” kata Bupati Ipuk pada Rabu (1/10/2025).
Ipuk berharap penambahan rute ini akan semakin memperkuat aksesibilitas Banyuwangi, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas bagi pelaku bisnis, akademisi, wisatawan, dan masyarakat umum. Dengan semakin mudahnya akses ke Banyuwangi, diharapkan sektor pariwisata dan ekonomi di wilayah ini dapat terus berkembang.
Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Komang Sudira Atmaja, menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan resmi tentang penambahan frekuensi penerbangan Surabaya-Banyuwangi dan sebaliknya dari Maskapai Wings Air pada Rabu (1/10/2025). Penambahan jadwal penerbangan tersebut akan mulai berlaku pada Kamis, 9 Oktober mendatang.
“Penerbangan Surabaya Banyuwangi mulai minggu depan menjadi tiga kali dalam seminggu yakni di hari Rabu, Kamis dan Minggu,” ujarnya.
Untuk jadwal penerbangannya, pesawat akan berangkat dari Surabaya pukul 11.40 WIB dan tiba di Bandara Banyuwangi pukul 12.40 WIB.
Sementara itu, penerbangan dari Banyuwangi akan berangkat pukul 13.00 WIB dan tiba di Surabaya pukul 14.00 WIB.
“Tiket bisa dipesan secara online. Harganya masih sama sekitar Rp. 700 ribuan,” kata Komang.
Dengan adanya penambahan frekuensi penerbangan ini, diharapkan masyarakat akan semakin mudah dalam merencanakan perjalanan antara Surabaya dan Banyuwangi. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
