Daerah
Dinas Pertanian Bangkalan Realisasikan 9 Unit Combine Harvester di 6 Kecamatan Tahun Anggaran 2025
Dinas Pertanian Bangkalan Realisasikan 9 Unit Combine Harvester di 6 Kecamatan Tahun Anggaran 2025
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Pemkab) melalui Dinas Pertanian Bangkala memberikan bantuan Combine Harvester( Alsintan ) kepada beberapa Kelompok Tani (Poktan) di 6 Kecamatan kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Bantuan 9 Unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan) jenis Combine Harvester ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang disalurkan ke petani dari hasil Aspirasi Pokok – Pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan. Hal itu disampaikan langsung oleh Abu Said Kabid Pertanian Bangkalan pada Senin (15/12/25)
Abu Said juga menjelaskan, bantuan tersebut merupakan program pemerintah daerah kepada kelompok tani yang aktif dan terverifikasi, guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja
“Dengan berkurangnya tenaga kerja dengan Alat Combine ini sudah dapat meringankan petani, ini yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia butuh 15 orang, Namun dengan Combine ini kan cukup dengan operator bisa selesai dalam hitungan jam, Kalo satu hektar bisa setengah hari sudah atau 4 jam sudah selesai, ” jelasnya.
Iapun membandingkan biaya operasional petani bercocok tanam, antara biaya menggunakan jasa manusia dengan biaya menggunakan Alsintan jenis Combine,
“Kalo manual satu hektar itu 2 hari itupun pakai tenaga manusia kurang lebih 15 orang kalikan berapa biasanya upah pakai tenaga kerja perorang, misal 1 sak besar itupun diambil bagus-bagus nya sama orang, Dengan adanya Combine ini sangat terbantu baik itu secara waktu dan biaya,” pungkasnya. (Azis)***
Perluas Jaringan Informasi dan Cegah Miskom WPK Resmikan Ketua PKDI Kabupaten Bangkalan Sebagai Pembina
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Dalam rangka memperkuat sinergitas jajaran pengurus Wartawan Peduli Keadilan (WPK) Kabupaten Bangkalan menggelar pertemuan dengan Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Bangkalan, resmi menjadi pembina WPK.
Pertemuan yang bersifat silaturahmi menjadi angin sengar bagi pemerintahan desa. Selain itu, juga membahas tentang peran strategis media dalam mendukung transparansi serta publikasi program dan capaian pembangunan desa dan juga untuk mencegah miskomunikasi antara media dengan pemerintah desa dalam menggali informasi dalam menyajikan berita yang akurat, objektif, dan relevan kepada publik.
Sinergi antara wartawan dan pemerintah desa dinilai penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, akurat, dan berimbang.
Ketua PKDI Kabupaten Bangkalan, H. Marhayat, menyampaikan harapannya agar WPK dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menyebarluaskan berbagai kegiatan dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
“Kami berharap ke depan WPK dapat membantu pemerintah desa dalam mempublikasikan capaian pembangunan maupun program-program desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas kinerja dan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa,” ujar H. Marhayat.
Sementara itu, Ketua WPK Kabupaten Bangkalan, Supriadi, menyambut baik harapan tersebut dan menegaskan komitmen WPK untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang.
“WPK hadir sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah desa. Kami siap membantu mempublikasikan capaian dan program desa, namun tetap mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional, objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Supriadi.
Ia menambahkan, sinergi yang baik antara insan pers dan pemerintah desa sangat penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur desa.
“Dengan komunikasi yang baik, informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih utuh, akurat, dan tidak menimbulkan salah persepsi. Ini merupakan bagian dari komitmen WPK dalam mengawal transparansi dan keadilan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala desa, di antaranya Kepala Desa Kramat, Kepala Desa Sembilangan, Kepala Desa Banyu Sangkah, dan Kepala Desa Genteng.
Kehadiran para kepala desa ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang harmonis dengan insan pers.
Melalui pertemuan ini, kami berharap WPK dan PKDI mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten dapat terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi yang positif demi mendukung pembangunan desa yang transparan, partisipatif, serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Bangkalan. (Azis)***
Gabungan Ormas Demo Dinas Pertanian Bangkalan Bahas Penjualan Pupuk Subsidi di Atas HET
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Maraknya isu penjualan Pupuk Subsidi yang di jual diatas Harga Eceran Tertinggi ( HET). Beberapa Organisasi Masyarakat ( Ormas ) yang bergabung dalam aksi demo di Dinas Pertanian Bangkalan tuntut PLT kepala dinas dan Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) mundur dari jabatannya.
Beberapa Ormas yang tergabung dalam aksi demo tersebut adalah, Lembaga Baskara Indonesia Maju, Aliansi Pengawal Program Bangkalan dan Formades Kabupaten Bangkalan, pada Senin (15/12/25).
Pada kesempatan itu, Para pendemo yang berbondong-bondong membawa poster yang bertulisan, Mundur Plt Kadis Pertanian, Pecat Kabid Sarpras Pak CHK, Pak CHK Bermuka Dua, Pak CHK dalang Distribusi Mafia Pupuk Bersubsidi Pecat Bu Holif Sebagai Penyuluhan, Poktan tidak boleh berdagang pupuk subsidi, Penyuluh jangan duduk manis di kantor
Sementara itu, Nasirudin selaku Korlap aksi demo menegaskan, agar Plt kadis dan Kabid Sarpras Dinas Pertanian mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengatasi penjualan pupuk subsidi diatas HET yang dilakukan oleh beberapa kios maupun Kelompok Tani (Poktan) yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan.
“Jika tidak mampu, Saya minta bapak Plt kepala dinas pertanian dan Kabid Sarpras nya, Mundur dari jabatannya, karna ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Dinas Pertanian turun tangan terkait dugaan permainan penyaluran pupuk bersubisidi yang dijual di atas HET di desa desa dan meminta agar jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk subsidi bagi para petani.
“Faktanya, di beberapa kecamatan ada kelangkaan pupuk, meski dilakukan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk masih Banyak keluhan dari masyarakat,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Hasin Wakil Ketua Baskara mengungkapkan, fenomena kelangkaan pupuk ini membuat petani terjepit dan menjerit.
“Pupuk ini sangat dibutuhkan para petani. Karena langka, mereka membelinya ke pengecer. Itupun harganya mencekik. Dari normalnya per sak Rp 90 ribu, pengecer menjual Rp 110 ribu, bahkan Rp 150 ribu,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, mengaku, dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sudah diawasi secara terkoordinasi dan komprehensif melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KPPP ) dan sudah sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Kita sudah melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya, Salah satunya dengan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan,” tuturnya. (Azis)***
Dorong Penetapan Bencana Aceh, Sumatera sebagai Bencana Nasional, Dr Gea: Jangan Jadikan Nyawa Manusia Sebagai Tolak Ukur
Jakarta, wartapenasatu.com – Mardian (Ketua Komunikasi Purbaya & Wakil Sekjen Kongres partai Kongres Indonesia): Tanggung Jawab Seluruh Elemen Anak Bangsa.”Ketua Umum DPP Perubahan untuk Indonesia Raya (Purbaya) Indonesia, DR. Ali Yusran Gea, SH., MKn,.MH. meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional dengan penanganan terintegrasi.
Pendapat ini diperkuat oleh Mardian., SE, selaku Ketua Komunikasi dan Informasi Purbaya Indonesia sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kongres Indonesia, yang menegaskan bencana ini tidak lagi berskala daerah melainkan nasional dan merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten untuk membantu mengatasi masalahnya.
DR. Gea menyampaikan permintaan tersebut kepada awak media di kawasan Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025). Ia menekankan bahwa bencana yang melanda Sumatera telah sangat menyakiti masyarakat, sehingga penetapan status nasional tidak boleh hanya ditentukan oleh jumlah korban jiwa.
“Semua pihak harus memahami bahwa ini adalah kejadian yang sudah sangat menyakiti masyarakat Indonesia, Oleh karena itu jangan lah menjadikan nyawa manusia sebagai tolak ukur penetapan bencana nasional. Ini kaitannya dengan kemanusiaan dan norma-norma,” ujarnya.
Sebagai informasi, penetapan status darurat bencana nasional secara regulasi membutuhkan indikator seperti dampak luas, korban jiwa, kerugian materi signifikan, gangguan pelayanan publik, dan penurunan kemampuan daerah dalam penanganan.
Sebagai negara hukum (rechtsstaat), DR. Gea menegaskan pemerintah harus menghormati hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan, sehingga perlu dalam konteks bencana di Aceh di naikan setatus menjadi bencana nasional untuk kepentingan Hak Asasi Manusia.
Ia juga meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membahas dan menyempurnakan masalah ini melalui proses legislatif guna mendorong penetapan status nasional. Selain itu, Dr. Gea memperingatkan agar bencana tidak dijadikan “test the water” menuju Pemilu 2029, dan meminta pejabat serta wakil rakyat tidak hanya datang untuk pencitraan melainkan memberikan bantuan yang tepat – mulai dari sandang, makanan, obat-obatan, hingga perbaikan infrastruktur.
Senada dengan Dr. Gea, Sekretaris Jenderal Purbaya Indonesia, Rafriandi Nasution, menyatakan semua pihak harus menunjukkan empati dengan menyusun langkah-langkah terukur dalam penanganan, agar masyarakat merasakan dukungan dari pejabat yang dipilih mereka.
Menambahkan pandangan terkait skala dan tanggung jawab bencana, Mardian., SE – yang menjabat dua posisi penting di Purbaya dan Partai Kongres Indonesia – menyatakan bahwa dampak yang terjadi telah melampaui batas wilayah lokal. “Bencana di Sumatera ini bukan lagi bencana daerah semata, tetapi sudah menjadi bencana nasional,” ujarnya.
Selain itu, Mardian menekankan bahwa penanganan bencana ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten. “Ini adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari lembaga negara, lembaga swasta, organisasi masyarakat, hingga para ahli di bidang penanggulangan bencana dengan memberikan kontribusi keahlian serta sumber daya untuk membantu mengatasi bencana ini,” tambahnya.
Menurut Mardian, kerja sama antar elemen yang berkompeten akan mempercepat proses penanggulangan, rehabilitasi, dan mitigasi. “Bencana adalah ujian kebersamaan bangsa, kita harus bersatu dalam keahlian dan niat baik, bukan saling menyalahkan, untuk melindungi warga dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” pungkasnya.
RIBUAN KEPALA DESA DEMO DI MONAS: DANA DESA DIANGGAP INKONSTITUSIONAL
Jakarta, wartapenasatu.com, Ribuan kepala desa tiba-tiba melakukan aksi demo di Monas, langsung menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaaya Yudi Sadewa. Tujuan mereka? Menuntut agar dana desa yang dianggap memiliki sifat inkonstitusional segera diperbaiki.
Ketua Umum Perubahan Untuk Indonesia Raya (yang lebih dikenal dengan PURBAYA INDONESIA)Dr.Ali Yusran Gea,SH.,MKn.,MH, menyatakan tegas: dana desa saat ini tidak sesuai dengan konstitusi, melawan hukum, dan bahkan merendahkan martabat bangsa kita.
Bukan cuma itu, kata dia, aksi nekat para kepala desa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada konsekuensi, terutama sanksi administratif yang tegas.
Alasan mengapa harus disanksi? Karena perilaku para kepala desa dalam demo ini terkesan seperti premanisme. Bukan cara yang pantas untuk menyampaikan aspirasi.
Tidak sepatutnya terjadi hal seperti ini,” tegas dia lagi. Aksi yang penuh nafsu kekuasaan dan mirip preman itu jelas bukan contoh yang baik dari seorang pemimpin desa.
PURBAYA INDONESIA sendiri menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaaya yang telah mengambil langkah membatasi program dana desa.
Menurut mereka, langkah pembatasan itu perlu dilakukan karena selama ini, penggunaan dan peruntukan dana desa terkesan tidak baik. Bahkan, menjadi sumber mata air korupsi yang sulit dihentikan.
Tak cuma korupsi, dana desa juga dianggap sebagai salah satu penyebab konflik horizontal di berbagai daerah. Banyak masalah antar warga yang muncul karena perselisihan soal pengelolaan dana ini.
Semoga aksi demo ini bisa menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama pengelola dana desa. Harus ada perbaikan yang cepat dan tegas agar dana yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa tidak malah menjadi beban dan sumber masalah.Perkuat Kapasitas Organisasi WPK Rangkul Ketua DPRD Bangkalan Sebagai Pembina
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Wartawan Peduli Keadilan (WPK) berkomitmen membangun sinergitas yang baik dalam upaya memperkuat peran ruang gerak WPK. Salah satu angin sengar, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Deddy Yusuf, siap menjadi Pembina WPK dalam memberikan semangat baru bagi organisasi.
Ketua WPK, Supriadi menyampaikan, kehadiran WPK selain silaturahim juga membahas tentang sinergitas antara WPK dengan DPRD. Dengan bergabungnya Ketua DPRD menjadi pembina merupakan sebuah kehormatan sekaligus dorongan moral bagi seluruh anggota WPK.
Ia menegaskan bahwa WPK akan semakin profesional dan konsisten dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, sehingga WPK juga mampu memberikan kontribusi positif bagi Bangkalan.
“Kami sangat mengapresiasi Ketua DPRD Bangkalan yang berkenan menjadi salah satu pembina WPK. Ini adalah bentuk dukungan nyata terhadap kerja-kerja jurnalistik yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kehadiran beliau menjadi energi baru bagi kami untuk terus bergerak lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Deddy Yusuf menyambut baik kunjungan WPK ke kantor DPRD. Ia komitmennya mendukung semangat WPK agar menjadi garda terdepan dalam mengawal isu-isu sentral di Kabupaten Bangkalan.
Ia menyebut bahwa keberadaan WPK sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.
“Saya melihat WPK sebagai komunitas jurnalis yang memiliki tekad kuat menjaga marwah profesi dan mengawal keadilan sosial. Dengan penuh rasa hormat, saya siap menjadi pembina dan memberikan dukungan moral agar WPK terus berperan positif bagi daerah,” ungkap Deddy.
Ia juga berharap adanya sinergitas yang baik antara WPK dan DPRD dalam menciptakan ruang komunikasi yang lebih sehat serta mendorong terciptanya iklim informasi yang lebih edukatif, objektif, dan bermanfaat bagi masyarakat Bangkalan.
“Saya harap WPK bisa menyaring isu-isu negatif yang bisa mempengaruhi citra Bangkalan. Saya yakin WPK adalah orang pilihan yang mampu mengemban amanahnya demi menjaga nama baik Bangkalan ke depan,” pungkasnya, Kamis,10/11/2025
Dengan bertambahnya dukungan dari para pemangku kebijakan, WPK optimistis dapat terus memperkuat kapasitas organisasi serta meningkatkan kualitas pemberitaan yang objektif, kritis, dan mengedepankan kepentingan publik.*** (Azis)
Strategi Pudam Sumber Sejahtera Bangkalan Antisipasi Kapasitas Pelayanan Air di Musim Kemarau
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Untuk mengoptimalkan dan mencegah krisis air di musim kemarau, Pudam Sumber Sejahtera Bangkalan melaksanakan kegiatan Survei daerah rawan air bersih dengan melakukan koordinasi bersama beberapa Kepala Desa di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Senin (08/12/25).
Survei lahan potensi air untuk kegiatan Geolistrik melihat potensi air ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber air bersih di daerah Kabupaten Bangkalan, guna memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat yang terus meningkat, dan menjamin pasokan air bersih yang berkelanjutan.
Selaku Direktur Pudam Sumber Sejahtera Bangkalan, H. Shobirin Hasan, S.E, MBA, menuturkan, Titik pencarian potensi sumber air adalah untuk mengidentifikasi lokasi terbaik guna memenuhi berbagai kebutuhan penting saat musim kemarau tiba.
“Kami sedang berusaha menemukan titik potensi air dalam rangka upaya mitigasi wilayah yang terdampak saat musim kemarau. Sehingga saat musim kemarau droping air bisa dikurangi,” tuturnya.
Iapun berharap dukungan dan Do’a dari masyarakat setempat agar kegiatan pencarian titik lokasi yang berpotensi air berjalan dengan lancar .
“Mohon doanya supaya usaha kami dipermudah Allah SWT dan menjadi layanan yang penuh barokah,” tutupnya.
RAKERCAM DPK KNPI Curug Gelar Musyawarah di Wisma Kemnaker Ciloto Cianjur
CIANJUR, Desember 2025– Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Curug menggelar Rapat Kerja Kecamatan (RAKERCAM) pada tanggal 6 dan 7 Desember 2025 di Wisma Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Diciloto, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan yang diketuai Bung Ahmadi, S.Sos, bertujuan menyusun program kerja dan strategi sinergi untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dikecamatan curug.
Acara yang dihadiri pengurus DPK KNPI Curug dan tokoh masyarakat itu menghadirkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Tangerang, Bung Yusuf Basnar, beserta jajarannya. Basnar dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh DPD KNPI Kabupaten Tangerang terhadap upaya DPK KNPI Curug. Dia mengajak pemuda untuk lebih aktif terlibat dalam program pemerintah dan memberikan kontribusi nyata untuk perubahan di masyarakat.
Selain itu, Pemerintah kecamatan Curug Arif Rachman Hakim, S.STP., M.Si, selaku camat curug juga turut serta hadir dan memberikan sambutan. Beliau menyambut baik pelaksanaan RAKERCAM yang dianggap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemuda. “Kami harapkan KNPI Curug dapat menjadi motor penggerak pemuda untuk mewujudkan kecamatan yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Pada diskusi intensif selama dua hari, peserta membahas berbagai topik penting, antara lain pengembangan potensi pemuda, serta peran aktif pemuda dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut juga terdapat Edukasi dan Game yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan kekompakan antar pengurus KNPI Curug.
Kegiatan RAKERCAM diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi DPK KNPI kecamatan Curug. Bung Ahmadi, S.Sos, menyampaikan harapan agar hasil musyawarah dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecamatan Curug. “Kita harus bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi pemuda dan masyarakat,” tegasnya.
PT KAJ Tak Hadir, Sidang Sengketa Lahan Lumpuh
PT KAJ Tak Hadir, Sidang Sengketa Lahan Lumpuh
Tenggarong, wartapenasatu.com – Sidang perdana perkara sengketa lahan antara warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, dengan PT Kutai Agro Jaya (KAJ) berlangsung di Pengadilan Negeri Tenggarong, Rabu (3/12/2025). Dalam agenda awal tersebut, majelis hakim mencatat ketidakhadiran pihak tergugat utama, yakni PT KAJ, sehingga persidangan ditunda dan pemanggilan resmi dijadwalkan ulang oleh pengadilan.
Para penggugat terdiri dari Darmono dan Sofyar Ardanie Sriananda selaku ahli waris Alm. H. Mohd. Asrie Hamzah, yang menggugat PT KAJ atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Mereka diwakili tim kuasa hukum dari Borneo Raya Law Firm: Herman Felani, S.H., M.H., C.L.A., H. Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Adv. Gunawan, S.H.
Gugatan tersebut menyoal penguasaan sepihak perusahaan terhadap total sekitar 180 hektare lahan yang menurut para penggugat merupakan tanah sah milik keluarga, diperoleh melalui Surat Pernyataan Pelepasan Tanah (SPPT) sejak 2005.
Kuasa hukum para penggugat, Adv. Herman Felani, menjelaskan bahwa sidang pertama hanya berlangsung singkat karena pihak PT KAJ tidak hadir dalam panggilan resmi pertama.
“Agenda hari ini adalah sidang pertama. Namun pihak tergugat tidak berhadir, sehingga majelis menunda sidang sampai 17 Desember untuk pemanggilan kedua,” jelas Herman.
Ia menegaskan, apabila PT KAJ kembali mangkir pada panggilan kedua dan ketiga, maka perusahaan dapat kehilangan hak jawab, dan perkara akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian.
Rekan kuasa hukum lainnya, Adv. Gunawan, menambahkan bahwa pihaknya menemukan indikasi persoalan perizinan perusahaan yang akan disampaikan secara resmi dalam proses persidangan.
“Masalah isu-isu yang beredar terkait adanya izin yang kami temukan nanti akan kami tampilkan di persidangan. Kami meyakini izin tersebut tidak ada,” ujar Gunawan.
Gunawan juga menegaskan total lahan yang diperjuangkan warga dalam gugatan ini mencapai kurang lebih 180 hektare, mencakup 11 bidang tanah milik Darmono dan 78 bidang tanah milik ahli waris H. Mohd. Asrie Hamzah, sebagaimana tercatat dalam dokumen gugatan.
Darmono, salah satu pemilik lahan, mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Ia menuturkan bahwa pada 2014, muncul klaim dari perusahaan bahwa area perkebunan singkong yang dikelola masyarakat adalah milik perusahaan.
Padahal warga telah membeli tanah tersebut, jauh sebelumnya.
“Kami membeli lahan itu pada 2005. Perusahaan baru membeli dari masyarakat Bahulak, bukan dari masyarakat Sukabumi. Pada intinya itu hak saya dan keluarga Haji Hamzah,” ujar Darmono.
Darmono mengungkapkan bahwa lahan tersebut sempat dimanfaatkan untuk program Pemerintah berupa budidaya singkong gajah.
Bahkan warga sempat memperoleh pinjaman bank untuk membangun fasilitas pengolahan.
“Kami sampai dapat pinjaman dari bank untuk pabrik. Sempat produksi satu tahun, tapi lahan dirusak lagi pada 2015. Sejak itu tidak selesai-selesai,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pihak perusahaan kerap tidak merespons upaya mediasi warga maupun pemanggilan oleh desa.
Kuasa hukum berharap proses persidangan berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum kepada warga yang selama ini menunggu penyelesaian sengketa.
“Kami akan memperjuangkan hak klien kami, dan mudah-mudahan perjuangan ini membuahkan hasil sesuai harapan mereka,” tandas Gunawan.
Marwah pers oleh Hartany Soekarno sebagai jurnalis senior Kalimantan Tengah.
Marwah pers oleh Hartany Soekarno sebagai jurnalis senior Kalimantan Tengah.
Palangka Raya, wartapenasatu.com — Di halaman kecil pendopo sebuah rumah yang sederhana di bawah rindang pohon rambutan yang buahnya mulai memerah, seorang lelaki berusia senja duduk menatap jauh ke halaman. Angin sore sepoi menggoyang ranting seolah ikut menjaga percakapan kami saat itu. Di kursi karet sederhana, Hartany Soekarno, jurnalis yang telah mengabdi lebih dari empat puluh tahun mewakafkan dirinya untuk menulis tentang keadilan. Dia membuka kembali buku kehidupan yang tak pernah selesai ia tutup. Palangka Raya, Selasa 2 Desember 2025.
Hartany bukan seorang jurnalis yang tumbuh dari ruang redaksi ber-AC atau gemerlap acara peluncuran media. Ia tumbuh dari lapangan, dari debu jalan kampung, dari suara rakyat kecil yang sering tak terdengar oleh mereka yang memegang kekuasaan. perjalanan panjang pengabdian itu tidak selalu mulus dia lalui.
“Dulu saya juga pernah dipanggil wartawan bodrek,” dengan suara tenang tetapi menyimpan getir yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena semua itu kini terasa jauh terlampaui oleh waktu dan karya. “Namun perlahan-lahan, sebutan itu hilang sendiri. Pembaca yang membelaku. Tulisan-tulisan saya yang menjawab.” ucapnya tenang.
Ia menatap pena tua yang tergeletak di atas meja, seolah di sanalah roh hidupnya bertumpu. Lalu ia berkata lirih namun penuh keyakinan, “Wartawan itu tidak dilihat dari usia. Mereka dinilai dari karyanya, apakah membuat publik lebih cerdas, lebih sadar, dan berani melihat kebenaran.” tegasnya.
Setiap katanya seperti palu kecil yang mengetuk kesadaran. Ada keteguhan yang hanya bisa dimiliki seseorang yang pernah jatuh, diremehkan, namun memilih bangkit tanpa dendam.
Dalam obrolan yang mengalir seperti cerita senja di kampung halaman, Hartany menyinggung satu hal yang sering menjadi ketakutan banyak jurnalis: berada di luar lingkaran kekuasaan.
“Jangan takut,” katanya sambil memandang lurus, seolah menatap seluruh jurnalis muda yang pernah ia temui. “Kita hidup bukan dari kontrak pemberitaan. Kita hidup dari karya. Dari kejujuran kita menulis.” tuturnya pelan tapi tegas.
“Kalau kita jujur, maka bekerjalah dengan hati, karena kekuasaan bukan hal yang menakutkan. Kita memang harus berdiri di luar lingkaran itu. Karena di sanalah seorang jurnalis dapat melihat semuanya dengan terang.” katanya tegas.Namun dibalik tutur yang tegas, ia tak menutup mata terhadap kondisi pers hari ini. Ia melihat jurnalis terkotak-kotak oleh kepentingan, terpecah oleh kelompok, terseret oleh arus yang membuat mereka saling menjauh.
“Padahal kita ini saudara,” ucapnya pelan. “Marwah pers itu runtuh kalau kita tidak bersatu.”tambahnya lagi.Hartany menegakkan tubuhnya, seperti ingin memastikan kalimat berikutnya tak akan disalah pahami.
“Jurnalis itu harus tetap pegang Kode Etik Jurnalistik. Itu benteng kita. Kita ini bukan sekadar penyampai kabar, kita ini pendidik, pengingat, pengontrol. Tanpa itu, pers hanyalah bayangan yang kehilangan bentuk.” tegasnya.Sore hampir berganti malam ketika percakapan itu berakhir. Cahaya jingga menembus sela-sela dedaunan rambutan di halaman, membingkai Hartany dalam siluet yang hampir puitis. Di tengah senja, ia tampak seperti seorang penjaga terakhir marwah pers, dengan suara yang tenang namun tegas, Hartany masih berusaha menjaga api integritas jurnalis agar tak padam.
Saat angin kembali berhembus, sebagai penulis saya menyadari satu hal: kadang, nasihat paling keras tidak datang dari gedung megah, tetapi dari pendopo sederhana di bawah pohon rambutan, dari seorang jurnalis yang tetap tegar berdiri meski badai berkali-kali menerjang diri dan nyawanya.(ryt)
