WARTAPENASATUJATIM | Klarifikasi pihak manajemen Provider terkait pemberitaan dugaan Operasional Penyedia Layanan Internet atau Internet Service Provider ( ISP) berinisial Rnet di wilayah kecamatan Bangkalan, yang diduga belum memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Pemkab) yang dilakukan secara terbuka oleh Jaja dan Diaz selaku kuasa hukum provider Rnet dihadapan awak media.

Jaya mengaku bahwa hingga saat ini perusahaannya memang belum mengantongi izin resmi dari DPMPTSP Bangkalan.

Namun demikian Jaja menegaskan bahwa secara internal perusahaan telah memiliki legalitas usaha sebagai ISP.

“Terkait legalitas perusahaan, secara internal kami sudah memiliki izin usaha ISP dan kelengkapan lainnya. Yang belum kami dapatkan adalah izin dari pemerintah daerah melalui DPMPTSP,” Ujar Jaja. (Selasa, 6/1/26)

Iapun menuturkan, pihak provider telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP untuk mengurus izinnya, namun dalam praktiknya menemui kendala regulasi yang dinilai menyulitkan.

“Salah satu syarat yang disampaikan adalah provider harus sudah memasang beberapa tiang di wilayah tertentu sebagai syarat mutlak pengajuan izin. Ini yang menurut kami menjadi kendala,” tuturnya.

Selain itu, Jaya juga mengatakan, bahwa selama proses menunggu izin dari DPMPTSP, pihaknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah kantor kelurahan di Kota Bangkalan sebagai langkah awal operasional.

Ditempat yang sama, Diaz dengan tegas membantah tudingan adanya kompensasi atau pungutan liar kepada pihak kelurahan.

“Isu adanya kompensasi lima juta itu tidak benar. Tidak ada sogok, tidak ada pungli, dan tidak ada pemberian dalam bentuk apa pun kepada pihak kelurahan,” tegasnya.

Beliau menilai lambannya proses perizinan terjadi karena masih menunggu pengesahan dan petunjuk teknis dari satu Peraturan Daerah (Perda) yang belum sepenuhnya operasional.

Menanggapi klarifikasi tersebut, Yudistira, selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, memberikan penegasan bahwa seluruh mekanisme perizinan telah diatur jelas dalam regulasi daerah yang berlaku.

“Kalau dari kami simpel saja. Aktivitasnya dihentikan dulu dan segera mengurus perizinan ke Pemkab Bangkalan melalui DPMPTSP. Jelas-jelas aktivitas tanpa izin itu sudah melanggar regulasi,” tegas Yudistira, Jumat (9/1/26).

Ia menjelaskan bahwa dalam Perda Nomor 9 Tahun 2025 sebagai perubahan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024, telah diatur secara tegas mengenai pemanfaatan ruang jalan, baik di bawah tanah maupun di atas tanah, yang dapat dikenakan retribusi daerah.

“Dalam Perda 9 Tahun 2025 sudah ada pengaturan pemanfaatan ruang jalan, termasuk pemasangan jaringan kabel, dan itu bisa dikenakan retribusi daerah,” jelasnya.

Terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan, Yudistira menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangannya.

“Soal rekomendasi kelurahan, silakan ditanyakan langsung ke pihak kelurahan. Saya tidak ingin salah menjawab,” ujarnya.

Yudistira juga membantah anggapan bahwa pihaknya mempersulit proses perizinan provider.

Ia menegaskan bahwa saat ini DPMPTSP masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (juklak-juknis) penarikan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.

“Bukan kami tidak memberikan izin. Kami masih menunggu juklak-juknis penarikan retribusi sejak Perda 9 Tahun 2025 ditetapkan. Pemangku Perda ini ada di Dinas PUPR. biar kita tidak kerja dua kali,” terang Yudistira.

Ia menambahkan, sejumlah provider lain telah mengantongi izin karena mengajukan permohonan jauh sebelum Perda baru tersebut diberlakukan.

“Yang lain sudah mengurus izin jauh sebelum Perda 9 Tahun 2025. Kalau yang baru mengurus setelah kami sidak, itu jelas berbeda,” pungkasnya.

WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Memonitoring program bantuan sapi ke Kelompok Tani (Poktan) merupakan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada penerima manfaat.

Untuk ternak – ternak yang dihibahkan terutama sapi dan kambing sudah diwajibkan untuk dilakukan vaksinasi sebelum diberikan atau dihibahkan dengan bukti surat keterangan sudah vaksin dari bidang terkait.

Hal ini dilakukan untuk memastikan program bantuan sapi dalam kondisi sehat dan bebas penyakit serta memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh Poktan penerima manfaat.

Iskandar Ahadiyat, MM, selaku Kepala Dinas Peternakan Bangkalan menjelaskan, Program bantuan sapi pokok – Pokok Pikiran ( Pokir) anggaran tahun 2025 yang telah didistribusikan ke puluhan Poktan di Babupaten Bangkalan, akan dilakukan Monev ( monitoring dan evaluasi) oleh Dinas Peternakan Bangkalan di awal tahun 2026 yang akan dijadwalkan bersamaan dengan survey poktan penerima manfaat tahun 2026.

“Untuk Poktan Hijau Daun di kecamatan Burneh, dikarenakan adanya pembangunan kandang yang membutuhkan waktu lebih lama akibat kondisi lapangan dan cuaca yang kurang mendukung maka pendistribusian ternak baru dilakukan di akhir tahun 2025 sesuai jadwal kontrak, setelah pembangunan kandang sudah siap.” jelasnya.

Iapun menuturkan, Bantuan sapi yang telah didistribusikan ke Poktan Hijau Daun berjumlah 9 ekor berikut pakan dan obat – obatan dan juga kandang sapi yang diharapkan jadi kandang pemeliharaan ternak yang berbeda ditempatkan dan dikelola secara kolektif di satu lokasi atau fasilitas bersama

“Bantuan sapinya lengkap dengn pakan dan obat obatan, dan juga kandang sapi yang diharapkan menjadi kandang komunal untuk ternak – ternak nya, Untuk bantuan sapinya ada 9 ekor, 6 jantan dan 3 betina,” tutur Iskandar Ahadiyat, (06/01/2026).  (Azis)***

WARTAPENASATUJATIM – BANGKALAN – Dugaan praktik penyelenggaraan jaringan internet ilegal di wilayah Kabupaten Bangkalan semakin marak terjadi. Beberapa tiang jaringan dan kabel yang sudah terpasang bergelantungan di berbagai Kelurahan syarat merusak pemandangan kota.

Salah satu provider internet ABnet (nama samaran) diduga kuat telah beroperasi dan mengkomersialkan layanannya di wilayah Kota Bangkalan tanpa mengantongi izin resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Ironisnya, meski manajemen ABnet sempat mengakui secara terbuka bahwa izin operasional mereka masih dalam proses, tiang dan kabel fiber optik mereka telah membentang bebas di fasilitas publik. Kondisi ini memicu dugaan adanya praktik pembiaran sistemik dan gratifikasi di tingkat bawah.

Keterangan yang diperoleh dari pihak ABnet mengakui belum memegang dokumen perizinan lengkap dari dinas terkait di Pemkab Bangkalan.

“Surat izin saat ini belum kami terima dan masih dalam proses dari beberapa pihak terkait,” ujar perwakilan ABnet.

Padahal, sesuai regulasi telekomunikasi dan tata ruang, aktivitas pemasangan tiang di Ruang Milik Jalan (Rumija) dilarang dilakukan sebelum Izin Pemanfaatan Lahan dan rekomendasi teknis dari dinas terkait diterbitkan.

Dalam kaitannya polemik yang ada kian meruncing saat salah satu Lurah di Kecamatan Kota dikonfirmasi perihal uang koordinasi dan izin lingkungan.

IM Lurah yang dimaksud mengaku lupa pernah memberikan rekomendasi kepada pihak ABnet.

“Saya lupa, seingat saya yang baru-baru ini minta izin hanya MyRepublic, yang lain saya lupa karena sudah lama,” kilah IM. Jum’at siang di kantornya (2/1).

Ia juga menegaskan bahwa setiap perizinan, kelurahan selalu berkoordinasi dengan pihak Kecamatan.

“Kami merasa tidak pernah memberikan rekomendasi terkait izin yang dimaksud, dan hal itu biasanya pasti dikoordinasikan dengan camat,” tegas IM.

Namun, pernyataan Lurah tersebut patah seketika saat disandingkan dengan bukti dokumen.

Berdasarkan data yang ada, terdapat surat rekomendasi tertanggal 19 Juli 2024 dengan nomor registrasi 36/433.301.5/2024.

Dokumen tersebut secara jelas dikeluarkan oleh pihak kelurahan karena tanda tangan Lurah dan stempel, bersanding dengan tanda tangan Direktur PT ABnet.

Fakta bahwa surat yang baru berusia hitungan bulan sudah dilupakan oleh seorang pejabat publik dan memunculkan tanda tanya besar terkait integritas administrasi di Kelurahan tersebut.

Sementara itu, salah satu sumber valid lebih lanjut mengungkap adanya dugaan aliran dana kompensasi sebesar Rp 5 juta per kelurahan yang diberikan oleh pihak provider.

Publik mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri status aliran dana tersebut, apakah masuk ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, atau menguap begitu saja menjadi dasar pungli (pungutan liar) oleh oknum pejabat wilayah.

Jika uang tersebut diterima tanpa tanda terima resmi kedinasan, maka hal ini berpotensi masuk dalam ranah gratifikasi yang merugikan negara.

Sementara di sisi lain, Pemkab Bangkalan kehilangan potensi retribusi resmi sewa lahan karena ABnet beroperasi secara ilegal.

Disamping itu lemahnya pengawasan pihak terkait yang dinilai menjadi penyebab menjamurnya provider nakal yang kian marak beroperasi. Dugaan pembiaran ini tidak hanya merusak tata kota, tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat bagi provider resmi yang taat membayar pajak dan retribusi.

Masyarakat mendesak Pemkab Bangkalan untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, menertibkan tiang-tiang tak berizin, serta bila perlu memberikan sanksi tegas bagi oknum aparat yang terbukti bermain mata dengan provider bodong. (Azis)***