Ekonomi
Akuntabilitas Dana Desa: Sinergi Polres Toba dan Pemerintah Daerah
Akuntabilitas Dana Desa: Sinergi Polres Toba dan Pemerintah Daerah
Toba, wartapenasatu.com – Kapolres Toba, AKBP V.J. Parapaga, S.I.K., menghadiri sosialisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Ballroom Hotel Labersa, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin, 27 Oktober 2025. Kehadiran Kapolres menunjukkan komitmen Polri dalam mengawal penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Toba, Effendi S.P. Napitupulu; Wakil Bupati Toba, Audy Murphy O. Sitorus; anggota DPR RI, Martin Manurung; serta Dandim 0210/TU, Letkol Kav Ronald Tampubolon, SH, M.Han, yang diwakili oleh Kasdim Mayor Arh AS Butarbutar, SH. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri Toba, para Kepala OPD, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Toba.
Dalam sambutannya, Kapolres Toba, AKBP V.J. Parapaga, menekankan bahwa Dana Desa adalah amanat negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga dalam membangun kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kami dari Polri akan terus berada di garis depan dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Namun, lebih dari itu, kami ingin membangun budaya transparansi yang dimulai dari desa,” tegas AKBP V.J. Parapaga.
Kapolres juga mengajak seluruh perangkat desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan indikasi penyimpangan Dana Desa. Ia meyakinkan bahwa kepolisian siap menindaklanjuti setiap laporan dengan pendekatan yang solutif dan humanis, mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.
Dengan adanya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Toba dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan desa secara keseluruhan.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan Dana Desa dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa di Kabupaten Toba.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
Kolaborasi Kemensos dan PT Tresno Jamu Indonesia, Wujudkan Pemberdayaan Ekonomi di Magelang
NUSANTARA wartapenasatu.com
Kemensos Perluas Program Kampung Berdaya, Serahkan 25 Ekor Kambing di Magelang
Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperluas jangkauan Program Kampung Berdaya sebagai langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa melalui optimalisasi potensi lokal.
Penyerahan bantuan ternak menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut. Siang tadi, perwakilan Kemensos menyerahkan sebanyak 25 ekor kambing jenis saanen kepada 25 penerima manfaat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dan PT Tresno Jamu Indonesia.
Direktur Pemberdayaan Sosial Kemensos, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga desa. Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.
Menurut Agus Jabo, kemitraan dengan dunia usaha seperti PT Tresno Jamu Indonesia menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membantu penerima manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ekosistem sosial di wilayah pedesaan.
Jenis kambing yang diserahkan, yakni kambing saanen, dikenal sebagai salah satu varietas penghasil susu berkualitas tinggi. Dengan demikian, penerima manfaat dapat mengembangkan usaha peternakan sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor pengolahan susu kambing.
Bantuan tersebut juga menjadi langkah awal pengembangan ekonomi berbasis potensi desa. Melalui pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, Kemensos berharap warga dapat mengelola bantuan tersebut secara produktif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang.
Kemensos menegaskan, program Kampung Berdaya bukan hanya sekadar penyaluran bantuan, melainkan sebuah gerakan membangun kemandirian sosial dan ekonomi dari desa. Semangat “dari desa untuk kemajuan bangsa” menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.
BY”NOK SRIE”
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
Wamen Sos Agus Jabo: Pemberdayaan Masyarakat Harus Dimulai dari Desa dan Ketahanan Pangan Keluarga
NUSANTARA WartaPenaSatu.com
Wamen Sos Agus Jabo Ajak Tani Merdeka Indonesia Kolaborasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengajak Tani Merdeka Indonesia untuk berkolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi rakyat, sekaligus mendukung visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kesejahteraan yang berkeadilan.
Pertemuan antara Kementerian Sosial dan Tani Merdeka Indonesia berlangsung di ruang pertemuan Kementerian Sosial, pada Senin, 13 Oktober 2025. Dalam suasana akrab dan penuh semangat, kedua pihak berdiskusi mengenai potensi sinergi dalam pengembangan program berbasis masyarakat, terutama di sektor ketahanan pangan dan kewirausahaan lokal.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Kementerian Sosial memiliki sejumlah program pendampingan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Tani Merdeka Indonesia. “Kemensos memiliki program pelatihan keterampilan, pengembangan wirausaha, serta pemberdayaan UMKM yang bisa berjalan seiring dengan gerakan Tani Merdeka. Kita ingin masyarakat menjadi mandiri dan berdaya secara ekonomi,” ujar Agus Jabo.
Ia menambahkan, fokus kolaborasi juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan keluarga dan pengelolaan potensi lokal agar bernilai ekonomi tinggi. “Potensi desa harus kita olah menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat bisa menciptakan produk unggulan yang tidak hanya menyejahterakan keluarga, tetapi juga daerahnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut positif ajakan tersebut. Menurutnya, kerja sama dengan Kementerian Sosial akan membuka peluang besar bagi para petani dan pelaku UMKM untuk berkembang. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah. Visi kami sejalan dengan semangat pemberdayaan rakyat agar petani tidak hanya bisa menanam, tapi juga mengelola hasilnya menjadi produk bernilai tinggi,” kata Don Muzakir.
Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. “Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat di akar rumput,” ujar Agus Jabo menutup pertemuan.
Dengan adanya sinergi antara Kementerian Sosial dan Tani Merdeka Indonesia, diharapkan lahir model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak luas. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
By “Nok Srie”
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
LUBKITA REVOLUSI HIJAU UNTUK KETAHANAN PANGAN
Nusantara wartapenasatu.com
Revolusi Hijau Jadi Titik Balik Pertanian Dunia Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan
Jakarta, 27 Oktober 2025 — Revolusi Hijau menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pertanian dunia. Melalui penerapan teknologi modern, penggunaan benih unggul, pupuk, pestisida, serta mekanisasi alat pertanian, dunia berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20.LUBKITA (Lumbung Artha Kita) bercermin dari seorang visioner Norman Borlaug untuk bersinergi ketahanan pangan nasional
Program Revolusi Hijau awalnya digagas untuk mengatasi krisis pangan global akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Penerapan inovasi seperti sistem irigasi modern dan teknik intensifikasi pertanian membuat hasil panen di berbagai negara melonjak drastis. Banyak negara berkembang yang sebelumnya bergantung pada impor pangan, berhasil keluar dari ancaman kelaparan dan menuju kemandirian pangan.
Di Indonesia, Revolusi Hijau mulai diterapkan secara luas sejak era 1970-an. Pemerintah melalui berbagai program pertanian intensif memperkenalkan varietas padi unggul, pemupukan berimbang, serta perluasan jaringan irigasi teknis. Upaya tersebut berhasil menjadikan Indonesia sempat mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Namun, keberhasilan Revolusi Hijau juga membawa dampak terhadap lingkungan. Ketergantungan pada bahan kimia seperti pupuk sintetis dan pestisida menimbulkan degradasi kesuburan tanah dan pencemaran air di sejumlah wilayah. Selain itu, sistem pertanian monokultur turut mengurangi keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko ketergantungan terhadap input industri.
Para ahli menilai, evaluasi terhadap sistem pertanian intensif menjadi keharusan agar ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Konsep pertanian berkelanjutan kini menjadi arah baru yang mendorong keseimbangan antara produksi pangan dan perlindungan ekosistem.
Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan model pertanian ramah lingkungan seperti organik, agroekologi, dan hidroponik. Teknologi digital pertanian dan kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia.
Dengan perubahan paradigma ini, semangat Revolusi Hijau diharapkan tetap hidup dalam bentuk yang lebih berkelanjutan. Pertanian masa depan dituntut tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan alam, sehingga mampu menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.
“Nok Srie”Bernarasi
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, MBG, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Subianto Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat
Surakarta wartapenasatu.com
Sekolah Rakyat, Bukti Negara Hadir untuk Anak Kurang Mampu
Surakarta, Jawa Tengah — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena persoalan biaya.
Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2 Surakarta, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa jika masyarakat mampu bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri, maka negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. “Dengan Sekolah Rakyat, negara hadir menjemput masa depan anak-anak bangsa,” ujar Agus Jabo.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul, adil, dan berdaya saing. “Presiden ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bermimpi besar dan mewujudkan cita-citanya,” tambahnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju kemerdekaan sejati. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan masa depannya karena kemiskinan. Tugas negara adalah menjamin mereka bisa bersekolah dan belajar dengan layak,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang dikutip dari Sekretariat Presiden.
Sementara itu, pakar pendidikan nasional, Prof. Anwar Sanusi, menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan. “Model seperti ini menghidupkan kembali semangat gotong royong pendidikan. Negara menjadi pelindung utama, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan dukungan sosial,” jelasnya.
Selain menekankan akses gratis, Sekolah Rakyat juga mengusung kurikulum berbasis karakter, nasionalisme, dan kemandirian. Para siswa tidak hanya dibekali ilmu akademik, tetapi juga nilai moral, keterampilan hidup, dan kecintaan terhadap tanah air. Tujuannya agar generasi muda tumbuh menjadi insan cerdas sekaligus berjiwa sosial.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat semakin berkurang. Program ini menjadi simbol nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak boleh kalah oleh kemiskinan, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah
“Nok Srie”Melporkan
Seminar HKI: Dorong Inovasi dan Daya Saing Daerah
Seminar HKI: Dorong Inovasi dan Daya Saing Daerah
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investasi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertanian, Pemkab Tapteng berpartisipasi aktif dalam Seminar Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Seminar ini mengusung tema strategis, yaitu “Strategi Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Pemasaran dan Nilai Ekonomi Produk Unggulan Daerah dari Lokal ke Global.” Tema ini menyoroti pentingnya indikasi geografis sebagai alat untuk mempromosikan produk-produk unggulan daerah di pasar global, sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara, melalui Kabid Riset dan Inovasi Dr. Ihsan Azhari, menekankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah upaya krusial untuk menjaga nama baik daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi Geografis (IG) sebagai bagian dari HKI berfungsi sebagai identitas produk daerah, menandakan keaslian produk yang berasal dari tanah, iklim, dan kearifan lokal masyarakat.
Lebih lanjut, IG dipandang sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah yang berakar pada identitas dan keunggulan lokal. Dengan demikian, produk daerah tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena sejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
Seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada perangkat daerah terkait strategi meningkatkan pendaftaran dan pemanfaatan Indikasi Geografis. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan daerah di Sumatera Utara. Selain itu, seminar ini juga membahas peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran dan pemanfaatan IG untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini berasal dari berbagai institusi yang kompeten di bidang HKI, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPIHKI) Universitas Sumatera Utara, dan Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kemenyan Tapanuli Utara. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan solusi praktis bagi pengembangan HKI di daerah.
Partisipasi aktif Pemkab Tapteng dalam seminar ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan potensi intelektual serta produk unggulan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang HKI dan IG, diharapkan Tapteng dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Polres Toba Pantau Harga Beras: Jaga Stabilitas di Pasar Tradisional dan Retail Modern
Polres Toba Pantau Harga Beras: Jaga Stabilitas di Pasar Tradisional dan Retail Modern
Toba, wartapenasatu.com – Polres Toba melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) aktif melakukan pengecekan harga beras di Pasar Tradisional Balige dan Retail Modern Indomaret, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan respons terhadap arahan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan utama masyarakat.
Kasatreskrim Polres Toba, Iptu Erikson David Hutauruk, SH, MH, memimpin langsung kegiatan pengecekan tersebut. Kehadiran Kasatreskrim menunjukkan keseriusan Polres Toba dalam menindaklanjuti instruksi pemerintah dan memastikan harga beras tetap terkendali.
Kapolres Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K, melalui Kasat Reskrim, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan harga jual beras di tingkat pedagang maupun produsen tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi lonjakan harga yang dapat memberatkan ekonomi masyarakat.
Pengecekan dilakukan di Pasar Tradisional Balige, di mana harga beras premium dijual dengan harga Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, dan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Rp13.000 per kilogram. Selain itu, tim juga menyambangi Retail Modern Indomaret Bundaran Balige, di mana harga beras premium dijual dengan harga Rp 15.400 / Kg dan harga beras SPHP dijual dengan harga Rp. 12.000 / kg.
Dari hasil pemantauan di lapangan, kondisi harga beras masih dalam keadaan aman dan tidak ditemukan adanya indikasi penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan beras di wilayah Toba masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak ada praktik curang yang merugikan konsumen.
“Dari hasil pengecekan kami, harga beras masih sesuai dengan HET dan ketersediaannya cukup untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Iptu Erikson David Hutauruk. Ia menambahkan bahwa kegiatan pengecekan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan dan langkah preventif untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.
Polres Toba juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan adanya penyimpangan harga atau praktik tidak sehat dalam distribusi beras. Sinergi antara kepolisian dan instansi terkait diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan memastikan harga beras tetap stabil serta terjangkau bagi masyarakat. Dengan upaya ini, Polres Toba berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
(Kaperwil MWPS Sumut: T. Rait)
Pembiayaan TKS di Tapteng: APBD Harus Tepat Sasaran dan Berbasis Manfaat
Pembiayaan TKS di Tapteng: APBD Harus Tepat Sasaran dan Berbasis Manfaat
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) harus tepat sasaran dan berbasis pada asas manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran harus selaras dengan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Basyri Nasution, SP, di kantornya di Pandan, pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Terkait pembiayaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dari postur anggaran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Basyri Nasution mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan rincian peruntukan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah, merujuk pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2027. Sementara itu, rancangan APBD Tapteng Tahun Anggaran (TA) 2026 sudah mencapai 51,59 persen atau setara dengan Rp. 540.144.823.448,99.
Basyri Nasution menjelaskan bahwa postur Ranperda APBD TA 2026 mengalami penurunan dana transfer sebanyak Rp. 176.419.983.644 dari Tahun Anggaran 2025. Untuk belanja, dalam rancangan APBD TA 2026, belanja operasi mencapai Rp. 849.689.057.042,29, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal hanya Rp. 10.730.419.448,88, yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 3.491.491.851,73, dan belanja pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo untuk TA 2026 sebesar Rp. 10.652.846.124.
Anggaran untuk Sekretariat DPRD dalam RAPBD TA 2026 tercatat sebesar Rp. 23.806.019.731, dengan alokasi untuk DPRD Tapteng sebesar Rp. 19.734.666.558. Melihat postur anggaran TA 2026, belanja pegawai saja sudah mencapai 51,59 persen atau setara dengan Rp. 540.144.823.448,99. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), penambahan beban anggaran khusus untuk pegawai, termasuk TKS, sudah tidak memungkinkan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat pegawai Non-ASN di luar PNS dan PPPK, apalagi yang tidak masuk dalam Database BKN dan tidak memenuhi berbagai ketentuan atas regulasi yang telah terbit menyangkut ASN dan Non ASN.
Meskipun demikian, Pemkab Tapteng tetap berupaya ke Kementerian PAN-RB dan BKN untuk memperjuangkan kondisi TKS, khususnya dari bidang kesehatan yang telah diberhentikan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sembari menunggu tindak lanjut. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Tapteng untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, sebagaimana telah disampaikan oleh Plt. Kadis Kesehatan Tapteng terkait TKS dimaksud.
Dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Pemkab Tapteng berupaya untuk tetap memberikan pelayanan publik yang optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan regulasi yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.
(Kaperwil MWPS Sumut: T. Rait)
Aman Air Siap Buka Penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi, Perkuat Akses Wisata Bahari
Penerbangan amphibi akan mendarat langsung di Teluk Pang Pang Banyuwangi
WARTAPENASATUJATIM|BANYUWANGI, 24 Oktober 2025 – Perkembangan pesat sektor pariwisata Banyuwangi kembali menarik minat industri penerbangan. Maskapai Aman Air akan segera membuka layanan penerbangan Seaplane (Pesawat Amphibi) rute Bali–Banyuwangi, yang akan lepas landas dan mendarat di atas air.
Seaplane merupakan jenis pesawat yang dapat beroperasi di permukaan air, sehingga memungkinkan penerbangan langsung dari laut ke destinasi wisata tanpa perlu bandara darat.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Direktur Aman Air, Michael Nicholas, saat bertemu dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Jumat (24/10/2025). Turut hadir Wakil Presiden Direktur Aman Air Daniel Dwi Ananta dan Direktur API Banyuwangi Capt. Daniel Dewantoro Rumani.
Michael menjelaskan, Banyuwangi memiliki potensi besar untuk pengembangan penerbangan laut karena telah memiliki aerodrome yang siap digunakan, serta didukung amenitas dan atraksi wisata yang memadai.
“Banyuwangi ini komplit. Alamnya indah, amenitasnya memadahi, dan atraksi wisatanya digelar sepanjang tahun. Ini menjadi daya tarik yang luar biasa,” ujarnya.
Rute dan Jadwal Penerbangan
Wakil Presiden Direktur Aman Air Daniel Dwi Ananta menambahkan, penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi akan dilayani menggunakan pesawat Twin Otter berkapasitas 16–18 penumpang. Rute tersebut akan menghubungkan Pelabuhan Benoa (Bali) dengan Water Aerodrome Teluk Pang Pang (Banyuwangi).
“Target kami beroperasi pada kuartal pertama atau kedua tahun 2026,” ujar Daniel.
Daniel optimistis penerbangan ini akan semakin memperkuat konektivitas wisata dan menarik wisatawan berdaya beli tinggi ke Banyuwangi.
“Kami telah berpengalaman 33 tahun di Kanada melayani penumpang kelas menengah ke atas. Kalau mereka bisa kita tarik ke Banyuwangi, tentu ini akan mendukung pengembangan pariwisata di sini,” tambahnya.
Selain layanan penumpang, Aman Air juga berencana membuka layanan kargo cepat, khususnya untuk produk hasil laut dari Banyuwangi yang dikirim melalui Bali.
“Dengan seaplane, hasil laut bisa dikirim dalam kondisi segar ke Bali untuk ekspor,” jelasnya.
Dukungan Infrastruktur dan Paket Wisata
Daniel mengungkapkan bahwa Aman Air tengah merancang Paket Wisata Harian (One Day Trip) untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan Banyuwangi.
“Turis bisa berangkat pagi dari Benoa, terbang 25 menit menuju Teluk Pang Pang, lalu berkeliling ke destinasi wisata Banyuwangi, dan kembali ke Bali sore hari,” katanya.
Sementara itu, Direktur API Banyuwangi Capt. Daniel Dewantoro Rumani menegaskan bahwa fasilitas aerodrome di Teluk Pang Pang sudah siap untuk mendukung operasional Seaplane.
“Yang perlu disiapkan justru di Benoa, karena di sana belum tersedia waterbase. Kami dan Aman Air akan berkoordinasi dengan Pelindo untuk mempercepat pembangunannya,” ungkapnya.
Sambutan Positif dari Pemkab Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, layanan Seaplane akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan sekaligus memperkuat aksesibilitas menuju Banyuwangi.
“Ini akan semakin memudahkan wisatawan datang ke Banyuwangi dan memberi pengalaman perjalanan yang unik,” ujar Ipuk.
Dengan hadirnya penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi, diharapkan konektivitas antar destinasi wisata di kawasan timur Jawa semakin terbuka dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.*** (Bgn)
Babinsa Geger Dukung Ketahanan Pangan Lewat Peternakan Bebek
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan — Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan di wilayah binaan, Babinsa Koramil 0829-15/Geger Serma Syaifudin melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (komsos) dengan salah satu peternak bebek, Bapak Nawawi, di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada Jumat (24/10/25).
Melalui kegiatan tersebut, Serma Syaifudin memberikan motivasi sekaligus dorongan kepada warga agar terus mengembangkan sektor peternakan, khususnya budidaya bebek, yang dinilai mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat serta meningkatkan perekonomian keluarga.
Ia juga menyampaikan bahwa peternakan rakyat memiliki peran penting dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
“Kegiatan seperti ini kami dorong agar masyarakat tetap semangat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui peternakan lokal,” ujar Serma Syaifudin.
Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat mendapat apresiasi dari para peternak. Bapak Nawawi mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan TNI yang selalu hadir memberikan pembinaan dan semangat bagi warga binaan dalam mengembangkan usaha produktif di pedesaan.*** (Bgn)
