hukum
Komitmen Berantas Narkoba Polres Gresik Amankan Dua Tersangka Pengedar Sita Sabu 84 Gram
WARTAPENASATUJATIM | GRESIK – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Gresik Polda Jatim kembali menorehkan prestasi dalam upaya memberantas peredaran narkoba.
Dua pria berhasil diringkus setelah diduga kuat menjadi pengedar sekaligus perantara jual beli narkotika jenis sabu.
Dari tangan keduanya, Polisi menyita barang bukti sabu dengan berat bersih mencapai 84 gram.
Penangkapan dilakukan pada Senin (22/9/2025) sekitar pukul 08.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Gubernur Suryo Gg 5B/20, Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik.
Kedua tersangka yakni R (49), warga Tlogopojok, dan SA (44), warga Kramatinggil yang berdomisili di Tlogopojok, Gresik.
Kasat Resnarkoba Polres Gresik, AKP Ahmad Yani mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti tim Satresnarkoba.
“Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat total 84 gram yang terbagi dalam delapan plastik klip,” ujar AKP Ahmad Yani, Senin (29/9).
Ia mengungkapkan, saat dilakukan penangkapan, Polisi menemukan Barang haram itu disimpan dalam sebuah tas kresek hitam dan tempat kacamata.
Selain itu, Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, di antaranya Satu set alat hisap (bong) bekas pakai, Satu pak plastik klip kosong, Satu timbangan digital, Uang tunai Rp7.000.000, Dua unit ponsel Samsung yang diduga dipakai untuk transaksi
“Kedua tersangka kini diamankan di Mapolres Gresik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujar AKP A.Yani.
Atas perbuatannya Dua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sementara itu Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, mengingatkan masyarakat untuk menjauhi narkoba yang sangat merusak kesehatan dan masa depan.
Kapolres Gresik juga mengajak warga berperan aktif membantu kepolisian dalam pemberantasan narkoba.
“Jika menemukan adanya tindak pidana narkotika, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan hotline Lapor Kapolres Gresik, WhatsApp di nomor 0811-8800-2006 (LAPORCAKROMA). ” ujarnya.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Program MBG Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kesehatan Nasional
Jakarta wartapenasatu.com
MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 terus menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Hingga 26 September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Tercatat ada 9.406 dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 99,1 persen atau 9.327 dapur dinyatakan aman tanpa insiden keracunan. Sementara 79 dapur lainnya sempat mengalami masalah keamanan pangan, namun sudah diberikan teguran hingga penutupan sesuai tingkat keparahan kasusnya. Pemerintah menargetkan 100 persen dapur dalam kondisi aman dengan pengawasan ketat serta sertifikasi keamanan pangan.
Manfaat program MBG ini telah menyentuh 28,2 juta anak sekolah, 920 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, dan 313 ribu ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain itu, program MBG juga memberi dampak positif pada perekonomian dengan menyerap lebih dari 337 ribu tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Kehadiran lapangan kerja baru ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan dapur MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikawal agar tepat sasaran serta menjaga standar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dari program ini adalah menjaga kualitas dan keamanan pangan di seluruh dapur. Karena itu, sertifikasi dan pengawasan ketat menjadi fokus utama agar kasus keracunan tidak terjadi kembali dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Dengan capaian yang ada, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi emas 2045.
Apakah Anda ingin saya buatkan juga judul alternatif selain yang sudah ada di gambar (“MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja”
“Nok Srie “Melaporkan
#MBG
Heru MAKI Mendesak BPKP Jatim Cepat Turun Audit KIP Foundation, diduga Jadi Pengepul CSR Perusahaan Besar di Jawa Timur
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation sebagai mitra Klinik BUM Desa Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan beberapa program penguatan dan pengembangan Desa Wisata berbasis BUM Desa sebagai salah satu bentuk pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa.
Dari narasi diatas, kehadiran KIP Foundation seharusnya akan menjadi motor penggerak roda usaha dan peningkatan ekonomi bagi BUM Desa Jawa Timur.
Berbasis temuan data penelusuran tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim, kuat dugaan bahwa laporan keuangan dari KIP Foundation tersebut dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan kelompok atau pribadi tertentu.
CSR dari beberapa perusahaan tambang emas, perusahaan perusahaan besar lainnya yang masuk ke KIP Foundation diduga tidak murni digunakan peruntukannya untuk bekerjasama secara positif mutlak dengan BUM Desa.
Data yang berhasil dikompulir tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim inilah yang akan menjadi dasar bagi Lembaga MAKI Jatim untuk mendesak BPKP sebagai lembaga audit keuangan independen secepatnya melakukan audit kepada KIP Foundation.
Bukan hanya audit, MAKI Jatim mendesak ke BPKP Jatim untuk melakukan cross cek besaran dana CSR yang dikeluarkan perusahaan dengan dana yang masuk dalam laporan keuangan KIP Foundation.
“Hal ini sangat penting mengingat bahwa sesuai visi dan misinya,KIP Foundation adalah yayasan yang dibentuk untuk membantu kinerja BUM desa dan bermitra positif dengan program unggulan dari BUM desa Jawa Timur, dan sudah sepatutnya mereka harus diaudit dengan benar dan komprehensif,” jelas Heru MAKI.
Heru MAKI menegaskan bahwa laporan MAKI Jatim yang akan diserahkan ke kantor BPKP Jatim ini menjadi sinyal positif untuk membuktikan lebih dalam, apakah dugaan adanya “potensi korupsi” dalam menghimpun dana dana CSR dari banyak perusahaan besar di Jawa Timur ini sudah sesuai dengan laporan keuangan KIP Foundation terkait nominal dan apakah juga sudah sesuai peruntukannya dengan program KIP Foundation itu sendiri.
Dalam pernyataannya, Heru MAKI memastikan bahwa pekan depan, surat resmi permohonan audit yang ditujukan ke kantor BPKP Jatim akan diserahkan, lengkap dengan dugaan yang berpotensi adanya praktik korupsi didalamnya sesuai data yang berhasil dikompulir oleh tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim.
“Kalau memang mengarah kepada dugaan penyelewengan anggaran dari dana CSR dari banyak perusahaan besar tersebut, maka MAKI Jatim akan menjadi lembaga pertama yang mendesak untuk dibubarkan saja sekalian KIP Foundation tersebut,” tegas Heru MAKI.
Heru MAKI juga mencurigai bahwa peran Direktur KIP Foundation akan tumpang tindih dengan akan dilayangkannya laporan MAKI Jatim berkenaan dengan dugaan gratifikasi dalam proses penyaluran hibah untuk Masjid dan Ponpes Tahun Anggaran 2023 dan 2024. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Palangka Raya, wartapenasatu.com Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, AKBP Muhammad Fadli, S.H., M.AP., resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotawaringin Timur.Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jakarta, Kamis (25/9).
Mutasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan institusi. Selain itu, penempatan jabatan baru juga menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja personel.
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyebutkan, Fadli dipercaya mengemban amanah baru setelah sebelumnya bertugas di bidang hubungan masyarakat Polda Kalteng.
“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar di tubuh Polri. Penugasan ini juga merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas kinerja yang baik, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi personel,” ujar Erlan, Kamis.
Erlan menambahkan, dengan jabatan barunya, AKBP Muhammad Fadli diharapkan dapat memperkuat peran BNK Kotim dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan dedikasinya, beliau mampu membawa BNK Kotim semakin optimal dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba,” pungkas Erlan.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
Emil Dardak Siap Membersamai Ibunda Gubernur Jawa Timur Sampai Akhir Masa Periode Jabatan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030, di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Masa Kepemimpinan untuk kedua kalinya bagi Ibunda Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak Elestianto untuk kembali memegang tanggung jawab sebagai Pemimpin di Provinsi Jawa Timur merupakan gambaran nyata tingginya kepercayaan Masyarakat Jawa Timur kepada Ibunda KIP dan Emil Dardak.
Harmonisasi dalam berbagai narasi tata kelola administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,serta Senandung lagu yang mencerminkan kecantikan wajah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi paduan yang pas untuk menggambarkan kemesraan kedua Pemimpin Jawa Timur tersebut dalam mengelola kepercayaan serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi Masyarakat Jawa Timur.
Sosok Ibunda Khofifah Indar Parawansa menjadi simbol “IBU” bagi Masyarakat Jawa Timur, yang selalu bekerja maksimal untuk kepentingan Masyarakat Jawa Timur dan menjadi Ibu yang sangat peduli dengan lambaian senyum khasnya serta pancaran ungkapan kasih sayang yang tulus,semuanya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur terutama Masyarakat lapisan bawah dengan segala kesulitan hidup yang dialami dan dilaluinya.
Sosok Emil Dardak Elestianto menjadi simbol Kebapakan yang selalu menebarkan senyuman khasnya dan selalu hadir untuk membersamai Ibunda Gubernur Jawa Timur dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.
“Kedua Pemimpin Jawa Timur yaitu Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur ini adalah sosok Pemimpin yang sangat kompak dan saling mengisi,serta tidak akan gampang untuk diinterverensi atau dipecah belah oleh pihak pihak yang memang tidak suka atas harmonisasi laku dari kedua Pemimpin Jawa Timur tersebut,”jelas Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur.
Secara tegas dan terang terangan, Heru MAKI mengancam kepada pihak pihak yang suka mengadu domba serta bermain di ranah petacomply untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk minggat saja dari Bumi Mojopahit Jawa Timur dan jangan main main dengan mengedepankan narasi hasutan serta praktek adu domba yang memang jauh dari kearifan lokal Masyarakat Jawa Timur.
Ungkapan bernada tegas dari Heru MAKI ini merupakan perlambang perlawanan untuk mereka yang berpotensi menggangu dan menciptakan narasi disharmonisasi diantara kedua Pemimpin Masyarakat Jawa Timur tersebut.
Upaya upaya untuk mengadu domba berbasis narasi dukungan hanya untuk salah satu Pemimpin Masyarakat Jawa Timur, menurut Heru MAKI hanyalah teriakan orang gak waras di tengah pasar dan pasti akan luput dari perhatian Masyarakat Jawa Timur.
“Jawa Timur sedang baik baik saja,semua narasi kegaduhan seperti kasus dana hibah yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan penyidikan oleh KPK,MAKI JATIM meyakini 2 juta persen bahwa Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tidak akan terlibat sedikitpun,dan kita percayakan kepada KPK untuk menuntaskan masalah dana hibah tersebut,yang lain gak usah ikut ngomong yang tidak jelas dan malah terkesan ngawur dalam pernyataannya,”ungkap Heru MAKI.
Dalam pernyataan penutupnya,Heru MAKI mengajak semua Masyarakat Jawa Timur untuk bersama sama mendukung Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bersama sama mengawal dengan arif dan bijaksana arah program peningkatan kesejahteraan bagi Masyarakat Jawa Timur dan tidak mengindahkan segala narasi yang bersifat adu domba serta hasutan yang berbasis Hoax. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam mengamankan aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono, pada Kamis, 25 September 2025. Penugasan personel ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat secara konstruktif.
Aksi ini melibatkan sekitar 25 mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GMNI Jl. Aries. Dengan menggunakan moda transportasi roda dua dan satu unit mobil pikap, massa bergerak menuju Kantor Gubernur sambil membawa spanduk bertuliskan “Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian” dan “Cetak Sengsara Rakyat,” serta berbagai atribut demonstrasi lainnya.
Setibanya di lokasi, para mahasiswa disambut oleh sejumlah representasi pejabat pemerintah daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalteng, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satpol PP, dan pejabat dari instansi terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan kesediaan pemerintah untuk membuka dialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengamanan aksi ini dilakukan dengan pendekatan humanis, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan.
“Polresta Palangka Raya menurunkan personel untuk memastikan penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ungkap Kapolresta. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.40 WIB berjalan dengan lancar dan tertib. Massa aksi membubarkan diri dengan kesadaran penuh, dan situasi tetap aman terkendali. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pengamanan yang diterapkan oleh Polresta Palangka Raya, serta kesadaran para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Dalam konteks dinamika sosial politik, kemampuan kepolisian dalam mengelola aksi demonstrasi secara humanis menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat. Pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., yang tiba di Bandara Tjilik Riwut pada Kamis, 25 September 2025.
Pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Palangka Raya Nomor: Sprin/1675/IX/PAM.3.3/2025 tanggal 24 September 2025. AKP Sakuri ditunjuk sebagai Padal PAM, dengan dukungan personel Aiptu Yogha Widar Laksana, Bripda Gabriel M. Hutajulu, dan Bripda Muhammad Tino.
Rombongan Menteri Koperasi RI tiba sekitar pukul 11.45 WIB menggunakan Pesawat Garuda GA554 dari Jakarta. Turut hadir Prof. Dr. Reda Mantovani, S.H., LLM (JAM Intelijen Kejaksaan RI), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si (Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI), serta staf kementerian.
Kedatangan Menteri disambut oleh Forkopimda Kalteng dan pejabat daerah, termasuk Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tanjungpura, Kajati Kalteng, dan Kapolresta Palangka Raya.
Setelah penyambutan adat berupa Potong Pantan dan Tampung Tawar di VIP Room Isen Mulang, Menteri Koperasi RI dan JAM Intelijen Kejaksaan RI menerima penganugerahan gelar adat. Kegiatan dilanjutkan dengan jamuan makan siang sebelum menuju Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, sekitar pukul 13.15 WIB.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan berjalan lancar. “Personel telah melaksanakan pengamanan sesuai prosedur, memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Dalam konteks stabilitas daerah, sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat menjadi krusial untuk memastikan kelancaran agenda nasional serta menjaga ketertiban sosial.
Polri Siap Tingkatkan Pelayanan Publik Jadi Lebih Cepat dan Transparan
Polri Siap Tingkatkan Pelayanan Publik Jadi Lebih Cepat dan Transparan
Jakarta. wartapenasatu.com Polri menyelenggarakan Forum Belajar Bersama di Ruang Rapat Posko Presisi, Bareskrim Polri. Kegiatan ini diusung sebagai upaya Polri memperkuat pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mengusung tema “Strategi Polri Presisi Menuju Pelayanan Publik yang Prima dan Anti-Korupsi”. Kegiatan ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., selaku Wakaposko Presisi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Nathalya Wani Sabu yang memiliki beragam pengalaman dalam bidang teknologi dan keamanan siber. Nathalya, yang saat ini menjabat sebagai Senior Adviser Fraud Banking Investigation dan Executive VP Center of Digital Bank/Head of Layanan Call Center Bank, serta Ketua Komite Cyber Security Perbanas, memberikan wawasan berharga mengenai penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Nathalya Wani Sabu pun menekankan pentingnya membangun pemimpin yang memiliki karakter kuat. Dengan begitu, pemimpin mampu memberikan arahan tegas dan memastikan tim bekerja dengan semangat tinggi, meski dalam kesulitan.
“Pemimpin harus seperti harimau, yang mengaum dengan keberanian dan semangat yang tinggi, meskipun tim yang dipimpin seperti kucing sekalipun,” ujarnya, dikutip Kamis (25/9/2025).
Salah satu topik utama yang dibahas adalah strategi pelayanan melalui layanan call center bank dengan keunggulan dalam hal kecepatan respons. Nathalya Wani Sabu menjelaskan, layanan call center bank ini diharapkan dapat memberikan respons dalam waktu kurang dari dua menit.
“Untuk memastikan efisiensi yang mendukung peluang bisnis,” ungkapnya.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum. Diharapkan, dengan ini dapat mengurangi beban petugas layanan, meskipun pengembangan chatbot masih terus dilakukan.
Dia juga mengingatkan prinsip penting dalam kepemimpinan yang berbunyi “Bekerjalah dua level di atasmu, sampai gajimu tidak pantas untukmu.” Hal ini menggambarkan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan organisasi.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pemimpin yang mampu menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur untuk menilai keberhasilan transformasi pelayanan publik. Keberhasilan dalam layanan publik, ujarnya, bukan hanya tentang memberikan jawaban yang benar, tetapi juga memberikan pengalaman menyenangkan bagi masyarakat.
