hukum
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Palangka Raya, wartapenasatu.com Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, AKBP Muhammad Fadli, S.H., M.AP., resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotawaringin Timur.Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jakarta, Kamis (25/9).
Mutasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan institusi. Selain itu, penempatan jabatan baru juga menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja personel.
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyebutkan, Fadli dipercaya mengemban amanah baru setelah sebelumnya bertugas di bidang hubungan masyarakat Polda Kalteng.
“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar di tubuh Polri. Penugasan ini juga merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas kinerja yang baik, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi personel,” ujar Erlan, Kamis.
Erlan menambahkan, dengan jabatan barunya, AKBP Muhammad Fadli diharapkan dapat memperkuat peran BNK Kotim dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan dedikasinya, beliau mampu membawa BNK Kotim semakin optimal dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba,” pungkas Erlan.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
Emil Dardak Siap Membersamai Ibunda Gubernur Jawa Timur Sampai Akhir Masa Periode Jabatan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030, di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Masa Kepemimpinan untuk kedua kalinya bagi Ibunda Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak Elestianto untuk kembali memegang tanggung jawab sebagai Pemimpin di Provinsi Jawa Timur merupakan gambaran nyata tingginya kepercayaan Masyarakat Jawa Timur kepada Ibunda KIP dan Emil Dardak.
Harmonisasi dalam berbagai narasi tata kelola administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,serta Senandung lagu yang mencerminkan kecantikan wajah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi paduan yang pas untuk menggambarkan kemesraan kedua Pemimpin Jawa Timur tersebut dalam mengelola kepercayaan serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi Masyarakat Jawa Timur.
Sosok Ibunda Khofifah Indar Parawansa menjadi simbol “IBU” bagi Masyarakat Jawa Timur, yang selalu bekerja maksimal untuk kepentingan Masyarakat Jawa Timur dan menjadi Ibu yang sangat peduli dengan lambaian senyum khasnya serta pancaran ungkapan kasih sayang yang tulus,semuanya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur terutama Masyarakat lapisan bawah dengan segala kesulitan hidup yang dialami dan dilaluinya.
Sosok Emil Dardak Elestianto menjadi simbol Kebapakan yang selalu menebarkan senyuman khasnya dan selalu hadir untuk membersamai Ibunda Gubernur Jawa Timur dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.
“Kedua Pemimpin Jawa Timur yaitu Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur ini adalah sosok Pemimpin yang sangat kompak dan saling mengisi,serta tidak akan gampang untuk diinterverensi atau dipecah belah oleh pihak pihak yang memang tidak suka atas harmonisasi laku dari kedua Pemimpin Jawa Timur tersebut,”jelas Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur.
Secara tegas dan terang terangan, Heru MAKI mengancam kepada pihak pihak yang suka mengadu domba serta bermain di ranah petacomply untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk minggat saja dari Bumi Mojopahit Jawa Timur dan jangan main main dengan mengedepankan narasi hasutan serta praktek adu domba yang memang jauh dari kearifan lokal Masyarakat Jawa Timur.
Ungkapan bernada tegas dari Heru MAKI ini merupakan perlambang perlawanan untuk mereka yang berpotensi menggangu dan menciptakan narasi disharmonisasi diantara kedua Pemimpin Masyarakat Jawa Timur tersebut.
Upaya upaya untuk mengadu domba berbasis narasi dukungan hanya untuk salah satu Pemimpin Masyarakat Jawa Timur, menurut Heru MAKI hanyalah teriakan orang gak waras di tengah pasar dan pasti akan luput dari perhatian Masyarakat Jawa Timur.
“Jawa Timur sedang baik baik saja,semua narasi kegaduhan seperti kasus dana hibah yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan penyidikan oleh KPK,MAKI JATIM meyakini 2 juta persen bahwa Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tidak akan terlibat sedikitpun,dan kita percayakan kepada KPK untuk menuntaskan masalah dana hibah tersebut,yang lain gak usah ikut ngomong yang tidak jelas dan malah terkesan ngawur dalam pernyataannya,”ungkap Heru MAKI.
Dalam pernyataan penutupnya,Heru MAKI mengajak semua Masyarakat Jawa Timur untuk bersama sama mendukung Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bersama sama mengawal dengan arif dan bijaksana arah program peningkatan kesejahteraan bagi Masyarakat Jawa Timur dan tidak mengindahkan segala narasi yang bersifat adu domba serta hasutan yang berbasis Hoax. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam mengamankan aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono, pada Kamis, 25 September 2025. Penugasan personel ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat secara konstruktif.
Aksi ini melibatkan sekitar 25 mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GMNI Jl. Aries. Dengan menggunakan moda transportasi roda dua dan satu unit mobil pikap, massa bergerak menuju Kantor Gubernur sambil membawa spanduk bertuliskan “Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian” dan “Cetak Sengsara Rakyat,” serta berbagai atribut demonstrasi lainnya.
Setibanya di lokasi, para mahasiswa disambut oleh sejumlah representasi pejabat pemerintah daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalteng, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satpol PP, dan pejabat dari instansi terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan kesediaan pemerintah untuk membuka dialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengamanan aksi ini dilakukan dengan pendekatan humanis, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan.
“Polresta Palangka Raya menurunkan personel untuk memastikan penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ungkap Kapolresta. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.40 WIB berjalan dengan lancar dan tertib. Massa aksi membubarkan diri dengan kesadaran penuh, dan situasi tetap aman terkendali. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pengamanan yang diterapkan oleh Polresta Palangka Raya, serta kesadaran para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Dalam konteks dinamika sosial politik, kemampuan kepolisian dalam mengelola aksi demonstrasi secara humanis menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat. Pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., yang tiba di Bandara Tjilik Riwut pada Kamis, 25 September 2025.
Pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Palangka Raya Nomor: Sprin/1675/IX/PAM.3.3/2025 tanggal 24 September 2025. AKP Sakuri ditunjuk sebagai Padal PAM, dengan dukungan personel Aiptu Yogha Widar Laksana, Bripda Gabriel M. Hutajulu, dan Bripda Muhammad Tino.
Rombongan Menteri Koperasi RI tiba sekitar pukul 11.45 WIB menggunakan Pesawat Garuda GA554 dari Jakarta. Turut hadir Prof. Dr. Reda Mantovani, S.H., LLM (JAM Intelijen Kejaksaan RI), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si (Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI), serta staf kementerian.
Kedatangan Menteri disambut oleh Forkopimda Kalteng dan pejabat daerah, termasuk Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tanjungpura, Kajati Kalteng, dan Kapolresta Palangka Raya.
Setelah penyambutan adat berupa Potong Pantan dan Tampung Tawar di VIP Room Isen Mulang, Menteri Koperasi RI dan JAM Intelijen Kejaksaan RI menerima penganugerahan gelar adat. Kegiatan dilanjutkan dengan jamuan makan siang sebelum menuju Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, sekitar pukul 13.15 WIB.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan berjalan lancar. “Personel telah melaksanakan pengamanan sesuai prosedur, memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Dalam konteks stabilitas daerah, sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat menjadi krusial untuk memastikan kelancaran agenda nasional serta menjaga ketertiban sosial.
Polri Siap Tingkatkan Pelayanan Publik Jadi Lebih Cepat dan Transparan
Polri Siap Tingkatkan Pelayanan Publik Jadi Lebih Cepat dan Transparan
Jakarta. wartapenasatu.com Polri menyelenggarakan Forum Belajar Bersama di Ruang Rapat Posko Presisi, Bareskrim Polri. Kegiatan ini diusung sebagai upaya Polri memperkuat pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mengusung tema “Strategi Polri Presisi Menuju Pelayanan Publik yang Prima dan Anti-Korupsi”. Kegiatan ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., selaku Wakaposko Presisi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Nathalya Wani Sabu yang memiliki beragam pengalaman dalam bidang teknologi dan keamanan siber. Nathalya, yang saat ini menjabat sebagai Senior Adviser Fraud Banking Investigation dan Executive VP Center of Digital Bank/Head of Layanan Call Center Bank, serta Ketua Komite Cyber Security Perbanas, memberikan wawasan berharga mengenai penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Nathalya Wani Sabu pun menekankan pentingnya membangun pemimpin yang memiliki karakter kuat. Dengan begitu, pemimpin mampu memberikan arahan tegas dan memastikan tim bekerja dengan semangat tinggi, meski dalam kesulitan.
“Pemimpin harus seperti harimau, yang mengaum dengan keberanian dan semangat yang tinggi, meskipun tim yang dipimpin seperti kucing sekalipun,” ujarnya, dikutip Kamis (25/9/2025).
Salah satu topik utama yang dibahas adalah strategi pelayanan melalui layanan call center bank dengan keunggulan dalam hal kecepatan respons. Nathalya Wani Sabu menjelaskan, layanan call center bank ini diharapkan dapat memberikan respons dalam waktu kurang dari dua menit.
“Untuk memastikan efisiensi yang mendukung peluang bisnis,” ungkapnya.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum. Diharapkan, dengan ini dapat mengurangi beban petugas layanan, meskipun pengembangan chatbot masih terus dilakukan.
Dia juga mengingatkan prinsip penting dalam kepemimpinan yang berbunyi “Bekerjalah dua level di atasmu, sampai gajimu tidak pantas untukmu.” Hal ini menggambarkan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan organisasi.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pemimpin yang mampu menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur untuk menilai keberhasilan transformasi pelayanan publik. Keberhasilan dalam layanan publik, ujarnya, bukan hanya tentang memberikan jawaban yang benar, tetapi juga memberikan pengalaman menyenangkan bagi masyarakat.
- Artikel, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Konsultasi Medis Berubah Jadi Bentakan, RSUD Koja Disorot Publik
Jakarta wartapenasatu.com
Pelayanan Pasien RSUD Koja Dipertanyakan, Dugaan Perlakuan Kasar Dokter Jadi Sorotan
Pelayanan rumah sakit kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan dari seorang pasien peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang mengaku mendapat perlakuan kurang baik dari salah satu dokter di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pasien tersebut merasa diperlakukan tidak semestinya saat menjalani konsultasi medis.
Menurut pengakuan pasien, dokter yang menangani justru memperlakukan pasien dengan cara yang kasar. Pasien mengaku dibentak ketika hendak melakukan konsultasi, bahkan tangannya ditekan hingga menimbulkan rasa sakit dan lecet. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam, mengingat rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Pasien tersebut menegaskan, dirinya adalah peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang setiap bulan membayar iuran melalui pemotongan gaji. Dengan status itu, ia berharap memperoleh pelayanan yang layak dan bermartabat. Namun, pengalaman yang dialami justru menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan medis di RSUD Koja.
Tidak hanya itu, pasien juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar dirinya bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan serupa. Ia menduga bahwa pasien lain juga mungkin pernah mendapatkan pengalaman yang sama, hanya saja tidak berani bersuara. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka agar menjadi pembelajaran bagi pihak rumah sakit dan tenaga medis.
“Kami akan terus menyuarakan hal ini bersama tim organisasi kami. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan rumah sakit, melainkan agar tidak ada lagi pasien yang mengalami perlakuan yang sama. Pelayanan medis harus berdasarkan etika, aturan, serta undang-undang yang berlaku,” ungkap pasien tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam undang-undang telah diatur hak-hak pasien serta kewajiban tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan. Karena itu, setiap pihak rumah sakit seharusnya memahami dan mengimplementasikan aturan tersebut agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi manajemen RSUD Koja dan instansi terkait. Transparansi, evaluasi, serta peningkatan standar pelayanan perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tetap terjaga. Pasien berharap ke depannya, RSUD Koja maupun rumah sakit lain di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih humanis, ramah, dan berorientasi pada pemulihan kesehatan pasien.
“Nok Srie”Melaporkan
Selamatkan Generasi Bangsa dari Jerat Narkoba Polres Probolinggo Gelar Seminar Bersama Mahasiswa
WARTAPENASATUJATIM | PROBOLINGGO – Dalam upaya memerangi peredaran narkoba khususnya di kalangan generasi muda, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melaksanakan Seminar Anti Narkoba bersama mahasiswa dan pemuda Kabupaten Probolinggo di Universitas Nurul Jadid Paiton, Senin (22/9/2025).
Kapolres Probolinggo menyampaikan bahwa peredaran narkoba saat ini kian mengkhawatirkan, dengan menyasar generasi muda sebagai target utama.
Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata melalui edukasi, pencegahan, dan kerja sama semua pihak.
“Mahasiswa dan pemuda adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai masa depan pemuda hancur karena narkoba,”tegas AKBP Latif.
Kapolres Probolinggo juga mengajak pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan dengan Menolak dan Melawan Peredaran Narkoba.
“Jadilah agen perubahan dengan berani menolak dan melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba,” kata AKBP Latif.
Selain memberikan materi tentang bahaya narkoba, Kapolres Probolinggo juga mengajak mahasiswa dan pemuda untuk ikut berperan aktif menyampaikan pesan-pesan positif di lingkungannya.
“Jadi apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, segera melapor kepada kami agar dapat ditindak lanjuti,” tutur AKBP Latif.
Seminar ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan semangat bersama dalam menjaga Kabupaten Probolinggo dari ancaman narkoba, sekaligus mempererat sinergi antara kepolisian, dunia pendidikan, dan masyarakat.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
