WARTAPENASATUJATIM | Jakarta — Kamis, 6 November 2025, lorong Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dipenuhi suasana tegang. Langkah-langkah tenang namun tegas terdengar bergema, mengantar Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memasuki ruang sidang. Bukan sebagai pesakitan yang pasrah, melainkan sebagai seorang profesional yang merasa harus menghadapi kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diyakininya sah dan berdasar.

Di balik ketenangannya, Ira sedang menghadapi dakwaan besar: dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) dengan klaim kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Angka itu cukup untuk mengguncang reputasi siapa pun. Namun bagi Ira, yang ia hadapi bukan hanya tuduhan melainkan perjuangan untuk mempertahankan kebenaran versinya.

Pleidoi yang Mengubah Suasana Sidang

Ketika giliran Ira membacakan pleidoi, ruang sidang mendadak hening. Suaranya terdengar stabil dan terkontrol, namun menyiratkan emosi seorang pemimpin yang merasa diperlakukan tidak adil.

“Saya bukan koruptor. Saya dikriminalisasi.”

Ira mengungkap bahwa sejak penahanannya pada 13 Februari 2025, ia dan dua rekannya Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono tidak pernah ditunjukkan bukti korupsi yang sahih. Ia menyoroti bahwa laporan kerugian negara justru muncul tiga bulan setelah penahanan, bukan dari lembaga audit resmi, melainkan dari penyidik internal.

“Lalu apa dasar menahan saya selama ini?” ucapnya dengan suara yang sempat bergetar.

Ahli BPK yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan akuisisi dilakukan sesuai prosedur. Namun temuan itu tidak otomatis meredam gelombang tuduhan yang telanjur mencuat.

Nilai Kapal yang Didegradasi: “Dari Aset Produktif Menjadi Besi Tua”

Dalam bagian paling krusial dari pembelaannya, Ira membeberkan kejanggalan penilaian aset PT JN yang menurutnya dihitung seolah semuanya merupakan rongsokan.

Contoh yang ia soroti adalah Kapal Royal Nusantara, kapal 6.000 GT yang masih produktif dan beroperasi. Kapal bernilai sekitar Rp121 miliar itu dinilai hanya Rp12,4 miliar oleh pihak yang ditunjuk penyidik.

“Apakah masuk akal pemilik JN mau menjual perusahaan bila kapal-kapalnya dianggap scrap? Kapal itu masih melaut, bukan rongsokan!” Pernyataan itu memicu bisik-bisik di ruang sidang.

Akuisisi: Antara Tuduhan Kerugian dan Klaim Keuntungan Negara

Ira kemudian menyajikan data inti dari pembelaannya. Akuisisi PT JN membawa 53 kapal komersial berikut izin operasional dengan nilai estimasi Rp2,09 triliun, namun dibeli ASDP seharga Rp1,27 triliun.

“Kami membeli aset Rp2 triliun dengan harga Rp1,2 triliun. Bagaimana mungkin ini disebut merugikan negara?”

Ia menegaskan bahwa akuisisi tersebut dilakukan demi menjamin layanan penyeberangan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) tetap berjalan—sebuah langkah strategis yang menurut Ira justru menguntungkan negara. Namun keputusan bisnis itu berujung pada tuntutan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dari jaksa KPK.

Detik Menegangkan Saat Putusan Dibacakan

Ketua Majelis Hakim Sunoto membuka sidang pembacaan putusan. Ruang sidang yang penuh jurnalis, keluarga terdakwa, dan tim penasihat hukum seakan membeku.

Kalimat pertama hakim langsung menggetarkan seluruh ruangan:

“Seharusnya para terdakwa dijatuhkan vonis lepas… ontslag van alle recht vervolging.”

Waktu seperti terhenti sejenak. Ira tampak menahan napas. Di sudut matanya, air mata mulai menggenang bukan karena kelemahan, tapi karena munculnya setitik cahaya harapan.

Hakim: “Ini Bukan Korupsi. Ini Keputusan Bisnis.”

Dalam putusannya, hakim Sunoto menegaskan bahwa Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT JN bukanlah tindak pidana, melainkan keputusan bisnis yang masuk dalam prinsip Business Judgement Rule (BJR).

Ia menjelaskan bahwa para terdakwa: telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati sesuai kewenangan, dan tidak terbukti memiliki mens rea atau niat jahat untuk merugikan negara. Hakim juga memperingatkan bahwa kriminalisasi keputusan bisnis dapat berdampak luas terhadap dunia usaha, khususnya BUMN.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan:

Ira Puspadewi: 4 tahun 6 bulan + denda Rp500 juta (subsider 3 bulan)

Muhammad Yusuf Hadi: 4 tahun + denda Rp250 juta

Harry M.A. Caksono: 4 tahun + denda Rp250 juta

Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK. Namun baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir, membuka peluang banding.

MAKI Jatim: Cahaya Keadilan Itu Mulai Tampak

Menyikapi perjalanan panjang kasus ini, LSM MAKI Jawa Timur melihat bahwa proses persidangan menunjukkan adanya ruang bagi kebenaran untuk muncul. Bagi MAKI Jatim, kasus ini menjadi pengingat bahwa profesional di BUMN harus dilindungi dari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah dan diperlukan.

Akhir Babak, Bukan Akhir Perjuangan

Sidang itu mungkin telah selesai, tetapi perjuangan Ira belum. Hari itu, publik menyaksikan seorang perempuan yang tidak runtuh di tengah badai, seorang profesional yang menolak tunduk pada stigma, dan seseorang yang percaya bahwa keadilan, meski terlambat, tetap harus diperjuangkan.

Dan di titik itulah MAKI Jatim berdiri:
melihat cahaya, mendukung kebenaran, dan menyerukan pentingnya perlindungan bagi keputusan bisnis yang berintegritas. (Bgn)