WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo, Selasa, 18 November 2025 — Suasana pemerintahan Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, tengah berada dalam pusaran polemik. Seorang warga resmi melaporkan Kepala Desa Mulyodadi ke Polresta Sidoarjo atas dugaan penyalahgunaan wewenang, sebuah langkah yang membuat tensi di tingkat desa meningkat tajam. Laporan tersebut telah teregistrasi dalam STTLPM Nomor STTLPM/1375/XI/2025/SPKT/POLRESTA SIDOARJO tertanggal 12 November 2025.

Pelapor bernama Achmad Muchlish, warga Dusun Gabus RT 03 RW 01, menjelaskan bahwa ia memilih jalur hukum setelah pembangunan kolam perikanan miliknya dihentikan secara tiba-tiba pada 22 September 2025. Muchlish menuduh Kepala Desa Mulyodadi, Slamet Priyanto, bertindak melampaui kewenangannya dengan mengintervensi proses pembangunan yang menurutnya sudah berizin resmi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Muchlish mengaku, penghentian itu dilakukan tidak hanya oleh aparat desa, tetapi juga melibatkan Satpol PP, Babinsa Koramil, dan Bhabinkamtibmas Polsek Wonoayu. Ia menilai tindakan kolektif tersebut tidak memiliki dasar hukum kuat dan berdampak langsung pada keberlangsungan usahanya.

Di lahan yang disengketakan, Muchlish tengah mengembangkan kawasan farm integrated seluas kurang lebih 1.000 m² yang telah berisi kolam ikan nila dan azolla. Enam petak kolam berukuran 3 × 15 meter di lokasi itu diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 60.000 ekor ikan nila pada setiap periode panen 3–4 bulan. Akibat terhentinya pembangunan, ia mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp450.000.000, dan total kerugian keseluruhan mencapai Rp500.000.000.

Laporan tersebut diterima secara resmi oleh IPDA Bramas Owi Setyadi, S.H., M.H., selaku Kepala SPKT Polresta Sidoarjo, menandai dimulainya proses penyelidikan awal untuk mengungkap fakta di balik dugaan penyalahgunaan kewenangan ini.

Di tengah mencuatnya kasus tersebut, reaksi bermunculan dari warga Desa Mulyodadi. Sebagian masyarakat mengaku khawatir isu ini dapat mengganggu harmoni sosial desa serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Tidak sedikit yang berharap agar pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan tanpa tekanan, mengingat pihak terlapor adalah pejabat publik yang memegang otoritas di tingkat lokal.

Kini, sorotan publik tertuju pada langkah Polresta Sidoarjo dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi penentu apakah dugaan penyalahgunaan wewenang ini memiliki dasar kuat atau sekadar kesalahpahaman birokratis yang berujung konflik. (Red)

WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo, 21 November 2025 — Ketegangan antara warga Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan pemerintah desa semakin memanas. Masyarakat mendesak Kepala Desa Mulyodadi memberikan penjelasan resmi terkait tiga persoalan krusial yang dinilai mangkrak dan tidak kunjung diselesaikan secara transparan.

Salah satu masalah yang paling mencuri perhatian adalah polemik pembangunan jalan belakang di Dusun Kwarengan. Konflik kian meruncing setelah seorang warga, Ismiati Putri Alm. Rifa’i, memasang patok di tengah akses jalan tersebut. Patok itu dilengkapi peringatan bahwa tanah yang dipakai proyek merupakan lahan bersertifikat milik almarhum Rifa’i, dan melarang pihak mana pun memanfaatkannya tanpa izin ahli waris maupun kuasa hukum.

Akar persoalan ini telah berlangsung sejak 2017, ketika saat itu oknum Kades Mulyodadi melakukan pekerjaan pembangunan jalan belakang. Yang terletak di dusun Kwarengan. (yaitu membuat jalan baru) namun rupanya pekerjaan tersebut dilakukan secara gegabah dan serampangan tanpa melalui proses serta mekanisme yg bagus.

Tidak adanya uji AMDAL dan lain-lain, apalagi terkait administrasi,  hingga pada akhirnya menimbulkan gejolak dikemudian hari. Sebagian warga pemilik tanah mengaku tidak pernah dilibatkan rapat dan sejenisnya dalam proses sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Sehingga saat ini sebagian warga mengaku sangat sedih dan kecewa ketika saat itu tiba-tiba lahan mereka di doser dan diratakan untuk proyek pembangunan jalan tersebut, warga yang merasa terdzolimi akibat ulah oknum Kades tersebut hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada.

Selanjutnya sebagian warga memberikan kuasa kepada lembaga kemasyarakatan yaitu GSIP Sidoarjo untuk bisa membantu mengurus nasib yang sedang dihadapi.

“Akhirnya pihak GSIP sempat berkirim surat ke pihak Kades Mulyodadi tepatnya pada Oktober 2023. Dengan harapan untuk bisa diajak dialog bersama dengan warga terkait beberapa hal yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat desa Mulyodadi. Namun sayang surat dari GSIP tak pernah mendapat jawaban memadai dari pihak desa,” ujar salah satu pengurus Gerakan Satu Ibu Pertiwi (GSIP), lembaga sosial yang kini memfasilitasi keluhan masyarakat.

Melihat tingginya keresahan warga, GSIP telah mengirim surat resmi kepada Slamet Priyanto Kepala Desa Mulyodadi. Surat tersebut meminta penjelasan dan penyelesaian atas tiga persoalan utama yang dianggap paling mendesak, yakni:

1. Dugaan masalah administrasi dan status lahan pada proyek pembangunan jalan belakang Dusun Kwarengan.

2. Permasalahan lahan Blok III atau Blok Lori di Dusun Gabus.

3. Polemik pembangunan lapak BUMDes di area lapangan sepak bola Dusun Gabus.

Masyarakat meminta pemerintah desa bertindak transparan, menjelaskan legalitas proyek, dan menjalankan tanggung jawab administratif terkait pertanahan serta aset desa. Warga juga memberikan tenggat waktu tertentu agar desa segera memberikan jawaban dan tindakan konkret.

Tidak hanya sampai disitu Gerakan Satu Ibu Pertiwi (GSIP) Cabang Sidoarjo ini telah pula mengirim surat ke Kapolresta Sidoarjo dalam hal permintaan perlindungan hukum dan pemberitahuan pelanggaran Banner/papan nama dari warga pemilik tanah, sebagai antisipasi dampak munculnya pidana lain dari akibat pemasangan papan nama milik warga.

Bahwa kemudian jika tuntutan itu kembali diabaikan oleh Slamet Priyanto Kepala Desa Mulyodadi Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo khususnya perihal proyek  pekerjaan pembuatan jalan belakang yanh berlokasi di Dusun Kwarenhan Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu Sidoarjo, warga memastikan akan melangkah lebih jauh. Mereka menyatakan siap membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Situasi ini menjadi sorotan publik dan dianggap mencerminkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan desa serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan warga. (Bagas)