Keamanan
Ditresnarkoba Polda Kalteng Ringkus Peternak Ayam Petelur Pengedar 2 Kilogram Sabu
Ditresnarkoba Polda Kalteng Ringkus Peternak Ayam Petelur Pengedar 2 Kilogram Sabu
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Komitmen Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., untuk menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba terus digencarkan.
Salah satunya adalah penangkapan seorang pengedar narkoba berinisial AL (46) oleh personel Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba). AL ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2 kilogram di Jalan Tjilik Riwut Km 20, Katingan, Rabu (24/9) dini hari.
Kabidhumas Polda Kalteng, Kombes Pol. Erlan Munaji, mewakili Kapolda, saat jumpa pers di Kantor Bidhumas, Mapolda Kalteng, Kamis (25/9/2025), membenarkan penangkapan yang dilakukan pada Rabu sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km 20, Kasongan-Sampit, Kabupaten Katingan.
“Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti delapan paket sabu seberat 2.011 gram (2 kg), satu timbangan digital, satu tas, satu ponsel, dan satu unit mobil merek Mitsubishi,” terang Erlan.
Kombes Pol. Erlan menjelaskan bahwa AL, yang berprofesi sebagai peternak ayam petelur di Jalan Tjilik Riwut, Desa Hampalit, Kabupaten Katingan, ditangkap saat membawa 2 kilogram sabu yang baru saja diambil dari wilayah Kotawaringin Timur. Sabu tersebut disimpan dalam bagasi mobil.
Pelaku mengaku nekat mengedarkan narkoba karena usaha peternakan ayam petelurnya merugi. Dari 900 ekor ayam yang dipelihara, banyak yang mati sehingga hanya tersisa sekitar 500 ekor.
“Berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang sering mengedarkan narkoba, Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan. Kemudian, petugas menghentikan dan menangkap pelaku saat membawa 2 kilogram sabu yang dibungkus dalam tas dan disembunyikan di bagasi mobilnya,” terang Erlan.
“Dengan alasan apa pun, pelaku tidak dapat dibenarkan untuk mengedarkan sabu,” imbuhnya.
Secara terpisah, Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol. Dodo Hendro Kusuma menambahkan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku pada malam sebelumnya.
Tim Subdit 2 berhasil mengungkap kasus narkoba dengan seorang tersangka yang merupakan bagian dari jaringan pengedar sabu dari Kalimantan Barat. Dari tangan tersangka, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 2 kilogram. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
“Kami juga masih melakukan pengembangan terhadap asal narkotika yang dibawa oleh pelaku,” imbuh mantan Kapolres Barito Utara ini.
Dodo menegaskan bahwa pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Palangka Raya, wartapenasatu.com Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, AKBP Muhammad Fadli, S.H., M.AP., resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotawaringin Timur.Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jakarta, Kamis (25/9).
Mutasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan institusi. Selain itu, penempatan jabatan baru juga menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja personel.
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyebutkan, Fadli dipercaya mengemban amanah baru setelah sebelumnya bertugas di bidang hubungan masyarakat Polda Kalteng.
“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar di tubuh Polri. Penugasan ini juga merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas kinerja yang baik, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi personel,” ujar Erlan, Kamis.
Erlan menambahkan, dengan jabatan barunya, AKBP Muhammad Fadli diharapkan dapat memperkuat peran BNK Kotim dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan dedikasinya, beliau mampu membawa BNK Kotim semakin optimal dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba,” pungkas Erlan.
TNI dan BPBD Trenggalek Sinergi Perkuat Kapasitas TRC Multisektor
WARTAPENASATUJATIM | Trenggalek – Sinergi antara TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali ditunjukkan di Kabupaten Trenggalek. Kodim 0806/Trenggalek bersama BPBD Kabupaten Trenggalek menggelar kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor di lapangan Desa Rejowinangun, Kamis (25/9/2025).
Sejak pagi, suasana lapangan tampak semarak. Prajurit TNI berseragam loreng bergabung dengan anggota BPBD dan relawan multisektor untuk mengikuti latihan bersama. Agenda tahunan ini dirancang khusus untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Drs. Stefanus Triadi Atmono, M.Si. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa penguasaan keterampilan teknis di lapangan bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan mendesak agar setiap personel benar-benar siap bergerak cepat dan tepat saat bencana melanda.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan personel dalam mendirikan tenda secara cepat dan efisien saat terjadi bencana alam,” ujar Stefanus. Ia menekankan bahwa kecepatan dalam memberikan layanan darurat kerap menjadi penentu keselamatan warga terdampak.
Fokus latihan kali ini adalah simulasi pendirian tenda darurat. Peserta dilatih untuk bekerja sama, membagi peran, dan menjaga efisiensi waktu dalam membangun sarana pengungsian. Tenda darurat dinilai sebagai kebutuhan vital saat bencana banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi.
Dandim 0806/Trenggalek, Letkol Inf Isnanto Roy Saputro, S.H., M.Si., menambahkan, latihan ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor.
“TNI tidak bisa bekerja sendiri. Kehadiran BPBD, relawan, dan elemen masyarakat lainnya menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Harapan kami, TRC dan relawan semakin kompeten dan solid,” jelasnya.
Selain aspek teknis, pelatihan juga menitikberatkan pada komunikasi dan koordinasi di lapangan. Peserta mendapatkan pembekalan tentang alur komando, prosedur standar operasional hingga tata cara distribusi logistik darurat agar setiap elemen dapat bergerak serentak tanpa tumpang tindih peran.
Suasana latihan di Desa Rejowinangun juga mencerminkan semangat kebersamaan. TNI, BPBD, dan relawan tampak menyatu dalam satu barisan dengan tujuan sama: melindungi masyarakat dari dampak bencana. Warga yang hadir pun memberikan apresiasi positif atas kegiatan tersebut.
“Salah satu warga, Sukarno (47), mengaku tenang dengan adanya latihan ini. “Kalau melihat TNI dan BPBD sering latihan bersama, masyarakat jadi yakin ada tim yang siap membantu saat bencana,” ujarnya. Senada, Srini (39) berharap kegiatan semacam ini bisa digelar rutin di desa rawan bencana lain.
Keterlibatan TNI dalam latihan ini menegaskan peran mereka tidak hanya dalam pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam operasi kemanusiaan. “Ini bukti nyata bahwa TNI selalu ada untuk rakyat dalam kondisi apapun,” tegas Letkol Inf Isnanto.
Dengan pengembangan kapasitas TRC Multisektor ini, Trenggalek diharapkan semakin tangguh menghadapi bencana. Sinergi lintas instansi yang ditopang kedisiplinan TNI dan semangat kerelawanan masyarakat diyakini menjadi kunci membangun daerah yang lebih siap siaga.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam mengamankan aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono, pada Kamis, 25 September 2025. Penugasan personel ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat secara konstruktif.
Aksi ini melibatkan sekitar 25 mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GMNI Jl. Aries. Dengan menggunakan moda transportasi roda dua dan satu unit mobil pikap, massa bergerak menuju Kantor Gubernur sambil membawa spanduk bertuliskan “Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian” dan “Cetak Sengsara Rakyat,” serta berbagai atribut demonstrasi lainnya.
Setibanya di lokasi, para mahasiswa disambut oleh sejumlah representasi pejabat pemerintah daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalteng, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satpol PP, dan pejabat dari instansi terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan kesediaan pemerintah untuk membuka dialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengamanan aksi ini dilakukan dengan pendekatan humanis, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan.
“Polresta Palangka Raya menurunkan personel untuk memastikan penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ungkap Kapolresta. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.40 WIB berjalan dengan lancar dan tertib. Massa aksi membubarkan diri dengan kesadaran penuh, dan situasi tetap aman terkendali. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pengamanan yang diterapkan oleh Polresta Palangka Raya, serta kesadaran para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Dalam konteks dinamika sosial politik, kemampuan kepolisian dalam mengelola aksi demonstrasi secara humanis menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat. Pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., yang tiba di Bandara Tjilik Riwut pada Kamis, 25 September 2025.
Pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Palangka Raya Nomor: Sprin/1675/IX/PAM.3.3/2025 tanggal 24 September 2025. AKP Sakuri ditunjuk sebagai Padal PAM, dengan dukungan personel Aiptu Yogha Widar Laksana, Bripda Gabriel M. Hutajulu, dan Bripda Muhammad Tino.
Rombongan Menteri Koperasi RI tiba sekitar pukul 11.45 WIB menggunakan Pesawat Garuda GA554 dari Jakarta. Turut hadir Prof. Dr. Reda Mantovani, S.H., LLM (JAM Intelijen Kejaksaan RI), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si (Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI), serta staf kementerian.
Kedatangan Menteri disambut oleh Forkopimda Kalteng dan pejabat daerah, termasuk Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tanjungpura, Kajati Kalteng, dan Kapolresta Palangka Raya.
Setelah penyambutan adat berupa Potong Pantan dan Tampung Tawar di VIP Room Isen Mulang, Menteri Koperasi RI dan JAM Intelijen Kejaksaan RI menerima penganugerahan gelar adat. Kegiatan dilanjutkan dengan jamuan makan siang sebelum menuju Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, sekitar pukul 13.15 WIB.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan berjalan lancar. “Personel telah melaksanakan pengamanan sesuai prosedur, memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Dalam konteks stabilitas daerah, sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat menjadi krusial untuk memastikan kelancaran agenda nasional serta menjaga ketertiban sosial.
Polri Siap Tingkatkan Pelayanan Publik Jadi Lebih Cepat dan Transparan
Polri Siap Tingkatkan Pelayanan Publik Jadi Lebih Cepat dan Transparan
Jakarta. wartapenasatu.com Polri menyelenggarakan Forum Belajar Bersama di Ruang Rapat Posko Presisi, Bareskrim Polri. Kegiatan ini diusung sebagai upaya Polri memperkuat pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mengusung tema “Strategi Polri Presisi Menuju Pelayanan Publik yang Prima dan Anti-Korupsi”. Kegiatan ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., selaku Wakaposko Presisi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Nathalya Wani Sabu yang memiliki beragam pengalaman dalam bidang teknologi dan keamanan siber. Nathalya, yang saat ini menjabat sebagai Senior Adviser Fraud Banking Investigation dan Executive VP Center of Digital Bank/Head of Layanan Call Center Bank, serta Ketua Komite Cyber Security Perbanas, memberikan wawasan berharga mengenai penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Nathalya Wani Sabu pun menekankan pentingnya membangun pemimpin yang memiliki karakter kuat. Dengan begitu, pemimpin mampu memberikan arahan tegas dan memastikan tim bekerja dengan semangat tinggi, meski dalam kesulitan.
“Pemimpin harus seperti harimau, yang mengaum dengan keberanian dan semangat yang tinggi, meskipun tim yang dipimpin seperti kucing sekalipun,” ujarnya, dikutip Kamis (25/9/2025).
Salah satu topik utama yang dibahas adalah strategi pelayanan melalui layanan call center bank dengan keunggulan dalam hal kecepatan respons. Nathalya Wani Sabu menjelaskan, layanan call center bank ini diharapkan dapat memberikan respons dalam waktu kurang dari dua menit.
“Untuk memastikan efisiensi yang mendukung peluang bisnis,” ungkapnya.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum. Diharapkan, dengan ini dapat mengurangi beban petugas layanan, meskipun pengembangan chatbot masih terus dilakukan.
Dia juga mengingatkan prinsip penting dalam kepemimpinan yang berbunyi “Bekerjalah dua level di atasmu, sampai gajimu tidak pantas untukmu.” Hal ini menggambarkan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan organisasi.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pemimpin yang mampu menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur untuk menilai keberhasilan transformasi pelayanan publik. Keberhasilan dalam layanan publik, ujarnya, bukan hanya tentang memberikan jawaban yang benar, tetapi juga memberikan pengalaman menyenangkan bagi masyarakat.
Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa: Polres Katingan Tingkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Kontingensi
Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa: Polres Katingan Tingkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Kontingensi
Kantingan, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor (Polres) Katingan menggelar latihan simulasi pengamanan unjuk rasa di halaman depan Markas Komando (Mako) Polres Katingan pada Kamis, 25 September 2025, pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa.
Latihan simulasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Katingan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Syaifullah, S.H., M.H. Partisipasi aktif dari seluruh personel gabungan dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Katingan menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional.
Tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap personel memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi kontingensi, terutama aksi unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi gangguan kamtibmas. Melalui latihan ini, diharapkan personel dapat merespons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam setiap skenario yang mungkin terjadi.
Dalam simulasi tersebut, diperagakan berbagai skenario unjuk rasa, mulai dari aksi damai yang menyampaikan aspirasi hingga situasi di mana massa mulai bertindak anarkis. Tindakan-tindakan taktis yang dilatihkan mencakup pengendalian massa, negosiasi, penggunaan kekuatan yang proporsional, serta penanganan situasi darurat.
AKP Syaifullah dalam arahannya menekankan bahwa latihan ini sangat penting sebagai sarana evaluasi dan penyegaran terhadap prosedur pengendalian massa. Ia juga mengingatkan seluruh personel mengenai pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi pengunjuk rasa, sambil tetap berpegang pada ketegasan dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Latihan ini adalah bagian integral dari kesiapan kita dalam menghadapi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas, terutama dalam konteks aksi massa. Kita akan selalu mengutamakan tindakan persuasif dan dialog yang konstruktif, namun kita juga harus siap siaga jika terjadi eskalasi yang tidak diinginkan,” tegas AKP Syaifullah.Kegiatan simulasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi positif dari seluruh jajaran Polres Katingan. Latihan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi seluruh personel dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Bekasi, wartapenasatu.com – Di jantung Kota Bekasi, pada tanggal 24 September 2025, sebuah simposium kebangsaan menggema, mempertemukan para cendekiawan, ulama, umaro’, dan perwakilan pemerintah kota, termasuk Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Drs. H. Hudi Wijayanto, M.Si, serta anggota Kepolisian RI. Aliansi Patriot Peduli NKRI (APP NKRI), di bawah kepemimpinan Ustadz K.H. Ajengan Ismail Ibrahim S.Ag dan Ustadz Akhirul Sholeh, menjadi motor penggerak acara bertajuk provokatif, “Apakah Indonesia Sudah Merdeka untuk Menuju Indonesia Emas 2045?” Sebuah pertanyaan reflektif yang mengundang perenungan mendalam tentang esensi kemerdekaan sejati.
Asrama Haji Kota Bekasi menjadi saksi bisu hadirnya sekitar 150 peserta yang antusias menyimak paparan dari narasumber kompeten. K.H. Saefudin Siroj (Ketua MUI Kota Bekasi, Pimpinan Ponpes Sirojul Munir Jati Asih, Alumni Gontor, dan mantan Anggota DPRD Kota Bekasi), Drs. Salahudin Gaffar S.H. M.H (Associate Professor UIA Jakarta), dan AKP Puji Astuti (Wakasat Binmasrestro Bekasi Kota) hadir sebagai representasi dari beragam perspektif yang memperkaya wacana kebangsaan.
Ust. Abu Salma (Amir Wilayah Khilafatul Muslimin Jabodetabek Banten) memandu acara dengan piawai, sekaligus berperan sebagai Jubir Khilafatul Muslimin. Ust. Ismail Ibrahim bertindak sebagai moderator yang cakap, memastikan dialog berjalan dinamis dan konstruktif. Ustadz Ahmad Wahyu Tubagus, Ketua Komisi Ukhuwwah MUI Kota Bekasi, membuka acara secara resmi, menandai dimulainya sebuah forum penting bagi kemajuan bangsa.
Dalam sambutannya, Ust. Sholeh, Ketua Panitia, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepolisian atas sambutan hangat dan ajakan untuk menjaga kondusifitas kantibmas. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi, tokoh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. “Mari kita bangun kolaborasi ini dengan nilai-nilai positif,” serunya dengan penuh semangat.
Sesi dialog dibagi menjadi tiga termin, di mana para peserta berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Salah satu pertanyaan kritis dari perwakilan mahasiswa menyinggung tentang perlunya pergantian rezim. Drs. Salahudin Gaffar menjawab dengan mengajak hadirin untuk kembali kepada sunnatullah, merenungkan tujuan penciptaan manusia, dan menaati perintah Sang Maha Pencipta.
Ketua MUI menekankan pentingnya amanah dan transparansi dalam semua aspek lembaga, dari tingkat bawah hingga atas. Evaluasi diri secara berkelanjutan, komunikasi yang efektif, dan silaturahim yang erat menjadi kunci untuk mencegah miskomunikasi dan mempererat persatuan. AKP Puji Astuti menyoroti bahaya DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) yang dipicu oleh provokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Namun, AKP Puji Astuti juga menyampaikan apresiasi atas persatuan tokoh, ulama, dan masyarakat Kota Bekasi dalam menciptakan kantibmas. Beliau berharap kegiatan dialog kebangsaan ini dapat dilakukan secara bertahap untuk menampung aspirasi masyarakat dan membedah persoalan yang ada. Sebuah harapan yang mencerminkan semangat gotong royong dan keinginan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. (Dilaporkan oleh Abu Salma/humas internasional media anak negeri)
