Kepolisian
Sinergitas TNI–Polri dan Instansi Terkait, Amankan Bazar Takjil UMKM Ramadhan di Alun-Alun Sampang
WARTAPENASATUJATIM | Sampang – Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama bulan suci Ramadhan, anggota Kodim 0828/ Sampang bersama Polsek dan instansi terkait melaksanakan pengamanan kegiatan bazar takjil UMKM yang digelar di Alun-Alun Trunojoyo, Kabupaten Sampang.(22/2/26)
Kegiatan bazar takjil yang rutin dilaksanakan setiap sore menjelang waktu berbuka puasa ini menjadi pusat aktivitas masyarakat untuk berburu aneka makanan dan minuman berbuka. Antusiasme warga yang tinggi mendorong aparat gabungan untuk hadir memastikan situasi tetap tertib, aman, dan kondusif.
Pengamanan dilakukan secara humanis dengan pendekatan persuasif kepada pedagang maupun pengunjung. Selain mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi, petugas juga melakukan patroli dialogis guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas serta mencegah terjadinya kemacetan dan tindak kriminalitas.
Pasiops Kodim 0828/Sampang Kapten Inf Azis menyampaikan bahwa kehadiran aparat di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku UMKM selama bulan Ramadhan. Sinergitas antara TNI, Polri, dan instansi terkait diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan tenang.
Dengan adanya pengamanan terpadu ini, kegiatan bazar takjil UMKM di Alun-Alun Trunojoyo berjalan lancar, tertib, dan mendapat apresiasi dari masyarakat serta para pedagang yang merasa lebih nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata kebersamaan dan soliditas aparat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas keamanan wilayah Kabupaten Sampang selama bulan suci Ramadhan. (Azis)***
Di HUT KSPSI-Harpekindo, Kapolri Tekankan Perkuat Sinergitas hingga Dukung Hak Buruh
WARTAPENASATUJATIM | Jawa Barat – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT KSPSI ke-53 dan Hari Pekerja Indonesia (HARPEKINDO) di Pembangunan Pusdiklat, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (21/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Sigit yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat KSPSI menekankan soal pentingnya memperkuat sinergisitas antara Polri, elemen buruh dan seluruh lintas elemen masyarakat. Hal itu kunci utama untuk menghadapi segala dinamika situasi global yang berpotensi berdampak ke dalam negeri.
“Tentunya harapan kita ke depan sinergitas kita, kolaborasi kita juga akan terus semakin baik. Kemudian tentunya memang menghadapi situasi dinamika global yang tidak mudah karena memang dinamika global tersebut tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri,” kata Sigit.
Sigit menyebut, masing-masing negara terus bertahan menjadi lebih baik dengan mengedepankan sumber daya yang dimiliki. Situasi global, kata Sigit juga akan berdampak ke sisi ketenagakerjaan Indonesia jika tak bersatu padu menghadapinya.
Untuk mencegah terjadinya gejolak di sisi ketenagakerjaan, Sigit menyatakan, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai macam upaya agar terkait dengan masalah tersebut di Indonesia bisa dimitigasi.
“Bapak Presiden ke depan tentunya akan terus mendorong di dalam program Asta Citanya untuk terus mendorong berbagai program prioritas strategis. Antara lain bagaimana beliau mendorong hilirisasi dan salah satu yang akan dilaksanakan adalah beliau akan segera melaksanakan dan mendorong pembangunan 18 industri strategis,” ujar Sigit.
“Dan harapannya ini juga tentunya membuka lapangan pekerjaan yang baru,” tambah Sigit menekankan.
Lebih dalam, Sigit menyebut, sinergisitas ini akan menjadi jawaban untuk menciptakan iklim investasi yang sejuk. “Oleh karena itu tentunya perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan rekan-rekan serikat sehingga di satu sisi mereka mau berinvestasi, mereka mau mengembangkan usahanya,” ucap Sigit.
Namun, Sigit juga menegaskan bahwa, Polri bakal terus berkomitmen untuk terus mendukung seluruh perjuangan buruh untuk mendapatkan haknya.
“Di sisi lain lain juga mereka tetap harus memperhatikan hak-hak dari para pekerja, hak-hak dari buruh. Keseimbangan ini yang tentunya harus kita jaga. Rekan-rekan buruh harus tetap terus memperjuangkan namun melalui koridor aturan yang benar,” ucap Sigit.
Lebih dalam, Sigit juga menegaskan bahwa buruh Indonesia harus terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Menurutnya hal itu penting untuk menghadapi persaingan mancanegara.
“Sehingga kemudian rekan-rekan juga siap untuk bersaing dengan buruh di mancanegara. Dan kita tunjukkan bahwa buruh-buruh Indonesia juga tidak kalah profesional, tidak kalah tangguh, dan tidak kalah hebat dengan bruuh di luar,” tutup Sigit. (Bgn)***
Polresta Sidoarjo Raih Presisi Award dari Lemkapi
WARTAPENASATUJATIM | SIDOARJO – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) kembali mengapresiasi kerja keras Polresta Sidoarjo Polda Jatim beserta jajarannya dalam upaya masif memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Penghargaan Presisi Award tersebut diberikan Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan kepada Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Dr. Christian Tobing di Mako Polresta Sidoarjo pada Rabu (18/2/26) yang lalu.
Direktur Eksekutif Lemkapi menilai Polresta Sidoarjo Polda Jatim juga gencar membangun SPPG guna mensukseskan program pemerintah dalam hal ini pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lemkapi menilai kerja keras Polresta Sidoarjo Polda Jatim sebagai wujud implementasi program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan Polri yang Prediktif,Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.
Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing mengungkapkan penghargaan yang diterimanya dari Lemkapi beberapa hari yang lalu itu, bukan hanya sekedar wujud apresiasi namun menjadikan motivasi untuk Polresta Sidoarjo Polda Jatim dalam meningkatkan kinerja.
“Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk masyarakat yang mendukung penuh terhadap upaya Polresta Sidoarjo dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, ” ungkapnya, Jumat (20/2/26).
Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing juga menyatakan akan terus melakukan upaya-upaya masif, untuk mendukung tujuan nyata dari keberadaan SPPG dalam pemenuhan MBG sesuai program Presiden.
“Masih banyak yang harus kami lakukan ke depan, karenanya kami harap doa dan dukungan dari masyarakat serta berbagai pihak guna peningkatan pelayanan publik sebaik mungkin,”pungkasnya. (Bgn)***
Gerakan Nasional ASRI: Polrestabes Surabaya Bersihkan Kawasan Jembatan Merah
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Kali ini melalui aksi nyata puluhan personel Polrestabes Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya melakukan pembersihan aliran kali di kawasan Jembatan Merah, Jumat (20/2/26).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri sebagai bentuk implementasi gerakan nasional yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun budaya kerja yang tertib, sehat, dan profesional di lingkungan kepolisian.
Hadir langsung dalam kegiatan ini Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, Wakapolrestabes, para pejabat utama, anggota Polrestabes Surabaya, serta jajaran Pemerintah Kota Surabaya yang bersama-sama turun ke lapangan membersihkan aliran sungai.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan menegaskan bahwa Gerakan Nasional ASRI bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun karakter institusi yang humanis dan berorientasi pelayanan.
Menurutnya, kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam menjaga lingkungan.
Ia menyampaikan bahwa lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, dan indah mencerminkan kedisiplinan serta kesungguhan personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Polri memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan. Ketika lingkungan kerja tertata dengan baik, hal itu akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan,” ungkapnya.
Gerakan ini juga menjadi momentum penguatan nilai-nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tubuh Polrestabes Surabaya.
Melalui kegiatan tersebut, tercipta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang nyaman, sehat, dan layak huni.
Aksi bersih kali di kawasan Jembatan Merah menjadi simbol bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya menjaga kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan sehat.
Dengan semangat Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Polrestabes Surabaya berharap budaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
Langkah ini sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang tidak hanya responsif terhadap keamanan, tetapi juga peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. (Bgn)***
Audensi ke Kapolres, BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan Bahas Maraknya Curanmor Diberbagai Lingkungan
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Pengurus BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan menyatakan sikap tegas atas lemahnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
Kemudian, maraknya Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di lingkungan permukiman, fasilitas umum, hingga kawasan pendidikan, yang dinilai telah menimbulkan keresahan sosial serta mengancam rasa aman mahasiswa dan masyarakat.
Pernyataan disampaikan dalam forum audiensi BEM KM terhadap Kapolres Bangkalan, Kamis (19/2/2026). Mereka menilai meningkatnya kasus curanmor, termasuk yang menimpa mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, menjadi indikator lemahnya upaya pencegahan dan penindakan APH.
Dalam penyampaiannya, Presiden Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, Abdur Rohman, mengaku maraknya Curanmor bukan sekadar gangguan keamanan biasa, melainkan cerminan rapuhnya perlindungan negara terhadap warganya.
Ia menilai pembiaran atas situasi ini hanya akan memperdalam ketakutan sosial dan menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Mahasiswa tidak membutuhkan seremoni keamanan, tetapi tindakan nyata. Jika rasa aman terus dirampas, maka negara sedang gagal menjalankan fungsi paling dasarnya,” tegasnya.
Nada kritis juga disampaikan Menteri Koordinator Politik BEM, Anas Ruhul Qudus. Ia menyebut lonjakan curanmor sebagai alarm keras atas lemahnya pengawasan wilayah dan minimnya pencegahan sistematis.
Menurutnya, tanpa transparansi penanganan perkara dan keberanian bertindak tegas, kejahatan akan terus menemukan ruang tumbuh di tengah masyarakat.
“Keamanan publik tidak boleh bergantung pada keberuntungan warga menjaga kendaraannya sendiri. Aparat harus hadir sebelum kejahatan terjadi, bukan sekadar datang setelah korban berjatuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, menegaskan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan profesionalitas kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan serta menindak tegas tindak kriminalitas di wilayah hukum Bangkalan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat dan kalangan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan yang aman.
“Kami akan terus meningkatkan profesionalitas tim kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutur Wibowo.
Ia mengaku hal itu membutuhkan dukungan dan sinergitas dari teman-teman mahasiswa untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat maupun mahasiswa luas agar lebih waspada.
“Jika sinergi ini terus dibangun, maka masyarakat dan mahasiswa akan semakin berhati-hati dalam menjaga dan keamanannya,” tukasnya.
Dalam audiensi tersebut, BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan menyampaikan lima tuntutan utama kepada Polres Bangkalan:
1. Segera menindaklanjuti secara serius dan profesional kasus curanmor yang menimpa mahasiswa, disertai kejelasan progres penanganan perkara.
2. Meningkatkan intensitas patroli, pengawasan, serta langkah preventif di wilayah rawan pencurian, khususnya kawasan sekitar kampus.
3. Bersikap tegas terhadap aktivitas sopir bus yang mangkal di sisi kampus karena dinilai mengganggu ketertiban dan berpotensi menimbulkan kerawanan.
4. Membuka ruang komunikasi, sosialisasi, dan edukasi sistematis terkait pencegahan curanmor bagi masyarakat dan mahasiswa.
5. Menegakkan hukum secara tegas, transparan, dan berkeadilan terhadap pelaku curanmor guna menciptakan efek jera serta memulihkan kepercayaan publik.
BEM-KM STKIP PGRI Bangkalan memberikan tenggat waktu 7×24 jam sejak audiensi berlangsung kepada Polres Bangkalan untuk menunjukkan progres nyata atas tuntutan tersebut.
Jika hingga batas waktu itu tidak ada langkah konkret, mahasiswa menyatakan siap menempuh advokasi lanjutan sesuai koridor hukum dan etika demokrasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal keamanan publik. (Azis)***
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kepolisian, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Polsek Senen Gelar Patroli Skala Sedang Optimalkan Kamtibmas Wilayah Jakarta Pusat
Wartapena Satu.com, Jakarta Pusat –
Polsek Senen Jakarta Pusat menggelar patroli skala sedang dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah,Kramat Raya,Kenari, Kwitang,Bungur. pada Minggu 8 Feb 2026 jam 01.00 sampai 04.00 Wib.
Patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro.SH,MH. Bersama Waka AKP Basuki Route. Semua ini melibatkan sejumlah personel Polsek Senen dan jajarannya, serta dibantu oleh unsur TNI dan masyarakat setempat.
Sasaran patroli meliputi tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas, seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan area publik lainnya. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan identitas warga.
Kapolsek Senen Widodo Saputro.SH,MH menyampaikan bahwa operasi antisipasi gangguan kamtibmas ini merupakan bagian dari program preventif yang dilakukan secara berkala. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Senen.
“Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat. Melalui operasi ini, kami ingin memberikan efek jera kepada mereka yang berniat melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, sekaligus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan bersama,” ujarnya dalam jumpa pers setelah operasi selesai.
Pihak Polsek Senen mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengalami gangguan kamtibmas dapat segera melaporkannya melalui nomor darurat polisi atau langsung menghubungi pos patroli terdekat.
Pihak kepolisian juga akan terus meningkatkan intensitas patroli dan melakukan operasi serupa sesuai dengan perkembangan kondisi kamtibmas di lapangan.
Kenyamanan dan Kepercayaan Masyarakat Diutamakan oleh Layanan Satpas Colombo
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Pelayanan publik yang baik bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan. Prinsip inilah yang terus dijaga oleh Satpas Colombo Surabaya, unit pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikenal konsisten menghadirkan pelayanan ramah, transparan, dan humanis bagi masyarakat.
Dengan mengusung semangat “Pelayanan Cepat, Tepat, dan Ramah”, Satpas Colombo terus berbenah dan berinovasi. Fasilitas pelayanan kini semakin modern dan nyaman, alur administrasi tertata dengan jelas, serta petugas dilatih untuk melayani dengan sikap profesional dan bersahabat. Semua itu dilakukan agar masyarakat merasa dilayani, bukan dipersulit.
Dari hasil penelusuran wartawan di lapangan, pelayanan di Satpas Colombo mendapat respons positif langsung dari masyarakat. Salah satunya disampaikan Asmawati, warga Jalan Hang Tuah, Surabaya, yang baru saja mengurus pembuatan SIM A dan SIM C.
Awalnya, Asmawati mengaku sempat merasa khawatir dan takut tidak lulus. Ia mendengar berbagai isu di luar bahwa pembuatan SIM tanpa melalui calo akan dipersulit. Namun, kekhawatiran itu sirna setelah ia menjalani sendiri proses pelayanan di Satpas Colombo.
“Awalnya takut mas, katanya kalau gak lewat calo nanti dipersulit. Tapi ternyata enggak,” ujar Wati sapaan akrabnya dengan logat Madura yang kental.
Ia juga menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan resmi dan jauh dari isu mahal yang selama ini beredar.
“Biayanya biasa ae mas, cuma Rp220.000 untuk SIM A dan SIM C. Katanya orang-orang dulu bisa sampai Rp1.700.000. Tapi enggak mas. Alhamdulillah, aku wong bodoh tapi gak dibodohi. Pak polisinya baik-baik, aku dituntun, dikasih tahu caranya,” ungkapnya dengan wajah sumringah.
Pengakuan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa pelayanan di Satpas Colombo berjalan transparan, jujur, dan berorientasi pada edukasi masyarakat, bukan pada praktik-praktik yang merugikan pemohon.
Wartawan juga mengonfirmasi langsung kepada Kasubnit Rehident Satpas Colombo, Dani, melalui pesan WhatsApp terkait pelayanan pembuatan SIM. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan tanpa pungutan tambahan.
“Pelayanan pembuatan SIM biasa-biasa saja mas, tidak ada masalah. Prinsip kami, masyarakat pengendara motor maupun mobil harus memiliki SIM. Karena itu, sebisa mungkin kami tidak mempersulit. Tidak ada minta tambahan atau apa pun,” tegas Dani.
Menurutnya, Satpas Colombo berkomitmen membantu masyarakat agar bisa memiliki SIM secara legal, mudah, dan sesuai prosedur.
Pendekatan humanis menjadi kunci agar masyarakat tidak lagi takut atau ragu mengurus sendiri dokumen resmi mereka.
Dengan pelayanan yang transparan, ramah, dan profesional, Satpas Colombo Surabaya terus membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dijalankan dengan hati.
Tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama pelayanan negara kepada warganya. (Bgn)***
Habib Bahar Smith Kembali Masuk Dalam Daftar Hitam Kepolisian
Nama Habib Bahar bin Smith Kembali Masuk Dalam Daftar Hitam Kepolisian
Tanggerang, wartapenasatu.com | Polres Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan penceramah berambut pirang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).
Penetapan ini bukan tanpa alasan, polisi telah mengantongi bukti kuat pasca gelar perkara yang dilakukan baru-baru ini.
Insiden ini sebenarnya terjadi tahun lalu, tepatnya Minggu (21/9/2025) di wilayah Cipondoh, Tangerang.
Korban yang merupakan anggota Banser datang ke lokasi ceramah Bahar bin Smith dengan niat baik, yaitu mendengarkan tausiyah dan ingin bersalaman dengan sang Habib. Saat mencoba mendekat untuk menjabat tangan, korban justru dihadang oleh sekelompok orang (diduga pengawal/pengikut). Bukannya diberi jalan, korban malah dibawa paksa ke sebuah ruangan di lokasi acara, di sanalah dugaan kekerasan fisik terjadi hingga korban mengalami luka-luka.
Pada Jumat (30/1/2026), polisi menerbitkan surat penetapan tersangka, yang mengejutkan adalah pasal yang disangkakan kepada Habib Bahar cukup berat dan berlapis.
– Pasal 170 KUHP: Tentang pengeroyokan (kekerasan bersama-sama).
– Pasal 351 KUHP: Tentang penganiayaan.
– Pasal 365 KUHP: Tentang Pencurian dengan Kekerasan (Curas).
– Pasal 55 KUHP: Turut serta melakukan tindak pidana.
Pasal terakhir memicu tanda tanya, apakah ada barang milik korban yang diambil paksa saat kejadian?
Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, menegaskan proses hukum terus berjalan.
Polisi sudah melayangkan surat panggilan kepada Habib Bahar dan Habib Bahar dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada Rabu, 4 Februari 2026.
Kasus ini menambah panjang rekam jejak hukum Habib Bahar yang sering bersinggungan dengan kasus penganiayaan.
Publik kini menanti apakah sang Habib akan memenuhi panggilan polisi atau akan ada drama penjemputan paksa seperati kasus-kasus sebelumnya.
Maraknya Tambang Masyarakat Dipagintungan & LSM NIL Mempertanyakan APH Setempat & Desak Bupati Kabupaten Serang
Wartapena Satu. Com-Banten
Satu Komando!” Kolaborasi RW, Tokoh Masyarakat, dan LSM NIL Lawan Arogansi Pengusaha di Pagintungan
JAWILAN – Aliansi kuat terbentuk di Desa Pagintungan. Kecewa karena wilayahnya “diinjak-injak” oleh oknum pengusaha galian yang bertindak layaknya koboi, Ketua RW 05 Benisial “U”, tokoh masyarakat berinisial “R”.
Bersama Ketua Umum LSM NIL Michael, resmi menyatakan satu suara: Hentikan aktivitas galian atau hadapi perlawanan hukum dan massa!
Luka Hati Sang Ketua RW: “Hormati Kami Sebagai Tuan Rumah!”
Ketua RW 05, Unara, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, persoalan ini bukan sekadar urusan tanah, tapi soal harga diri dan etika bertetangga yang dilanggar secara kasar oleh pihak perusahaan.
“Harapan kami sederhana, datanglah dengan adab. Sampaikan salam, minimal ‘Assalamu’alaikum’. Jangan tiba-tiba alat berat masuk tanpa kabar, seolah kami ini tidak ada,” ujar Unara dengan nada getir. Baginya, aksi perusahaan yang “tak beri salam” namun justru “beri ancaman sajam” adalah luka mendalam bagi warga Cikasantren.
Tokoh R: “Camat Saja Dilecehkan, Apalagi Warga Kecil?”
Senada dengan Unara, tokoh masyarakat berinisial R menyoroti mangkirnya pihak PT. AUM dan PT. Halal Tayib dari undangan mediasi Camat Jawilan sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi negara.
“Camat adalah simbol pemerintah di sini. Jika undangan beliau saja dianggap angin lalu, itu adalah puncak kesombongan pengusaha. Mereka lebih memilih mengayunkan golok ke portal warga daripada duduk bersama di meja musyawarah. Inilah yang memicu bentrok!” tegas “R” dengan geram.
Michael (LSM NIL): “Lampu Merah” Untuk Pengusaha, Seret ke Bupati
Melihat kondisi yang semakin memanas, Ketua Umum LSM NIL, Michael, langsung mengambil langkah “skakmat”. Ia memastikan bahwa air mata dan keresahan warga tidak akan sia-sia karena kini kasus tersebut telah mendarat di meja Bupati Serang.
“RW Unara bicara soal adab, Tokoh Berinial “R” bicara soal harga diri wilayah, dan saya bicara soal hukum. Kami sudah bersurat resmi ke Bupati dan mendesak Satpol PP selaku penegak Perda untuk segera bertindak. Tidak ada tempat bagi pengusaha yang memelihara premanisme di Kabupaten Serang!” terangnya.
Michael menambahkan bahwa bukti video perusakan portal oleh oknum berpedang kini menjadi senjata utama mereka di kepolisian. “Kami tidak main-main. Ini adalah ‘Lampu Merah’ bagi pengusaha tersebut. Berhenti sekarang, atau hukum yang akan menghentikan kalian secara paksa,” tutup Michael dalam orasi singkatnya di hadapan warga.
Satu Suara, Satu Tujuan
Kini, warga Pagintungan berada dalam satu komando. Mereka menuntut penghentian permanen aktivitas galian hingga seluruh proses perizinan transparan dan sengketa lahan diselesaikan tanpa intimidasi. Suasana di lapangan masih siaga, menunggu taji pemerintah daerah untuk segera melakukan penyegelan.Dukungan Ketua Umum FRIC DPP (Dewan Pimpinan Pusat), Terhadap Sikap Tegas Kapolri
Wartapena satu. Com -Banten
Ketua Umum FRIC Dewan Pimpinan Pusat (DPP), H. Dian Surahman, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang secara jelas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurut H. Dian Surahman, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini merupakan bentuk ideal dalam menjaga independensi, profesionalitas, serta efektivitas tugas-tugas kepolisian sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“FRIC DPP memandang bahwa pernyataan Kapolri merupakan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penguatan institusi, bukan hanya bagi Polri itu sendiri, tetapi juga bagi negara dan kepala negara,” ujar H. Dian Surahman dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Ia menegaskan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai komando, serta membuka ruang konflik kepentingan yang justru dapat melemahkan fungsi strategis Polri dalam merespons dinamika keamanan nasional secara cepat, tepat, dan profesional.
Lebih lanjut, Ketua Umum FRIC DPP menilai kekhawatiran Kapolri terkait potensi munculnya “matahari kembar” apabila Polri berada di bawah kementerian merupakan pandangan yang realistis dan berdasar. Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya berdampak pada institusi Polri, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya di bidang keamanan dan penegakan hukum.
“Pernyataan Kapolri yang dengan tegas menolak jabatan menteri kepolisian, bahkan lebih memilih menjadi petani, menunjukkan integritas, ketulusan, dan komitmen beliau dalam menjaga marwah serta independensi institusi Polri. Ini adalah teladan kepemimpinan yang harus dihormati,” tambahnya.
FRIC DPP juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh nasional, serta pemangku kepentingan untuk melihat persoalan ini secara objektif dan konstitusional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil, tanpa harus melemahkan institusi penegak hukum yang menjadi pilar utama stabilitas nasional.
Di akhir pernyataannya, H. Dian Surahman menegaskan bahwa FRIC DPP akan terus berdiri bersama Polri dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung kebijakan-kebijakan Polri yang berorientasi pada profesionalitas, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.
“FRIC DPP mendukung penuh keputusan dan sikap Kapolri. Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup H. Dian Surahman.
