Opini
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan: Sidokkes Polresta Palangka Raya Tingkatkan Kualitas Hidup Personel dan Keluarga
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya, melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes), menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup personel dan keluarga dengan kembali menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif di Klinik Polresta Palangka Raya pada hari Selasa, 23 September 2025.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kasidokkes Polresta Palangka Raya, Ipda Irawan Rezky Iswara, yang didukung oleh tenaga medis profesional, yaitu Pengatur Ahmad Muhlisin dan Khairunisa Annur. Sinergi antara kepemimpinan yang visioner dan tenaga medis yang kompeten menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., melalui Kasidokkes, menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada kuratif, tetapi juga preventif, meliputi konseling kesehatan yang mendalam, rawat jalan yang efektif, rujukan yang tepat sasaran, hingga pemeriksaan tahanan yang humanis.
“Pada hari ini, kami memberikan pelayanan kesehatan kepada 7 personel Polri dan 1 anggota keluarga. Meskipun tidak ada pemeriksaan untuk ASN, masyarakat umum, maupun tahanan pada hari ini, kami memastikan bahwa semua elemen masyarakat mendapatkan perhatian yang sama dalam kesempatan yang berbeda. Selain itu, terdapat 2 personel yang dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, menunjukkan komitmen kami dalam memberikan penanganan yang komprehensif,” ungkap Irawan.
Lebih lanjut, Irawan menambahkan bahwa Sidokkes juga aktif memberikan penyuluhan kesehatan kepada anggota Polri, ASN, maupun keluarga yang berkunjung ke Klinik Polresta Palangka Raya. Upaya ini merupakan langkah preventif yang esensial dalam menjaga kondisi kesehatan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan kesehatan yang optimal, sehingga personel Polri beserta keluarganya selalu siap mendukung tugas pokok kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kesehatan adalah investasi utama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Stigma Oplosan Bikin SPBU Pertamina Ditinggal Konsumen
jakarta wartapenasatu.com
Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Tapi Tetap Habis – Pertamina Justru Kelebihan Stok
Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding tahun lalu. Namun, hanya dalam waktu delapan bulan sejak Agustus 2025, jatah tersebut sudah habis dipakai bahkan hingga menembus 110 persen. Permintaan tambahan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Kondisi ini kontras dengan Pertamina Patra Niaga yang justru masih menyimpan cadangan kuota impor mencapai 7,52 juta kiloliter.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa BBM dari SPBU swasta begitu cepat ludes, sementara SPBU Pertamina justru kurang diminati? Jawaban sederhana yang muncul di lapangan adalah soal kepercayaan konsumen. Publik lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta karena merasa lebih aman dan yakin dengan kualitas bahan bakar yang mereka dapatkan.
Kasus dugaan oplosan yang pernah mencuat disebut menjadi salah satu penyebab. Meski LEMIGAS sudah menguji 75 sampel dari TBBM Plumpang hingga puluhan SPBU Jabodetabek dengan hasil sesuai spesifikasi—RON 90 berada di 90,3–90,7, RON 92 di 92,0–92,6, RON 95 di 95,3–97,2, dan RON 98 di 98,4–98,6—namun stigma oplosan terlanjur melekat di benak masyarakat. Hasil laboratorium yang bagus tidak serta-merta mampu menghapus cerita bensin oplosan yang sudah viral.
Bagi konsumen, faktor psikologis jauh lebih menentukan. Sekali kepercayaan hilang, publik rela antre di SPBU swasta meski fasilitas terbatas. SPBU swasta dinilai lebih bersih, layanan lebih ramah, dan bahan bakar dianggap membuat mesin lebih awet. Sementara Pertamina masih mengandalkan regulasi untuk menjaga pasar, bukan kualitas pelayanan yang bisa langsung dirasakan konsumen.
Ironinya, kuota besar yang dimiliki Pertamina justru longgar dan tidak terpakai karena permintaan tipis. Sebaliknya, kompetitor dengan kuota terbatas justru kewalahan melayani lonjakan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah serius dalam strategi Pertamina untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pakar menilai, introspeksi seharusnya menjadi kunci. Pertamina perlu membuka data mutu secara transparan, menempelkan QR COA di dispenser SPBU, mengawasi distribusi hilir hingga ke tangki, serta memperbaiki layanan konsumen. Masyarakat tidak butuh teori panjang, mereka hanya ingin mengisi bensin tanpa rasa khawatir.
Jika solusi yang ditempuh hanya sebatas membatasi kuota impor SPBU swasta, hal itu ibarat menutup cermin agar tidak melihat wajah sendiri. Pada akhirnya, publik yang dirugikan karena pilihan semakin sempit. Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan pasar bila tidak ingin terus ditinggalkan konsumen, karena dalam bisnis energi, kepercayaan jauh lebih mahal daripada sekadar kuota.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Sonny Lenden dan GERASI Mantapkan Komitmen Menuju Indonesia Emas
Jakarta wartapenasatu.com
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran Hadiri Apel Kemenangan
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran (GERASI) yang dipimpin oleh Sonny Lenden turut hadir dalam Apel Kemenangan Prabowo yang digelar dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kehadiran GERASI menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuju cita-cita Indonesia Emas.
Dalam apel tersebut, Sonny Lenden menegaskan bahwa GERASI akan terus berada di garda depan untuk mengawal setiap langkah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan bahwa semangat perjuangan dan solidaritas dari seluruh simpatisan menjadi energi penting dalam menggapai visi besar bangsa Indonesia.
Menurut Sonny, dukungan yang diberikan GERASI bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah komitmen jangka panjang. GERASI bertekad untuk berkontribusi nyata dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam membangun generasi emas Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Apel Kemenangan Prabowo ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi relawan, hingga perwakilan generasi muda. Suasana apel dipenuhi semangat nasionalisme dan rasa persatuan, mencerminkan harapan besar rakyat terhadap arah kepemimpinan baru.
Sonny Lenden juga mengajak seluruh simpatisan dan relawan untuk menjaga kekompakan serta terus bekerja sama dalam mengawal pembangunan bangsa. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan kerja nyata agar cita-cita Indonesia Emas bukan hanya slogan, tetapi dapat benar-benar terwujud.
GERASI percaya bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah jawaban atas tantangan zaman. Dengan kombinasi pengalaman, ketegasan, serta semangat muda, pasangan ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju era kejayaan baru.
Apel Kemenangan yang dihadiri GERASI ini bukan hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat perjuangan bersama. GERASI berkomitmen akan terus mendukung penuh Prabowo dan Gibran dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Nok Srie”Melaporkan
Polda Kalteng Dukung MBG dengan Bangun SPPG Tahap II di Kelurahan Langkai
Polda Kalteng Dukung MBG dengan Bangun SPPG Tahap II di Kelurahan Langkai
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol. Dr. Rakhmad Setyadi, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sentra Penyediaan Pangan Gratis (SPPG) tahap II di Kelurahan Langkai, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 18 September 2025.
Acara peletakan batu pertama tersebut dihadiri oleh Karoops Polda Kalteng Kombes Pol. Dr. Sugeng, sejumlah pejabat utama Polda, Wakapolresta Palangka Raya, serta unsur forkopimda terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“SPPG ini merupakan yang kedua di Polda Kalteng. Hari ini kita lakukan peletakan batu pertama di Kelurahan Langkai,” ujar Wakapolda.
Brigjen Pol. Rakhmad Setyadi menambahkan, pembangunan SPPG ini adalah tindak lanjut dari perintah Kapolda Kalteng.
Hingga saat ini, Polda Kalteng telah mendirikan 24 SPPG di wilayahnya.
Menurutnya, sebagian SPPG yang sudah dibangun telah beroperasi. Beberapa lainnya, baik di jajaran Polda maupun Polres, sedang dalam tahap persiapan operasional.
“Melalui program ini, Polri ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis. Ini adalah bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat,” tegasnya.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Pemerintah Matangkan Rencana Giant Sea Wall dan Program Energi Desa di Bawah Arahan Presiden Prabowo
Jawabarat wartapenasatu.com
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Bahas Pertanian, Energi, dan Infrastruktur Strategis
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada hari ini memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri bidang perekonomian dan sejumlah instansi terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ratas ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.
Dalam rapat tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu sorotan utama. Presiden menekankan perlunya kebijakan yang segera diambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait produksi dan distribusi ubi kayu, singkong, serta tapioka. Pemerintah daerah bersama para pelaku industri juga akan dilibatkan secara aktif, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama.
Selain pertanian, sektor energi juga mendapat perhatian serius. Pembahasan difokuskan pada mekanisme impor etanol, pengelolaan produksi tetes tebu atau molase, serta program penyediaan listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Presiden Prabowo memerintahkan Danantara untuk segera menyiapkan prototipe listrik pedesaan yang ramah lingkungan. Prototipe tersebut akan mulai dibangun di sejumlah wilayah dengan target dapat berjalan dalam 3 hingga 5 bulan ke depan.
Presiden menegaskan bahwa program penyediaan listrik pedesaan ini bukan hanya untuk meningkatkan akses energi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal di desa-desa. Dengan adanya listrik berbasis tenaga surya, masyarakat diharapkan lebih mandiri dan memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan usaha produktif.
Isu infrastruktur strategis juga turut dibahas, salah satunya pembangunan giant sea wall di sepanjang pesisir Pantura Jawa. Proyek raksasa ini diharapkan dapat melindungi sekitar 50 juta masyarakat dari ancaman rob dan banjir akibat perubahan iklim serta kenaikan permukaan air laut.
Pembangunan giant sea wall dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga ketahanan wilayah pesisir dan mendukung kelangsungan ekonomi masyarakat setempat. Presiden juga menekankan pentingnya pendanaan yang terencana serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan proyek ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat terbatas ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengambil langkah konkret menghadapi tantangan nasional di sektor pangan, energi, dan infrastruktur. Dengan arah kebijakan yang terukur, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Purbaya Tegur Direksi Perbankan, Ingatkan Dana Rp200 T Harus Jadi Bahan Bakar Ekonomi
Jakarta wartapenasatu.com
Menkeu Purbaya Sentil Direksi Perbankan, Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap jajaran direksi perbankan nasional. Ia menilai para pemimpin bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini, sehingga enggan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Kritik ini disampaikan Purbaya usai memimpin rapat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Purbaya, perilaku perbankan yang cenderung memilih jalan aman hanya dengan menaruh dana pada instrumen berisiko rendah membuat potensi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. “Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini males karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali,” ujarnya dengan nada sindiran.
Ia menekankan, pemerintah telah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif. Penempatan dana besar ini diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk menggerakkan pembiayaan di sektor riil.
Namun, Purbaya menyayangkan bahwa langkah tersebut belum dimanfaatkan optimal. Bank masih terkesan pasif dan hanya menikmati keuntungan dari instrumen aman, alih-alih mencari proyek pembiayaan yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. “Seharusnya bank lebih aktif mencari proyek pembiayaan yang aman sekaligus produktif,” tegasnya.
Sikap tegas Purbaya ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni seorang menteri yang berani mengkritik sekaligus memberikan solusi, bukan sekadar menjadi “ngebossy”. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan.
Kritik tersebut juga menjadi pengingat bagi dunia perbankan bahwa fungsi intermediasi harus dijalankan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama UMKM, industri, dan infrastruktur.
Dengan sindiran tajam sekaligus dorongan konstruktif dari Menkeu Purbaya, diharapkan perbankan nasional segera berbenah. Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor produktif, maka efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Presiden Prabowo Matangkan Skema Magang Nasional bagi Lulusan Baru
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional Bagi Fresh Graduate
Pemerintah tengah memfinalisasi program magang nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyusunan detail program tersebut sedang dimatangkan. Program ini dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan target dapat segera diimplementasikan.
Airlangga menjelaskan, magang nasional ini akan terbuka bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pelaksanaannya akan berbasis kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, sehingga lulusan baru dapat memperoleh pengalaman nyata sesuai bidang yang dipelajari.
Program magang nasional ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pola terintegrasi, pemerintah berharap program ini bisa menjangkau ribuan perusahaan dan ratusan ribu lulusan baru di berbagai sektor.
Untuk memberikan jaminan kesejahteraan, para peserta magang akan memperoleh upah selama enam bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Biaya tersebut sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap transisi lulusan baru memasuki dunia kerja.
Airlangga menambahkan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan jejaring profesional, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih siap menghadapi tantangan global maupun kebutuhan industri dalam negeri.
Pemerintah optimistis bahwa magang nasional akan menjadi terobosan strategis dalam menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dengan langkah ini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Sambung Semangat Robert Owen: Revolusi Pembangunan Dimulai dari Anak Bangs
Jakarta wartapenasatu.com
Prabowo dan Semangat Robert Owen: Membangun Peradaban dari Akar Rakyat
Dalam sejarah industrialisasi Eropa, nama Robert Owen (1771–1858) tercatat sebagai tokoh yang berani melawan arus. Ia dikenal sebagai “sosialis utopis” karena di tengah kapitalisme awal abad ke-19, Owen memilih jalan berbeda: menuntut jam kerja manusiawi, pendidikan bagi anak buruh, serta perumahan dan koperasi yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi. Gagasan itu menjadikannya simbol keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Kini, semangat yang diwariskan Owen seolah menemukan relevansinya di Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan persoalan gizi anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan jawaban sederhana namun fundamental: memastikan anak-anak mendapatkan hak gizi, pendidikan, dan akses ekonomi kerakyatan melalui sekolah rakyat dan koperasi desa.
Di pabrik tekstil New Lanark, Owen memperkenalkan kebijakan progresif: buruh hanya bekerja 8 jam, sementara anak-anak bisa bersekolah. Semboyannya yang legendaris—“Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”—menjadi tonggak perjuangan hak-hak pekerja. Semangat itu kini diterjemahkan Prabowo dalam bentuk nyata: revolusi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Indonesia memang berbeda konteks dengan Eropa abad ke-19. Namun, persoalan mendasarnya tetap serupa: ketidakadilan, kesenjangan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Di sinilah gagasan Prabowo menjadi relevan—negara hadir di meja makan anak-anak, di ruang kelas sekolah rakyat, dan di koperasi desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan jawaban radikal atas kondisi anak bangsa yang sering kehilangan fokus belajar akibat perut kosong. Dengan gizi yang cukup, jutaan anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Sejarah telah membuktikan, peradaban besar hanya lahir dari rakyat yang sehat dan berpendidikan. Friedrich Engels, sahabat Karl Marx, pernah menulis bahwa kondisi kelas pekerja adalah ukuran sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jika ditarik ke konteks Indonesia, kondisi anak-anak sekolah adalah cermin arah bangsa.
Dengan demikian, semangat Robert Owen dan kebijakan Prabowo saling berkelindan: menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Di tengah arus kapitalisme global yang kian rakus, Indonesia memilih jalan berbeda—membangun kekuatan dari desa, dari piring anak sekolah, dan dari koperasi rakyat. Inilah revolusi yang sesungguhnya: dimulai dari akar, untuk tumbuh menjadi pohon peradaban yang kokoh.
“Nok Srie”
