Pendidikan
HUT TNI ke 80 PPI ikut serta dalam kepanitiaan
HUT TNI ke 80 PPI ikut serta dalam kepanitiaan
Jakarta, wartapenasatu.com Dalam rangka HUT TNI ke 80 PPI ikut serta dalam kepanitiaan bekerjasama dengan TNI AU , sebagai ketum ibu Seinda Sutadisastra , selalu aktif dalam setiap giat Pemerintah kabinet Merah Putih.
PPI juga bertugas sebagai penyambut bapak presiden Prabowo ketika akan memasuki tempat upacara di Monas . Selain menyambut bapak presiden PPI juga membagikan kupon untuk pembagian sembako bagi warga yang hadir di tanggal 5 Oktober
Ketum PPI selalu memberi arahan kepada anggota untuk kooperatif di setiap kegiatan di semua bidang, agar selalu aktif . Sesuai bidangnya masing-masing.
Melihat kondisi di lapangan saat gladi kotor pada TGL 3 Oktober kemarin kesiapan Panitia sudah sangat baik , yang akan dilaksanakan pada tanggal HUT TNI 5 Oktober di Monas.
Sebagai ketum PPI juga selalu berbagi informasi dan memberikan solusi kepada para anggotanya. Semoga PPI tambah besar dan bisa membantu anggota khususnya dan warga sekitar umumnya.
Selain bekerja sama dengan kementerian pertahanan juga bekerja sama dengan kementerian sosial, kementrian perumahan, kementrian pendidikan dan kementerian UMKM dll.
Mari kita doakan semoga ketum PPI ibu Seinda Sutadisastra selalu diberikan kesehatan dan sukses memimpin PPI
- Alutsista, Artikel, Daerah, hukum, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Sonny Lenden Apresiasi Dedikasi TNI di HUT ke-80: Simbol Kekuatan Moral Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Ketum GERASI Sonny Lenden Sampaikan Ucapan Selamat HUT ke-80 TNI: TNI Adalah Benteng Kedaulatan Bangsa
Relawan Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran (GERASI) turut menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperingati pada 5 Oktober 2025. Ketua Umum GERASI, Sonny Lenden, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian mereka dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sonny Lenden menegaskan bahwa TNI merupakan garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut semangat juang dan disiplin TNI harus menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda.
Dalam momentum peringatan HUT TNI ke-80 tahun ini, GERASI mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghormati jasa para prajurit yang telah berkorban demi merah putih. Sonny Lenden menilai bahwa kekuatan TNI bukan hanya pada alutsista, tetapi juga pada semangat juang, profesionalisme, dan kedekatan mereka dengan rakyat.
“Selamat HUT ke-80 untuk TNI. Semoga TNI semakin kuat, profesional, dan dicintai rakyat. Bersama rakyat, TNI kuat. Bersama TNI, Indonesia hebat,” ujar Sonny Lenden dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, GERASI juga menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian pertahanan Indonesia. Kolaborasi antara rakyat, pemerintah, dan TNI menjadi kunci penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman, dan maju.
Sonny Lenden menambahkan, GERASI sebagai relawan simpatisan akan terus bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga semangat nasionalisme dan memperkuat solidaritas sosial di tengah tantangan global yang semakin kompleks. “Kami percaya, TNI adalah simbol kekuatan moral bangsa. Mari kita jaga bersama kehormatan dan marwah TNI,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-80 TNI tahun ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. GERASI menutup pernyataannya dengan doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mulia demi kejayaan Indonesia.
Apakah Anda ingin saya tambahkan kutipan langsung tambahan dari Sonny Lenden atau unsur kegiatan perayaan (misal upacara atau aksi sosial GERASI) agar narasinya lebih lengkap seperti berita media?
“Nok Srie”Melaporkan
FPP-TNI dan Putra-putri Pahlawan Revolusi Bersatu Ganyang PKI
FPP-TNI dan Putra-putri Pahlawan Revolusi Bersatu Ganyang PKI
Jakarta, wartapenasatu.com – Sabtu, 4 Oktober 2025, bertempat di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat, telah berlangsung acara silaturahmi yang diselenggarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) bersama keluarga besar putra/putri Pahlawan Revolusi. Acara ini mengusung tema sentral mengenai upaya mengganyang bahaya laten PKI serta menjaga warisan perjuangan para pahlawan revolusi yang telah gugur.
Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani menjadi saksi bisu pertemuan penting ini, di mana para purnawirawan TNI dan keluarga Pahlawan Revolusi berkumpul untuk membahas isu-isu krusial terkait kebangsaan, terutama ancaman laten yang masih membayangi dari идеologi komunis PKI. Sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari keganasan PKI di masa lalu, TNI dan keluarga Pahlawan Revolusi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga idiologi Pancasila.
Silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara FPP-TNI dan keluarga besar putra/putri Pahlawan Revolusi, memperkokoh persatuan, serta menyalakan kembali semangat perjuangan. Lebih dari itu, acara ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahaya laten PKI yang semakin nyata mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia.
Acara silaturahmi ini dipimpin oleh Jenderal (Purn) Tiyasno Sudarto, dengan kehadiran sejumlah tokoh penting seperti Jenderal (Purn) Fachru Rozi, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto, serta penceramah Alfian Tanjung. Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, dengan jumlah peserta mencapai sekitar 250 orang.
Dalam forum ini, FPP-TNI dan putra putri pahlawan revolusi menyampaikan enam poin pernyataan sikap yang menjadi landasan perjuangan mereka:
1. Menegaskan kesetiaan tegak lurus pada Pancasila, UUD 1945 yang asli, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Menolak dengan tegas segala bentuk ideologi komunis PKI gaya baru dan bertekad untuk berjuang menghadapinya sampai titik darah penghabisan.
3. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap bahaya laten komunis.
4. Mengingatkan generasi muda untuk tidak melupakan sejarah kelam pengkhianatan PKI yang telah mengorbankan para pahlawan revolusi.
5. Berkomitmen untuk meneruskan perjuangan pahlawan revolusi demi menjaga persatuan, kesatuan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
6. Dengan semangat kebersamaan, berdiri di garis terdepan untuk menjaga Indonesia dari bahaya laten komunis.Pernyataan sikap ini menjadi pesan penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan tokoh bangsa agar senantiasa berhati-hati terhadap gerakan-gerakan yang mengindikasikan munculnya kembali PKI gaya baru.
Semoga semangat silaturahmi dan komitmen yang telah diikrarkan dalam acara ini dapat menjadi kekuatan untuk menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI dari segala bentuk ancamanWagub DKI bersama Direktur Utama PAM Jaya Hadiri Bazaar Hemat Tebus Murah Sembako di Lapangan Futsal Tanah Merah Ancol
Jakarta,Wartapena Satu
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, bersama Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menghadiri kegiatan Bazaar Hemat Tebus Murah Sembako di Lapangan Futsal Tanah Merah, Jalan Kampung Bandan Raya, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengejar target 100 persen cakupan air minum perpipaan di Jakarta pada 2029. Selain memastikan layanan air bersih, PAM Jaya juga aktif hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Rano turut menyerahkan 2.000 paket sembako gratis kepada warga sebagai bagian dari sosialisasi program perluasan layanan air bersih perpipaan di kawasan Tanah Merah.
“Pemprov DKI terus mendukung upaya PAM Jaya dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga lewat kepedulian nyata yang bermanfaat bagi warga. Pemprov DKI bersama PAM Jaya berkomitmen menghadirkan layanan terbaik, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga, baik air bersih maupun kebutuhan pokok rumah tangga,” imbuhnya.
Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi inspirasi sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat,” ujar Wagub Rano.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyampaikan, pihaknya terus mempercepat sambungan air perpipaan ke rumah-rumah warga agar semakin banyak masyarakat yang mendapat layanan. Saat ini, PAM Jaya telah merealisasikan 130 ribu sambungan rumah dengan cakupan layanan mencapai 75 persen.
“Untuk wilayah Tanah Merah, kami tengah menambah 1.000 sambungan baru sekaligus meningkatkan tekanan air hingga dua bar. Diharapkan pada Januari 2026, layanan air perpipaan semakin stabil dengan dukungan tambahan booster. Kami akan terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak rumah terhubung dengan jaringan air perpipaan,” ujar Arief.
Aspirasi Pelajar Disuarakan dalam Safari Parlemen DPRD Jatim
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Kegiatan Sapa Parlemens yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur pada Jumat (3/10/2025) menjadi ajang penting bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasi mereka. Acara ini dihadiri oleh sejumlah sekolah, termasuk SMKN 5 Surabaya dan Aliansi Pelajar Surabaya (APS), serta perwakilan pelajar SMPN 40 Surabaya yang diwakili oleh Alquraya Tahta Buana atau yang akrab disapa Quraya.
Kegiatan bertajuk “Suara Pelajar, Suara Rakyat” ini diselenggarakan untuk mempertemukan generasi muda dengan wakil rakyat. Tema tersebut menggarisbawahi peran penting pelajar dalam mengawal pembangunan bangsa melalui demokrasi dan partisipasi aktif.
Hadir sebagai narasumber utama adalah Yordan M. Batara-Goa, S.T., M.Si., anggota Komisi A DPRD Jawa Timur sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Kehadiran Yordan menggantikan narasumber dari Komisi B atau D yang seharusnya membahas khusus sektor pendidikan. Meski demikian, diskusi tetap berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari siswa.
Dalam sesi pemaparan, Yordan menjelaskan perbedaan mendasar antara SMA dan SMK. Menurutnya, SMA dirancang untuk mempersiapkan siswa menuju perguruan tinggi, sementara SMK lebih menekankan keterampilan praktis agar siap bekerja setelah lulus.
“Kalau anak SMA ingin langsung bekerja setelah lulus, maka perlu usaha ekstra. Karena sistemnya memang diarahkan untuk akademik, bukan vokasi,” jelas Yordan di hadapan para peserta.
Para pelajar juga menyoroti persoalan kesiapan kerja lulusan SMA yang sering dianggap minim keterampilan. Yordan menekankan pentingnya program magang dan pelatihan tambahan, serta perlunya adaptasi dengan kebutuhan dunia industri yang cepat berubah.
Tak hanya itu, aspirasi mengenai beasiswa dan program bantuan pendidikan (MBG/MPG) juga mencuat dalam dialog. Sejumlah siswa mempertanyakan bagaimana jalur penyampaian aspirasi tersebut bisa sampai ke pemerintah pusat, provinsi, maupun kota.
Menanggapi hal ini, Yordan menegaskan bahwa surat tertulis adalah dasar penting untuk menyampaikan aspirasi. Dengan adanya dokumen resmi, aspirasi siswa dapat diteruskan secara formal kepada lembaga terkait.
“Kalau ada surat, itu bisa jadi dasar kami untuk mendorong ke provinsi atau pusat. Tanpa surat, aspirasi hanya akan berhenti sebagai diskusi,” ujarnya menekankan mekanisme formal tersebut.
Dalam kesempatan itu pula, disampaikan bahwa sejumlah program pendidikan memang bukan kewenangan provinsi, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar-level pemerintahan untuk merealisasikan harapan siswa.
Diskusi semakin menarik ketika pelajar menyinggung tentang tantangan menekuni bidang berbeda dari latar belakang pendidikan. Yordan menyampaikan bahwa hal tersebut memungkinkan, tetapi memang membutuhkan usaha belajar ekstra keras agar bisa bersaing.
Selain sesi pemaparan materi, acara juga dilengkapi dengan DPRD Tour, di mana peserta diajak mengenal lebih dekat ruang sidang dan fasilitas DPRD Jatim. Agenda tersebut bertujuan memberi pengalaman langsung kepada pelajar tentang bagaimana wakil rakyat bekerja sehari-hari.
Acara yang diikuti oleh ratusan siswa ini ditutup dengan sesi Dialog Interaktif (FGD). Dalam forum tersebut, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk merumuskan gagasan dan menyampaikan pandangan mereka terhadap berbagai isu pendidikan, sosial, dan budaya.
Quraya, pelajar dari SMPN 40 Surabaya, menilai kegiatan ini memberi wawasan baru tentang peran DPRD dan pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara yang tepat.
“Kami jadi tahu bahwa aspirasi itu harus lewat surat resmi supaya bisa ditindaklanjuti. Ini pengalaman berharga buat kami,” ucapnya.
Kegiatan ini diliput langsung oleh jurnalis Dodo dari Warta Pena Satu Jatim, yang mencatat bahwa suasana hangat dan penuh antusiasme terlihat sepanjang acara. Kehadiran pelajar lintas sekolah menunjukkan bahwa generasi muda Surabaya siap ikut serta dalam proses demokrasi.
Dengan terselenggaranya kegiatan Sapa Parlemens, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa pelajar bukan hanya penerima kebijakan, melainkan juga bagian dari suara rakyat yang patut didengar.*** (Dodo)
Jurnalis: Doni Cahaya Utama
TOBA: Diduga Kepsek SMP N 3 Lagu Boti Jarang Masuk Sekolah Dan Selalu Menghindar Dari Media,Tentang Pengadaan Baju Dinas Sekolah
Warta Pena Satu.Com
Tim media sudah hampir 1 (Satu) Minggu mengunjungi Sekolah SMP Negeri 3 Lagu Boti dan langsung untuk menjumpai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lagu Boti Parangian Pasaribu Spd dan ternyata sampai saat ini Kepala Sekolah tersebut tidak berada di Sekolah dan tidak masuk kantor padahal ini masih waktu jam masa kerja belajar mengajar,pada Jumat 3 Oktober-2025.
Tim media mencari sumber keterangan dari petugas piket selama (Satu) Minggu lebih,”Kemana Bapak Kepala Sekolah sudah 1 (Satu) Minggu selalu tidak berada di Sekolah ini ‘Bu ? Petugas Piket menjawab pertanyaan dari Tim media dan kami tidak tahu pak tentang itu,”Masa sebagai Kepala Sekolah sudah 1 (Satu) Minggu selalu tidak berada di Sekolah (Jarang masuk),inikan waktu masa kerja belajar mengajar dan langsung petugas piket meninggalkan tim media menunggu di depan pagar terkunci dan petugas piket masuk kedalam ruangan sekolah pada Jumat,3 Oktober 2025.
Kita dari Tim media meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Rikardo Hutajulu,tolong segera diberikan Saksi Tegas kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lagu Boti tersebut.
Kenapa Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lagu Boti selalu tidak berada di sekolah selama 1 (Satu) Minggu lebih dan apakah Kepala Sekolah takut dan bersembunyi ketika Tim media untuk konfirmasi tentang pengadaan baju dinas sekolah SMP 3 Lagu Boti-Kabupaten Toba?…Apabila Kepala Dinas Pendidikan Toba Rikardo Hutajulu tidak memberikan Sanksi tegas kepad Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lagu Boti,dan berarti diduga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Rikardo Hutajulu pura-pura tidak tahu alias tutup mata tentang kegiatan pengadaan baju dinas sekolah yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lagu Boti.
(Kaperwil Warta Pena Satu Sumut : t.rait).
Gelombang Rakyat Menggugat: Gladiator dan Tuntutan Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK
Gelombang Rakyat Menggugat: Gladiator dan Tuntutan Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK
Jakarta, wartapenasatu.com 2 Oktober 2025 – Di tengah hiruk pikuk Ibu Kota, halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi bisu berkumpulnya ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (GLADIATOR). Aksi demonstrasi ini, yang diliput langsung oleh wartawan media Warta Pena Satu bersama Direktur Mardian, SE, merupakan manifestasi dari kegelisahan mendalam masyarakat terhadap praktik korupsi yang kian merajalela di negeri ini.
GLADIATOR, sebagai sebuah gerakan rakyat yang lahir dari keprihatinan mendalam, membawa aspirasi untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat korup. Mereka menyoroti berbagai manipulasi undang-undang yang disinyalir pro terhadap kepentingan para koruptor, sebuah ironi yang menggerogoti fondasi keadilan dan kesejahteraan bangsa.
Dalam orasi-orasi yang membakar semangat, para tokoh nasional lantang menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi. Tuntutan ini juga menyasar putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, serta menantunya, Bobby Nasution, yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Keduanya diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara.
Para demonstran berpandangan bahwa selama dua periode kepemimpinan Jokowi, atau 10 tahun terakhir, negara ini telah dikerogoti oleh kepentingan segelintir pejabat dan praktik korupsi yang sistematis. Mereka menilai bahwa korupsi telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Sebagai bentuk desakan, para demonstran menuntut agar sebelum tanggal 20 Oktober, yang bertepatan dengan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemeriksaan terhadap Jokowi segera ditindaklanjuti. Mereka berharap agar pemerintahan baru dapat mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
Meskipun demikian, para demonstran juga berkomitmen untuk terus mendukung Presiden Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka percaya bahwa dengan dukungan penuh dari rakyat, presiden dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Selain tuntutan terkait dugaan korupsi, para demonstran juga menyerukan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka menilai bahwa pencalonan dan terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau bahkan merupakan hasil rekayasa undang-undang untuk memuluskan jalan bagi kepentingan tertentu.
Buka Rakernis Fungsi Dokkes, Kapolda Kalteng: Dokkes Harus Jadi Pusat Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Untuk Masyarakat
Palangka Raya, wartapena.com – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. , secara langsung membuka kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) fungsi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda setempat, Kamis (2/10/25).
Hadir dalam Rakernis tersebut, Karo SDM Polda Kalteng Kombes Pol Leo Surya N. Simatupang, Sekdin Kesehatan Prov. Kalteng Rainer Danny, sejumlah pejabat utama, stakeholder terkait, serta turut diikuti personel pengemban fungsi Dokkes dan peserta rakernis lainnya.
Adapun tema dalam Rakernis kali ini, yaitu “Optimalisasi Biddokkes Guna Penguatan Polri RESPEK dalam rangka Mendukung Program Asta Cita”.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng mengungkapkan bahwa Dokkes Polri mempunyai kiprah yang bermanfaat untuk melayani dalam penyembuhan atau pengobatan bagi anggota Polri maupun masyarakat umum.
“Untuk itu, jadikan hal ini sebagai suatu kebanggaan terutama bagi Biddokkes Polda Kalteng. Dimana Dokkes harus bisa menjadi pusat pelayanan sekaligus pusat pendidikan kesehatan bagi masyarakat,” ungkap Kapolda.
Lebih lanjut, Irjen Iwan juga menekankan pentingnya meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga mampu menjadi tempat rujukan khususnya bagi anggota Polri beserta keluarga dan masyarakat.
Selain itu, perkuat juga koordinasi dengan satker terkait untuk mengembangkan struktur dan meningkatkan digitalisasi pelayanan yang dimiliki Dokkes, seperti SILANIS, Tanya Dokkes Presisi, SICOBAR, SIMRS, E Medical Record, E Rikkes Sim, Telemedicine, dan lain-lain.
“Saya berharap dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan, Dokkes Polda Kalimantan Tengah dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang terpercaya dan bermanfaat serta dapat diandalkan oleh masyarakat.
Irma NasDem Nilai Pengelolaan SPPG Polri Sesuai Standar, Tak Pernah Bermasalah
Irma NasDem Nilai Pengelolaan SPPG Polri Sesuai Standar, Tak Pernah Bermasalah
Jakarta, wartapenasatu.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, memberikan apresiasi terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Polri. Menurutnya, hingga saat ini, tidak ada laporan kasus negatif yang terkait dengan dapur bergizi gratis tersebut, sehingga dapat dijadikan tolok ukur bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam rapat kerja yang melibatkan BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, Irma menyampaikan, “Bagi saya, esensi dari pengelolaan ini tidak terletak pada identitas penyelenggara, apakah itu politisi, Polri, TNI, atau entitas lainnya. Hal yang paling krusial adalah kemampuan pengelola untuk memikul tanggung jawab penuh.”
Politikus dari Partai NasDem ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ia peroleh, Polri saat ini mengawasi sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak ada laporan mengenai kasus keracunan atau masalah serupa yang mencuat. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan yang disajikan.
“Saya mendapatkan informasi bahwa Polri mengelola sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya terima mengindikasikan bahwa seluruh dapur yang dikelola oleh Polri beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga tidak pernah ada insiden atau kasus yang merugikan,” jelasnya.
Irma menekankan bahwa polemik mengenai kepemilikan dapur MBG seharusnya tidak menjadi fokus utama. Baginya, hal yang lebih penting adalah komitmen dari pihak pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kualitas dan keamanan pangan dapat terjamin.
“Jangan sampai isu ini dipolitisasi. Yang terpenting bukanlah siapa pemiliknya, melainkan apakah pihak tersebut mampu memikul tanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah sering menerima kritik, jadi jangan ditambah lagi dengan isu-isu yang justru memperburuk citra lembaga,” tegasnya.
Pernyataan Irma ini mencerminkan pentingnya pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab dalam program-program pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Polri telah menunjukkan contoh yang baik dalam hal ini, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain yang terlibat dalam program serupa
Toba Bergelora: Pemkab Toba Kobarkan Semangat Persatuan dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Toba Bergelora: Pemkab Toba Kobarkan Semangat Persatuan dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Medan, wartapenasatu.com – Dalam balutan khidmat dan semangat kebersamaan, Pemerintah Kabupaten Toba memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Upacara peringatan yang dilaksanakan di Kompleks Monumen Pahlawan Revolusi Mayjen TNI (Anm) D.I. Pandjaitan, Balige, pada Selasa pagi (1/10/2025), menjadi momentum penting untuk merefleksikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa.
Kapolres Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, bertindak sebagai Inspektur Upacara, dengan Ipda Tririkardo Silaban sebagai Komandan Upacara. Meskipun gerimis sempat menyapa, tidak mengurangi kekhidmatan dan kelancaran jalannya upacara. Semangat para peserta tetap membara, mencerminkan tekad yang kuat untuk menjunjung tinggi Pancasila.
Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, membacakan Naskah Ikrar yang sarat makna. Ikrar tersebut menegaskan kesadaran akan rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak proklamasi kemerdekaan. Kelengahan dan kurangnya kewaspadaan terhadap upaya penumbangan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi catatan penting yang harus diwaspadai.
Namun, dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, bangsa Indonesia mampu memperkokoh tegaknya NKRI. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, seluruh peserta upacara membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam menggalang persatuan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI.
Sebagai bentuk penghormatan, Kapolres Toba selaku Inspektur Upacara meletakkan karangan bunga di Tugu D.I. Pandjaitan. Simbol ini mengandung pesan mendalam tentang penghargaan terhadap jasa para pahlawan revolusi yang telah berkorban demi tegaknya Pancasila dan NKRI.
Upacara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, jajaran Forkopimda, TP PKK Kabupaten Toba, serta para pimpinan perangkat daerah. Kehadiran para tokoh penting ini menunjukkan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Toba.
Selain itu, upacara ini juga diikuti oleh ASN, TNI, Polri, organisasi kepemudaan (OKP), dan para pelajar. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang perlombaan dalam rangka HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 lalu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diharapkan dapat semakin mempererat tali persaudaraan, memupuk semangat nasionalisme, dan menginspirasi seluruh elemen masyarakat Toba untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berlandaskan Pancasila
