Politik
Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025: Merajut Silaturahmi, Memacu Prestasi
Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025: Merajut Silaturahmi, Memacu Prestasi
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Provinsi Kalimantan Tengah kembali berdenyut dengan semangat olahraga melalui penyelenggaraan Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025. Ajang bergengsi ini akan menjadi panggung bagi para atlet voli terbaik dari seluruh penjuru Kalimantan Tengah untuk menunjukkan kemampuan dan sportivitas mereka.
Turnamen yang akan digelar di GOR Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Km. 5, Kota Palangka Raya, pada Minggu, 28 September 2025, ini diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat, khususnya para pemuda-pemudi Kalimantan Tengah. Kehadiran dan dukungan dari masyarakat akan menjadi energi tambahan bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik mereka.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si., melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, menyampaikan bahwa turnamen ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas voli di Kalimantan Tengah. Semangat kebersamaan dan sportivitas diharapkan dapat terpancar dari setiap pertandingan.
Lebih lanjut, Kabidhumas menjelaskan bahwa Polda Kalteng ingin memberikan ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk tetap aktif berolahraga dan berkompetisi secara sehat. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemuda untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi daerah.
Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan untuk semakin memeriahkan acara ini. Dukungan dari masyarakat akan menjadi motivasi bagi Polri dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan membangun kesadaran akan pentingnya olahraga bagi kesehatan jasmani dan rohani.
Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025 ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya masuk. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan seru yang akan berlangsung mulai tanggal 28 September hingga 6 Oktober di GOR Serbaguna.
Mari bersama-sama meramaikan dan menyukseskan Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025. Jadikan ajang ini sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan, serta memajukan olahraga voli di Kalimantan Tengah.
Dengan semangat sportivitas dan kebersamaan, Turnamen Bola Voli Kapolda Kalteng Cup 2025 diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan olahraga voli di Kalimantan Tengah. Ajang ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang membangun karakter, menjalin persahabatan, dan menginspirasi generasi muda untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalteng Menjabat Kepala BNK Kotim
Palangka Raya, wartapenasatu.com Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, AKBP Muhammad Fadli, S.H., M.AP., resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotawaringin Timur.Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jakarta, Kamis (25/9).
Mutasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan institusi. Selain itu, penempatan jabatan baru juga menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja personel.
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyebutkan, Fadli dipercaya mengemban amanah baru setelah sebelumnya bertugas di bidang hubungan masyarakat Polda Kalteng.
“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar di tubuh Polri. Penugasan ini juga merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas kinerja yang baik, sekaligus memberikan pengalaman baru bagi personel,” ujar Erlan, Kamis.
Erlan menambahkan, dengan jabatan barunya, AKBP Muhammad Fadli diharapkan dapat memperkuat peran BNK Kotim dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan dedikasinya, beliau mampu membawa BNK Kotim semakin optimal dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba,” pungkas Erlan.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Polresta Palangka Raya Mengawal Aksi Damai Aliansi Mahasiswa dengan Pendekatan Humanis
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya mengambil langkah proaktif dalam mengamankan aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jl. RTA Milono, pada Kamis, 25 September 2025. Penugasan personel ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi masyarakat secara konstruktif.
Aksi ini melibatkan sekitar 25 mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat GMNI Jl. Aries. Dengan menggunakan moda transportasi roda dua dan satu unit mobil pikap, massa bergerak menuju Kantor Gubernur sambil membawa spanduk bertuliskan “Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian” dan “Cetak Sengsara Rakyat,” serta berbagai atribut demonstrasi lainnya.
Setibanya di lokasi, para mahasiswa disambut oleh sejumlah representasi pejabat pemerintah daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalteng, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Satpol PP, dan pejabat dari instansi terkait lainnya. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan kesediaan pemerintah untuk membuka dialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengamanan aksi ini dilakukan dengan pendekatan humanis, dengan tujuan utama menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan.
“Polresta Palangka Raya menurunkan personel untuk memastikan penyampaian aspirasi dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ungkap Kapolresta. Pernyataan ini mencerminkan komitmen kepolisian dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.40 WIB berjalan dengan lancar dan tertib. Massa aksi membubarkan diri dengan kesadaran penuh, dan situasi tetap aman terkendali. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pengamanan yang diterapkan oleh Polresta Palangka Raya, serta kesadaran para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Dalam konteks dinamika sosial politik, kemampuan kepolisian dalam mengelola aksi demonstrasi secara humanis menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat. Pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., yang tiba di Bandara Tjilik Riwut pada Kamis, 25 September 2025.
Pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Palangka Raya Nomor: Sprin/1675/IX/PAM.3.3/2025 tanggal 24 September 2025. AKP Sakuri ditunjuk sebagai Padal PAM, dengan dukungan personel Aiptu Yogha Widar Laksana, Bripda Gabriel M. Hutajulu, dan Bripda Muhammad Tino.
Rombongan Menteri Koperasi RI tiba sekitar pukul 11.45 WIB menggunakan Pesawat Garuda GA554 dari Jakarta. Turut hadir Prof. Dr. Reda Mantovani, S.H., LLM (JAM Intelijen Kejaksaan RI), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si (Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI), serta staf kementerian.
Kedatangan Menteri disambut oleh Forkopimda Kalteng dan pejabat daerah, termasuk Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tanjungpura, Kajati Kalteng, dan Kapolresta Palangka Raya.
Setelah penyambutan adat berupa Potong Pantan dan Tampung Tawar di VIP Room Isen Mulang, Menteri Koperasi RI dan JAM Intelijen Kejaksaan RI menerima penganugerahan gelar adat. Kegiatan dilanjutkan dengan jamuan makan siang sebelum menuju Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, sekitar pukul 13.15 WIB.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan berjalan lancar. “Personel telah melaksanakan pengamanan sesuai prosedur, memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Dalam konteks stabilitas daerah, sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat menjadi krusial untuk memastikan kelancaran agenda nasional serta menjaga ketertiban sosial.
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Bekasi, wartapenasatu.com – Di jantung Kota Bekasi, pada tanggal 24 September 2025, sebuah simposium kebangsaan menggema, mempertemukan para cendekiawan, ulama, umaro’, dan perwakilan pemerintah kota, termasuk Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Drs. H. Hudi Wijayanto, M.Si, serta anggota Kepolisian RI. Aliansi Patriot Peduli NKRI (APP NKRI), di bawah kepemimpinan Ustadz K.H. Ajengan Ismail Ibrahim S.Ag dan Ustadz Akhirul Sholeh, menjadi motor penggerak acara bertajuk provokatif, “Apakah Indonesia Sudah Merdeka untuk Menuju Indonesia Emas 2045?” Sebuah pertanyaan reflektif yang mengundang perenungan mendalam tentang esensi kemerdekaan sejati.
Asrama Haji Kota Bekasi menjadi saksi bisu hadirnya sekitar 150 peserta yang antusias menyimak paparan dari narasumber kompeten. K.H. Saefudin Siroj (Ketua MUI Kota Bekasi, Pimpinan Ponpes Sirojul Munir Jati Asih, Alumni Gontor, dan mantan Anggota DPRD Kota Bekasi), Drs. Salahudin Gaffar S.H. M.H (Associate Professor UIA Jakarta), dan AKP Puji Astuti (Wakasat Binmasrestro Bekasi Kota) hadir sebagai representasi dari beragam perspektif yang memperkaya wacana kebangsaan.
Ust. Abu Salma (Amir Wilayah Khilafatul Muslimin Jabodetabek Banten) memandu acara dengan piawai, sekaligus berperan sebagai Jubir Khilafatul Muslimin. Ust. Ismail Ibrahim bertindak sebagai moderator yang cakap, memastikan dialog berjalan dinamis dan konstruktif. Ustadz Ahmad Wahyu Tubagus, Ketua Komisi Ukhuwwah MUI Kota Bekasi, membuka acara secara resmi, menandai dimulainya sebuah forum penting bagi kemajuan bangsa.
Dalam sambutannya, Ust. Sholeh, Ketua Panitia, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepolisian atas sambutan hangat dan ajakan untuk menjaga kondusifitas kantibmas. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi, tokoh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. “Mari kita bangun kolaborasi ini dengan nilai-nilai positif,” serunya dengan penuh semangat.
Sesi dialog dibagi menjadi tiga termin, di mana para peserta berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Salah satu pertanyaan kritis dari perwakilan mahasiswa menyinggung tentang perlunya pergantian rezim. Drs. Salahudin Gaffar menjawab dengan mengajak hadirin untuk kembali kepada sunnatullah, merenungkan tujuan penciptaan manusia, dan menaati perintah Sang Maha Pencipta.
Ketua MUI menekankan pentingnya amanah dan transparansi dalam semua aspek lembaga, dari tingkat bawah hingga atas. Evaluasi diri secara berkelanjutan, komunikasi yang efektif, dan silaturahim yang erat menjadi kunci untuk mencegah miskomunikasi dan mempererat persatuan. AKP Puji Astuti menyoroti bahaya DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) yang dipicu oleh provokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Namun, AKP Puji Astuti juga menyampaikan apresiasi atas persatuan tokoh, ulama, dan masyarakat Kota Bekasi dalam menciptakan kantibmas. Beliau berharap kegiatan dialog kebangsaan ini dapat dilakukan secara bertahap untuk menampung aspirasi masyarakat dan membedah persoalan yang ada. Sebuah harapan yang mencerminkan semangat gotong royong dan keinginan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. (Dilaporkan oleh Abu Salma/humas internasional media anak negeri)
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
Sinergi Pimpinan di Hari Jadi ke-66 Barito Selatan: Kapolda Kalteng dan Gubernur Hadir dalam Upacara Khidmat
Buntok,wartapenasatu.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., turut serta dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barito Selatan (Barsel) pada Selasa (23/9/2025) pagi. Acara tersebut diselenggarakan secara khidmat di halaman Kantor Bupati setempat.
Upacara bersejarah ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati H. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., Kapolres Barsel AKBP Jecson R. Hutapea, S.I.K., M.H., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta upacara atas partisipasi dan kekhidmatan pelaksanaan peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barsel. Beliau menyoroti tema yang diusung, yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, sebagai semangat kolaborasi untuk kemajuan daerah.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barsel. Beliau menekankan pentingnya momentum ini sebagai penguat semangat seluruh elemen masyarakat.
“Selamat kepada seluruh masyarakat Barito Selatan atas bertambahnya usia kabupaten yang identik dengan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan. Harapan kami, peringatan ini dapat menjadi katalisator bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi positif demi kemajuan, keamanan, dan kenyamanan kabupaten yang kita cintai ini,” pungkas Kapolda.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
