Politik
“Dukung Asta Cita ke-4, Kejar Cita dan KKMTS Bandung 1 Laksanakan Pelatihan KBC”
Bandung Wartapenasatu.comAspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
“Aspirasi Indonesia: Menggugat Status Quo, Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”
Jakarta, 10 September 2025 – Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia menggelar serangkaian acara di Posko Aspirasi, Jakarta Pusat, yang mencakup diskusi tentang isu-isu krusial bangsa, sosialisasi anti-islamofobia, hingga kegiatan arisan yang mempererat tali silaturahmi antar anggota. Acara ini dihadiri oleh sejumlah aktivis pergerakan, pendukung, dan simpatisan dari berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam tausiahnya, Ishak Rafik menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah adat yang dianggap terlantar. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik pengelolaan sumber daya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Ishak Rafik menyoroti keberadaan 17 anggota Kabinet Merah Putih titipan Joko Widodo yang dianggap menghambat program pemulihan ekonomi dan penanganan masalah-masalah mendesak lainnya. Ia mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet untuk memastikan efektivitas pemerintahan.
Darmo Larsono menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia memberlakukan syariat Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan dapat diubah, tetapi esensi dan identitas bangsa harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, ia menyerukan untuk kembali memberlakukan UUD 1945 yang asli sebagai landasan konstitusi.
Wati Salam, Ketua Aspirasi, menekankan pentingnya menggabungkan jiwa dan esensi dari pasal 33 UUD 1945 dalam setiap aktivitas pergerakan. Pasal ini mengatur tentang perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, serta pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Diskusi juga menyinggung tentang aksi dan unjuk rasa yang terjadi pada 25-28 Agustus 2025 di berbagai daerah. Aksi ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan tidakTransparan.
Terkait dengan 17 anggota kabinet titipan Joko Widodo, Ishak Rafik menuding mereka terlibat dalam berbagai tindak kejahatan pada rezim pemerintahan sebelumnya. Ia juga menyoroti upaya penguasaan lahan strategis di sepanjang pantai oleh pengusaha asing, yang menurutnya merugikan pengusaha pribumi dan kepentingan nasional.
Darmo Karsono menjelaskan bahwa untuk memberlakukan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 secara efektif, perlu mencabut terlebih dahulu ayat 4 dan 5 dari pasal tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peninjauan kembali UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002.
Selain isu-isu politik dan ekonomi, acara Aspirasi juga membahas tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks ini, para peserta sepakat untuk menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamofobia, sebagai momentum untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kebencian terhadap umat Islam.
Acara Aspirasi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi dan sosialisasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Melalui kegiatan arisan dan pasar makanan serba serbi produk anggota, para peserta dapat saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain.
Semangat kebersamaan dan gotong royong ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan bangsa. Aspirasi Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat.
Dengan semangat perubahan dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Komunitas Aspirasi Emak-emak Indonesia terus bergerak dan menginspirasi. Mereka adalah garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial.
Ferry Juliantoro Nakhodai Kementrian Koperasi : Estafet Pembangunan UMKM Berkelanjutan
Ferry Juliantoro Nahkodai Kementerian Koperasi: Estafet Pembangunan UMKM Berkelanjutan
Jakarta, 9 September 2025 – Auditorium Kementerian Koperasi menjadi saksi bisu serah terima jabatan Menteri Koperasi Republik Indonesia pada Selasa siang. Ferry Juliantoro secara resmi menggantikan Budi Ari Setiadi, menandai babak baru dalam upaya memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia.
Suasana khidmat meliputi acara yang dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi kementerian, perwakilan lembaga negara, dan tamu undangan. Karangan bunga ucapan selamat dari berbagai perusahaan BUMN menghiasi halaman depan, menjadi simbol dukungan dan harapan terhadap kepemimpinan Ferry Juliantoro.Budi Ari Setiadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan keyakinannya kepada Ferry Juliantoro. Ia menyatakan bahwa pengalaman Ferry sebagai Wakil Menteri Koperasi selama 10 bulan terakhir telah membekalinya dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Ferry Juliantoro, dalam pidato perdananya sebagai Menteri Koperasi, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Budi Ari Setiadi atas fondasi kuat yang telah dibangun. Ia berjanji untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan, termasuk inisiatif Koperasi Desa / Kelurahan yaitu koperasi Merah Putih, dengan semangat akselerasi dan inovasi.
“Seluruh capaian yang telah diwariskan akan menjadi fondasi kokoh bagi kebijakan berikutnya,” tegas Ferry, menekankan komitmennya untuk mempercepat pembangunan koperasi ke arah yang lebih maju dan relevan dengan kebutuhan zaman.Momentum serah terima jabatan ini bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga simbol kesinambungan visi dan misi Kementerian Koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terpancar selama acara menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Dengan nahkoda baru, Kementerian Koperasi diharapkan dapat semakin fokus pada penguatan kelembagaan koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan merata.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
SINERGI PEMERINTAH ,HIPMI,DAN PKL KELAPA GADING UNTUK AKSES HUNIAN DAN MODAL UMKM
Jakarta wartapenasatu.com
Pedagang Kaki Lima Kelapa Gading Sambut Baik Program Kredit PerumahaPemerintah
melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) bersama HIPMI mengadakan acara sosialisasi Program Kredit Perumahan pada Minggu, 7 September 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Ketua Umum HIPMI, Akbar H. Buchari. Mereka menjelaskan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan UMKM untuk mendapatkan kredit hingga Rp20 miliar.
Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan bank-bank besar seperti Bank Himbara dan bank swasta, sehingga peluang untuk mendapatkan modal semakin terbuka luas bagi pelaku usaha kecil.
Dalam acara ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dipimpin oleh Ibu Nok Srie, ikut hadir dan menyampaikan aspirasi anggota UMKM-nya.
Banyak pedagang kaki lima di Kelapa Gading yang masih kesulitan memiliki tempat usaha tetap dan rumah tinggal yang layak. Karena itu, mereka berharap program kredit ini bisa menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan pedagang kecil.
Dukungan ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin membantu semua lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil, agar lebih sejahtera dan bisa mengembangkan usahanya dengan baik.
Melalui program ini, pedagang kaki lima berharap bisa memiliki usaha yang lebih mapan, tempat tinggal yang layak, serta berkontribusi lebih besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.
“Nok Srie”Melaporkan
Rescue Masyumi Peduli dan Alumni ISTN Gelar Aksi Donor Darah Sambut Milad ke-80 Partai Masyumi
Rescue Masyumi Peduli dan Alumni ISTN Gelar Aksi Donor Darah Sambut Milad ke-80 Partai Masyumi
Jakarta wartapenasatu.com – Rescue Masyumi Peduli bekerja sama dengan para aktivis alumni Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) sukses menggelar acara donor darah pada tanggal 5 September 2025, bertepatan dengan hari libur Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Acara yang berlangsung di Ruko Permata No. 17/4, Jatinegara, Jakarta Timur ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Milad ke-80 Partai Masyumi.
Kegiatan donor darah yang mengusung tema “Tiap Tetes Darahmu Selamatkan Sejuta Jiwa” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah nasional yang masih jauh dari standar ideal.Ir. Agung Mandala, penanggung jawab kegiatan yang juga merupakan alumni ISTN, mengungkapkan bahwa kegiatan ini melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur. Keterlibatan PMI sangat penting untuk memastikan proses donor darah berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang berlaku.
Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Peserta donor darah tidak hanya berasal dari kalangan alumni ISTN dan simpatisan Masyumi, tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat di wilayah Jakarta Timur, bahkan ada yang datang dari Depok, Bekasi, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama masih sangat kuat di masyarakat.
Panitia menargetkan 100 kantong darah dalam kegiatan ini. Namun, karena keterbatasan waktu, PMI Jakarta Timur hanya dapat melayani hingga pukul 11.00 WIB, mengingat hari Jumat merupakan waktu pelaksanaan sholat Jumat bagi umat Muslim. Meskipun demikian, sebanyak 50 kantong darah berhasil dikumpulkan dari 55 orang pendaftar.
Agung Mandala menjelaskan bahwa dari 55 pendaftar, hanya 50 orang yang lolos pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya. Hal ini menunjukkan bahwa PMI sangat selektif dalam memilih pendonor untuk memastikan kualitas darah yang didonorkan tetap terjaga.
Darah yang terkumpul selanjutnya akan didistribusikan oleh PMI Jakarta Timur ke berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Diharapkan, bantuan darah ini dapat membantu menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transfusi darah.
Kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian Rescue Masyumi Peduli dan alumni ISTN terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah dan membantu memenuhi kebutuhan darah nasional.
Menurut data dari detik.com, angka keamanan darah nasional yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah sebesar 2% dari jumlah populasi setiap tahunnya. Saat ini, Indonesia masih membutuhkan 5 juta kantong darah untuk memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu, kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Rescue Masyumi Peduli dan alumni ISTN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan darah nasional.
Sosialisasi Kredit Program Perumahan: Kolaborasi Pemerintah dan HIPMI untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta Selatan wartapenasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPera) bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyelenggarakan sosialisasi kredit program perumahan pada hari Minggu, 7 September 2025, pukul 13.00 WIB di Auditorium Binakarna, Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 600 peserta yang terdiri dari pengurus pusat dan anggota HIPMI, perwakilan bank Himbara, serta masyarakat umum.
Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Buchari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas kepercayaan yang diberikan kepada HIPMI dalam pengelolaan program perumahan rakyat. Program ini ditujukan khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan sasaran utama adalah penyediaan kredit perumahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pelaksanaan program perumahan rakyat ini secara sukses oleh HIPMI. Beliau mengingatkan agar kepercayaan yang telah diberikan pemerintah tidak disalahgunakan, serta menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan program.
“Pengusaha yang terlibat dalam program ini harus memiliki niat tulus untuk membantu pemerintah menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, bukan hanya sekadar mencari keuntungan pribadi,” tegas Menteri Maruarar.
Beliau juga meminta pihak perbankan untuk memberikan kemudahan akses dan penjelasan yang jelas kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 150 juta rupiah. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang mampu memiliki hunian yang layak dan terjangkau. By : syafni tanjung dan heidy grace
Gawatt! Diduga Kades Tobat Dilaporkan ke Polda Banten, Terkait menggusur masjid ,yang sedang di pakai ibadah oleh masyarakat.
warta pena satu- Banten
Waduuh Gawaat! Diduga Kades Tobat kecamatan Balaraja , Dilaporkan Ke Polda Banten, Terkait masjid Pemilik Masyarakat Di Robohkan Oleh Oknum Kades Dengan Alat Berat/excavator.
Kabupaten Tangerang, Kamis 04/09/2025.
Atas Viralnya Disosial media,tiktok/FB, Terkait masjid yang Sedang di Ibadahi oleh Masyarakat Dirobohkan Diduga Oleh Oknum Kepala Desa Tobat, Kecamatan Balaraja.
‘Peristiwa ini sempat memicu keresahan publik hingga viral di media sosial. Kepala Desa Tobat pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka didampingi Bupati Tangerang. Ia berjanji akan menghibahkan lahan dan membangun kembali masjid di lokasi yang telah disepakati. Namun, hingga kini pembangunan baru sebatas peletakan batu pertama tanpa ada tindak lanjut nyata.
Merasa dirugikan dan dilecehkan, Oki Agus Tiawan, bersama Ketua Umum H. TB Endang, menggandeng kuasa hukum Amrizal Syaufi, SH., MH. & Partner, untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum tersebut ke Polda Banten.
“Kasus ini tidak bisa dibiarkan. Masjid adalah simbol ibadah umat Islam, perobohan tanpa musyawarah jelas mencederai hak masyarakat. Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional,” tegas Oki.
Potensi Jeratan Hukum
Menurut pengamat hukum yang ditemui Awak media, tindakan perobohan masjid tanpa dasar musyawarah berpotensi melanggar beberapa aturan:
1. KUHP Pasal 156a dan Pasal 170 – mengatur larangan perusakan tempat ibadah serta perbuatan yang menimbulkan permusuhan atau penghinaan terhadap suatu golongan. Jika terbukti, pelaku bisa dijerat pidana penjara.
2. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya – meskipun belum ada penetapan resmi, masjid yang berdiri puluhan tahun bisa masuk kategori bangunan bersejarah. Penghancuran tanpa izin berpotensi melanggar aturan pelestarian.
3. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 – kepala desa seharusnya menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah dalam setiap kebijakan pembangunan desa. Perobohan masjid tanpa musyawarah jelas bertentangan dengan amanat UU ini.
Masjid Nurul ihtijarot,dirobohkan pada tgl 5/7/2025, kepala desa tobat , lokasi di pasar Sentiong, kecamatan Balaraja.
Kasus-kasus terkait status perobohan masjid sering kali meresahkan masyarakat. Dan tak jarang membuat kontroversi bahkan menjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat. Kasus-kasus yang ramai diperbincangkan media dan menyedot emosi bernuansa sara dalam beberapa tahun terakhir adalah penggusuran yang terjadi masjid Nurul ihtijarot lokasi di pasar Sentiong, kecamatan balaraja. Hasil pencarian kasus yang mencuat menimbulkan kontroversi dan dimuat media online adalah sebagai berikut.
– Ruislag lahan dan penggusuran Masjid ihtijarot, di pasar Sentiong ,Desa Tobat Kecamatan Balaraja, dirobohkan pada tgl 5/7/ 2025.
masjid merupakan suatu hal yang sensitif dan menyulut emosi masyarakat. Tentu saja karena masjid memiliki tempat istimewa bagi Muslim, bernuansa sakral, spiritual keagamaan, serta ada kultur sosial yang sudah terjalin yang mengukuhkan kedekatan emosional warga. Dalam bahasa lain, masjid memiliki ruang-ruang sosial dan spiritual (social and religious spheres), bukan hanya sekedar bangunan fisik. Wajar saja, jika tidak berhati-hati, kontroversi dan konflik bisa muncul, terlepas proses administirasi prosedural sudah dilakukan. Contohnya terlihat dalam kasus ruislag tanah masjid Raudhatul Islam, kasus no 3 di atas. Ini harus menjadi pelajaran berharga, bahwa proses administrasi harus dibarengi dengan proses musyawarah dan edukasi yang cukup. Harus dipahami bahwa emosi akan mengemuka ketika penggusuran atau ruislag melibatkan pihak lain yang diaggap tidak mewakili kepentingan umum, alias untuk kepentingan komersial. Terlebih lagi jika ada intimidasi dari pihak-pihak yang dianggap memiliki
kuasa seperti para pejabat maupun pengusaha demi kepentingan politik.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
KETUA UMUM DPP IP-KI: JANGAN BIARKAN BANGSA INI TERGELINCIR DARI AMANAT UUD 1945
Foto: Ketua Umum DPP IP-KI; Baskara Harimukti Sukarya
Jakarta, 29 Agustus 2025
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI), Baskara Harimukti Sukarya, mengeluarkan pernyataan keras menyikapi kondisi kebangsaan terkini. Ia menegaskan bahwa pemerintah, parlemen, aparatur negara, hingga tokoh masyarakat telah terlalu jauh dari jati diri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Negara ini berdiri bukan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk membungkam suara rakyat, dan bukan untuk membagi-bagi penghargaan politik semata. Negara ini berdiri untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu amanat konstitusi yang kini kian dilupakan,” tegas Baskara.Himbauan Keras kepada Pemerintah dan Parlemen. Ketua Umum DPP IP-KI mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menertibkan barisan pembantunya yang kerap melahirkan kebijakan kontroversial dan pernyataan yang meresahkan rakyat. Ia juga mendesak parlemen agar menghentikan tradisi ucapan yang arogan dan jauh dari empati.
“Kursi wakil rakyat bukan panggung untuk menghina rakyat. Wakil rakyat harus bicara dan bertindak bagi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok politiknya,” ujarnya.Teguran kepada Aparat Negara Baskara juga menyoroti peran aparat penegak hukum dan pertahanan. Menurutnya, sumpah prajurit, Sapta Marga, dan janji jabatan bukan sekadar kata-kata seremonial.
“Aparat dibentuk untuk melindungi, bukan menindas. Jangan biarkan seragam kebesaran negara berubah menjadi simbol ketakutan rakyat. Setiap kekerasan yang berujung hilangnya nyawa rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah itu sendiri,” tegasnya.Ajakan untuk Tokoh Politik, Agama, dan Masyarakat.DPP IP-KI melalui Ketua Umumnya juga menyerukan agar tokoh politik, agama, adat, akademisi, dan masyarakat luas tidak menambah polarisasi dengan retorika kosong, tetapi hadir memberi teladan moral, mendidik rakyat dengan kebijaksanaan, dan mengingatkan pemerintah agar tetap pada jalurnya.
Kembali ke Jati Diri Bangsa.Dalam penutup pernyataannya, Baskara Harimukti Sukarya menekankan bahwa bangsa Indonesia hanya akan tetap tegak bila seluruh elemen kembali kepada jati diri bangsa yang sudah jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945: persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial.
“Kami menyerukan, hentikan praktik politik murahan, hentikan arogansi kekuasaan, hentikan kebijakan yang menindas. Mari kembali ke Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa. Jangan biarkan Republik ini kehilangan arah. Rakyat sudah cukup sabar; jangan paksa mereka kehilangan harapan,” pungkasnya.Himbauan dan Seruan DPP IP-KI
DPP IP-KI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan, serta mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.DPP IP-KI juga menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agar mengambil peran penting dalam menyejukkan suasana kebangsaan, serta memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Partai Ummat tegakkan keadilan
Partai Ummat tegakkan keadilan
Ummat Berduka, Aparat Diminta Bertanggung Jawab Kematian Affan Di Jakarta
jakarta media wartapenasatu.com Partai Ummat tegakkan keadilan berduka atas meninggalnya Affan Kurniawan dalam peristiwa tragis pada demonstrasi yang terjadi di gerbang gedung MPR/DPR RI, Kamis kemarin (28/8).
Partai Ummat menyayangkan terjadinya tragedi tersebut dan berharap tidak terulang kembali. serta meminta aparat bertanggung jawab atas kematian Affan yang terlindas oleh kenderaan dinas petugas.
“Kami dari Partai Ummat ikut berduka atas meninggal saudara kita Affan Kurniawan, dan mendoakan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT, diampuni kesalahannya serta diganjar ” ucap Ridho Rahmadi, Ketua Umum DPP Partai Ummat.
Dan kepada keluarganya, lanjut Ridho diberikan kesabaran dan ketabahan.Partai Ummat mengungkapkan demonstrasi dalam pekan ini, cermin nyata dari kegelisahan rakyat, buruh, mahasiswa, pelajar, dan lapisan masyarakat banyak bersuara lantang agar hak-hak mereka didengar.
Teriakan di jalanan bukanlah tindakan kriminal, melainkan panggilan nurani bangsa yang mendambakan keadilan. Partai Ummat menyayangkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat berulang kali berujung dengan kekerasan. Negara semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan pihak yang menakut-nakuti rakyatnya.
“Rakyat tidak boleh dihadapkan pada intimidasi ketika menuntut keadilan. Suara rakyat adalah amanat konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun1945.
“Partai Ummat berdiri di sisi rakyat, menolak segala bentuk kezaliman seperti penggunaan kekerasan kepada demonstran, dan menyerukan agar aspirasi rakyat didengar dan disikapi dengan bijaksana.” ujar Ridho.
Partai Ummat juga menolak keras segala bentuk stigmatisasi. Mahasiswa dan pelajar adalah bagian dari nurani bangsa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa gerakan mahasiswa selalu hadir dalam momen-momen penting perjuangan bangsa, dari 1908, 1928, 1945, hingga 1998.
Ancaman
“Aspirasi buruh, mahasiswa, dan rakyat kecil bukan ancaman bagi negara, melainkan peringatan bahwa kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada keadilan. Mengkriminalisasi suara rakyat sama saja dengan mengkhianati amanat reformasi dan demokrasi.” ujar Ridho.
Demonstrasi adalah tanda bahwa kanal formal penyampaian aspirasi tidak berjalan dengan baik. Ketika rakyat memilih turun ke jalan, itu berarti suara mereka tidak didengar di ruang-ruang resmi kekuasaan.
Partai Ummat mendorong agar pemerintah dan DPR membuka Dialog Nasional yang jujur, terbuka, dan bermartabat dengan perwakilan rakyat—khususnya buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil.
Isu-isu utama yang disuarakan oleh demonstrasi harus ditanggapi secara serius seperti keharusan para pejabat baik legislatif maupun eksekutif untuk lebih memiliki empati dengan kesulitan rakyat saat ini.
Sederhana
Selain itu, kata Ridho dengan hidup sederhana di tengah penderitaan rakyat termasuk penghapusan tunjangan yang memberatkan anggaran negara penghapusan outsourcing dan kerja kontrak yang merugikan buruh.
Perlindungan dan upah yang adil serta layak bagi seluruh pekerja, reformasi sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, penguatan kedaulatan ekonomi nasional agar tidak tergantung pada modal asing. Kebijakan pendidikan yang membebaskan generasi muda dari beban biaya yang mencekik sehingga menimbulkan pengangguran dimana mana ?.
Partai Ummat mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara aksi, media, dan masyarakat luas—untuk menjaga persatuan, mengedepankan dialog, dan menolak segala bentuk kekerasan Dan pelanggaran HAM.
Demonstrasi adalah hak rakyaty yang dilandasi oleh kepedulian masa depansnak cucu cicit kita. Demokrasi merupakan tanda cinta rakyat pada bangsanya. Tugas negara, mendengar , merangkul, dan menjawab aspirasi itu dengan kebijakan yang adil.
Hanya dengan keadilan, bangsa Indonesia akan berdiri tegak. Hanya dengan keberpihakan pada rakyat, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dengan berkeadilan, dan bermartabat
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
“Kejar Cita dan Dinas Pendidikan Jakpus 2 Gelar Pelatihan Penyusunan KSP untuk 120 Kepala Sekolah”
Jakarta wartapenasatu.comKejar Cita dan Dinas Pendidikan Jakpus 2 Gelar Pelatihan Pembuatan KSP
Kejar Cita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 2 mengadakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang diikuti oleh lebih dari 120 kepala sekolah dasar negeri dan swasta di wilayah Jakarta Pusat 2. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Pelatihan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Kasih Kurikulum Jakarta Pusat 2, para pengawas sekolah, Kasatlak-Kasatlak Jakarta Pusat 2, staf Dinas Pendidikan, serta para kepala sekolah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik.
Randy Dwi Bastian, Area Manager Jabodetabek dan Jawa Barat yang juga merupakan bagian dari Pejuang Indonesia Maju (PENEMU), hadir langsung dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk bakti kepada pemerintah sekaligus kontribusi nyata Kejar Cita dalam mendukung program Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Randy, penguatan SDM tidak bisa dilepaskan dari peran kepala sekolah sebagai motor penggerak pendidikan di sekolah masing-masing. Dengan adanya pelatihan ini, kepala sekolah diharapkan mampu menyusun KSP yang sesuai dengan kebutuhan, tantangan, serta potensi peserta didik dan lingkungannya. Hal ini akan menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan berdampak.
Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 2 menyambut positif pelatihan ini. Para pejabat yang hadir menekankan bahwa peningkatan kapasitas kepala sekolah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Mereka juga mengapresiasi sinergi yang dibangun Kejar Cita sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang pendidikan.
Para kepala sekolah yang mengikuti kegiatan juga menyampaikan antusiasme mereka. Selain mendapatkan pemahaman teknis mengenai pembuatan KSP, mereka juga merasa terbantu dengan adanya ruang diskusi dan berbagi pengalaman antar-sekolah. Hal ini memperkaya wawasan dan memberi motivasi dalam mengelola pendidikan di satuan masing-masing.
Melalui pelatihan ini, Kejar Cita berharap agar para kepala sekolah semakin siap menghadapi tantangan pendidikan di era yang terus berubah. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat melahirkan terobosan positif untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Nok Srie”Melaporkan
