Politik
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kepolisian, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Polsek Senen Gelar Patroli Skala Sedang Optimalkan Kamtibmas Wilayah Jakarta Pusat
Wartapena Satu.com, Jakarta Pusat –
Polsek Senen Jakarta Pusat menggelar patroli skala sedang dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah,Kramat Raya,Kenari, Kwitang,Bungur. pada Minggu 8 Feb 2026 jam 01.00 sampai 04.00 Wib.
Patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro.SH,MH. Bersama Waka AKP Basuki Route. Semua ini melibatkan sejumlah personel Polsek Senen dan jajarannya, serta dibantu oleh unsur TNI dan masyarakat setempat.
Sasaran patroli meliputi tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas, seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan area publik lainnya. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan identitas warga.
Kapolsek Senen Widodo Saputro.SH,MH menyampaikan bahwa operasi antisipasi gangguan kamtibmas ini merupakan bagian dari program preventif yang dilakukan secara berkala. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Senen.
“Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat. Melalui operasi ini, kami ingin memberikan efek jera kepada mereka yang berniat melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, sekaligus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan bersama,” ujarnya dalam jumpa pers setelah operasi selesai.
Pihak Polsek Senen mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengalami gangguan kamtibmas dapat segera melaporkannya melalui nomor darurat polisi atau langsung menghubungi pos patroli terdekat.
Pihak kepolisian juga akan terus meningkatkan intensitas patroli dan melakukan operasi serupa sesuai dengan perkembangan kondisi kamtibmas di lapangan.
Jelang Kedatangan Jokowi ke Makassar, 8 Korlap Aksi Dimediasi Andi Azwan–Maxie Asmara
Andi Azwan dan Maxie Asmara Mediasi Aksi di Makassar Jelang Kedatangan Presiden RI ke-7
JAKARTA — Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 Ir. H. Joko Widodo ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka menghadiri agenda nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disambut antusias oleh kader serta simpatisan partai dari berbagai daerah. Meski demikian, momentum politik tersebut juga diiringi rencana sejumlah aksi demonstrasi dari beberapa elemen mahasiswa dan aliansi masyarakat.
Situasi tersebut mendorong langkah antisipatif dari jajaran pengurus partai guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Aristone Sinaga atau yang dikenal dengan sapaan Bro Ron kemudian menugaskan Andi Azwan, BBus, MBA bersama Maxie Asmara untuk melakukan pendekatan komunikasi langsung kepada para koordinator lapangan aksi di Makassar.
Penugasan itu difokuskan pada proses mediasi terhadap delapan koordinator lapangan (korlap) yang berasal dari berbagai organisasi dan aliansi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aliansi Mahasiswa Makassar, serta sejumlah kelompok lainnya. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya meredam potensi eskalasi massa sekaligus menjaga stabilitas keamanan menjelang kedatangan mantan kepala negara tersebut.
Maxie Asmara saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (30/1/2026), membenarkan adanya mandat organisasi yang diberikan kepadanya bersama Andi Azwan. Ia menilai pendekatan dialog menjadi strategi paling efektif dalam menghadapi dinamika aspirasi publik di lapangan.
“Benar, kami bersama Bang Andi Azwan ditugaskan oleh Waketum DPP PSI Bro Ron untuk memediasi delapan korlap aksi demo di Makassar sebelum kedatangan Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo,” ujar Maxie, yang juga tercatat sebagai pengurus DPD PSI Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, proses komunikasi berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Sejumlah perwakilan massa aksi, kata dia, bersedia membuka ruang dialog sehingga potensi ketegangan dapat diminimalkan. “Alhamdulillah seluruh proses berjalan damai. Aspirasi tetap tersampaikan, namun agenda nasional PSI dan kunjungan Presiden RI ke-7 tetap dapat berlangsung lancar,” tuturnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rangkaian kegiatan nasional PSI di Makassar berlangsung relatif tertib tanpa gangguan berarti. Peran mediasi yang dilakukan Andi Azwan dan Maxie Asmara dinilai berkontribusi dalam menciptakan iklim yang lebih sejuk, sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi lintas kelompok dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik nasional.
Inkonstitusional! LASKAR GIBRAN Ingatkan Bahaya Politisasi Polri
Jakarta wartapenasatu.com
Tentang Penolakan Wacana Penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bawah Kementerian
Jakarta, 29 Januari 2026
Dewan Pimpinan Pusat LASKAR GIBRAN, sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsisten mendukung pemerintahan konstitusional dan supremasi hukum, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian.
LASKAR GIBRAN menolak tegas segala bentuk usulan yang menempatkan Polri di bawah kementerian karena bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan Polri sebagai alat negara. Kedudukan tersebut bersifat final dan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Perubahan struktur Polri tanpa amandemen konstitusi merupakan langkah inkonstitusional dan berpotensi merusak tatanan negara hukum. Penataan kelembagaan keamanan nasional tidak dapat dilakukan melalui pendekatan administratif semata.
Penempatan Polri di bawah kementerian berisiko mengganggu rantai komando (chain of command) dan memperpanjang rentang kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat respons cepat dalam situasi darurat keamanan.
LASKAR GIBRAN menilai wacana tersebut membuka ruang politisasi penegakan hukum serta mengancam netralitas Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harus berdiri independen, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, penambahan lapisan birokrasi justru akan menciptakan inefisiensi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
LASKAR GIBRAN menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme Polri sesuai amanat konstitusi.
LASKAR GIBRAN mengingatkan agar tidak ada upaya “cawe-cawe struktural” yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
LASKAR GIBRAN mendorong pemerintah untuk fokus pada penguatan Polri melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan publik, tanpa mengubah struktur kelembagaan yang telah berjalan stabil dan konstitusional.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan demi menjaga marwah konstitusi dan keutuhan sistem keamanan nasional.
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LASKAR GIBRAN“Sinergi Jaga Stabilitas Pangan – Laskar Gibran Banten Dukung Kebijakan Pemerintah”
Banten wartapenasatu.com
Laskar Gibran Banten Dorong Stabilitas Harga Pangan dan Dukung Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Banten – Menyikapi dinamika ekonomi nasional yang terus berkembang, khususnya terkait pergerakan harga komoditas pangan, Laskar Gibran Banten menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga sebagai bagian dari upaya nyata melindungi daya beli masyarakat Banten maupun nasional.
Isu pangan dipandang sebagai persoalan strategis yang tidak dapat diatasi secara sepihak. Laskar Gibran Banten menegaskan bahwa penyelesaiannya memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani hingga pelaku usaha di sektor pangan.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan gejolak harga mendapatkan dukungan penuh dari organisasi ini. Laskar Gibran Banten meyakini bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dinamika pasar yang seringkali fluktuatif.
Sebagai organisasi kepemudaan dan relawan yang memiliki jaringan di berbagai wilayah Banten, Laskar Gibran Banten turut mendukung langkah-langkah konkrit pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini mencakup penguatan sistem distribusi, pengawasan yang ketat terhadap rantai pasok, serta keberpihakan yang nyata kepada petani dan pelaku usaha pangan lokal.
“Kita menyadari bahwa stabilitas harga pangan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk kontribusi untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ubaidilah Haidar selaku Ketua DPW Laskar Gibran Banten dalam keterangan resmi pada hari Senin (27/01).
Selain mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, Laskar Gibran Banten juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi isu ekonomi secara rasional dan objektif. Organisasi ini mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Komitmen yang kuat ini sejalan dengan dukungan penuh Laskar Gibran Banten terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Berani! Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan SDA, PRIMA Pasang Dukungan
Jakarta wartapenasatu.com
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha 28 perusahaan berbasis sumber daya alam (SDA). Langkah tersebut dinilai sebagai keputusan tegas pemerintah dalam menertibkan praktik usaha yang melanggar aturan.
Puluhan perusahaan yang izinnya dicabut diketahui bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Seluruhnya disebut terbukti melanggar ketentuan usaha SDA yang selama ini dinilai rawan merusak lingkungan dan merugikan kepentingan publik.
Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menegaskan pencabutan izin itu merupakan sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak tunduk pada kepentingan korporasi yang abai terhadap hukum. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian mengambil langkah strategis.
“Ini bukan sekadar pencabutan izin, tapi penegasan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh keluar dari rel konstitusi,” kata Agus Jabo dalam keterangannya.
Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
PRIMA menilai penertiban ini penting untuk memutus praktik eksploitasi SDA yang selama ini mengabaikan aspek hukum, lingkungan, dan keadilan sosial. Penegakan aturan yang konsisten diyakini akan menciptakan tata kelola SDA yang lebih sehat dan berkelanjutan.
PRIMA pun mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada pencabutan izin semata, melainkan melanjutkannya dengan audit menyeluruh serta pengawasan ketat terhadap seluruh perusahaan SDA. “Langkah tegas ini harus menjadi awal reformasi tata kelola sumber daya alam nasional,” tegasnya.Ribut Soal Polri, DPR Lupa Tugas Utama: Sahkan UU Perampasan Aset
Jakarta wartapenasatu.com
Ribut Soal Polri, DPR Lupa Tugas Utama: Sahkan UU Perampasan Aset
.
Di tengah carut-marut persoalan bangsa yang belum tuntas, keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali diutak-atik oleh berbagai kepentingan. Isu lama soal penempatan Polri di bawah kementerian tertentu kembali digulirkan, seolah publik lupa bahwa bangsa ini telah membayar mahal proses reformasi untuk memutus rantai kekuasaan represif dan politisasi aparat penegak hukum.
Padahal, reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan sebagai alat kekuasaan birokratis kementerian. Wacana menarik Polri ke bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur yang berbahaya, membuka kembali ruang intervensi politik, sekaligus menggerus profesionalisme dan independensi penegakan hukum.Ironisnya, kegaduhan soal struktur Polri justru terus dipelihara, sementara persoalan inti pemberantasan korupsi dibiarkan jalan di tempat. Publik disuguhi debat berkepanjangan yang tidak menyentuh akar masalah, seakan sengaja mengalihkan perhatian dari kebijakan strategis yang seharusnya segera diputuskan oleh parlemen.
Ismi Soemantri, Wakil Bendahara Umum Laskar Gibran, menilai bahwa kegaduhan ini tidak lebih dari manuver politik yang miskin substansi. Menurutnya, DPR seharusnya berhenti memperdebatkan posisi Polri dan mulai bekerja nyata menjawab tuntutan rakyat.
“Kalau DPR sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, tidak perlu ribut soal Polri di bawah siapa. Kuncinya satu: sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa itu, semua teriakan antikorupsi hanya jadi slogan kosong,” tegas Ismi.Ia menambahkan, selama UU Perampasan Aset belum disahkan, negara akan terus kalah langkah dari para koruptor. Pelaku boleh ditangkap, dipenjara, bahkan divonis berat, tetapi hasil kejahatannya tetap aman, berputar, dan diwariskan. Inilah ironi penegakan hukum yang sesungguhnya.
Ismi mengingatkan DPR agar berhenti memainkan drama politik yang melelahkan publik. “Rakyat tidak butuh wacana ribut yang berulang.
Rakyat butuh keberanian DPR untuk mengambil keputusan besar. UU Perampasan Aset adalah ujian nyata keberpihakan DPR kepada bangsa, bukan pada kepentingan segelintir elite,” tutupnya.
Dukungan Ketua Umum FRIC DPP (Dewan Pimpinan Pusat), Terhadap Sikap Tegas Kapolri
Wartapena satu. Com -Banten
Ketua Umum FRIC Dewan Pimpinan Pusat (DPP), H. Dian Surahman, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang secara jelas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurut H. Dian Surahman, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini merupakan bentuk ideal dalam menjaga independensi, profesionalitas, serta efektivitas tugas-tugas kepolisian sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“FRIC DPP memandang bahwa pernyataan Kapolri merupakan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penguatan institusi, bukan hanya bagi Polri itu sendiri, tetapi juga bagi negara dan kepala negara,” ujar H. Dian Surahman dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Ia menegaskan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai komando, serta membuka ruang konflik kepentingan yang justru dapat melemahkan fungsi strategis Polri dalam merespons dinamika keamanan nasional secara cepat, tepat, dan profesional.
Lebih lanjut, Ketua Umum FRIC DPP menilai kekhawatiran Kapolri terkait potensi munculnya “matahari kembar” apabila Polri berada di bawah kementerian merupakan pandangan yang realistis dan berdasar. Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya berdampak pada institusi Polri, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya di bidang keamanan dan penegakan hukum.
“Pernyataan Kapolri yang dengan tegas menolak jabatan menteri kepolisian, bahkan lebih memilih menjadi petani, menunjukkan integritas, ketulusan, dan komitmen beliau dalam menjaga marwah serta independensi institusi Polri. Ini adalah teladan kepemimpinan yang harus dihormati,” tambahnya.
FRIC DPP juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh nasional, serta pemangku kepentingan untuk melihat persoalan ini secara objektif dan konstitusional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan supremasi sipil, tanpa harus melemahkan institusi penegak hukum yang menjadi pilar utama stabilitas nasional.
Di akhir pernyataannya, H. Dian Surahman menegaskan bahwa FRIC DPP akan terus berdiri bersama Polri dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung kebijakan-kebijakan Polri yang berorientasi pada profesionalitas, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.
“FRIC DPP mendukung penuh keputusan dan sikap Kapolri. Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup H. Dian Surahman.
DPW Laskar Gibran DKI Tegaskan Dukungan ke Kapolri Jaga Kemandirian Polri
Jakarta — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Gibran DKI Jakarta menyatakan sikap tegas mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga kemandirian dan marwah institusi Polri. Pernyataan ini disampaikan menyusul sikap Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.
DPW Laskar Gibran DKI menilai, kemandirian Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum. Menurut organisasi relawan ini, Polri harus tetap berdiri sebagai institusi negara yang kuat, independen, dan tidak terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.
“Kami mendukung penuh langkah Kapolri dalam menjaga kemandirian dan marwah institusi Polri. Polri harus tetap profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta negara,” tegas Ketua DPW Laskar Gibran DKI Jakarta, Ahmad Nabil, S.H, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ahmad Nabil menilai, posisi Polri yang independen sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa upaya melemahkan independensi Polri justru berpotensi mengganggu sistem keamanan dan ketertiban nasional.
Lebih lanjut, DPW Laskar Gibran DKI menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri dinilai sebagai bagian dari komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai organisasi relawan yang konsisten mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran, Laskar Gibran DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh elemen bangsa. Sinergi ini, menurut mereka, penting untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan stabil.
“DPW Laskar Gibran DKI Jakarta siap bersinergi menjaga keamanan dan persatuan nasional. Kami percaya Polri yang profesional dan mandiri adalah kunci terciptanya Indonesia yang aman, kuat, dan berdaulat,” pungkas Ahmad Nabil
Komunitas Perduli Bangsa Deklarasi Partai Baru
Komunitas Perduli Bangsa Deklarasi Partai Baru, Target Masuk SIPOL Juni 2026
Jakarta, wartapenasatu.com – Peta politik nasional berpotensi berubah. Komunitas Perduli Bangsa yang diketuai oleh Prof. Dr. Irmanjaya Thaher SH., MH., secara terbuka mencanangkan pendirian partai politik baru dan menargetkan masuk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU pada Juni 2026, sebagai langkah awal menghadapi kontestasi Pemilu mendatang.
Deklarasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Komunitas Peduli Bangsa ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/1/2026). Forum tersebut dihadiri peserta dari Sabang sampai Merauke, baik secara langsung maupun daring, menandai konsolidasi nasional lintas wilayah dan latar belakang.
“Ini bukan proyek elite. Ini ikhtiar politik untuk mengembalikan negara kepada rakyat,” tegas Prof. Dr. Irmanjaya Thaher, SH., MH, inisiator sekaligus calon Ketua Umum partai, kepada awak media.
Rapat paripurna tersebut bukan sekadar seremoni. Inisiator memaparkan timeline detail pendirian dan verifikasi partai, menegaskan keseriusan menembus ketatnya regulasi kepartaian yang selama ini dianggap menguntungkan partai-partai mapan.
Nama Partai Indonesia Raya mengemuka sebagai opsi utama. Namun panitia pendiri juga menyiapkan opsi alternatif, yakni Partai Rakyat Sejahtera dan Partai Rakyat Berdaulat, untuk mengantisipasi hambatan legalitas.
“Tidak ada larangan absolut soal rasa. Yang penting tidak menimbulkan kekeliruan hukum. Jangan jadikan hukum sebagai alat menghalangi lahirnya kekuatan politik baru,” ujar Prof. Irmanjaya dengan nada kritis.
Partai yang dirintis oleh Pendiri dari Komunitas Peduli Bangsa, menegaskan garis ideologi kerakyatan dan kedaulatan negara, dengan fokus utama pada penghapusan ketimpangan sosial yang dinilai semakin melebar.
“Backing kita adalah pemerintah, bukan oligarki. Negara harus hadir untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, bukan hanya untuk yang kuat dan dekat kekuasaan,” tegasnya.
Partai ini menyatakan akan bersikap konstruktif namun tegas terhadap pemerintahan yang sah: mendukung kebijakan pro-rakyat dan tanpa ragu mengoreksi jika kekuasaan melenceng dari mandat konstitusi.
Dalam rapat tersebut juga ditetapkan struktur inti partai:
– Ketua Umum: Prof. Dr. H. Irmanjaya Thaher, SH, MH.
– Sekretaris Jenderal: Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin, SE, MM
– Bendahara Umum: Mayjen TNI (Purn) Suparlan Purwo Utomo, SE, MM
Struktur ini akan menjadi motor konsolidasi nasional hingga ke tingkat daerah.
Tahap I – Konsolidasi Awal (Januari–Februari 2026):
– Penetapan nama, logo, asas, dan ideologi
– Penyusunan AD/ART
– Penunjukan DPP dan penetapan sekretariat nasional
– Pendaftaran notaris dan pembukaan rekening partai
Target akhir Februari 2026: terbit SK Badan Hukum, dilanjutkan tahapan verifikasi faktual dan administrasi menuju SIPOL KPU Juni 2026.
Dengan deklarasi terbuka dan timeline agresif, Pendiri memberi sinyal kuat: lahirnya partai baru ini bukan wacana, melainkan tantangan langsung terhadap stagnasi politik nasional.
Di Balik Label “Ngantuk”, Gibran Dinilai Tunjukkan Kepemimpinan Dewasa
Jakarta wartapenasatu.com
Januari 26 Juni 2026
Menegaskan Kepemimpinan Muda yang Dewasa dan Inklusif
Jakarta — Dari Laskar Gibran sebuah organisasi
kami memandang bahwa dinamika kepemimpinan nasional pasca-Pemilihan Umum menghadirkan sosok-sosok baru dengan pendekatan yang berbeda, salah satunya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Berbagai narasi publik yang berkembang menunjukkan adanya perhatian luas terhadap gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh pemimpin muda tersebut.
Dalam berbagai momentum, Gibran menunjukkan sikap tenang dan terukur dalam merespons dinamika politik nasional. Beragam label dan kritik yang diarahkan kepadanya tidak dihadapi dengan reaksi emosional, melainkan dengan pendekatan yang mencerminkan kedewasaan dan kehati-hatian dalam bersikap.
Terlepas dari adanya perbedaan pandangan politik, Gibran dinilai mampu menempatkan diri sebagai pemimpin muda yang tidak larut dalam konflik maupun polarisasi. Sikap tidak menyimpan dendam politik serta keterbukaan terhadap dialog menjadi cerminan penting dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.
Organisasi kami menilai terdapat sejumlah karakter kepemimpinan yang patut diapresiasi, antara lain sikap demokratis, kemampuan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, serta cara merespons kritik dan perbedaan pendapat dengan penuh penghormatan. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.
Selain itu, orientasi keberpihakan kepada rakyat juga menjadi perhatian utama. Upaya mendorong aktivitas ekonomi, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta merangkul berbagai pihak tanpa melihat latar belakang politik merupakan langkah strategis dalam memperkuat persatuan nasional.
Kami menegaskan bahwa pandangan ini bukanlah bentuk glorifikasi personal, melainkan penilaian objektif terhadap sikap dan tindakan yang tampak di ruang publik. Tidak semua pemimpin mampu menunjukkan ketenangan dan kebesaran sikap di tengah tekanan politik yang tinggi.
Ke depan, organisasi kami mendorong seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat persatuan, saling menghormati perbedaan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang inklusif, stabil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat secara luas.
