Politik
- AGAMA, Artikel, Bencana, Berita Duka, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Walikota Jakarta Utara Lepas Keberangkatan Tim Asesmen PMI Jakarta Utara ke Wilayah Bencana Aceh
Wartapena Satu, Jakarta 19 Desember 2025,
Walikota Jakarta Utara diwakili Wakil Walikota Jakarta Utara Fredy Setiawan melepas relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Utara ke wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah (Takengon), dan sebagian wilayah Aceh Timur. Pelepasan tim dilakukan di Markas PMI Jakarta Utara, Semper, Koja pada Kamis (18/12/2025).Tampak hadir undangan dalam acara, Sekretaris PMI Provinsi DK Jakarta Farullah, Bendahara PMI Provinsi DK Jakarta Abdul Haris, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi DK Jakarta Budi, Wakil Ketua Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) Bidang Polhukam Mayjend (Purn) Jan Pieter Ate dan perwakilan UNITI Sustainable Redi Susanto.
Pada kesempatan tersebut Fredy Setiawan, menyampaikan support serta apresiasi atas respons PMI Jakarta Utara dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
“Tim Assesmen ini adalah tim pertama yang diberangkatkan. Nantinya, akan membantu saudara-saudara kita di wilayah bencana, terutama di Aceh,” ujar Fredy.
Ia menambahkan bahwa pengerahan relawan ditentukan dalam waktu singkat sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. “Kami harapkan para relawan bekerja dengan semangat, ikhlas, serta tetap mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan,” imbuhnya.Ketua PMI Jakarta Utara, Rijal, menjelaskan bahwa pengiriman relawan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) serta lembaga Uniti Sustainable. Kedua mitra tersebut telah menggalang donasi dari masyarakat yang selanjutnya akan disalurkan ke PMI Aceh.
“Seluruh donasi dari masyarakat, termasuk bantuan yang diterima Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) PMI Jakarta Utara, akan kami salurkan kepada PMI Aceh untuk mendukung penanganan darurat di lapangan,” terang Rijal.
Ia menekankan pentingnya kecepatan dalam operasi tanggap bencana, mengingat para penyintas membutuhkan bantuan segera. “Kami minta relawan tetap menjaga semangat, fokus dalam tugas, dan tidak lupa menjaga kesehatan diri,” pesannya.Dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan simbolis bantuan hasil kolaborasi penggalangan dana dari IP-KI, Uniti For Sustainable serta warga Jakarta Utara, serta dukungan finansial dari PMI Provinsi DKI Jakarta memberikan uang tunai kepada PMI Jakarta Utara.
Tim assesmen yang terdiri dari tujuh relawan terlatih ini akan melakukan pengkajian lapangan selama beberapa hari ke depan. Hasil assesmen tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasi Satuan Tanggap Darurat Bencana (Satgana) PMI se-Provinsi DKI Jakarta, yang dijadwalkan diberangkatkan pada Januari 2026. (Red)
Dorong Penetapan Bencana Aceh, Sumatera sebagai Bencana Nasional, Dr Gea: Jangan Jadikan Nyawa Manusia Sebagai Tolak Ukur
Jakarta, wartapenasatu.com – Mardian (Ketua Komunikasi Purbaya & Wakil Sekjen Kongres partai Kongres Indonesia): Tanggung Jawab Seluruh Elemen Anak Bangsa.”Ketua Umum DPP Perubahan untuk Indonesia Raya (Purbaya) Indonesia, DR. Ali Yusran Gea, SH., MKn,.MH. meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional dengan penanganan terintegrasi.
Pendapat ini diperkuat oleh Mardian., SE, selaku Ketua Komunikasi dan Informasi Purbaya Indonesia sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kongres Indonesia, yang menegaskan bencana ini tidak lagi berskala daerah melainkan nasional dan merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten untuk membantu mengatasi masalahnya.
DR. Gea menyampaikan permintaan tersebut kepada awak media di kawasan Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025). Ia menekankan bahwa bencana yang melanda Sumatera telah sangat menyakiti masyarakat, sehingga penetapan status nasional tidak boleh hanya ditentukan oleh jumlah korban jiwa.
“Semua pihak harus memahami bahwa ini adalah kejadian yang sudah sangat menyakiti masyarakat Indonesia, Oleh karena itu jangan lah menjadikan nyawa manusia sebagai tolak ukur penetapan bencana nasional. Ini kaitannya dengan kemanusiaan dan norma-norma,” ujarnya.
Sebagai informasi, penetapan status darurat bencana nasional secara regulasi membutuhkan indikator seperti dampak luas, korban jiwa, kerugian materi signifikan, gangguan pelayanan publik, dan penurunan kemampuan daerah dalam penanganan.
Sebagai negara hukum (rechtsstaat), DR. Gea menegaskan pemerintah harus menghormati hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan, sehingga perlu dalam konteks bencana di Aceh di naikan setatus menjadi bencana nasional untuk kepentingan Hak Asasi Manusia.
Ia juga meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membahas dan menyempurnakan masalah ini melalui proses legislatif guna mendorong penetapan status nasional. Selain itu, Dr. Gea memperingatkan agar bencana tidak dijadikan “test the water” menuju Pemilu 2029, dan meminta pejabat serta wakil rakyat tidak hanya datang untuk pencitraan melainkan memberikan bantuan yang tepat – mulai dari sandang, makanan, obat-obatan, hingga perbaikan infrastruktur.
Senada dengan Dr. Gea, Sekretaris Jenderal Purbaya Indonesia, Rafriandi Nasution, menyatakan semua pihak harus menunjukkan empati dengan menyusun langkah-langkah terukur dalam penanganan, agar masyarakat merasakan dukungan dari pejabat yang dipilih mereka.
Menambahkan pandangan terkait skala dan tanggung jawab bencana, Mardian., SE – yang menjabat dua posisi penting di Purbaya dan Partai Kongres Indonesia – menyatakan bahwa dampak yang terjadi telah melampaui batas wilayah lokal. “Bencana di Sumatera ini bukan lagi bencana daerah semata, tetapi sudah menjadi bencana nasional,” ujarnya.
Selain itu, Mardian menekankan bahwa penanganan bencana ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten. “Ini adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari lembaga negara, lembaga swasta, organisasi masyarakat, hingga para ahli di bidang penanggulangan bencana dengan memberikan kontribusi keahlian serta sumber daya untuk membantu mengatasi bencana ini,” tambahnya.
Menurut Mardian, kerja sama antar elemen yang berkompeten akan mempercepat proses penanggulangan, rehabilitasi, dan mitigasi. “Bencana adalah ujian kebersamaan bangsa, kita harus bersatu dalam keahlian dan niat baik, bukan saling menyalahkan, untuk melindungi warga dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” pungkasnya.
RIBUAN KEPALA DESA DEMO DI MONAS: DANA DESA DIANGGAP INKONSTITUSIONAL
Jakarta, wartapenasatu.com, Ribuan kepala desa tiba-tiba melakukan aksi demo di Monas, langsung menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaaya Yudi Sadewa. Tujuan mereka? Menuntut agar dana desa yang dianggap memiliki sifat inkonstitusional segera diperbaiki.
Ketua Umum Perubahan Untuk Indonesia Raya (yang lebih dikenal dengan PURBAYA INDONESIA)Dr.Ali Yusran Gea,SH.,MKn.,MH, menyatakan tegas: dana desa saat ini tidak sesuai dengan konstitusi, melawan hukum, dan bahkan merendahkan martabat bangsa kita.
Bukan cuma itu, kata dia, aksi nekat para kepala desa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada konsekuensi, terutama sanksi administratif yang tegas.
Alasan mengapa harus disanksi? Karena perilaku para kepala desa dalam demo ini terkesan seperti premanisme. Bukan cara yang pantas untuk menyampaikan aspirasi.
Tidak sepatutnya terjadi hal seperti ini,” tegas dia lagi. Aksi yang penuh nafsu kekuasaan dan mirip preman itu jelas bukan contoh yang baik dari seorang pemimpin desa.
PURBAYA INDONESIA sendiri menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaaya yang telah mengambil langkah membatasi program dana desa.
Menurut mereka, langkah pembatasan itu perlu dilakukan karena selama ini, penggunaan dan peruntukan dana desa terkesan tidak baik. Bahkan, menjadi sumber mata air korupsi yang sulit dihentikan.
Tak cuma korupsi, dana desa juga dianggap sebagai salah satu penyebab konflik horizontal di berbagai daerah. Banyak masalah antar warga yang muncul karena perselisihan soal pengelolaan dana ini.
Semoga aksi demo ini bisa menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama pengelola dana desa. Harus ada perbaikan yang cepat dan tegas agar dana yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa tidak malah menjadi beban dan sumber masalah.Dampingi Kunjungan Kerja Gubernur Kalteng ke Sukamara, Pangdam XXII/TB Dorong Pemanfaatan Potensi Perikanan
Sukamara, wartapenasatu.com – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran S.I.Kom bersama Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin, S.AP., M.Sc., Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan S.I.K., M.Si., serta sejumlah pejabat penting lainnya melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Sukamara, Minggu (7/12).
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Sukamara H. Masduki, S.T., Wakil Bupati Nur Efendi S.H., Ketua DPRD Sukamara Ahmad Darsoni S.K.M., M.Si., serta unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah.
Kegiatan diawali ketika Pangdam XXII/TB beserta rombongan tiba di Tambak Udang Vaname Shrimp Estate Berkah di Desa Sei Raja, Kecamatan Jelai. Di lokasi tersebut, dilaksanakan panen udang vaname dan penebaran benih ikan lokal (restocking).
Dalam kesempatan itu, Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan pentingnya pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi daerah.
“Sektor perikanan seperti tambak udang ini memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Kami mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” ujarnya.Selanjutnya rombongan bergerak menuju Kantor Kecamatan Pantai Lunci untuk meninjau pelaksanaan pasar murah, yang digelar sebagai bagian dari upaya stabilisasi kebutuhan pokok masyarakat.
Kunjungan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Sukamara, termasuk Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Inf Makin, S.Sos., M.I.P., Waka Polres Sukamara Kompol Sri Mulyono S.H., Kajari Sukamara M. Irwan, S.H., M.H., Sekda Sunardi S.Si., M.Sc., M.Eng., serta para pejabat kecamatan dan SOPD setempat.(ryt)
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Jakarta, wartapenasatu.com – Purbaya Indonesia telah melaksanakan dialog publik pada Selasa malam, jam 19.00, di Hotel Sofyan Jakarta, menindak lanjuti gerak cepat dan tepat PURBAYA INDONESIA untuk berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat indonesia.
Di tengah-tengah dialog publik tersebut, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Purbaya Indonesia, Dr. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH, di dampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rafriandi Nasution, SE., MT., juga Ketua Harian Dr.H.Desmy indrajaya. SE, MM, MBA. menegaskan pentingnya tata kelola pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal ini dipandang krusial karena masalah terbesar negara ini adalah korupsi yang sudah mendarah daging, menyebar dari hulu ke hilir kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dr. Gea memberikan sejumlah solusi hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang harus ditindak tegas, sehingga membentuk efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya korupsi yang berulang-ulang seperti yang selama ini kita saksikan.
Menurut beliau dalam acara dialog tersebut, bangsa ini tidak akan maju selama tindakan terhadap koruptor tidak tegas. Teranglah pendapat Dr. Gea yang didampingi Sekjen DPP Purbaya Indonesia Rafriandi Nasution, SE., MT.
Selama ini hukum Indonesia terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga kepastian Hukum segera dipastikan di publik.
Beliau juga meminta agar Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto harus berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menetapkan hukuman mati bagi para koruptor.
Menurutnya, ini merupakan tindakan nyata dan langkah kongkrit yang ditunggu rakyat Indonesia, mengingat kondisi korupsi yang semakin merajalela—tidak ada jalan lain bagi Presiden selain mengeluarkan aturan hukuman mati tersebut.
Selain itu, Dr. Gea menegaskan pentingnya adanya political will yang kuat dari tiga pilar kekuasaan di Indonesia—kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif—agar terwujud mekanisme hukum yang menyeluruh dan mampu memberantas korupsi secara masif.
DPD PSI Jakarta utara menghadiri acara Bakesbangpol angkatan III tahun 2025 di Hotel Ibis Sunter
Kemitraan Pemda dan Parpol Angkatan III Digelar, PSI Jakarta Utara Aktifkan Struktur PartaiPeringati HGN, Bupati Toba Targetkan Peningkatan Jumlah Siswa Masuk SMA Unggul
Peringati HGN, Bupati Toba Targetkan Peningkatan Jumlah Siswa Masuk SMA Unggul
Toba, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Toba memperingati Hari Guru Nasional ke-80 di halaman Gereja HKBP Nommensen, Sigumpar, Kabupaten Toba pada Senin (1/12/2025). Dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional tersebut, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Usai upacara, acara kemudian dilanjutkan dengan seremoni tiup lilin dan pemotongan kue oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu bersama Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si didampingi oleh Forkopimda, Pj. Sekda Toba Paber Napitupulu, Ketua TP. PKK Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk seluruh guru. Khusus kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Bupati meminta agar ditahun mendatang jumlah siswa yang masuk SMA Unggul dapat meningkat dari tahun ini.
“Tahun depan jumlah anak didik yang masuk SMA Unggul harus meningkat dari tahun ini. Nanti kita lihat apa yang menjadi stimulus yang akan kita sampaikan kepada para Kepala Sekolah dan guru,” kata Bupati dalam sambutannya.Sementara Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat, yang mengingatkan masyarakat bahwa guru adalah ujung tombak dalam membangun generasi muda. Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban.
Beliau menambahkan bahwa untuk mendukung para guru, pemerintah saat ini telah melakukan langkah konkrit meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, salah satunya pemberian beasiswa dan pelatihan serta hal lainnya. “Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah telah memberikan dana sertifikasi dan dana insentif per tahun bagi para guru honorer,” ujar beliau.
Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si bersama Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu didampingi oleh Forkopimda, Pj. Sekda Toba Paber Napitupulu, Ketua TP. PKK Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu dan sejumlah pejabat lainnya membuka gondang sebagai pertanda dibukanya pentas seni yang menjadi bagian dari perayaan Hari Guru Nasional. Sebelum meninggalkan panggung, Bupati bersama istri juga memberikan cenderamata berupa ulos kepada Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si.
Acara pentas seni tersebut diisi dengan tortor, paduan suara, konser gitar, mangandung dan berbagai kegiatan seni lainnya.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Kualitas Kesehatan Hari Ini Menentukan Peradaban Bangsa Dihari Esok
Kualitas Kesehatan Hari Ini Menentukan Peradaban Bangsa Dihari Esok
Toba, wartapenasatu.com – Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Toba dimulai dengan senam bersama pada Selasa (2/12/2025) pagi di komplek kantor Bupati Toba. Usai senam, dilanjutkan dengan ibadah dan kemudian acara nasional, pembacaan pidato Menteri Kesehatan RI oleh Bupati Toba, pemberian hadiah, penandatanganan prasasti UPT Public Safety Center 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, penyerahan ambulans dan diakhiri dengan defile.
Dalam pidato Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin yang dibacakan oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, pemerintah menekankan bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa esok hari. Oleh karenanya dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah menapaki transformasi Kesehatan Indonesia sebagai pondasi menuju masa depan tersebut. Saat ini pemerintah fokus bergeser dari mengobati orang sakit, menjadi menjaga orang sehat tetap sehat.
Transformasi Kesehatan harus terus digelorakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan akses yang mudah, kualitas yang baik, dan biaya yang terjangkau.
Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan dan peningkatan RS terus berjalan di berbagai pelosok negeri, demi mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata. Di tahun 2025, 32 dari 66 lokus peningkatan RSUD berjalan sesuai
target. “Saya berharap, seluruh pegawai dan pejabat Pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat melakukan gerakan perubahan budaya cara pikir, cara kerja, melayani, jujur, tidak korupsi menuju birokrasi yang kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mengawal dan
menyukseskan transformasi kesehatan,” bunyi pidato Menteri Kesehatan yang dibacakan oleh Bupati Toba.Usai membacakan pidato Menteri Kesehatan, Bupati bersama jajaran Forkopimda melakukan tiup lilin dan pemotongan kue bersama sebagai simbol perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-61. Selanjutnya Bupati juga menandatangani prasasti UPT Public Safety Center 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Toba. Pada kesempatan itu, Bupati Toba dan Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan 1 unit ambulans 4X4 untuk Puskesmas Borbor.
Acara perayaan Hari Kesehatan Nasional juga diisi dengan penyerahkan hadiah kepada para juara untuk lomba berbagai kategori yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toba. Acara kemudian diakhiri dengan defile seluruh Puskesmas se-Kabupaten Toba, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dan organisasi profesi di bidang kesehatan.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Wakil Bupati Lantik Kepengurusan Forkala Kabupaten Toba Periode 2025-2029
Wakil Bupati Lantik Kepengurusan Forkala Kabupaten Toba Periode 2025-2029
Toba, wartapenasatu.com -Kepengurusan Forkala (Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat) Kabupaten Toba periode tahun 2025-2029 dilantik oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus pada Rabu (3/12/2025) di Taman Raja Bona Nionan, Balige.
Dalam naskah pelantikan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Toba, Forkala dibentuk untuk menjadi wadah diskusi dan komunikasi lintas etnis dan lembaga adat, mempererat persatuan dan kerukunan masyarakat sebagai identitas masyarakat Kabupaten Toba, melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan bidang budaya dan kebudayaan serta sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat melalui restorative justice.
“Kehadiran saudara-saudara dalam kepengurusan Forkala adalah untuk siap memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Toba, bukan sekadar mencari kedudukan dan kehormatan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Bupati dalam naskah pelantikan.
Adapun pengurus Forkala yang dilantik adalah Ketua Umum Drs. Vespasianus Panjaitan beserta Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum Drs. Manarnap Simanjuntak beserta Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum Marsarasi Simanjuntak serta Wakil Bendahara Umum. Selanjutnya Kordinator Bidang Adat Istiadat Pangondian Napitupulu bersama para anggota.
Kordinator Bidang Organisasi/Kaderisasi Charles Napitupulu bersama para anggota, Kordinator Bidang Hubungan Masyarakat Walsa Tampubolon bersama para anggota, Kordinator Bidang Budaya Drs. Tansiswo Siagian bersama para anggota dan Kordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan St. Charles Pangaribuan bersama para anggota.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Pemerintah Desa Hiliserangkai, Kecamatan Idanotae Salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Warga Tunjukkan Kegembiraan
Nias Selatan, wartapenasatu.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Hiliserangkai, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan kembali membawa kebahagiaan bagi warga penerima manfaat. Setelah menunggu cukup lama, bantuan tahap ketiga tahun 2025 akhirnya disalurkan oleh pemerintah desa secara tertib.
Kehadiran warga dalam proses pembagian BLT terlihat cukup antusias.Banyak di antara mereka telah bersiap sejak pagi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar. Momen ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, terlebih dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 31, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November hingga Desember maka 6 bulan×300.000×31 KPM maka setiap KPM menerima 1.800.000.
Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 .Salah seorang penerima BLT, Yusman Lase, menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima bantuan tersebut. Ia mengaku telah menunggu dengan penuh harap sejak beberapa waktu lalu, mengingat BLT sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya.
“Saya senang sekali, sudah menunggu lama dan akhirnya terima juga,” ujar Yusman Lase dengan wajah gembira, Selasa (02/12/2025).Menurut Yusman Lase, BLT yang diterimanya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, terutama menjelang akhir tahun. Ia menilai bantuan ini sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan tidak tetap.
Penyaluran BLT di Desa Hiliserangkai berjalan lancar setelah pemerintah Desa Hiliserangkai memastikan seluruh data penerima telah diverifikasi secara akurat.
Proses pembagian juga dilakukan secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat tanpa ada potongan sepeser pun.
Kepala Desa Hiliserangkai Yuriadil Telaumbanua, berharap BLT ini dapat membantu meringankan beban warga serta menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Selain itu, bantuan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah Desa Hiliserangkai dan masyarakat.Dengan tersalurkannya BLT kepada seluruh penerima, pemerintah kampung akan melanjutkan program kerja lainnya sesuai rencana di tahun yang akan datang.
Warga pun berharap program berikutnya dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat serupa bagi masyarakat Desa Hiliserangkai.Tutupnya Ibu Kades.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
