SOSIAL
MAKI Jatim Tebar 750 Ta’jil di Awal Bulan Suci, Menyulam Iman dan Kepedulian di Kota Surabaya Selatan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Media Indonesia Times | Di awal datangnya bulan suci Ramadhan, ketika langit senja mulai berpendar jingga dan lantunan doa menggema pelan di antara deru kendaraan, kehangatan kebersamaan terasa di sepanjang Jalan A. Yani, tepatnya di depan Bank BNI Graha Pangeran, sebelah Cito Mall, Kamis (19/2/2026).
Di lokasi itulah jajaran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur membagikan ratusan paket ta’jil kepada para pengendara, pekerja, ojek daring, hingga masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka.
Sebanyak 250 paket nasi goreng lengkap dengan sayur selada, kerupuk udang, dan telur dadar dibagikan dengan penuh keikhlasan. Tak hanya itu, 250 paket kurma dan 250 botol es sirup blewah turut melengkapi hidangan berbuka yang sederhana namun sarat makna.
Ramadhan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga. Ia adalah madrasah ruhani, ruang perenungan, dan momentum membersihkan jiwa dari segala bentuk keserakahan serta ketidakadilan.
Ketua MAKI Korwil Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ta’jil ini merupakan agenda tahunan organisasi sebagai wujud rasa syukur sekaligus komitmen menghadirkan nilai-nilai kejujuran dan kepedulian di tengah masyarakat.
“Ramadhan mengajarkan kita untuk berbagi, untuk peduli, dan untuk menjaga hati agar tetap bersih. Apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian kecil dari upaya menanamkan nilai keikhlasan dan kebersamaan,” ujarnya.
Bagi MAKI, gerakan anti korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun karakter dan moralitas. Memberantas korupsi sejatinya berangkat dari hati yang takut kepada Tuhan dan peduli terhadap sesama.
Sore itu, wajah-wajah lelah para pengendara yang terjebak kemacetan berubah menjadi senyum syukur. Beberapa di antara mereka bahkan tak menyangka akan menerima hidangan berbuka secara cuma-cuma.
Seorang pengemudi ojek daring mengaku terharu. “Alhamdulillah, ini sangat membantu. Kadang belum sempat beli untuk berbuka,” katanya sambil menerima paket dengan penuh rasa terima kasih.
Momen tersebut menjadi pengingat bahwa kebaikan tidak selalu harus besar. Sebungkus nasi, beberapa butir kurma, dan segelas minuman manis bisa menjadi jembatan kasih sayang di tengah hiruk pikuk kota.
Pembagian ta’jil ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi juga simbol penguatan ukhuwah dan solidaritas. Dalam semangat Ramadhan, setiap tangan yang memberi sejatinya sedang membersihkan diri dari sifat kikir dan menanam benih keberkahan.
MAKI Jatim berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk terus berbagi, memperkuat kepedulian sosial, dan menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tulus.
Di bawah langit Surabaya yang mulai gelap, azan Maghrib akhirnya berkumandang. Paket-paket ta’jil telah berpindah tangan, doa-doa terucap lirih, dan Ramadhan kembali mengajarkan satu hal penting:
Bahwa keberkahan lahir dari hati yang bersih, tangan yang memberi, dan niat yang semata-mata karena Allah SWT. (Bagas)***
Penghentian KLH/BPLH Terhadap Operasional Boiler Biomassa PT Panca Kraft Pratama Nihil Hasil
Wartapena satu. Com – Banten
LSM GMBI Wilter Banten menyoroti aktivitas PT Panca Kraft Pratama yang berlangsung sejak 1 Maret 2025 hingga 12 Februari 2026, yang diduga telah menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan pengaduan warga, aktivitas perusahaan tersebut disinyalir berdampak pada kondisi sosial, lingkungan hidup, serta kenyamanan masyarakat dan sampai saat ini masih mengeluarkan Asap sementara KLH/BPLH sudah menyegel ujar Pihak warga menyampaikan kepada awak media.
LSM GMBI Wilter Banten menilai belum terlihat adanya tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan atas dampak yang telah terjadi.
Ketua/Wakil/Perwakilan LSM GMBI Wilter Banten menegaskan bahwa pihaknya meminta PT Panca Kraf Pratama segera memberikan klarifikasi serta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Apabila tidak ada itikad baik dari perusahaan, kami akan menempuh langkah lanjutan berupa permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait. Jika RDP tidak menghasilkan solusi yang adil, maka kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
LSM GMBI Wilter Banten menyatakan, gugatan perdata akan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang apabila tidak terdapat penyelesaian yang transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen LSM GMBI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta membela hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat dugaan aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab Sementara itu, Kadiv Investigasi DPP LSM GMBI, Harry Utha, turut menyampaikan sikap kerasnya terkait penanganan kasus tersebut. Ia menyesalkan tindakan penyegelan yang diduga hanya bersifat formalitas.
“Kami menilai penyegelan yang dilakukan terkesan hanya formalitas. Setelah kami melakukan investigasi lapangan, baru kemudian pihak Kementerian Lingkungan Hidup turun tangan. Namun ironisnya, tidak melihat dan tidak menuntut pertanggungjawaban atas kerugian masyarakat akibat polusi dan limbah yang diduga telah terjadi selama bertahun-tahun,” ujar Harry Utha.
Ia menegaskan bahwa DPP LSM GMBI akan meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna membuka persoalan ini secara menyeluruh dan memastikan hak masyarakat tidak diabaikan.
Dasar Hukum yang Digunakan
Tuntutan dan langkah hukum LSM GMBI Wilter Banten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 65 ayat (1): Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Pasal 67: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74: Perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Pasal 1365: Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan penggantian kerugian
LSM GMBI Wilter Banten berharap PT. Panca Kraf Pratama segera menunjukkan itikad baik demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat. Namun apabila upaya dialog dan penyelesaian administratif tidak membuahkan hasil, langkah hukum akan menjadi opsi terakhir yang siap ditempuh.
KAWAL PENUH AGENDA WAPRES
Bali wartapenasatu.com
Pertegas Sinergi Pusat-Daerah, DPW Laskar Gibran Bali Kawal Agenda Strategis Wapres di Pulau Dewata
BALI – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Laskar Gibran Bali secara resmi melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Hotel St. Regis, Bali, pada Jumat pagi (13/2). Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi organisasi untuk memperkuat konektivitas antara aspirasi masyarakat akar rumput di Bali dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah teritorial Bali.
Dalam dialog hangat tersebut, Wapres Gibran memberikan perhatian mendalam terhadap jajaran pengurus Laskar Gibran di Bali sebagai mitra strategis dalam menyerap keluhan warga. Fokus utama diskusi mencakup isu-isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat Bali, mulai dari dinamika sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua DPW Laskar Gibran Bali, I Gede Agus Setiawan, mengungkapkan apresiasinya atas karakter kepemimpinan Wapres yang tetap mengedepankan aksi nyata di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan agenda blusukan maraton Wapres ke Pasar Badung dan berbagai titik lainnya di Bali untuk memantau harga pangan. “Kami sangat bangga melihat Mas Wapres yang tidak henti-hentinya mendengarkan suara rakyat secara langsung. Beliau adalah representasi pemimpin yang bekerja dengan bukti, bukan sekadar retorika,” tegas Agus.
Lebih lanjut, I Gede Agus menekankan bahwa pergerakan DPW Bali tetap berada dalam kesatuan visi yang solid. Seluruh agenda organisasi di daerah dipastikan berjalan selaras dengan instruksi Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Sirait. Prinsip “Satu Komando” ini menjadi fondasi bagi para relawan untuk tetap konsisten menjadi jembatan informasi yang akurat antara pemerintah pusat dan dinamika lokal di Bali.
Agus juga menggarisbawahi komitmen penuh Laskar Gibran Bali dalam mengawal program-program strategis di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Menurutnya, koordinasi intensif dengan pimpinan pusat melalui Abang Ketum Leonardo Sirait adalah kunci untuk memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Bali, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dari berbagai gangguan stabilitas.
Secara organisatoris, posisi Laskar Gibran memiliki landasan ideologis yang kuat dengan menempatkan tiga tokoh bangsa sebagai Dewan Pelindung utama berdasarkan AD/RT, yakni Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kedekatan struktural ini mempertegas tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan.
Pertemuan ditutup dengan pernyataan komitmen DPW Laskar Gibran Bali untuk mengawal agenda nasional hingga akhir masa kunjungan kerja Wapres sebelum bertolak menuju Semarang pada Sabtu siang. “Terima kasih atas kesempatan bertemu langsung dengan Dewan Pelindung kami, Mas Wapres Gibran. Kami siap memastikan Bali tetap kondusif sebagai pilar pariwisata dunia dan mendukung penuh setiap langkah pembangunan menuju Indonesia Maju,” pungkas I Gede Agus.
“Banjir Sumatera Akibat Deforestasi, Pelaku Perampokan Hutan Belum Diadili”
sumatera wartapenasatu.com
Banjir dan Kerusakan Ekologis di Sumatera: Jejak Tindakan Manusia yang Menimpa
Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Sumatera akhir-akhir ini menjadi bukti nyata dampak kerusakan ekologis yang semakin parah. Berdasarkan laporan terkini, kawasan pedalaman dan pesisir di beberapa provinsi di pulau terbesar kedua di Indonesia tersebut terendam air, mengakibatkan kerusakan pada hunian warga, lahan pertanian, serta infrastruktur publik. Ilustrasi digital berbasis AI yang menggambarkan kondisi tersebut mencerminkan kesusahan masyarakat yang harus menghadapi kehilangan harta benda dan harapan akibat bencana yang tidak hanya disebabkan oleh hujan ekstrem, tetapi juga jejak deforestasi yang telah menggerus kesuburan alam.
Hujan yang turun dengan intensitas tinggi pada bulan Januari lalu disebut-sebut sebagai pemicu langsung terjadinya banjir. Namun, analisis menyatakan bahwa faktor alamiah tersebut diperparah oleh perubahan lingkungan yang tidak terkendali. Lumpur dan genangan air yang meluap tak hanya datang dari curah hujan yang melimpah, tetapi juga karena hilangnya peran hutan sebagai penyangga alam. Pepohonan yang seharusnya menahan aliran air dan mengikat tanah kini semakin berkurang, membuat kawasan permukiman dan lahan pertanian menjadi lebih rentan terhadap bahaya banjir.
Perampokan hutan yang terjadi di Sumatera dan beberapa wilayah lain di Indonesia menjadi akar masalah utama kerusakan ekosistem. Aktivitas penebangan liar, konversi lahan hutan menjadi perkebunan atau lahan pertanian yang tidak sesuai dengan aturan, telah mengurangi luas tutupan hutan secara signifikan. Data menunjukkan bahwa laju deforestasi di beberapa kawasan Sumatera masih berada pada angka yang mengkhawatirkan, meskipun telah ada upaya pemerintah untuk mengendalikan praktik tersebut. Pelaku yang melakukan perampokan hutan masih banyak yang belum dapat ditemukan dan diadili secara hukum.
Dampak banjir tidak hanya terasa pada kerusakan fisik, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Air yang tumpah ruah menyapu segala sesuatu yang ada di jalurnya, membuat ribuan warga harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Lahan pertanian yang tergenang menyebabkan gagal panen, sementara akses jalan dan transportasi terputus sehingga memperlambat distribusi bantuan serta aktivitas ekonomi sehari-hari. Kondisi ini semakin memperparah beban hidup masyarakat yang sudah berjuang menghadapi tantangan ekonomi.
Kondisi yang diabadikan dalam puisi karya Putu Oka Sukanta berjudul “Januari hujan curah air mata” menjadi cerminan dari kesedihan dan kekecewaan masyarakat terhadap situasi yang terjadi. Puisi tersebut menyatakan bahwa perampokan hutan belum mendapatkan konsekuensi yang tepat, sementara kemiskinan di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekologis tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial dan ekonomi yang saling terkait.
Pemerintah daerah dan pusat telah mengambil beberapa langkah untuk menangani dampak bencana serta mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah tersebut antara lain penyediaan bantuan darurat bagi korban banjir, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti bendungan dan saluran drainase, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak hutan. Selain itu, juga dilakukan program penghijauan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.
Perubahan yang nyata dalam menjaga ekosistem Sumatera membutuhkan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Pentingnya kesadaran akan pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia dan penyangga kehidupan harus terus ditingkatkan. Tanpa tindakan yang tegas dan komitmen bersama untuk melindungi alam, risiko bencana alam dan kerusakan ekologis akan terus mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang di pulau Sumatera dan seluruh Indonesia.
”Politik Tanpa Pikiran: Menggugat Kepatuhan Buta dalam Rezim Manajemen Perhatian
Jakarta wartapenasatu.com
Alarm Intelektual: Menyoal “Zaman Kegilaan Kolektif” dalam Politik Indonesia Modern
JAKARTA – Sebuah refleksi kritis mengenai fenomena sosiopolitik nasional mencuat melalui pemikiran RJ. Endradjaja, yang menyoroti pergeseran nalar publik di tengah stabilitas semu. Dalam ulasannya yang bertajuk “Ketika Stabilitas Menggantikan Pikiran”, ia membedah bagaimana politik Indonesia kontemporer mulai terjebak dalam apa yang disebut Friedrich Nietzsche sebagai “kegilaan kolektif”—sebuah kondisi di mana nalar individu diredam demi kepatuhan terhadap kelompok dan slogan.
Narasi ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa politik saat ini tidak lagi berpijak pada argumen substansial, melainkan pada sugesti dan pengulangan emosional. Fenomena ini diperparah oleh masifnya penggunaan media sosial dan peran buzzer yang mereduksi perdebatan kebijakan menjadi sekadar dikotomi moral yang dangkal. Akibatnya, kesadaran kritis masyarakat perlahan luntur, digantikan oleh loyalitas buta yang menganggap kritik sebagai ancaman terhadap ketenangan nasional.
Mengacu pada pemikiran Gustave Le Bon dalam “Psychologie des Foules”, narasi ini memotret adanya regresi mental pada massa yang larut dalam arus informasi digital. Individu cenderung kehilangan kedaulatan berpikirnya saat bergabung dalam kerumunan besar, sehingga mereka lebih mudah menelan simbol daripada menimbang kebenaran. Dalam konteks Indonesia, pola ini menciptakan ruang publik yang riuh namun hampa akan dialektika yang mencerahkan.
Istilah “stabilitas” kini disorot bukan lagi sebagai kondisi objektif yang ideal, melainkan sebagai ideologi depolitisasi. Stabilitas sering kali dijadikan tameng untuk menunda kritik dan membungkai perbedaan pendapat sebagai gangguan yang harus diredam. Hal ini memicu peringatan akan bahaya kepatuhan tanpa refleksi, sebuah kondisi yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai thoughtlessness atau keengganan untuk berpikir secara mandiri dan etis.
Lebih jauh, relasi kuasa-pengetahuan di era modern ini bekerja melalui manajemen perhatian, bukan lagi melalui represi fisik secara terbuka. Mesin framing digital dan para influencer partisan berperan sebagai operator yang mengatur apa yang layak muncul di layar ponsel warga. Logika yang berlaku kemudian bergeser: kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta objektif, melainkan oleh sejauh mana sebuah narasi mampu menjadi viral dan menguasai percakapan publik.
Kondisi ini menciptakan jurang yang lebar antara harapan akan ruang publik yang deliberatif—sebagaimana dibayangkan Jürgen Habermas—dengan realitas lapangan yang menyerupai pasar atensi. Kelas menengah digital yang seharusnya menjadi penjaga nalar publik, justru sering terjebak dalam aktivisme simbolik yang lantang secara moral di permukaan, namun tetap jinak terhadap struktur kekuasaan yang ada di pusat.
Pada akhirnya, tantangan utama politik Indonesia hari ini bukanlah kekurangan informasi, melainkan keengganan untuk melakukan refleksi di tengah kegaduhan media. Stabilitas yang dipaksakan tanpa landasan keadilan dan nalar hanya akan melahirkan masyarakat yang reaktif, bukan warga negara yang kritis. Masyarakat dipaksa memilih antara menjadi subjek yang berpikir atau sekadar menjadi bagian dari massa yang mudah digerakkan oleh kepentingan tertentu.
Sebagai penutup, narasi ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan reorientasi berpikir. Melawan kegilaan kolektif berarti berani mempertanyakan narasi-narasi mapan dan tidak menyerahkan kesadaran sepenuhnya kepada mesin pencitraan digital. Di tengah zaman yang menuntut kecepatan, keberanian untuk berhenti sejenak dan berpikir secara mandiri adalah bentuk perlawanan politik yang paling nyata dan mendesak.
Bukan Sekadar Simbol, Enok Srie Jadikan Aksi Sosial Laskar Gibran Sebagai Senjata Perubahan
Jakarta wartapenasatu.com
Dobrak Sekat Birokrasi, Enok Srie Pimpin Manuver Kemanusiaan Nasional DPP Laskar GibranJAKARTA – Enok Srie telah mengubah wajah bantuan sosial menjadi sebuah manuver taktis yang mematikan bagi ketimpangan. Di bawah komandonya, gerakan kemanusiaan Laskar Gibran kini bukan lagi sekadar bakti sosial musiman, melainkan sebuah aksi nasional yang sistematis, cepat, dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat kelas bawah. Sebagai penggerak utama di tingkat DPP, ia adalah mesin yang memastikan nurani organisasi tetap menderu di jalur yang benar.
Kiprahnya di level nasional dikenal sangat agresif dan tak kenal kompromi dalam urusan kepedulian masyarakat. Enok Srie berhasil mentransformasi agenda sosial Laskar Gibran dari sekadar seremoni menjadi gerakan taktis yang responsif. Di tangannya, mandat organisasi diterjemahkan menjadi aksi cepat tanggap yang mampu menembus sekat-sekat birokrasi demi menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan di seluruh pelosok negeri.
Bagi Enok, gerakan sosial adalah sebuah “pertempuran” melawan ketidakadilan akses. Ia tidak hanya mengandalkan bantuan logistik, tetapi turun tangan langsung memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat. Setiap langkahnya dirancang secara presisi untuk memastikan bahwa kehadiran Laskar Gibran bukan sekadar numpang lewat, melainkan meninggalkan jejak perubahan yang nyata dan terukur di setiap daerah yang disambangi.
Gaya kepemimpinannya yang kolaboratif namun tegas membuat Enok Srie disegani oleh berbagai kalangan. Ia dikenal lihai dalam membangun sinergi lintas sektoral, menyeret berbagai elemen—mulai dari relawan militan hingga pemangku kepentingan tingkat tinggi—untuk masuk ke dalam satu barisan kemanusiaan. Baginya, ego sektoral harus runtuh jika sudah berbicara tentang kepentingan rakyat banyak.
”Gerakan sosial tidak boleh bersifat musiman atau sekadar memadamkan api,” tegas Enok dalam berbagai kesempatan. Prinsip inilah yang ia tanamkan kuat-kuat di internal DPP Laskar Gibran. Ia terus menuntut keberlanjutan program, memaksa organisasi untuk berpikir jauh ke depan tentang bagaimana dampak dari sebuah aksi kemanusiaan dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh generasi mendatang.
Di tengah situasi nasional yang dinamis, Enok Srie memosisikan Laskar Gibran sebagai organisasi yang adaptif dan “haus” akan solusi. Ia tidak membiarkan pengurus bersantai di zona nyaman; ia mendorong seluruh elemen untuk tetap responsif dan waspada terhadap setiap pergeseran kondisi sosial. Kehadiran fisik di tengah masyarakat baginya adalah harga mati bagi sebuah organisasi yang memiliki visi besar bagi bangsa.
Dengan integritas yang tak tergoyahkan, Enok Srie terus mengukuhkan posisinya sebagai benteng kemanusiaan di tingkat nasional. Melalui tangan dinginnya, Laskar Gibran kini bukan lagi sekadar nama di atas kertas, melainkan simbol harapan dan aksi nyata yang kehadirannya selalu dinanti oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Gerak Cepat Tanpa Rem, Laskar Gibran Jatim Rapatkan Barisan dari Surabaya
surabaya jawa-Timur wartapenasatu.com
Gas Konsolidasi! DPW Laskar Gibran Jatim Tancap Gas Perkuat Struktur hingga Daerah
SURABAYA, 12 Februari 2026 – DPW Laskar Gibran Jawa Timur bergerak cepat memperkuat barisan. Melalui rapat koordinasi inti yang digelar di Surabaya, Kamis (12/2), jajaran pengurus memastikan mesin organisasi siap melaju dengan target besar: merampungkan pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam waktu dekat.
Rapat yang berlangsung dinamis itu difokuskan pada finalisasi program kerja tahunan serta strategi konsolidasi organisasi. Langkah ini dinilai krusial agar gerak Laskar Gibran tidak hanya solid di tingkat wilayah, tetapi juga terasa hingga ke akar rumput.
Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Timur, M. Arief Budiman, menegaskan tidak ada ruang bagi organisasi untuk berjalan lambat. Menurutnya, percepatan struktur menjadi penentu keberhasilan program sekaligus bukti keseriusan organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Hari ini kami menyatukan frekuensi dan memperjelas arah gerak. Target kami jelas—kepengurusan daerah harus segera terbentuk dan program kerja harus langsung berdampak. Laskar Gibran harus hadir, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tegas Arief.
Ia juga menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai salah satu basis kekuatan organisasi. Dengan jumlah penduduk besar dan dinamika sosial yang tinggi, Arief menilai diperlukan kepemimpinan yang responsif serta program yang adaptif agar organisasi tetap relevan.
Momentum rapat semakin kuat saat Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, bergabung melalui video call. Dalam arahannya, ia memberi apresiasi atas gerak cepat DPW Jatim sekaligus mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga soliditas organisasi.
“Jawa Timur adalah pilar kekuatan kita. Tetap solid, jaga integritas, dan rawat militansi. Pastikan Laskar Gibran selalu hadir sebagai solusi, bukan sekadar organisasi,” tegas Leonardo di hadapan peserta rapat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis, mulai dari percepatan pembentukan DPD, penguatan koordinasi antarwilayah, hingga persiapan peluncuran program unggulan di sektor ekonomi kreatif dan sosial kemasyarakatan.
Dengan konsolidasi yang kian agresif, DPW Laskar Gibran Jawa Timur menunjukkan sinyal kuat untuk tampil sebagai kekuatan organisasi yang progresif. Pesannya jelas: struktur diperkuat, barisan dirapatkan, dan langkah menuju aksi nyata kini semakin dekat.
Lantik Katar Target Besar: Putus Mata Rantai Tawuran Remaja
Jakarta wartapenasatu.com
Ketua RW 06 Manggarai Lantik Ayong sebagai Ketua Karang Taruna 2026–2031, Fokus Cegah Tawuran Remaja
Jakarta — Ketua RW 06 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kusnadi, S.H., resmi melantik Muhamad Fajari Sahroni sebagai Ketua Karang Taruna Unit 06 untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rangkaian acara Pengukuhan Karang Taruna, peresmian Kampung Olahraga, serta pembubaran panitia Raker 2026 di Lapangan Badminton RT 04 RW 06, Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Bangkit untuk Sehat Jasmani dan Rohani” itu menjadi momentum penguatan peran pemuda di lingkungan RW 06. Sejumlah tokoh masyarakat dan warga turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat namun penuh semangat kebersamaan.
Dalam sambutannya, Kusnadi menekankan bahwa Karang Taruna memiliki tanggung jawab besar dalam membina generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif, termasuk aksi tawuran yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan remaja.
“Karang Taruna harus menjadi wadah pembinaan sekaligus ruang aktualisasi anak-anak muda. Dengan kegiatan yang positif, kita harapkan tidak ada lagi remaja yang terlibat tawuran,” kata Kusnadi.
Ketua Karang Taruna terpilih, Muhamad Fajari Sahroni atau Ayong, mengakui bahwa tawuran remaja telah menjadi persoalan lama yang bahkan terjadi lintas generasi tanpa penyelesaian tuntas. Karena itu, ia berkomitmen mengedepankan pendekatan preventif melalui kegiatan produktif.
“Kami ingin merangkul para remaja agar tidak mudah terprovokasi. Ke depan akan ada program latihan, kegiatan olahraga rutin, hingga kerja nyata yang bisa membuka peluang dan membangun rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan,” ujar Ayong.
Peresmian Kampung Olahraga di wilayah RW 06 disebut sebagai langkah strategis untuk mendukung misi tersebut. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat aktivitas warga sekaligus sarana penyaluran energi anak muda ke arah yang lebih positif.
Melalui kepemimpinan baru Karang Taruna, RW 06 Manggarai menargetkan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Kolaborasi antara pengurus wilayah, pemuda, dan masyarakat diyakini menjadi kunci dalam memutus mata rantai tawuran serta mendorong lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Laskar Gibran Panaskan Mesin Organisasi, Targetkan Gerakan Besar di Seluruh Indonesia
Jakarta wartapenasatu.com
Laskar Gibran Matangkan Agenda Indonesia Emas, Fokus Buka Peluang Kerja untuk Generasi Z
Jakarta — Barisan Laskar Gibran menggelar rapat konsolidasi strategis pada 6 Februari sebagai langkah awal memperkuat agenda besar menuju Indonesia Emas. Meski berlangsung secara sederhana, pertemuan ini menghasilkan komitmen kuat untuk memperluas gerakan organisasi hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, bersama tokoh ketahanan pangan sekaligus pemilik Koperasi Lubkita, Ibu Indri Wollf, yang hadir bersama Yayasan Lubkita Sejahtera. Turut mendampingi, Bapak Stenly Wollf sebagai pembina eksternal yang dikenal sebagai pencetus gagasan pembukaan peluang kerja bagi generasi muda.
Dalam arahannya, Leonardo menegaskan bahwa kekuatan organisasi terletak pada semangat kebersamaan. Ia menekankan nilai “bukan Aku, tapi Kita” sebagai fondasi gerakan, di mana seluruh elemen diharapkan saling merangkul dan berkolaborasi demi mendukung program-program nasional.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah membuka akses lapangan pekerjaan bagi Generasi Z. Menurut para peserta rapat, anak muda perlu didorong untuk berani mengambil peluang tanpa rasa gengsi, sekaligus dibekali ruang produktif agar mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Ibu Indri Wollf menyampaikan bahwa sektor koperasi dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya kemandirian generasi muda. Melalui sinergi antara Koperasi Lubkita dan Yayasan Lubkita Sejahtera, berbagai program pemberdayaan dirancang untuk membantu anak muda berkembang secara ekonomi maupun sosial.
Sementara itu, Stenly Wollf menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan. Ia berharap gagasan ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi segera diwujudkan dalam program konkret yang mampu menjangkau lebih banyak generasi muda di berbagai daerah.
Menutup pertemuan, Laskar Gibran menyatakan komitmen penuh untuk menggerakkan program secara masif sebagai bagian dari dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan semangat persatuan, organisasi ini optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong kemajuan nasional menuju visi Indonesia Emas.
Dipimpin Leonardo Sirait, Konsolidasi Nasional Laskar Gibran Targetkan Struktur Solid hingga Daerah
Jakarta wartapenasatu.com
Konsolidasi Nasional Daring, Laskar Gibran Perkuat Soliditas hingga Tingkat Akar Rumput
Jakarta — Laskar Gibran menggelar konsolidasi nasional secara daring yang melibatkan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia. Agenda ini menjadi langkah strategis organisasi dalam mempercepat penguatan struktur sekaligus memastikan gerak organisasi semakin solid hingga ke tingkat akar rumput.
Kegiatan tersebut difokuskan pada penyamaan visi dan arah perjuangan organisasi agar tetap selaras dengan dinamika kebangsaan. Selain itu, forum ini juga dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah guna meningkatkan efektivitas program serta peran organisasi di tengah masyarakat.
Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, menegaskan bahwa konsolidasi nasional merupakan fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi. Menurutnya, organisasi yang kuat harus ditopang komunikasi yang intens, respons cepat terhadap isu sosial, serta kerja kolektif yang terukur.
“Melalui konsolidasi ini, kami mendorong penguatan struktur organisasi di daerah agar lebih responsif terhadap dinamika sosial serta mampu menjembatani aspirasi masyarakat secara efektif,” ujar Leonardo dalam keterangannya, Senin (9/2).
Dalam forum tersebut, Laskar Gibran juga menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan itu diwujudkan melalui upaya menjaga stabilitas nasional, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam pembangunan.
Tak hanya itu, organisasi turut menyoroti pentingnya menangkal disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang berpotensi memecah persatuan. Laskar Gibran menilai peran organisasi masyarakat semakin krusial dalam menghadirkan narasi yang menyejukkan sekaligus menjaga ruang publik tetap kondusif.
Laskar Gibran meyakini sinergi kuat antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui konsolidasi nasional ini, organisasi berharap dapat semakin adaptif, solid, dan siap berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
