Tumbuhan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
LUBKITA REVOLUSI HIJAU UNTUK KETAHANAN PANGAN
Nusantara wartapenasatu.com
Revolusi Hijau Jadi Titik Balik Pertanian Dunia Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan
Jakarta, 27 Oktober 2025 — Revolusi Hijau menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pertanian dunia. Melalui penerapan teknologi modern, penggunaan benih unggul, pupuk, pestisida, serta mekanisasi alat pertanian, dunia berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20.LUBKITA (Lumbung Artha Kita) bercermin dari seorang visioner Norman Borlaug untuk bersinergi ketahanan pangan nasional
Program Revolusi Hijau awalnya digagas untuk mengatasi krisis pangan global akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Penerapan inovasi seperti sistem irigasi modern dan teknik intensifikasi pertanian membuat hasil panen di berbagai negara melonjak drastis. Banyak negara berkembang yang sebelumnya bergantung pada impor pangan, berhasil keluar dari ancaman kelaparan dan menuju kemandirian pangan.
Di Indonesia, Revolusi Hijau mulai diterapkan secara luas sejak era 1970-an. Pemerintah melalui berbagai program pertanian intensif memperkenalkan varietas padi unggul, pemupukan berimbang, serta perluasan jaringan irigasi teknis. Upaya tersebut berhasil menjadikan Indonesia sempat mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Namun, keberhasilan Revolusi Hijau juga membawa dampak terhadap lingkungan. Ketergantungan pada bahan kimia seperti pupuk sintetis dan pestisida menimbulkan degradasi kesuburan tanah dan pencemaran air di sejumlah wilayah. Selain itu, sistem pertanian monokultur turut mengurangi keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko ketergantungan terhadap input industri.
Para ahli menilai, evaluasi terhadap sistem pertanian intensif menjadi keharusan agar ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Konsep pertanian berkelanjutan kini menjadi arah baru yang mendorong keseimbangan antara produksi pangan dan perlindungan ekosistem.
Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan model pertanian ramah lingkungan seperti organik, agroekologi, dan hidroponik. Teknologi digital pertanian dan kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia.
Dengan perubahan paradigma ini, semangat Revolusi Hijau diharapkan tetap hidup dalam bentuk yang lebih berkelanjutan. Pertanian masa depan dituntut tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan alam, sehingga mampu menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.
“Nok Srie”Bernarasi
Wujudkan Program Ketahanan Pangan Polres Probolinggo Bersama Kelompok Tani Panen Jagung di Bantaran
WARTAPENASATUJATIM | PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Polda Jawa Timur melalui Polsek Bantaran melaksanakan panen jagung di lahan binaan Polri yang dikelola oleh kelompok tani Tunas Harapan yang terletak di Dusun Lampek’an, Desa Tempuran, Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Senin (6/10/2025).
Panen jagung ini merupakan bagian dari program Swasembada Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dari lahan yang ditanami, panen kali ini diperkirakan menghasilkan jagung hingga 1,2 ton.
Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif melalui Kapolsek Bantaran,AKP Rini Ifo Nila Krisna menyampaikan bahwa panen ini adalah bukti nyata keterlibatan Polri dalam mendukung ketahanan pangan.
“Polres Probolinggo akan selalu hadir menjaga stabilitas ekonomi dan membantu masyarakat. Panen ini adalah bukti sinergi antara Kepolisian dengan kelompok tani,” kata AKP Nila
Ia menambahkan, dengan dukungan berbagai elemen diharapkan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor pada tahun 2025.
“Harapan kami, ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo terus meningkat sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar AKP Nila.*** (Bgn)
Komitmen Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kapolda Kalteng Targetkan 136 Hektare Lahan Siap Ditanami Jagung di Kuartal IV
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Komitmen Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan.
Salah satunya, seperti yang dilakukan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. bersama Gubernur H. Agustiar Sabran, S.IKom. dan forkopimda dengan melaksanakan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV di Lahan Perhutanan Sosial, Desa Pager, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan penanaman yang merupakan bagian dari program nasional ketahanan pangan yang digagas Polri secara nasional kali ini, juga digelar terpusat di Prov. Banten dipimpin oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan dihadiri Kapolri, Menteri Pertanian, serta Menteri Kehutanan.
Kapolda Kalteng mengungkapkan bahwa kegiatan penanaman jagung kuartal IV ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terkait ketahanan pangan nasional.
“Hari ini kami melakukan penanaman jagung kuartal IV serentak yang dipusatkan di Desa Pager denga luas lahan sekitar 2 hektare,” kata Kapolda usai melakukan penanaman jagung.
Irjen Iwan menegaskan bahwa pada kuartal IV kali ini pihaknya tekah menargetkan 136 hektare lahan di 101 titik lokasi diseluruh wilayah Kalteng untuk ditanami jagung.
“Harapannya pada kuartal IV ini, produksi jagung di Kalimantan Tengah dapat semakin maksimal dan meningkat dari kuartal III. Sehingga upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dapat berjalan lancar,” tuturnya.
Kapolda menyebut, dengan langkah konkret ini Polda Kalteng dan jajaran berkomitmen terus berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Tentunya hal ini juga menjadi bukti nyata langkah Polri dalam mendukung program ini, sekaligus mendorong produktifitas pertanian daerah untuk kesejahteraan bersama,” tutup Kapolda.
Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolda Kalteng Komitmen Perkuat Sinergi Wujudkan Sektor Pertanian yang Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan
Pulang Pisau, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., bersama Gubernur H. Agustiar Sabran dan sejumlah Forkopimda terpantau tiba di Polres Pulang Pisau dari Palangka Raya.
Perjalanan dalam rangka kunjungan kerja tersebut dilakukan guna pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang merupakan Program Polri. Rombongan melanjutkan perjalanan dari Polres Pulang Pisau ke Desa Anjir, Kec. Kahayan Hilir, pada Sabtu (27/9/2025).
“Kegiatan panen raya ini merupakan wujud komitmen Polri mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional,” kata Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, mewakili Kapolda Kalteng, saat dikonfirmasi.
Kabidhumas mengatakan, Polri, khususnya Polda Kalteng, telah dan sedang gencar melaksanakan program dalam mendukung ketahanan pangan.
“Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 12.000 hektare lahan binaan Polda Kalteng dan jajaran yang berpotensi ditanami jagung, dan 5.900 hektare di antaranya telah ditanami,” beber Kabidhumas.
Kombes Erlan menegaskan komitmen Kapolda Kalteng dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, petani, serta seluruh elemen masyarakat.
“Mari kita bersama-sama perkuat sinergi dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan dalam membangun sektor pertanian yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Panen raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.
“Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang,” demikian Erlan.
Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Kedamean Turun ke Sawah Bersama Warga Tanam Kacang Tanah
WARTAPENASATUJATIM | Gresik – Babinsa Koramil 0817-03/Kedamean, Serda Apik turut serta membantu warga binaan dalam kegiatan menanam kacang tanah di lahan produktif yang berada di Desa Glindah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Kamis, (25/09/2025)
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendampingan Babinsa kepada para petani agar lebih memberdayakan lahan yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah binaan.
Serda Apik mengatakan bahwa keterlibatannya bukan hanya sebatas mendampingi, melainkan juga ikut turun langsung membantu proses penanaman.
“Sebagai Babinsa, kami berkomitmen untuk terus hadir mendampingi dan membantu masyarakat. Dengan memanfaatkan lahan produktif, kami berharap warga semakin semangat dalam bercocok tanam, karena ini juga bagian dari upaya mensukseskan program ketahanan pangan dari Pemerintah,” ujarnya.
Selain menanam kacang tanah, rencananya lahan tersebut juga akan ditanami cabai rawit yang ditanam di sisi samping sebagai tanaman pendamping. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih beragam dan bernilai ekonomis bagi warga.
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan masyarakat Desa Glindah semakin termotivasi dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada, serta mendukung program swasembada pangan di tingkat desa hingga nasional. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Dari Tanah Kering, Tumbuh Harapan Mulia Seorang Prajurit
WARTAPENASATUJATIM | Magetan – Senja baru saja turun di langit Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Angin sepoi berhembus pelan, menyapu dedaunan dan tanah yang mulai kering. Namun seorang pria berbadan tegap justru baru memulai pekerjaannya yang kedua hari itu.
Adalah Letda Cke Isdayun, seorang perwira TNI AD yang sehari-hari menjabat sebagai Paur Produk Penrem 081/DSJ. Usai bertugas seharian, ia tak langsung beristirahat. Seragam dinas ditanggalkan, diganti dengan pakaian seadanya, dan sebuah alat semprot pertanian disandarkan di pundaknya.
Langkahnya menyusuri jalan setapak di belakang rumah, menuju hamparan lahan seluas hampir 1,5 hektare milik keluarganya. Di sanalah tempat ia menanam harapan untuk keluarganya.
“Dulunya di sini saya tanami sayur-sayuran, seperti bayam, kangkung, dan terong. Sebagian juga ada tebu yang kemarin baru saja dipanen. Sekarang tanahnya sedang kami olah lagi untuk ditanami tebu kembali,” kata Isdayun, Rabu (24/9/2025).
Namun tantangan datang saat musim kemarau tiba. Air menjadi barang langka, dan sayuran tak lagi bisa tumbuh dengan optimal.
“Kalau sudah kemarau seperti sekarang, tanaman yang bisa saya tanam hanya ubi jalar. Karena di sini untuk pengairannya cuma mengandalkan air hujan,” sebutnya.
Meski hasil panennya tak selalu melimpah, Isdayun mengaku bersyukur. Dari kerja keras dan keringatnya ada tambahan rezeki untuk keluargnya.
“Alhamdulillah, selain untuk kebutuhan sehari-hari di dapur, hasil lebihnya juga bisa dijual. Mungkin nilainya tidak besar, tapi cukup untuk menambah penghasilan keluarga,” ucapnya dengan rendah hati.
Sementara itu, Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Isdayun selaras dengan semangat besar TNI dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.
“Kami TNI memiliki komitmen kuat untuk mendukung ketahanan pangan, baik melalui pendampingan langsung kepada para petani di lapangan, maupun melalui upaya penyediaan sarana pendukung seperti pipanisasi dan pompanisasi untuk membantu pengairan,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, TNI juga terus mendorong peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Indeks Pertanaman (IP) guna mendukung produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh.
Lebih dari sekadar tugas, kata Untoro, menjadi prajurit berarti juga menjadi teladan dan tetap produktif, bahkan di luar jam dinas.
“Apa yang dilakukan oleh Letda Isdayun adalah salah satu contoh nyata dari semangat dan kerja keras. Sebuah bukti bahwa selama kita mau berbuat dan bekerja keras, sekecil apa pun itu, pasti akan memberi manfaat dan dampak yang positif,” ujarnya.
Di balik kesederhanaannya, Letda Cke Isdayun menunjukkan bahwa pengabdian bisa dilakukan dalam banyak bentuk. Tidak harus selalu dengan senjata, tetapi juga dengan cangkul, bibit, dan kerja keras yang tumbuh dari ketulusan hati.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Dandim 0829/Bangkalan : Menanam Mangrove Sama dengan Menjaga Masa Depan Bangsa
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama anak perusahaannya menggelar program penanaman mangrove di Pantai Tolbuk, Kecamatan Klampis, Selasa (23/9/25). Kegiatan dalam rangka Pelindo Day ini melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta komunitas peduli lingkungan.
Komandan Kodim 0829/Bangkalan, Letkol Inf Nanang Fahrur rozi, S.Pd, selaku penanggung jawab kegiatan menegaskan bahwa menanam mangrove bukan sekadar simbolis, tetapi langkah strategis menjaga kelestarian alam.
“Mangrove melindungi pantai dari abrasi, menjadi habitat biota laut, dan bagian penting dari ketahanan nasional. Menanam mangrove sama dengan menjaga masa depan bangsa,” ujarnya.
Dari pihak Pelindo, Executive Director 3 Daru Wicaksono Julianto menyampaikan komitmen perusahaan untuk menanam 147.400 bibit mangrove di lahan 34,75 hektar di Desa Tolbuk dan Desa Kool. Program ini diharapkan mendukung rehabilitasi mangrove nasional, mengurangi emisi karbon, serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui Perikanan dan Ekowisata.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, S.IP., M.H., mengapresiasi kegiatan tersebut dan menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah.
“Penanaman mangrove adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat pesisir Bangkalan. Kolaborasi seperti ini harus terus dilanjutkan,” tegasnya. Acara berakhir dengan penanaman bersama dan berjalan tertib serta aman.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Sinergi Bersama Gerakan Pangan Murah Dalam Rangka Sukseskan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik
WARTAPENASATUJATIM | Gresik – Mensukseskan Program Ketahanan Pangan Serentak Nasional Tahun 2025, zoom meeting bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilanjutkan sambutan Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman digelar di Pendopo Alun-alun Kabupaten Gresik, Jl. Wachid Hasyim No. 111, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Selasa (23/09/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB., Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo, S.H., M.M., Kapolres Gresik yang diwakili Kapolsek Kebomas Kompol Gatot Setyo Budi, Kepala Disperindag Kabupaten Gresik Drs. Darmawan, M.Si., Kajari Gresik Yanuar Utomo, S.H., M.Hum., Camat Gresik Jalasvie Triyatmoko, S.S., para tamu undangan, serta masyarakat yang memanfaatkan pasar murah tersebut.
Dalam rangkaiannya kegiatan diawali dengan zoom meeting bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilanjutkan sambutan Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman. Kegiatan ini juga menghadirkan dialog interaktif yang tersambung dari Kabupaten Banyuwangi hingga Kabupaten Pacitan sebagai bentuk partisipasi daerah dalam Program Stabilisasi Pangan Nasional.
Dalam sambutannya, Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi terhadap sinergi seluruh pihak dalam mengawal ketersediaan pangan murah bagi masyarakat.
“Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menekan inflasi daerah sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasdim 0817/Gresik Mayor Inf Siari yang hadir mewakili Dandim 0817/Gresik menegaskan komitmen TNI untuk selalu mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan.
“Kami dari jajaran Kodim 0817/Gresik siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh stakeholder untuk memastikan ketersediaan pangan tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” tegas Kasdim.
Kegiatan ini berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari warga yang hadir di pasar murah, yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
