Artikel
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
LUBKITA REVOLUSI HIJAU UNTUK KETAHANAN PANGAN
Nusantara wartapenasatu.com
Revolusi Hijau Jadi Titik Balik Pertanian Dunia Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan
Jakarta, 27 Oktober 2025 — Revolusi Hijau menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pertanian dunia. Melalui penerapan teknologi modern, penggunaan benih unggul, pupuk, pestisida, serta mekanisasi alat pertanian, dunia berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20.LUBKITA (Lumbung Artha Kita) bercermin dari seorang visioner Norman Borlaug untuk bersinergi ketahanan pangan nasional
Program Revolusi Hijau awalnya digagas untuk mengatasi krisis pangan global akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Penerapan inovasi seperti sistem irigasi modern dan teknik intensifikasi pertanian membuat hasil panen di berbagai negara melonjak drastis. Banyak negara berkembang yang sebelumnya bergantung pada impor pangan, berhasil keluar dari ancaman kelaparan dan menuju kemandirian pangan.
Di Indonesia, Revolusi Hijau mulai diterapkan secara luas sejak era 1970-an. Pemerintah melalui berbagai program pertanian intensif memperkenalkan varietas padi unggul, pemupukan berimbang, serta perluasan jaringan irigasi teknis. Upaya tersebut berhasil menjadikan Indonesia sempat mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Namun, keberhasilan Revolusi Hijau juga membawa dampak terhadap lingkungan. Ketergantungan pada bahan kimia seperti pupuk sintetis dan pestisida menimbulkan degradasi kesuburan tanah dan pencemaran air di sejumlah wilayah. Selain itu, sistem pertanian monokultur turut mengurangi keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko ketergantungan terhadap input industri.
Para ahli menilai, evaluasi terhadap sistem pertanian intensif menjadi keharusan agar ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Konsep pertanian berkelanjutan kini menjadi arah baru yang mendorong keseimbangan antara produksi pangan dan perlindungan ekosistem.
Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan model pertanian ramah lingkungan seperti organik, agroekologi, dan hidroponik. Teknologi digital pertanian dan kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia.
Dengan perubahan paradigma ini, semangat Revolusi Hijau diharapkan tetap hidup dalam bentuk yang lebih berkelanjutan. Pertanian masa depan dituntut tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan alam, sehingga mampu menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.
“Nok Srie”Bernarasi
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, MBG, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Subianto Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat
Surakarta wartapenasatu.com
Sekolah Rakyat, Bukti Negara Hadir untuk Anak Kurang Mampu
Surakarta, Jawa Tengah — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena persoalan biaya.
Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2 Surakarta, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa jika masyarakat mampu bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri, maka negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. “Dengan Sekolah Rakyat, negara hadir menjemput masa depan anak-anak bangsa,” ujar Agus Jabo.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul, adil, dan berdaya saing. “Presiden ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bermimpi besar dan mewujudkan cita-citanya,” tambahnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju kemerdekaan sejati. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan masa depannya karena kemiskinan. Tugas negara adalah menjamin mereka bisa bersekolah dan belajar dengan layak,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang dikutip dari Sekretariat Presiden.
Sementara itu, pakar pendidikan nasional, Prof. Anwar Sanusi, menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan. “Model seperti ini menghidupkan kembali semangat gotong royong pendidikan. Negara menjadi pelindung utama, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan dukungan sosial,” jelasnya.
Selain menekankan akses gratis, Sekolah Rakyat juga mengusung kurikulum berbasis karakter, nasionalisme, dan kemandirian. Para siswa tidak hanya dibekali ilmu akademik, tetapi juga nilai moral, keterampilan hidup, dan kecintaan terhadap tanah air. Tujuannya agar generasi muda tumbuh menjadi insan cerdas sekaligus berjiwa sosial.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat semakin berkurang. Program ini menjadi simbol nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak boleh kalah oleh kemiskinan, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah
“Nok Srie”Melporkan
Sekilas tentang organisasi Kibar Nusantara
Sekilas tentang organisasi Kibar Nusantara
Jakarta, wartapenasatu.com – Kolaborasi beberapa Front Komunitas Indonesia diinisiator oleh SAS Foundation bersama tim Gerakan Sosial Ekonomi Rakyat. Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia Dapur Santri Indonesia, Jaringan Umat Bersatu, Jaringan Anak Galunggung Tasikmalaya dan Media Warta Indonesia, mencetuskan berdiri organisasi KIBAR NUSANTARA.
Ikut mendeklarasikan Kibar Nusantara Bapak Suhu Pengacara Kondang di Jakarta, Agus Gunawan Lembaga Investigasi Negara, Bambang Sudiyono Caleg DPR RI Dapil X Jawa Barat, Ibu Indah DSI, wakil ketua DPRD Erry dan H UAS Penguasa gunung Galunggung serta tokoh masyarakat diwakili oleh Bapak Ukay Pejabat di jajaran Pemda Tasikmalaya.
Sebuah organisasi yang lahir, sebelum Ter wujud nama KN dialogis selam 2 hari 3 malam antar perwakilan komunitas, berbagai nama diusulkan setelah bergilir memberi nama dalam temu sakral tersebut dan simpulnya terwujud perkumpulan organisasi bernama KIBAR NUSANTARA.
“Tim front komunitas Indonesia Satu dan perkumpulan tsb. Bersepakat mendirikan KN yang fokus aktivitasnya untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah untuk kepentingan nasional,” ungkap Risman Thomas mantan Pejabat Pemda DKI.Jakarta di kantor Jagakarsa, Minggu ( 25/10).
Kibar Nusantara dideklerasikan di objek wisata air panas gunung Galunggung Kecamatan Cisayong Tasikmalaya Jawa pada tanggal 21 Mei 2022.
Nama petinggi komunitas pendukung KIBAR NUSANTARA yang mewakili organisasi yaitu : SAS Foundation Risman Thomas, Gerakan Sosial Ekonomi Rakyat. H.Sidi Salman, Dapur Santri Indonesia B.Sudiyono, Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia Ismaldha, Lembaga Investigasi Negara Agus Gunawan, Pengacara Kondang Bapak Suhu, Jaringan Galunggung Anak Tasikmalaya H.UAS, Media Warta Indonesia Benny Rivano.
Menyusul SAS Tasikmlaya Dasril, Jaringan Umat Bersatu Bambang S, Koran KONTRAS Nurony, D’Leader Resya, Sahabat New Widia Ningsih, Pewarta Nasional Andi Kardiman.
Demikian maklum dan untuk sahabat yang berencana berkolaborasi dengan KIBAR NUSANTARA bagi yang berminat untuk menjadi pengurus dan anggota KIBAR NUSANTARA di tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. We welcome you with my pleasure. contact person: 08895585896. PFi
Seminar HKI: Dorong Inovasi dan Daya Saing Daerah
Seminar HKI: Dorong Inovasi dan Daya Saing Daerah
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investasi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertanian, Pemkab Tapteng berpartisipasi aktif dalam Seminar Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Seminar ini mengusung tema strategis, yaitu “Strategi Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Pemasaran dan Nilai Ekonomi Produk Unggulan Daerah dari Lokal ke Global.” Tema ini menyoroti pentingnya indikasi geografis sebagai alat untuk mempromosikan produk-produk unggulan daerah di pasar global, sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara, melalui Kabid Riset dan Inovasi Dr. Ihsan Azhari, menekankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah upaya krusial untuk menjaga nama baik daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi Geografis (IG) sebagai bagian dari HKI berfungsi sebagai identitas produk daerah, menandakan keaslian produk yang berasal dari tanah, iklim, dan kearifan lokal masyarakat.
Lebih lanjut, IG dipandang sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah yang berakar pada identitas dan keunggulan lokal. Dengan demikian, produk daerah tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena sejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
Seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada perangkat daerah terkait strategi meningkatkan pendaftaran dan pemanfaatan Indikasi Geografis. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan daerah di Sumatera Utara. Selain itu, seminar ini juga membahas peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran dan pemanfaatan IG untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini berasal dari berbagai institusi yang kompeten di bidang HKI, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPIHKI) Universitas Sumatera Utara, dan Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kemenyan Tapanuli Utara. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan solusi praktis bagi pengembangan HKI di daerah.
Partisipasi aktif Pemkab Tapteng dalam seminar ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan potensi intelektual serta produk unggulan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang HKI dan IG, diharapkan Tapteng dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sengketa Lahan di Tanjung Muda: Diduga Tumpang Tindih, Laporan Polisi Dilayangkan
Sengketa Lahan di Tanjung Muda: Diduga Tumpang Tindih, Laporan Polisi Dilayangkan
Batu Bara, wartapenasatu.com – Sengketa lahan antara Dedi Azhar dan S. Nainggolan di Dusun III Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, semakin memanas. Dugaan tumpang tindih lahan dan perusakan yang terjadi di lokasi tersebut memicu laporan polisi dan sorotan terhadap kinerja pejabat desa. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Investigasi di lokasi lahan yang bersengketa dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Tanjung Muda, perwakilan Polres Batubara, kedua belah pihak yang bersengketa, masyarakat, dan awak media. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan dalam menangani sengketa lahan yang berpotensi menimbulkan konflik lebih lanjut.
Pengukuran ulang lahan dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Batubara dengan menggunakan meteran yang disediakan oleh Desa Tanjung Muda. Pengukuran ini disaksikan oleh pihak kepolisian, masyarakat, dan awak media. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa lahan yang diklaim oleh Dedi Azhar telah melewati batas dan merusak sebagian lahan yang dikuasai oleh Sardianus Nainggolan. Perusakan tersebut diduga dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator.
Sardianus Nainggolan merasa keberatan atas perusakan lahan miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batubara. Laporan resmi telah dibuat dengan Nomor: LP/B/348/X/2025/SPKT/Polres Batubara/Polda Sumatera Utara, terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP. Sardianus Nainggolan didampingi oleh Kuasa Pendamping, Agus Sitohang, Ketua KCBI Kabupaten Batubara.
Agus Sitohang menyampaikan keberatannya terhadap kinerja Pj. Kepala Desa Tanjung Muda yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diduga cacat administrasi atas tanah milik Dedi Azhar. “Surat SKT yang dimiliki oleh Dedi masih ditemukan salah satu sempadan tanah belum lagi dibubuhkan tanda tangan, namun dari pihak Dedi Azhar menggali lahan tersebut yang menggunakan alat berat berupa Excavator, dan merusak dari lahan yang dikuasai oleh S. Nainggolan tersebut,” tegas Agus Sitohang.
Pihak Kepala Desa Tanjung Muda telah berupaya memediasi kedua belah pihak yang bersengketa di kantor desa, namun surat panggilan tersebut belum disampaikan kepada S. Nainggolan. Sementara itu, Dedi Azhar langsung menurunkan alat berat untuk menggali lahan dengan berpedoman pada surat yang baru diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Tanjung Muda yang tanpa dibubuhi tanda tangan sempadan.
Dedi Azhar mengakui bahwa tanah tersebut memang sedang bersengketa, namun meminta agar masalah ini tidak diperpanjang dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, dengan bukti yang ada, Dedi Azhar memegang surat terbaru yang tanpa tanda tangan salah satu sempadan, dan setelah dilakukan pengukuran ulang, jelas terlihat bahwa tanah milik S. Nainggolan telah dirusak oleh alat berat. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesepakatan yang mutlak antara kedua belah pihak. Pihak kuasa pendamping S. Nainggolan, Agus Sitohang, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti permasalahan ini karena S. Nainggolan merasa sangat dirugikan atas kerusakan lahan miliknya.
(Kaperwil MWPS Sumut: T. Rait)
Pembiayaan TKS di Tapteng: APBD Harus Tepat Sasaran dan Berbasis Manfaat
Pembiayaan TKS di Tapteng: APBD Harus Tepat Sasaran dan Berbasis Manfaat
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) harus tepat sasaran dan berbasis pada asas manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran harus selaras dengan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Basyri Nasution, SP, di kantornya di Pandan, pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Terkait pembiayaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dari postur anggaran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Basyri Nasution mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan rincian peruntukan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah, merujuk pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2027. Sementara itu, rancangan APBD Tapteng Tahun Anggaran (TA) 2026 sudah mencapai 51,59 persen atau setara dengan Rp. 540.144.823.448,99.
Basyri Nasution menjelaskan bahwa postur Ranperda APBD TA 2026 mengalami penurunan dana transfer sebanyak Rp. 176.419.983.644 dari Tahun Anggaran 2025. Untuk belanja, dalam rancangan APBD TA 2026, belanja operasi mencapai Rp. 849.689.057.042,29, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal hanya Rp. 10.730.419.448,88, yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 3.491.491.851,73, dan belanja pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo untuk TA 2026 sebesar Rp. 10.652.846.124.
Anggaran untuk Sekretariat DPRD dalam RAPBD TA 2026 tercatat sebesar Rp. 23.806.019.731, dengan alokasi untuk DPRD Tapteng sebesar Rp. 19.734.666.558. Melihat postur anggaran TA 2026, belanja pegawai saja sudah mencapai 51,59 persen atau setara dengan Rp. 540.144.823.448,99. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), penambahan beban anggaran khusus untuk pegawai, termasuk TKS, sudah tidak memungkinkan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat pegawai Non-ASN di luar PNS dan PPPK, apalagi yang tidak masuk dalam Database BKN dan tidak memenuhi berbagai ketentuan atas regulasi yang telah terbit menyangkut ASN dan Non ASN.
Meskipun demikian, Pemkab Tapteng tetap berupaya ke Kementerian PAN-RB dan BKN untuk memperjuangkan kondisi TKS, khususnya dari bidang kesehatan yang telah diberhentikan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sembari menunggu tindak lanjut. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Tapteng untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, sebagaimana telah disampaikan oleh Plt. Kadis Kesehatan Tapteng terkait TKS dimaksud.
Dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Pemkab Tapteng berupaya untuk tetap memberikan pelayanan publik yang optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan regulasi yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.
(Kaperwil MWPS Sumut: T. Rait)
Semangat Sehat Bersama Gelora: Ratusan Warga Rantau Prapat Ikuti Jalan Santai dan Senam Sehat
Semangat Sehat Bersama Gelora: Ratusan Warga Rantau Prapat Ikuti Jalan Santai dan Senam Sehat
Rantau Prapat, wartapenasatu.com – Ratusan warga dan penggiat olahraga dari berbagai kalangan di Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti acara Jalan Santai dan Senam Sehat yang diselenggarakan oleh Partai Gelora Indonesia. Acara ini berlangsung pada Minggu, 26 Oktober 2025, di Taman Binaraga, Jalan Binaraga, Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Partai Gelora Indonesia. Sejak pagi hari, ratusan warga telah memadati Taman Binaraga untuk mengikuti acara yang berlangsung meriah ini. Ketua dan seluruh pengurus DPD Partai Gelora turut hadir dan berbaur bersama para peserta, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat dan penuh semangat.
Ketua DPW Gelora Sumatera Utara menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo, sementara Ketua Panitia, Syarifuddin Hasibuan, SH, MH, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Ia juga mengajak masyarakat Labuhanbatu, khususnya yang hadir, untuk bergabung bersama Partai Gelora Indonesia. “Kami mengajak masyarakat Labuhanbatu, apapun kondisi yang kita hadapi, jangan lupa untuk bahagia,” pesan Syarifuddin dengan penuh semangat.
Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Labuhanbatu, H. Marasakti Harahap, LC, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dijadikan sebagai momentum untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Labuhanbatu. “Perlu ada tiga hal yang kita miliki: meluruskan niat, menguatkan ideologi, dan memperbanyak wawasan agar kita bisa bersama-sama membangun daerah, tentunya berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu itu.
Rute jalan santai dimulai dari Taman Binaraga, kemudian mengelilingi stadion Binaraga, dan berakhir kembali di Taman Binaraga. Di sepanjang rute, para peserta yang terdiri dari masyarakat umum, pengurus Partai Gelora, penggiat olahraga, dan pelajar, tampak penuh semangat dan antusias. Mereka kompak berjalan sambil sesekali meneriakkan yel-yel Partai Gelora: “Semangat Indonesia!”
Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk berolahraga dan menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Labuhanbatu. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang terpancar dari acara ini diharapkan dapat terus dipelihara dan menjadi modal penting dalam membangun daerah yang lebih baik.
Partai Gelora Indonesia melalui kegiatan ini menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan Labuhanbatu dapat terus maju dan berkembang menjadi daerah yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
(Kaperwil MWPS Sumut: T. Rait)
Kapolda Kalteng dan Pejabat Utama berikan Bimtek Sebagai Tindak Lanjut Launching Pamapta kepada Jajaran Polres dan Polresta
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. secara langsung memberikan arahan dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi jajarannya, bertempat di Aula Rupatama Endra Dharmalaksana Mapolresta Palangka Raya, Sabtu (25/10/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.IK., S.H., M.H. , para pejabat utama Polda, serta turut dihadiri Kapolresta Palangka Raya dan para Kapolsek jajaran secara virtual.
Dalam arahannya, Kapolda Kalteng menekankan pentingnya memahami konsep dan pelaksanaan program Pamapta sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan dan kesiapsiagaan anggota Polri di lapangan.
“Pamapta harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Untuk itu saya minta seluruh personel wajib memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam mendukung program ini,” tegas Kapolda.
Sementara itu, Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. menambahkan bahwa arahan dan bimtek ini digelar dalam rangka menindaklanjuti program Pamapta yang sebelumnya telah dilaunching oleh Kapolri.
“Dengan adanya arahan dan bimtek yang diberikan Kapolda dapat menjadi atensi bagi jajaran, sehingga penyesuaian dan optimalisasi pelaksanaan Pamapta di lapangan dapat dirasakan hasilnya langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
Lepas Patroli Pamapta, Kapolda Kalteng: Langkah Nyata Wujudkan Harkamtibmas
Lepas Patroli Pamapta, Kapolda Kalteng: Langkah Nyata Wujudkan Harkamtibmas
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Usai memberikan arahan dan bimbingan teknis (Bimtek), Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. secara resmi melepas patroli Pamapta, bertempat di Halaman Mapolresta Palangka Raya, Jl. Tjilik Riwut Km.3, Kota Palangka Raya, Sabtu (25/10/2025).
Dalam pelepasan tim Patroli Pamapta tersebut, Kapolda Kalteng turut didampingi Wakapolda Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setydi, sejumlah pejabat utama Polda dan Kapolresta Palangka Raya serta personel jajaran Polres.
Pelepasan dimulai dengan pengecekan kesiapan personel dan sarana pendukung, dilanjutkan dengan penyampaian arahan agar pelaksanaan patroli berjalan efektif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kapolda Kalteng melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, menyampaikan bahwa pelaksanaan patroli Pamapta ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
“Dengan adanya patroli Pamapta ini, menjadi langkah nyata jajaran Polda Kalteng mewujudkan harkamtibmas yang aman dan nyaman,” ungkap Kabidhumas.
Kombes Erlan juga menambahkan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.”Harapanya melalui kegiatan ini, harkamtibmas dapat tetap terjaga, aman dan kondusif,” tutupnya.
Launcing Pamapta, Polres Katingan Ikuti Bimtek Dilanjutkan Pelepasan
Launcing Pamapta, Polres Katingan Ikuti Bimtek Dilanjutkan Pelepasan
Katingan, wartapenasatu.com – Kapolres Katingan, AKBP Chandra Ismawanto, S.I.K., memimpin langsung apel Launching dan pemberangkatan Patroli Pamapta Polres Katingan, yang digelar di halaman Mapolres Katingan, Sabtu (25/10/2025) Sore.
Sebelum kegiatan louncing Polres Katingan menerima Bimtek (Bimbingan Teknis) dari Kapolda Kalteng. Hadir dalam giatnya para PJU, perwira, personel Polres, serta hadir juga Kapolres Murung Raya AKBP Franky M.Monathen, S.I.K., ikut serta dalam Bimtek dan pelepasan Pamapta..
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Katingan serta personel yang terlibat dalam kegiatan patroli Pamapta.
Dalam arahannya, Kapolres Katingan menegaskan bahwa keberadaan Patroli Pamapta merupakan wujud nyata dari komitmen Polres Katingan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kegiatan patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, serta mencegah potensi gangguan kamtibmas sedini mungkin,” ujarnya.
Kapolres juga berpesan agar seluruh personel yang bertugas selalu mengedepankan sikap humanis dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Lebih lanjut, Kapolres menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara personel Polri, instansi terkait, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Pamapta tidak hanya ditentukan oleh kehadiran aparat, tetapi juga oleh dukungan masyarakat yang aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing. “Mari bersama-sama kita wujudkan Katingan yang aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemberangkatan pasukan Patroli Pamapta Polres Katingan yang dilepas langsung oleh Kapolres. Rombongan patroli bergerak menyusuri beberapa titik strategis di wilayah hukum Polres Katingan, termasuk kawasan pemukiman, pusat keramaian, dan jalur-jalur utama. Kehadiran patroli tersebut diharapkan mampu memberikan efek preventif terhadap tindak kriminalitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri di tengah-tengah mereka.
