Artikel
Magang Nasional hingga Revitalisasi Tambak, Ini Rangkaian Program Ekonomi 2025
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Serap Tenaga Kerja
Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang berisi sejumlah program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Program ini menyasar berbagai sektor mulai dari pendidikan, pariwisata, padat karya, hingga perlindungan sosial bagi pekerja informal. Paket tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam paket ini, terdapat delapan program akselerasi yang dirancang untuk tahun 2025. Salah satunya adalah program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang baru lulus maksimal satu tahun. Pemerintah menilai, program ini akan membantu fresh graduate memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi menuju dunia kerja. Selain itu, terdapat kebijakan perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 552 ribu pekerja di sektor pariwisata, yang mencakup industri hotel, restoran, dan kafe.
Dukungan terhadap pekerja informal juga menjadi perhatian penting. Pemerintah memberikan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja sektor transportasi online atau ojol, termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja logistik, selama enam tahun. Ada pula program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat membantu pekerja memperoleh akses hunian yang layak.
Selain itu, pemerintah menggulirkan program padat karya tunai (cash for work) yang melibatkan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja secara langsung di berbagai daerah. Kebijakan deregulasi implementasi PP 28/2025 juga dimasukkan untuk menyederhanakan prosedur, sementara program perkotaan berupa pilot project di DKI Jakarta diarahkan pada perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran serta gigs bagi UMKM.
Paket ekonomi 2025 juga mencakup lima program penyerapan tenaga kerja, di antaranya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), replanting di perkebunan rakyat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, serta modernisasi kapal nelayan. Kelima program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan, perkebunan, hingga desa-desa.
Tidak hanya fokus pada 2025, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan program hingga tahun 2026. Beberapa kebijakan yang akan diperpanjang antara lain PPh Final 0,5% bagi UMKM, PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, insentif perpajakan bagi industri padat karya, serta program diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah (BPU). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan keberlanjutan insentif sekaligus kepastian bagi dunia usaha.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap Paket Ekonomi 2025 mampu menjadi motor penggerak pemulihan dan akselerasi ekonomi nasional. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada stimulus fiskal, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Presiden Prabowo Matangkan Skema Magang Nasional bagi Lulusan Baru
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional Bagi Fresh Graduate
Pemerintah tengah memfinalisasi program magang nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyusunan detail program tersebut sedang dimatangkan. Program ini dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan target dapat segera diimplementasikan.
Airlangga menjelaskan, magang nasional ini akan terbuka bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pelaksanaannya akan berbasis kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, sehingga lulusan baru dapat memperoleh pengalaman nyata sesuai bidang yang dipelajari.
Program magang nasional ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pola terintegrasi, pemerintah berharap program ini bisa menjangkau ribuan perusahaan dan ratusan ribu lulusan baru di berbagai sektor.
Untuk memberikan jaminan kesejahteraan, para peserta magang akan memperoleh upah selama enam bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Biaya tersebut sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap transisi lulusan baru memasuki dunia kerja.
Airlangga menambahkan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan jejaring profesional, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih siap menghadapi tantangan global maupun kebutuhan industri dalam negeri.
Pemerintah optimistis bahwa magang nasional akan menjadi terobosan strategis dalam menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dengan langkah ini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Sambung Semangat Robert Owen: Revolusi Pembangunan Dimulai dari Anak Bangs
Jakarta wartapenasatu.com
Prabowo dan Semangat Robert Owen: Membangun Peradaban dari Akar Rakyat
Dalam sejarah industrialisasi Eropa, nama Robert Owen (1771–1858) tercatat sebagai tokoh yang berani melawan arus. Ia dikenal sebagai “sosialis utopis” karena di tengah kapitalisme awal abad ke-19, Owen memilih jalan berbeda: menuntut jam kerja manusiawi, pendidikan bagi anak buruh, serta perumahan dan koperasi yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi. Gagasan itu menjadikannya simbol keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Kini, semangat yang diwariskan Owen seolah menemukan relevansinya di Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan persoalan gizi anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan jawaban sederhana namun fundamental: memastikan anak-anak mendapatkan hak gizi, pendidikan, dan akses ekonomi kerakyatan melalui sekolah rakyat dan koperasi desa.
Di pabrik tekstil New Lanark, Owen memperkenalkan kebijakan progresif: buruh hanya bekerja 8 jam, sementara anak-anak bisa bersekolah. Semboyannya yang legendaris—“Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”—menjadi tonggak perjuangan hak-hak pekerja. Semangat itu kini diterjemahkan Prabowo dalam bentuk nyata: revolusi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Indonesia memang berbeda konteks dengan Eropa abad ke-19. Namun, persoalan mendasarnya tetap serupa: ketidakadilan, kesenjangan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Di sinilah gagasan Prabowo menjadi relevan—negara hadir di meja makan anak-anak, di ruang kelas sekolah rakyat, dan di koperasi desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan jawaban radikal atas kondisi anak bangsa yang sering kehilangan fokus belajar akibat perut kosong. Dengan gizi yang cukup, jutaan anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Sejarah telah membuktikan, peradaban besar hanya lahir dari rakyat yang sehat dan berpendidikan. Friedrich Engels, sahabat Karl Marx, pernah menulis bahwa kondisi kelas pekerja adalah ukuran sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jika ditarik ke konteks Indonesia, kondisi anak-anak sekolah adalah cermin arah bangsa.
Dengan demikian, semangat Robert Owen dan kebijakan Prabowo saling berkelindan: menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Di tengah arus kapitalisme global yang kian rakus, Indonesia memilih jalan berbeda—membangun kekuatan dari desa, dari piring anak sekolah, dan dari koperasi rakyat. Inilah revolusi yang sesungguhnya: dimulai dari akar, untuk tumbuh menjadi pohon peradaban yang kokoh.
“Nok Srie”
Ada Apa Dengan PL Kecamatan Jayanti
Warta pena satu- Banten
PL Kecamatan Jayanti, Aneh…!!! Aneh…!!! Jalan Masih Bagus Diperbaiki, Jalan Rusak Dibiarkan/ Masyarakat Dikampung Keramat Juga, Sama Bayar Pajak!! Tapi Tolong perhatikan Jalan Dikampung Kami, Sudah Lama Rusak, Sudah Bertahun”.
KabupatenTangerang Senin 15/09/2025.
Kebijakan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, menuai kritikan dari warga. Pasalnya, ada ruas jalan yang kondisinya masih tergolong baik justru diperbaiki dan diaspal, sementara jalan yang sudah lama rusak dan berlubang dibiarkan tanpa perbaikan.
Pantauan di lapangan, seperti di kampung Saradan hilir Desa Pangkat Jayanti, Kabupaten Tangerang proses pengaspalan/ Hotmix berjalan lancar meski permukaan jalan sebelumnya masih mulus dan jarang dikeluhkan warga. Sementara itu, Jalan di Kampung Keramat Desa Sumur bandung yang sudah lama berlubang dan memprihatinkan, belum tersentuh perbaikan hingga saat ini.
“Jalan ini (Saradan Hilir) tadinya masih bagus, tapi sekarang malah diperbaiki lagi. Sedangkan di Kampung Keramat Desa Sumur bandung, sudah bertahun-tahun rusak, tidak pernah diperbaiki,” ujar warga setempat, Minggu (14/9/2025).
Kami Media sebagai sosial control mempertanyakan prioritas dan transparansi anggaran perbaikan jalan dari Pemerintah Kecamatan maupun Dinas “Aneh, jalan yang masih bagus malah dipoles, yang rusak dibiarkan. Kami minta pemerintah lebih adil dan melihat kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan hanya proyek asal-asalan,” kata Akew, Aktivis Jayanti.
Menanggapi hal ini, Bonai Supriadi sebagai Aktivis , mengaku sudah beberapa kali mengajukan proposal perbaikan jalan rusak ke pemerintah Kecamatan Jayanti, namun belum ada realisasi. “Kami sudah usulkan beberapa kali, tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Mudah-mudahan segera ada perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan belum memberikan klarifikasi terkait dasar penentuan prioritas perbaikan jalan di wilayah Sumur Bandung Kecamatan Jayanti.
Warga berharap pemerintah Kecamatan lebih transparan dan bijak dalam menentukan proyek infrastruktur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Ferry Juliantoro Nakhodai Kementrian Koperasi : Estafet Pembangunan UMKM Berkelanjutan
Ferry Juliantoro Nahkodai Kementerian Koperasi: Estafet Pembangunan UMKM Berkelanjutan
Jakarta, 9 September 2025 – Auditorium Kementerian Koperasi menjadi saksi bisu serah terima jabatan Menteri Koperasi Republik Indonesia pada Selasa siang. Ferry Juliantoro secara resmi menggantikan Budi Ari Setiadi, menandai babak baru dalam upaya memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia.
Suasana khidmat meliputi acara yang dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi kementerian, perwakilan lembaga negara, dan tamu undangan. Karangan bunga ucapan selamat dari berbagai perusahaan BUMN menghiasi halaman depan, menjadi simbol dukungan dan harapan terhadap kepemimpinan Ferry Juliantoro.Budi Ari Setiadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan keyakinannya kepada Ferry Juliantoro. Ia menyatakan bahwa pengalaman Ferry sebagai Wakil Menteri Koperasi selama 10 bulan terakhir telah membekalinya dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Ferry Juliantoro, dalam pidato perdananya sebagai Menteri Koperasi, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Budi Ari Setiadi atas fondasi kuat yang telah dibangun. Ia berjanji untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan, termasuk inisiatif Koperasi Desa / Kelurahan yaitu koperasi Merah Putih, dengan semangat akselerasi dan inovasi.
“Seluruh capaian yang telah diwariskan akan menjadi fondasi kokoh bagi kebijakan berikutnya,” tegas Ferry, menekankan komitmennya untuk mempercepat pembangunan koperasi ke arah yang lebih maju dan relevan dengan kebutuhan zaman.Momentum serah terima jabatan ini bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga simbol kesinambungan visi dan misi Kementerian Koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terpancar selama acara menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Dengan nahkoda baru, Kementerian Koperasi diharapkan dapat semakin fokus pada penguatan kelembagaan koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan merata.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
SINERGI PEMERINTAH ,HIPMI,DAN PKL KELAPA GADING UNTUK AKSES HUNIAN DAN MODAL UMKM
Jakarta wartapenasatu.com
Pedagang Kaki Lima Kelapa Gading Sambut Baik Program Kredit PerumahaPemerintah
melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) bersama HIPMI mengadakan acara sosialisasi Program Kredit Perumahan pada Minggu, 7 September 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Ketua Umum HIPMI, Akbar H. Buchari. Mereka menjelaskan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan UMKM untuk mendapatkan kredit hingga Rp20 miliar.
Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan bank-bank besar seperti Bank Himbara dan bank swasta, sehingga peluang untuk mendapatkan modal semakin terbuka luas bagi pelaku usaha kecil.
Dalam acara ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dipimpin oleh Ibu Nok Srie, ikut hadir dan menyampaikan aspirasi anggota UMKM-nya.
Banyak pedagang kaki lima di Kelapa Gading yang masih kesulitan memiliki tempat usaha tetap dan rumah tinggal yang layak. Karena itu, mereka berharap program kredit ini bisa menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan pedagang kecil.
Dukungan ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin membantu semua lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil, agar lebih sejahtera dan bisa mengembangkan usahanya dengan baik.
Melalui program ini, pedagang kaki lima berharap bisa memiliki usaha yang lebih mapan, tempat tinggal yang layak, serta berkontribusi lebih besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Kesehatan, Nasional, Olah Raga, Opini, Pendidikan, SOSIAL
Audiensi di Kemenkes, IKPPI Gagas Program “Dari Perempuan untuk Perempuan”
Jakarta wartapenasatu.com
IKPPI Gelar Audiensi di Kementerian Kesehatan, Usulkan Program Kesehatan Perempuan
Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Sinda Sutadisastra melakukan audiensi di Kementerian Kesehatan bersama Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Bapak Roy Himawan, S.Farm., Apt., MKM. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi IKPPI untuk menyampaikan aspirasi dan program kerja yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan perempuan di Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, Ibu Sinda hadir bersama sejumlah organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Pilar Sosial dan Kesehatan. Kehadiran mereka menunjukkan semangat kolaborasi antarorganisasi dalam memperjuangkan hak dan akses kesehatan yang lebih baik bagi kaum perempuan di seluruh pelosok negeri.
Ibu Sinda menegaskan bahwa program yang diusulkan mengusung semangat “Dari Perempuan untuk Perempuan”, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan jasmani, rohani, dan mental kaum perempuan. “Kami percaya, perempuan adalah tombak pembangunan bangsa. Jika perempuan sehat, maka keluarga, masyarakat, dan negara pun akan menjadi kuat dan maju,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, IKPPI mengajukan beberapa program unggulan, di antaranya pelaksanaan pemeriksaan kanker gratis, donor darah, kegiatan senam sehat, serta pelibatan ibu-ibu pelaku UMKM untuk mendukung keberlangsungan kegiatan ini. “Selain menjaga kesehatan, kami ingin perempuan pelaku UMKM juga mendapat ruang untuk berkembang dan menjadi bagian dari gerakan ini,” tambah Ibu Sinda.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka kematian akibat kanker dalam tiga tahun terakhir. Mayoritas kasus yang terdeteksi sudah berada pada stadium 3 dan 4, sehingga peluang kesembuhan pasien menjadi semakin kecil. “Kami ingin mendorong deteksi dini agar perempuan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal. Dengan begitu, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan peluang kesembuhan lebih besar,” tegasnya.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Bapak Roy Himawan, menyambut baik gagasan yang disampaikan oleh IKPPI. Menurutnya, program tersebut selaras dengan visi Kementerian Kesehatan dalam memperkuat layanan kesehatan primer serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit.
Audiensi ini menjadi langkah awal bagi IKPPI untuk menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan perempuan. Ke depan, diharapkan program yang diinisiasi dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Hiburan, Internasional, Musik, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
“IKPPI Hadiri Perayaan HUT ke-31 JAKER, Seni dan Puisi Jadi Penguat Persatuan”
Jakarta wartapenasatu.com
JAKER Rayakan Ulang Tahun ke-31 dengan Pagelaran Wayang dan Antologi Puisi
Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) merayakan hari lahirnya yang ke-31 dengan penuh semarak melalui pagelaran seni budaya dan peluncuran antologi puisi. Acara ini berlangsung khidmat sekaligus meriah, dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pegiat seni, serta organisasi perempuan yang turut mendukung gerakan kebudayaan rakyat.
Salah satu momen istimewa dalam perayaan ini adalah hadirnya pagelaran wayang kulit yang mengangkat lakon penuh filosofi kehidupan. Wayang, sebagai warisan budaya adiluhung bangsa, kembali menjadi medium penyampai pesan moral, keadilan, serta nilai-nilai kebijaksanaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.
Selain pertunjukan wayang, acara juga dimeriahkan dengan peluncuran antologi puisi yang menggambarkan semangat perjuangan rakyat, cinta tanah air, serta peran kebudayaan sebagai penopang kehidupan bangsa. Antologi ini menjadi ruang ekspresi bagi para seniman dan pejuang kebudayaan dalam merawat ingatan kolektif bangsa.
Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) turut hadir memenuhi undangan JAKER dalam perayaan ini. Kehadiran mereka menjadi simbol sinergi antara organisasi perempuan dengan gerakan kebudayaan rakyat dalam memperjuangkan nilai keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Ketua Umum IKPPI, Sinda Sutadisastra, menyampaikan apresiasi atas kiprah JAKER yang konsisten menjaga dan mengembangkan kebudayaan rakyat. Menurutnya, kebudayaan adalah fondasi penting dalam membangun peradaban bangsa, dan perempuan memiliki peran strategis dalam merawat serta mewariskannya kepada generasi mendatang.
Melalui perayaan ulang tahun ini, JAKER menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjadi ruang perjuangan dan ekspresi rakyat melalui kebudayaan. Seni dan tradisi dianggap sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan sekaligus melawan berbagai bentuk penindasan sosial.
Perayaan ulang tahun ke-31 JAKER tidak hanya menjadi momentum refleksi, tetapi juga pengingat bahwa kebudayaan adalah nafas kehidupan rakyat. Dengan semangat kebersamaan, JAKER bersama berbagai elemen masyarakat berkomitmen menjadikan kebudayaan sebagai landasan perjuangan menuju Indonesia yang adil, setara, dan bermartabat.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
KETUA UMUM DPP IP-KI: JANGAN BIARKAN BANGSA INI TERGELINCIR DARI AMANAT UUD 1945
Foto: Ketua Umum DPP IP-KI; Baskara Harimukti Sukarya
Jakarta, 29 Agustus 2025
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI), Baskara Harimukti Sukarya, mengeluarkan pernyataan keras menyikapi kondisi kebangsaan terkini. Ia menegaskan bahwa pemerintah, parlemen, aparatur negara, hingga tokoh masyarakat telah terlalu jauh dari jati diri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Negara ini berdiri bukan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk membungkam suara rakyat, dan bukan untuk membagi-bagi penghargaan politik semata. Negara ini berdiri untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu amanat konstitusi yang kini kian dilupakan,” tegas Baskara.Himbauan Keras kepada Pemerintah dan Parlemen. Ketua Umum DPP IP-KI mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menertibkan barisan pembantunya yang kerap melahirkan kebijakan kontroversial dan pernyataan yang meresahkan rakyat. Ia juga mendesak parlemen agar menghentikan tradisi ucapan yang arogan dan jauh dari empati.
“Kursi wakil rakyat bukan panggung untuk menghina rakyat. Wakil rakyat harus bicara dan bertindak bagi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok politiknya,” ujarnya.Teguran kepada Aparat Negara Baskara juga menyoroti peran aparat penegak hukum dan pertahanan. Menurutnya, sumpah prajurit, Sapta Marga, dan janji jabatan bukan sekadar kata-kata seremonial.
“Aparat dibentuk untuk melindungi, bukan menindas. Jangan biarkan seragam kebesaran negara berubah menjadi simbol ketakutan rakyat. Setiap kekerasan yang berujung hilangnya nyawa rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah itu sendiri,” tegasnya.Ajakan untuk Tokoh Politik, Agama, dan Masyarakat.DPP IP-KI melalui Ketua Umumnya juga menyerukan agar tokoh politik, agama, adat, akademisi, dan masyarakat luas tidak menambah polarisasi dengan retorika kosong, tetapi hadir memberi teladan moral, mendidik rakyat dengan kebijaksanaan, dan mengingatkan pemerintah agar tetap pada jalurnya.
Kembali ke Jati Diri Bangsa.Dalam penutup pernyataannya, Baskara Harimukti Sukarya menekankan bahwa bangsa Indonesia hanya akan tetap tegak bila seluruh elemen kembali kepada jati diri bangsa yang sudah jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945: persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial.
“Kami menyerukan, hentikan praktik politik murahan, hentikan arogansi kekuasaan, hentikan kebijakan yang menindas. Mari kembali ke Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa. Jangan biarkan Republik ini kehilangan arah. Rakyat sudah cukup sabar; jangan paksa mereka kehilangan harapan,” pungkasnya.Himbauan dan Seruan DPP IP-KI
DPP IP-KI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan, serta mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.DPP IP-KI juga menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agar mengambil peran penting dalam menyejukkan suasana kebangsaan, serta memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
“Kejar Cita dan Dinas Pendidikan Jakpus 2 Gelar Pelatihan Penyusunan KSP untuk 120 Kepala Sekolah”
Jakarta wartapenasatu.comKejar Cita dan Dinas Pendidikan Jakpus 2 Gelar Pelatihan Pembuatan KSP
Kejar Cita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 2 mengadakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang diikuti oleh lebih dari 120 kepala sekolah dasar negeri dan swasta di wilayah Jakarta Pusat 2. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Pelatihan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Kasih Kurikulum Jakarta Pusat 2, para pengawas sekolah, Kasatlak-Kasatlak Jakarta Pusat 2, staf Dinas Pendidikan, serta para kepala sekolah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik.
Randy Dwi Bastian, Area Manager Jabodetabek dan Jawa Barat yang juga merupakan bagian dari Pejuang Indonesia Maju (PENEMU), hadir langsung dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk bakti kepada pemerintah sekaligus kontribusi nyata Kejar Cita dalam mendukung program Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Randy, penguatan SDM tidak bisa dilepaskan dari peran kepala sekolah sebagai motor penggerak pendidikan di sekolah masing-masing. Dengan adanya pelatihan ini, kepala sekolah diharapkan mampu menyusun KSP yang sesuai dengan kebutuhan, tantangan, serta potensi peserta didik dan lingkungannya. Hal ini akan menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan berdampak.
Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 2 menyambut positif pelatihan ini. Para pejabat yang hadir menekankan bahwa peningkatan kapasitas kepala sekolah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Mereka juga mengapresiasi sinergi yang dibangun Kejar Cita sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang pendidikan.
Para kepala sekolah yang mengikuti kegiatan juga menyampaikan antusiasme mereka. Selain mendapatkan pemahaman teknis mengenai pembuatan KSP, mereka juga merasa terbantu dengan adanya ruang diskusi dan berbagi pengalaman antar-sekolah. Hal ini memperkaya wawasan dan memberi motivasi dalam mengelola pendidikan di satuan masing-masing.
Melalui pelatihan ini, Kejar Cita berharap agar para kepala sekolah semakin siap menghadapi tantangan pendidikan di era yang terus berubah. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat melahirkan terobosan positif untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Nok Srie”Melaporkan
