Bisnis
Menjadi Pemilik Usaha Media Online Adalah Salah Satu Pilihan Usaha Di Masa Depan, Begini Ceritanya….
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Saat ini iklim ketidak pastian sedang menjadi topik utama dalam dunia usaha di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, dan iklim negatif ketidak pastian tersebut melanda hampir semua sektor industri termasuk industri pers.
Dalam dunia industri pers di Indonesia trend negatif terjadi karena adanya perubahan dalam kemajuan tehnologi digital.
Saat ini sangatlah mudah untuk mempunyai sebuah usaha dalam industri pers, karena tidak harus mempunyai mesin mesin cetak dan peralatan pra cetak yang canggih serta banyak karyawan. Cukup dikelola beberapa orang, bahkan sendirian-pun sudah bisa menjalankannya.
Sangat berbeda dan bertolak belakang dengan industri pers konvensional yang harus menanamkan modal yang cukup besar terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab bertumbangnya para raksasa di industri pers.
Menghadapi perubahan dalam industri pers, adalah Promedia Teknologi Indonesia sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan media digital menawarkan bentuk bentuk kerjasama yang simpel namun menjanjikan.
“Perusahaan kami menawarkan berbagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan industri pers/media digital dengan menyediakan teknologi dan ekosistem media digital di Indonesia yang terintegrasi, saling terhubung, dan memiliki jangkauan yang cukup luas, ” kata CEO Promedia Agus Sulistiyono saat membuka diskusi bareng di acara “Journalism 360 : Mediapreneur Talks Eps. 5 – Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, hari Kamis (25/09/25).
Dalam acara Mediapreneur Talks tersebut, dimana Surabaya menjadi kota kelima setelah Medan, Palembang, Tangerang Selatan dan Semarang itu menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas arah perkembangan media di era digital : Dr. Guntur Syahputra Saragih (Komite Publisher Rights), Agus Sulistriyono (CEO Promedia Teknologi Indonesia), dan Ilona Juwita (CEO Props).
Namun, walaupun ketiga narasumber tersebut memberikan pandangan saling berbeda, namun saling melengkapi, perihal tantangan serta peluang bagi dunia jurnalisme dan industri media, memberikan kesimpulan bahwa masa depan media tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yakni regulasi yang adil, pemanfaatan teknologi data, dan pemahaman mendalam atas perilaku audiens baru. Tanpa ketiga hal tersebut, media akan kesulitan bersaing di era digital.
Ditegaskan bahwa inti dari media bukan hanya teknologi atau iklan, melainkan kepercayaan publik. Media yang mampu menjaga integritas sambil memanfaatkan inovasi akan tetap bertahan, bahkan berkembang, di tengah arus perubahan global.(Houget***)
Jurnalis: Teguh Ary
Kapolda Kalteng Dukung Pasar Murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa: Program Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Masyarakat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan pasar murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalteng setelah menghadiri peluncuran Pasar Murah dan Penandatanganan Kerja Sama Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).Kapolda menyebutkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk sinergi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di tingkat desa, sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.
“Diharapkan melalui program Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih ini, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Kapolda, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pasar murah dan program koperasi desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Pangdam XII/Tanjungpura, dan sejumlah Forkopimda Kalteng lainnya.
Journalism 360 Hadir di Surabaya: Promedia Ajak Insan Pers Menuju Model Bisnis Media Masa Depan: Berkelanjutan Dengan Mengedepankan Kolaborasi
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Setelah sukses menyapa para pelaku media di Semarang, Palembang, Medan, dan Tangerang, Promedia Teknologi Indonesia (PTI) kembali melanjutkan perjalanan roadshow bertajuk “Journalism 360: Mediapreneur Talks Eps. 5 – Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan”.
Kali ini, Surabaya menjadi tuan rumah acara bergengsi tersebut pada Kamis, 25 September 2025, yang digelar di Hotel Santika Premiere Gubeng.
Kehadiran Promedia di Kota Pahlawan merupakan rangkaian kelima dari enam kota besar di Indonesia yang dikunjungi. Roadshow ini bertujuan memperkuat ekosistem media lokal agar tetap mampu bertahan, berkembang, dan relevan di tengah derasnya arus digitalisasi. Menghubungkan Jurnalis dan Pengusaha Media
Promedia sebelumnya telah sukses menggelar Mediapreneur Talks di beberapa kota. Dimulai dari Semarang pada Oktober 2024, dilanjutkan Palembang pada Desember 2024, Medan pada Januari 2025, serta Tangerang pada Juli 2025.
Di Surabaya, fokus utama kegiatan ini adalah mengajak para pengusaha media, jurnalis, hingga komunitas pers untuk bersama-sama membangun bisnis media yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai keberlanjutan dan kolaborasi.
“Promedia Teknologi Indonesia adalah perusahaan teknologi sekaligus konsultan media. Kami hadir untuk berkolaborasi membangun media online arus utama bersama pemilik media dan jurnalis di seluruh Indonesia,” jelas Agus Sulistriyono, CEO Promedia.
Ia menegaskan bahwa Promedia menawarkan dukungan menyeluruh mulai dari teknologi, infrastruktur, pelatihan, strategi hingga monetisasi, dengan mengusung konsep economic sharing atau gotong royong.
Tiga Fokus Pembahasan di Mediapreneur Talks Surabaya Dalam sesi diskusi, terdapat tiga topik utama yang dibahas:
1. Model Bisnis Media Berkelanjutan
Disampaikan langsung oleh Agus Sulistriyono, sesi ini menekankan pentingnya transformasi media agar dapat bertahan dalam jangka panjang melalui konsep berbagi manfaat antar pemilik media.2. Tren Iklan Digital Terkini
CEO Props, Ilona Juwita, memaparkan peluang besar iklan digital sebagai tulang punggung keberlangsungan media di era digital-first.3. Jurnalisme Berkualitas di Era Platform Digital
Dr. Guntur Syahputra Saragih, anggota Komite Publisher Right (KTP2JB), membahas peran penting platform digital dalam mendukung keberlanjutan jurnalisme yang sehat dan berintegritas.
Optimisme di Tengah Tantangan Industri MediaAgus Sulistriyono tak lupa memberikan dorongan semangat kepada pengusaha media di Surabaya agar tetap menjaga kepercayaan dan nilai dari brand yang sudah dibangun.
“Di tengah kegalauan para pengusaha media, saya percaya bahwa bisnis informasi tidak akan pernah mati. Hanya medium atau platform yang akan berganti,” ujarnya penuh keyakinan.
Dengan semangat kolaborasi, Promedia berharap roadshow ini dapat menjadi ruang inspiratif bagi insan pers untuk terus beradaptasi sekaligus menjaga kualitas jurnalisme Indonesia. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pariwisata Lewat Kolaborasi, Aston Madiun Gelar Forum Bisnis di Lumajang
WARTAPENASATUJATIM | Madiun, 24 September 2025 – Aston Madiun Hotel & Conference Center bersama jaringan Hotel Archipelago terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui kolaborasi lintas daerah.
Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Lumajang Business Connect Mini Table Top pada kemarin, Selasa (23/9) di Aston Inn Lumajang.
Forum ini menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku usaha, instansi pemerintah, dan industri perhotelan untuk memperluas jejaring bisnis, sekaligus memperkuat posisi jalur strategis Jawa Timur sebagai destinasi potensial untuk kegiatan MICE (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition).
“Business Connect bukan sekadar pertemuan bisnis, melainkan jembatan untuk memperluas jejaring, mendorong kolaborasi, serta membuka peluang investasi baru yang bermanfaat bagi daerah,” kata Yeni Chrisnawati, Regional Director of Commercial Sales Excellent, East & Central Area Archipelago.
“Sebagai bagian dari Archipelago, Aston Madiun melihat pentingnya sinergi lintas daerah. Pesatnya perkembangan ekonomi dan pembangunan di Kota Madiun menjadikan wilayah ini semakin strategis sebagai hub bisnis di Jawa Timur. Melalui forum ini, kami berharap dapat membuka peluang kerja sama yang mendukung pertumbuhan sektor MICE sekaligus memperkuat konektivitas bisnis lintas kota,” tambah Wina, Cluster Director of Sales & Marketing Aston Madiun Hotel & Conference Center dan fave hotel Madiun.
Acara ini dikemas melalui presentasi hotel-hotel Archipelago, networking session, hiburan live music, hingga pembagian doorprize. Selain Aston Inn Lumajang sebagai tuan rumah, forum ini juga diikuti oleh 15 hotel jaringan Archipelago, yaitu Aston Madiun Hotel & Conference Center, fave hotel Madiun, Aston Inn Batu,fave hotel MEX Tunjungan Surabaya, Aston Mojokerto Hotel & Conference Center, The Alana Hotel Malang, The Alana Malioboro, fave hotel Malang, Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center, Quest Hotel Darmo Surabaya, fave hotel Manahan Solo, fave hotel Solo Baru, Neo Gading Solo, Harper Malioboro Yogyakarta.
Puluhan instansi hadir, mulai dari dinas pemerintahan, perusahaan swasta, hingga travel agent yang melihat peluang kerja sama di bidang akomodasi, pariwisata, dan MICE.
Melalui Lumajang Business Connect 2025, Aston Madiun bersama Archipelago berkomitmen menghadirkan inovasi yang mampu memperkuat konektivitas bisnis lintas kota.
Harapannya, forum ini dapat menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkokoh posisi Madiun yang saat ini tengah berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan bisnis dan destinasi unggulan di Jawa Timur bagian barat.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Stigma Oplosan Bikin SPBU Pertamina Ditinggal Konsumen
jakarta wartapenasatu.com
Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Tapi Tetap Habis – Pertamina Justru Kelebihan Stok
Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding tahun lalu. Namun, hanya dalam waktu delapan bulan sejak Agustus 2025, jatah tersebut sudah habis dipakai bahkan hingga menembus 110 persen. Permintaan tambahan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Kondisi ini kontras dengan Pertamina Patra Niaga yang justru masih menyimpan cadangan kuota impor mencapai 7,52 juta kiloliter.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa BBM dari SPBU swasta begitu cepat ludes, sementara SPBU Pertamina justru kurang diminati? Jawaban sederhana yang muncul di lapangan adalah soal kepercayaan konsumen. Publik lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta karena merasa lebih aman dan yakin dengan kualitas bahan bakar yang mereka dapatkan.
Kasus dugaan oplosan yang pernah mencuat disebut menjadi salah satu penyebab. Meski LEMIGAS sudah menguji 75 sampel dari TBBM Plumpang hingga puluhan SPBU Jabodetabek dengan hasil sesuai spesifikasi—RON 90 berada di 90,3–90,7, RON 92 di 92,0–92,6, RON 95 di 95,3–97,2, dan RON 98 di 98,4–98,6—namun stigma oplosan terlanjur melekat di benak masyarakat. Hasil laboratorium yang bagus tidak serta-merta mampu menghapus cerita bensin oplosan yang sudah viral.
Bagi konsumen, faktor psikologis jauh lebih menentukan. Sekali kepercayaan hilang, publik rela antre di SPBU swasta meski fasilitas terbatas. SPBU swasta dinilai lebih bersih, layanan lebih ramah, dan bahan bakar dianggap membuat mesin lebih awet. Sementara Pertamina masih mengandalkan regulasi untuk menjaga pasar, bukan kualitas pelayanan yang bisa langsung dirasakan konsumen.
Ironinya, kuota besar yang dimiliki Pertamina justru longgar dan tidak terpakai karena permintaan tipis. Sebaliknya, kompetitor dengan kuota terbatas justru kewalahan melayani lonjakan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah serius dalam strategi Pertamina untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pakar menilai, introspeksi seharusnya menjadi kunci. Pertamina perlu membuka data mutu secara transparan, menempelkan QR COA di dispenser SPBU, mengawasi distribusi hilir hingga ke tangki, serta memperbaiki layanan konsumen. Masyarakat tidak butuh teori panjang, mereka hanya ingin mengisi bensin tanpa rasa khawatir.
Jika solusi yang ditempuh hanya sebatas membatasi kuota impor SPBU swasta, hal itu ibarat menutup cermin agar tidak melihat wajah sendiri. Pada akhirnya, publik yang dirugikan karena pilihan semakin sempit. Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan pasar bila tidak ingin terus ditinggalkan konsumen, karena dalam bisnis energi, kepercayaan jauh lebih mahal daripada sekadar kuota.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Sonny Lenden dan GERASI Mantapkan Komitmen Menuju Indonesia Emas
Jakarta wartapenasatu.com
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran Hadiri Apel Kemenangan
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran (GERASI) yang dipimpin oleh Sonny Lenden turut hadir dalam Apel Kemenangan Prabowo yang digelar dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kehadiran GERASI menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuju cita-cita Indonesia Emas.
Dalam apel tersebut, Sonny Lenden menegaskan bahwa GERASI akan terus berada di garda depan untuk mengawal setiap langkah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan bahwa semangat perjuangan dan solidaritas dari seluruh simpatisan menjadi energi penting dalam menggapai visi besar bangsa Indonesia.
Menurut Sonny, dukungan yang diberikan GERASI bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah komitmen jangka panjang. GERASI bertekad untuk berkontribusi nyata dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam membangun generasi emas Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Apel Kemenangan Prabowo ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi relawan, hingga perwakilan generasi muda. Suasana apel dipenuhi semangat nasionalisme dan rasa persatuan, mencerminkan harapan besar rakyat terhadap arah kepemimpinan baru.
Sonny Lenden juga mengajak seluruh simpatisan dan relawan untuk menjaga kekompakan serta terus bekerja sama dalam mengawal pembangunan bangsa. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan kerja nyata agar cita-cita Indonesia Emas bukan hanya slogan, tetapi dapat benar-benar terwujud.
GERASI percaya bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah jawaban atas tantangan zaman. Dengan kombinasi pengalaman, ketegasan, serta semangat muda, pasangan ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju era kejayaan baru.
Apel Kemenangan yang dihadiri GERASI ini bukan hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat perjuangan bersama. GERASI berkomitmen akan terus mendukung penuh Prabowo dan Gibran dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Nok Srie”Melaporkan
