WARTAPENASATUJATIM | Sidoarjo – Proyek pavingisasi jalan di Desa Durung Banjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, menjelma menjadi potret buram tata kelola anggaran publik. Pekerjaan yang diduga bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD itu kini disorot tajam warga, bukan karena manfaatnya, melainkan karena rangkaian kejanggalan yang sulit dibantah.

Di lapangan, proyek ini tampil tanpa identitas. Tidak ditemukan papan informasi proyek padahal itu adalah syarat paling dasar dalam setiap kegiatan yang menggunakan uang negara

Tidak ada keterangan sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana, maupun waktu pelaksanaan. Proyek publik yang bekerja dalam sunyi seperti ini bukan sekadar lalai, melainkan patut dicurigai.

Kejanggalan semakin terang ketika lokasi proyek ditelusuri. Pavingisasi justru dilakukan di area kaplingan dan berakhir di jalan buntu.

Sebuah fakta yang menabrak logika penggunaan dana Pokir, yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.

Jika aksesnya terbatas dan manfaatnya eksklusif, maka publik berhak mempertanyakan: siapa sebenarnya yang diuntungkan?

“Dana pokir itu uang rakyat. Kalau jatuhnya di jalan kaplingan dan buntu, ini jelas tidak masuk akal. Transparansi nol, manfaatnya juga dipertanyakan,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Absennya keterbukaan menjadi pintu masuk bagi dugaan yang lebih serius: salah sasaran, manipulasi peruntukan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran.

Proyek ini seolah dirancang untuk luput dari pengawasan berjalan cepat, minim informasi, dan jauh dari sorotan publik.

Lebih dari sekadar persoalan teknis pembangunan jalan, kasus ini menyentuh inti masalah yang lebih besar: rusaknya akuntabilitas dan dikhianatinya kepercayaan rakyat.

Ketika uang negara digunakan tanpa penjelasan, tanpa pengawasan, dan tanpa kejelasan manfaat, maka yang dibangun bukan infrastruktur, melainkan preseden buruk.

Pihak berwenang mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga aparat pengawas tak bisa terus berdiam diri.

Penelusuran menyeluruh atas asal-usul anggaran, pengusul kegiatan, dan tujuan proyek menjadi keniscayaan.

Sebab membiarkan proyek semacam ini sama artinya dengan melegalkan praktik gelap dalam pembangunan.

Durung Banjar hari ini memberi pelajaran penting: ketika uang rakyat diarahkan ke jalan buntu, maka yang sesungguhnya menemui jalan buntu adalah nurani, tanggung jawab, dan integritas pengelolaan negara. (Bgn)***

WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan kembali tercoreng. Seorang oknum guru Bahasa Indonesia di SMPN 2 Bangkalan diduga melontarkan ucapan tidak pantas dan bernada penghinaan kepada sejumlah siswa di dalam lingkungan sekolah.

Perkataan tersebut menuai kemarahan dan kekecewaan para siswa dan wali murid yang menilai tindakan itu telah melampaui batas etika pendidik.

Berdasarkan keterangan siswa, oknum guru tersebut diduga mengucapkan kalimat kasar seperti, “kamu tolol, jelek dan miskin” kepada salah satu siswa.

Tidak berhenti di situ, siswa lain juga mengaku menerima perlakuan serupa. Bahkan, oknum guru tersebut disebut melontarkan kalimat, “kamu botol, kamu tahu nggak artinya botol, bocah tolol,” sebagaimana ditirukan langsung oleh siswa yang mendengar perkataan tersebut.

Ucapan itu dinilai tidak hanya merendahkan martabat siswa, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis serius, terutama bagi anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan keteladanan dari seorang pendidik.

Salah satu wali murid menyayangkan sikap oknum guru tersebut. Ia menilai kata-kata bernada penghinaan, apalagi menyentuh kondisi ekonomi siswa, sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan dan profesionalisme seorang guru.

“Sekolah itu tempat mendidik, bukan tempat menghardik dan merendahkan mental anak,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa.

Saat dikonfirmasi, PLT Kepala SMPN 2 Bangkalan membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyatakan pihak sekolah akan segera mengambil langkah dengan memanggil oknum guru yang bersangkutan serta wali murid terkait guna melakukan klarifikasi.

“Kami akan memanggil yang bersangkutan dan wali murid untuk mendalami persoalan ini,” ujar Ahmad Husaini singkat. Senin (19/01/2026).

Tak berselang lama setelah mencuat ke publik, PLT Kepala SMPN 2 Bangkalan menyampaikan hasil klarifikasi dari oknum guru yang bersangkutan. Namun, klarifikasi tersebut justru memicu bantahan keras dari para siswa.

Plt Kepala SMPN 2 Bangkalan, Ahmad Husaini, menyampaikan bahwa berdasarkan pengakuan oknum guru, kalimat yang diucapkan bukanlah bentuk penghinaan, melainkan motivasi. Guru tersebut mengklaim hanya mengatakan, “Belajarlah yang pintar agar tidak menjadi orang yang tolol dan miskin.”

Menurutnya, ucapan itu dimaksudkan untuk memacu semangat belajar siswa agar lebih giat dan disiplin.

Namun, klaim tersebut dibantah tegas oleh sejumlah siswa. Mereka menyatakan bahwa kalimat bernuansa motivasi itu hanya diucapkan di awal, bahkan ada yang menyebut tidak utuh.

Setelah itu, kata-kata yang keluar justru berubah menjadi penghinaan langsung tanpa embel-embel ajakan belajar.

“Awalnya memang seperti itu, tapi setelahnya tidak ada lagi kalimat ‘belajarlah yang pintar’. Yang ada malah langsung bilang, ‘kamu itu tolol, jelek dan miskin’,” ungkap salah satu siswa.

Lebih jauh, para siswa mengaku ucapan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu orang, melainkan dilontarkan berulang kali kepada beberapa siswa di kelas IX F, IX G, dan IX H.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa ucapan tersebut bukan sekadar Slip of Tongue atau bentuk motivasi, melainkan pola komunikasi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran etika di lingkungan pendidikan.

Publik kini menunggu ketegasan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, serta memberikan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa justru terancam berubah menjadi ruang yang melukai mental dan harga diri anak didik. (Azis)***