Ekonomi
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, MBG, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Subianto Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat
Surakarta wartapenasatu.com
Sekolah Rakyat, Bukti Negara Hadir untuk Anak Kurang Mampu
Surakarta, Jawa Tengah — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena persoalan biaya.
Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2 Surakarta, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa jika masyarakat mampu bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri, maka negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. “Dengan Sekolah Rakyat, negara hadir menjemput masa depan anak-anak bangsa,” ujar Agus Jabo.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul, adil, dan berdaya saing. “Presiden ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bermimpi besar dan mewujudkan cita-citanya,” tambahnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju kemerdekaan sejati. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan masa depannya karena kemiskinan. Tugas negara adalah menjamin mereka bisa bersekolah dan belajar dengan layak,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang dikutip dari Sekretariat Presiden.
Sementara itu, pakar pendidikan nasional, Prof. Anwar Sanusi, menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan. “Model seperti ini menghidupkan kembali semangat gotong royong pendidikan. Negara menjadi pelindung utama, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan dukungan sosial,” jelasnya.
Selain menekankan akses gratis, Sekolah Rakyat juga mengusung kurikulum berbasis karakter, nasionalisme, dan kemandirian. Para siswa tidak hanya dibekali ilmu akademik, tetapi juga nilai moral, keterampilan hidup, dan kecintaan terhadap tanah air. Tujuannya agar generasi muda tumbuh menjadi insan cerdas sekaligus berjiwa sosial.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat semakin berkurang. Program ini menjadi simbol nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak boleh kalah oleh kemiskinan, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah
“Nok Srie”Melporkan
Seminar HKI: Dorong Inovasi dan Daya Saing Daerah
Seminar HKI: Dorong Inovasi dan Daya Saing Daerah
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investasi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertanian, Pemkab Tapteng berpartisipasi aktif dalam Seminar Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Seminar ini mengusung tema strategis, yaitu “Strategi Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Pemasaran dan Nilai Ekonomi Produk Unggulan Daerah dari Lokal ke Global.” Tema ini menyoroti pentingnya indikasi geografis sebagai alat untuk mempromosikan produk-produk unggulan daerah di pasar global, sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara, melalui Kabid Riset dan Inovasi Dr. Ihsan Azhari, menekankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah upaya krusial untuk menjaga nama baik daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi Geografis (IG) sebagai bagian dari HKI berfungsi sebagai identitas produk daerah, menandakan keaslian produk yang berasal dari tanah, iklim, dan kearifan lokal masyarakat.
Lebih lanjut, IG dipandang sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah yang berakar pada identitas dan keunggulan lokal. Dengan demikian, produk daerah tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena sejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
Seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada perangkat daerah terkait strategi meningkatkan pendaftaran dan pemanfaatan Indikasi Geografis. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan daerah di Sumatera Utara. Selain itu, seminar ini juga membahas peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran dan pemanfaatan IG untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Narasumber yang dihadirkan dalam seminar ini berasal dari berbagai institusi yang kompeten di bidang HKI, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPIHKI) Universitas Sumatera Utara, dan Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kemenyan Tapanuli Utara. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan solusi praktis bagi pengembangan HKI di daerah.
Partisipasi aktif Pemkab Tapteng dalam seminar ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan potensi intelektual serta produk unggulan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang HKI dan IG, diharapkan Tapteng dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Polres Toba Pantau Harga Beras: Jaga Stabilitas di Pasar Tradisional dan Retail Modern
Polres Toba Pantau Harga Beras: Jaga Stabilitas di Pasar Tradisional dan Retail Modern
Toba, wartapenasatu.com – Polres Toba melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) aktif melakukan pengecekan harga beras di Pasar Tradisional Balige dan Retail Modern Indomaret, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan respons terhadap arahan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan utama masyarakat.
Kasatreskrim Polres Toba, Iptu Erikson David Hutauruk, SH, MH, memimpin langsung kegiatan pengecekan tersebut. Kehadiran Kasatreskrim menunjukkan keseriusan Polres Toba dalam menindaklanjuti instruksi pemerintah dan memastikan harga beras tetap terkendali.
Kapolres Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K, melalui Kasat Reskrim, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan harga jual beras di tingkat pedagang maupun produsen tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi lonjakan harga yang dapat memberatkan ekonomi masyarakat.
Pengecekan dilakukan di Pasar Tradisional Balige, di mana harga beras premium dijual dengan harga Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, dan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Rp13.000 per kilogram. Selain itu, tim juga menyambangi Retail Modern Indomaret Bundaran Balige, di mana harga beras premium dijual dengan harga Rp 15.400 / Kg dan harga beras SPHP dijual dengan harga Rp. 12.000 / kg.
Dari hasil pemantauan di lapangan, kondisi harga beras masih dalam keadaan aman dan tidak ditemukan adanya indikasi penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan beras di wilayah Toba masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak ada praktik curang yang merugikan konsumen.
“Dari hasil pengecekan kami, harga beras masih sesuai dengan HET dan ketersediaannya cukup untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Iptu Erikson David Hutauruk. Ia menambahkan bahwa kegiatan pengecekan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan dan langkah preventif untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.
Polres Toba juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan adanya penyimpangan harga atau praktik tidak sehat dalam distribusi beras. Sinergi antara kepolisian dan instansi terkait diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan memastikan harga beras tetap stabil serta terjangkau bagi masyarakat. Dengan upaya ini, Polres Toba berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
(Kaperwil MWPS Sumut: T. Rait)
Pembiayaan TKS di Tapteng: APBD Harus Tepat Sasaran dan Berbasis Manfaat
Pembiayaan TKS di Tapteng: APBD Harus Tepat Sasaran dan Berbasis Manfaat
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) harus tepat sasaran dan berbasis pada asas manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran harus selaras dengan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Basyri Nasution, SP, di kantornya di Pandan, pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Terkait pembiayaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dari postur anggaran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Basyri Nasution mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan rincian peruntukan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah, merujuk pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total pendapatan APBD pada tahun 2027. Sementara itu, rancangan APBD Tapteng Tahun Anggaran (TA) 2026 sudah mencapai 51,59 persen atau setara dengan Rp. 540.144.823.448,99.
Basyri Nasution menjelaskan bahwa postur Ranperda APBD TA 2026 mengalami penurunan dana transfer sebanyak Rp. 176.419.983.644 dari Tahun Anggaran 2025. Untuk belanja, dalam rancangan APBD TA 2026, belanja operasi mencapai Rp. 849.689.057.042,29, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal hanya Rp. 10.730.419.448,88, yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 3.491.491.851,73, dan belanja pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo untuk TA 2026 sebesar Rp. 10.652.846.124.
Anggaran untuk Sekretariat DPRD dalam RAPBD TA 2026 tercatat sebesar Rp. 23.806.019.731, dengan alokasi untuk DPRD Tapteng sebesar Rp. 19.734.666.558. Melihat postur anggaran TA 2026, belanja pegawai saja sudah mencapai 51,59 persen atau setara dengan Rp. 540.144.823.448,99. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), penambahan beban anggaran khusus untuk pegawai, termasuk TKS, sudah tidak memungkinkan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat pegawai Non-ASN di luar PNS dan PPPK, apalagi yang tidak masuk dalam Database BKN dan tidak memenuhi berbagai ketentuan atas regulasi yang telah terbit menyangkut ASN dan Non ASN.
Meskipun demikian, Pemkab Tapteng tetap berupaya ke Kementerian PAN-RB dan BKN untuk memperjuangkan kondisi TKS, khususnya dari bidang kesehatan yang telah diberhentikan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sembari menunggu tindak lanjut. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Tapteng untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, sebagaimana telah disampaikan oleh Plt. Kadis Kesehatan Tapteng terkait TKS dimaksud.
Dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Pemkab Tapteng berupaya untuk tetap memberikan pelayanan publik yang optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan regulasi yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.
(Kaperwil MWPS Sumut: T. Rait)
Aman Air Siap Buka Penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi, Perkuat Akses Wisata Bahari
Penerbangan amphibi akan mendarat langsung di Teluk Pang Pang Banyuwangi
WARTAPENASATUJATIM|BANYUWANGI, 24 Oktober 2025 – Perkembangan pesat sektor pariwisata Banyuwangi kembali menarik minat industri penerbangan. Maskapai Aman Air akan segera membuka layanan penerbangan Seaplane (Pesawat Amphibi) rute Bali–Banyuwangi, yang akan lepas landas dan mendarat di atas air.
Seaplane merupakan jenis pesawat yang dapat beroperasi di permukaan air, sehingga memungkinkan penerbangan langsung dari laut ke destinasi wisata tanpa perlu bandara darat.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Direktur Aman Air, Michael Nicholas, saat bertemu dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Jumat (24/10/2025). Turut hadir Wakil Presiden Direktur Aman Air Daniel Dwi Ananta dan Direktur API Banyuwangi Capt. Daniel Dewantoro Rumani.
Michael menjelaskan, Banyuwangi memiliki potensi besar untuk pengembangan penerbangan laut karena telah memiliki aerodrome yang siap digunakan, serta didukung amenitas dan atraksi wisata yang memadai.
“Banyuwangi ini komplit. Alamnya indah, amenitasnya memadahi, dan atraksi wisatanya digelar sepanjang tahun. Ini menjadi daya tarik yang luar biasa,” ujarnya.
Rute dan Jadwal Penerbangan
Wakil Presiden Direktur Aman Air Daniel Dwi Ananta menambahkan, penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi akan dilayani menggunakan pesawat Twin Otter berkapasitas 16–18 penumpang. Rute tersebut akan menghubungkan Pelabuhan Benoa (Bali) dengan Water Aerodrome Teluk Pang Pang (Banyuwangi).
“Target kami beroperasi pada kuartal pertama atau kedua tahun 2026,” ujar Daniel.
Daniel optimistis penerbangan ini akan semakin memperkuat konektivitas wisata dan menarik wisatawan berdaya beli tinggi ke Banyuwangi.
“Kami telah berpengalaman 33 tahun di Kanada melayani penumpang kelas menengah ke atas. Kalau mereka bisa kita tarik ke Banyuwangi, tentu ini akan mendukung pengembangan pariwisata di sini,” tambahnya.
Selain layanan penumpang, Aman Air juga berencana membuka layanan kargo cepat, khususnya untuk produk hasil laut dari Banyuwangi yang dikirim melalui Bali.
“Dengan seaplane, hasil laut bisa dikirim dalam kondisi segar ke Bali untuk ekspor,” jelasnya.
Dukungan Infrastruktur dan Paket Wisata
Daniel mengungkapkan bahwa Aman Air tengah merancang Paket Wisata Harian (One Day Trip) untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan Banyuwangi.
“Turis bisa berangkat pagi dari Benoa, terbang 25 menit menuju Teluk Pang Pang, lalu berkeliling ke destinasi wisata Banyuwangi, dan kembali ke Bali sore hari,” katanya.
Sementara itu, Direktur API Banyuwangi Capt. Daniel Dewantoro Rumani menegaskan bahwa fasilitas aerodrome di Teluk Pang Pang sudah siap untuk mendukung operasional Seaplane.
“Yang perlu disiapkan justru di Benoa, karena di sana belum tersedia waterbase. Kami dan Aman Air akan berkoordinasi dengan Pelindo untuk mempercepat pembangunannya,” ungkapnya.
Sambutan Positif dari Pemkab Banyuwangi
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, layanan Seaplane akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan sekaligus memperkuat aksesibilitas menuju Banyuwangi.
“Ini akan semakin memudahkan wisatawan datang ke Banyuwangi dan memberi pengalaman perjalanan yang unik,” ujar Ipuk.
Dengan hadirnya penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi, diharapkan konektivitas antar destinasi wisata di kawasan timur Jawa semakin terbuka dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.*** (Bgn)
Babinsa Geger Dukung Ketahanan Pangan Lewat Peternakan Bebek
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan — Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan di wilayah binaan, Babinsa Koramil 0829-15/Geger Serma Syaifudin melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (komsos) dengan salah satu peternak bebek, Bapak Nawawi, di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada Jumat (24/10/25).
Melalui kegiatan tersebut, Serma Syaifudin memberikan motivasi sekaligus dorongan kepada warga agar terus mengembangkan sektor peternakan, khususnya budidaya bebek, yang dinilai mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat serta meningkatkan perekonomian keluarga.
Ia juga menyampaikan bahwa peternakan rakyat memiliki peran penting dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
“Kegiatan seperti ini kami dorong agar masyarakat tetap semangat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui peternakan lokal,” ujar Serma Syaifudin.
Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat mendapat apresiasi dari para peternak. Bapak Nawawi mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan TNI yang selalu hadir memberikan pembinaan dan semangat bagi warga binaan dalam mengembangkan usaha produktif di pedesaan.*** (Bgn)
Polres Toba Tanggapi Cepat Dumas Judi Tembak Ikan: Hasil Pengecekan Negatif
Polres Toba Tanggapi Cepat Dumas Judi Tembak Ikan: Hasil Pengecekan Negatif
Toba, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor (Polres) Toba merespons cepat laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan pemberitaan salah satu media daring, Jelajah Perkara.Com, terkait dugaan adanya kegiatan perjudian jenis tembak ikan di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Polres Toba segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
Kasat Reskrim Polres Toba, Iptu Erikson David Hutauruk, SH, menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh timnya, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian jenis tembak ikan di wilayah hukum Polres Toba, sebagaimana yang dilaporkan dalam Dumas dan pemberitaan media daring tersebut.
Penegasan ini disampaikan oleh Iptu Erikson David Hutauruk setelah memerintahkan Kanit Pidum dan tim Jatanras untuk melakukan pengecekan langsung ke Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (23/10/2025). Pengecekan ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap informasi yang beredar di masyarakat dan media.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu media daring, tim dari Polres Toba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Namun, setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, tim tidak menemukan adanya bukti atau indikasi yang menunjukkan adanya kegiatan perjudian jenis tembak ikan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam pemberitaan media daring tersebut tidak terbukti kebenarannya.
“Ketika tim sampai di sana, tidak kita temukan adanya perjudian seperti yang disampaikan dalam pemberitaan,” ujar Iptu Erikson David Hutauruk.
Meskipun tidak menemukan adanya aktivitas perjudian, tim dari Polres Toba tetap melakukan tindakan preventif dengan memberikan imbauan kepada pemilik warung dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di wilayah tersebut.
Selain itu, tim juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak segala praktik perjudian yang dapat merugikan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Polres Toba berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Dengan adanya respons cepat dan tindakan tegas dari Polres Toba, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman kejahatan. Polres Toba juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pihak kepolisian, sehingga dapat membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Toba.
Polres Bangkalan Dampingi Satgas Pangan Jatim dan Bappanas Gelar Pengecekan Harga Beras Untuk Jaga Stabilitas Pasar
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Dalam rangka memastikan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Bangkalan, Tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur dan Bappanas (Badan Pangan Nasional) melaksanakan kegiatan pengecekan harga beras di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Bangkalan, Kamis (23/10/2025).
Pengecekan tersebut turut didampingi oleh Tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Bangkalan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Bangkalan, PTSP Kab. Bangkalan, dan Kepala Gudang Bulog Kab. Bangkalan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.
Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Plt. Kasihumas Polres Bangkalan IPDA Agung Intama menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif guna menjaga kestabilan harga dan mencegah terjadinya penimbunan bahan pangan.
“Polres Bangkalan bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga beras di pasaran. Kami pastikan harga jual tidak melebihi ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar IPDA Agung.
Selain melakukan pengecekan harga, petugas juga berdialog dengan pedagang serta pengelola pasar untuk memastikan pasokan beras tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di tingkat konsumen.
“Kami mengimbau kepada para pedagang agar tetap menjual beras sesuai harga yang telah diatur dan tidak melakukan penimbunan. Bila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga beras di wilayah Kabupaten Bangkalan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.*** (Bgn)
Satgas Pengendalian Harga Beras Jawa Timur Sidak Pasar di Surabaya
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Jawa Timur melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Kota Surabaya, Rabu (22/10/2025).
Hasil pantauan menunjukkan harga beras medium dan premium di wilayah tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing yang turut memimpin kegiatan tersebut mengatakan, Satgas Pengendalian Harga Beras telah dibentuk di bawah komando Kabareskrim Polri dan melibatkan berbagai instansi terkait.
Kombes Pol Roy menegaskan pihaknya di daerah akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap harga beras.
“Hari ini kami cek langsung ke lapangan untuk memastikan HET benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Kombes Pol Roy, Rabu (22/10).
Ia juga menegaskan pihaknya tak akan segan menindak distributor nakal yang mencoba bermain harga maupun mengelabui kualitas produk.
“Sasaran kami ada dua, yakni harga dan mutu. Jangan sampai beras medium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai. Beberapa kasus sudah kami tindak, dan pengawasan ini akan terus kami lakukan,” tandas Kombes Pol Roy.
Menurutnya, pengendalian harga beras akan menjadi fokus utama Satgas hingga stabilitas harga benar-benar tercapai di seluruh wilayah Jawa Timur.
Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.
Ia mengatakan, langkah sidak ini merupakan upaya memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran menjelang akhir tahun terlebih menghadapi Natal dan tahun baru.
“Dari hasil pengecekan di beberapa titik, seluruh harga beras medium dan premium terpantau masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi beras berjalan baik,” ujar Andriko di sela sidak di Surabaya.
Andriko menjelaskan, untuk wilayah zona 1, HET Beras Medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara Beras SPHP Bulog dijual Rp12.500 per kilogram dan Beras Premium Rp14.900 per kilogram.
“Jika dikalikan untuk kemasan 5 kilogram, harga premium semestinya Rp74.500, dan di lapangan kami temukan dijual di kisaran Rp74.400 hingga Rp74.500,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Andriko memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Bulog masih memiliki cadangan beras SPHP yang siap disalurkan ke masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin stok beras aman. Selain itu, ada juga bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November yang akan diberikan kepada 18,2 juta penerima di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.
“Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Bgn)
Stabilkan Harga Beras, Satgas Pangan Polda Kalteng Gelar Rakor
Stabilkan Harga Beras, Satgas Pangan Polda Kalteng Gelar Rakor
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Satuan Tugas (Satgas) pangan Polda Kalteng menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama instansi terkait, Rabu (22/10/2025).
Dalam rakor yang bertempat di Aula Ditreskrimsus Mapolda setempat tersebut, dihadiri langsung Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Rimsyahtono, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral, Dr. Ir. Pamuji Lestari, MSc dan sejumlah perangkat daerah Kalteng serta pengelola badan usaha di Kota Palangka Raya.
Dirreskrimsus Polda Kalteng mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan, rakor ini digelar dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden terkait stabilisasi harga beras dipasaran.
“Terkait hal tersebut, Polda Kalteng siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga beras, baik melalui langkah koordinatif maupun penegakan hukum,” ungkap Dirreskrimsus.
Rimsyahtono menegaskan bahwa pihaknya juga tak segan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang kedapatan menjual beras melebihi HET yang telah ditetapkan.
Selama seminggu ke depan kita akan melakukan pemantauan intensif. Jika masih ditemukan harga beras melebihi HET tanpa alasan logis, kami akan merekomendasikan pencabutan izin usaha melalui instansi terkait.
“Selain itu, bilamana terdapat unsur pidana seperti penimbunan beras atau pemalsuan kualitas produk, maka kami juga akan tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai informasi, harga beras di Kalimantan Tengah saat ini berada di kisaran Rp15.400 per kilogram untuk jenis premium dan Rp14.000 per kilogram untuk jenis medium, dengan variasi harga tergantung kondisi pasar di masing-masing wilayah.
Sementara itu, ditempat yang sama Dr. Pamuji Lestari menjelaskan bahwa untuk saat ini cadangan beras nasional diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton pada akhir tahun.
Namun, harga beras di pasaran masih mengalami kenaikan, sehingga pemerintah pusat melalui Presiden meminta adanya langkah stabilisasi harga agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan harga jual di tingkat konsumen.
“Kalau harga di atas batas yang ditetapkan, pemerintah meminta distributor dan pengusaha untuk menurunkannya. Jika tetap tidak mengikuti aturan, akan ada peringatan bahkan sanksi tegas sesuai ketentuan,” jelas.
Dirinya menambahkan bahwa saat ini untuk wilayah Kalteng harga beras premium dan medium bervariasi, bahkan masih ada sebagian dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena dipengaruhi oleh faktor logistik, terutama biaya transportasi dari daerah penghasil beras ke wilayah Kalimantan.
“Kami pastikan kedepan akan melakukan pemantauan secara signifikan melalui sinergi antara pemerintah bersama satgas pangan dari Polri, sehingga diharapkan pengendalian harga beras dapat berjalan maksimal khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” tutupnya.
