Ekonomi
Pemkab Taput Genjot Optimalisasi Dana Ketahanan Pangan di Garoga
Pemkab Taput Genjot Optimalisasi Dana Ketahanan Pangan di Garoga
Tapanuli Utara, wartapenasatu.com —Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Pemkab Taput menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan di Kecamatan Garoga pada Senin, 20 Oktober 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas PMD, Satya Dharma Nababan, ini dilaksanakan di Kantor Camat Garoga, Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga. Turut hadir Camat Garoga, Ade Harry Situmorang, para kepala desa se-Kecamatan Garoga, serta para direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam arahannya, Satya Dharma Nababan menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. “Dana ketahanan pangan ini harus dikelola dengan baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dan BUMDes memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Tahun ini, Kecamatan Garoga menerima alokasi Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp2,3 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan usaha pertanian jagung, jahe, dan ayam petelur. Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di tingkat lokal.
Camat Garoga, Ade Harry Situmorang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan para pendamping desa. “Kami menyambut baik program ini karena memberikan peluang nyata bagi masyarakat untuk membangun usaha produktif di desa masing-masing,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi forum dialog terbuka antara dinas teknis, camat, kepala desa, dan BUMDes untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan serta merumuskan strategi percepatan realisasi program ketahanan pangan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang optimal, Pemkab Taput berharap dana ketahanan pangan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Harmoni HAM dan Adat: Menteri Natalius Pigai Terpukau Gordang Sambilan Madina
Harmoni HAM dan Adat: Menteri Natalius Pigai Terpukau Gordang Sambilan Madina
Mandailing Natal, wartapenasatu.com – Di tengah keindahan alam Mandailing Natal (Madina), sebuah peristiwa langka dan bermakna terjadi. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, bersama Bupati Madina, H. Saipullah Nasution SH.MM, menunjukkan kebolehan mereka dalam menabuh alat musik tradisional Mandailing, Gordang Sambilan. Momen ini menjadi simbol harmoni antara nilai-nilai HAM universal dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi di Bumi Gordang Sambilan.
Peristiwa istimewa ini berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Madina, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Acara ini merupakan bagian dari penyambutan kedatangan Menteri Natalius Pigai beserta rombongan di Madina. Kehadiran Menteri HAM menjadi kehormatan bagi masyarakat Madina, yang memiliki komitmen kuat terhadap penghormatan dan pemajuan HAM.
Bupati Saipullah mengungkapkan kebanggaannya atas kunjungan Menteri Natalius Pigai ke Madina. “Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Besar harapan, dapat melaksanakan hal-hal yang bisa kami dukung dalam rangka menyukseskan tugas pokok dan fungsi yang Bapak laksanakan,” tuturnya dengan penuh antusias.
Di hadapan Menteri Pigai, bupati memaparkan letak geografis, potensi ekonomi, kondisi sosial dan masyarakat, serta peranan adat dalam pembangunan Madina. Bupati Saipullah menyoroti kekayaan adat yang mengedepankan kekerabatan, yaitu Dalihan na Tolu, sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat di Madina.
Bupati Saipullah menegaskan bahwa pengakuan terhadap HAM telah tumbuh di dalam jiwa masyarakat Madina sejak usia dini, seiring dengan nilai-nilai agama dan adat budaya yang diwariskan secara turun-temurun. “Sehingga perhatian atau gagasan maupun fokus kami terhadap Hak Asasi Manusia, insyaallah, akan sejalan dengan tugas yang Bapak pandu,” pungkas bupati dengan optimisme.
Menteri Natalius Pigai mengaku telah lama mengenal Madina. Ia menceritakan pengalamannya ketika bersembunyi di Pahae Julu sekitar tahun 1999, saat menjadi aktivis yang dicari-cari oleh pemerintah. Pengalaman ini memberikan kesan mendalam tentang keramahan dan keindahan alam Madina. Menteri Natalius Pigai juga menyoroti pentingnya Poda na Lima dalam kehidupan masyarakat Mandailing, yang mengajarkan tentang kebersihan hati sebagai fondasi penghormatan terhadap HAM.
Menteri Natalius Pigai sepakat dengan Bupati Saipullah tentang pentingnya peranan Dalihan na Tolu sebagai akar kehidupan bermasyarakat di Madina. Ia menjelaskan bahwa Dalihan na Tolu merupakan pohon kehidupan yang memiliki akar, batang, ranting, dan daun, yang melambangkan keterkaitan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kementerian HAM, kata Natalius Pigai, memiliki anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat berupa pelatihan dan pendidikan bagi komunitas-komunitas yang bergerak di bidang advokasi hak-hak dasar manusia.
Pinjaman PEN Tapteng: Klarifikasi dan Pemanfaatan untuk Infrastruktur
Pinjaman PEN Tapteng: Klarifikasi dan Pemanfaatan untuk Infrastruktur
Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, wartapenasatu.com – di bawah kepemimpinan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani, S.H., M.H., periode 2017–2022, baru-baru ini menjadi sorotan terkait informasi yang beredar mengenai pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu, 15 Oktober 2025, Bupati Sibarani menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak berimbang dan cenderung menjurus pada fitnah. Klarifikasi ini dianggap penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat dan mencegah disinformasi yang dapat merugikan citra daerah.
Bupati Sibarani menjelaskan bahwa pinjaman PEN merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Program ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang relatif ringan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Landasan hukum dari pinjaman PEN ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 beserta perubahannya. Penyaluran pinjaman dilakukan oleh pemerintah pusat melalui lembaga keuangan di bawah naungan Kementerian Keuangan RI, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Mekanisme ini memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Untuk Pemerintah Kabupaten Tapteng, pinjaman PEN yang disetujui adalah sebesar Rp 69.243.515.000,00. Dana ini dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang bertujuan untuk mempercepat aksesibilitas dan distribusi hasil bumi, pertanian, perkebunan, serta barang-barang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara rinci, dana pinjaman PEN digunakan untuk membiayai 14 kegiatan peningkatan jalan dan normalisasi sungai, yang tersebar di berbagai kecamatan di Tapteng. Beberapa di antaranya adalah peningkatan jalan ruas Pasar Kamis – SP II Kec. Sirandorung, ruas Lobutua – Sitiris tiris Kec. Andam Dewi, ruas Manduamas Lama – Urug Baru Kec. Manduamas, dan ruas FL. Tobing – Jalan Junjungan Lubis Kec. Pandan. Selain itu, juga dilakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul di Kelurahan Padang Masiang Kec. Barus untuk mencegah banjir dan erosi.
Bupati Sibarani juga menjelaskan bahwa pembayaran cicilan pinjaman PEN hanya sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya, yang relatif kecil dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng yang mencapai sekitar Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,2 triliun setiap tahunnya. Dengan demikian, pembayaran cicilan pinjaman tidak akan mengganggu program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dalam penutupnya, Bupati Sibarani mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu melakukan verifikasi dari sumber-sumber terpercaya. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa informasi yang menjurus pada fitnah berasal dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan Tapteng atau hanya ingin membuat kegaduhan. Bupati Sibarani mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar Kabupaten Tapteng semakin maju dan sejahtera di masa depan.
Gubernur Khofifah Dukung Penuh FinExpo dan IIFS 2025 OJK Jatim
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap dua agenda besar yang akan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, yaitu Financial Expo (FinExpo) dan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Khofifah saat menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, beserta jajaran di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (15/10/2025).
“Insyaallah saya akan hadir, saya rasa kegiatan-kegiatan seperti ini akan memberikan dampak positif untuk sistem keuangan dan pengembangan sektor jasa keuangan di Jawa Timur,” ujar Khofifah melalui keterangan tertulis, pada Kamis (16/10/2025).
Financial Expo (FinExpo) 2025
FinExpo diselenggarakan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK), yang merupakan kampanye nasional inklusi keuangan yang rutin digelar setiap bulan Oktober sejak tahun 2016 oleh OJK bersama pemerintah daerah, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
FinExpo 2025 akan digelar pada tanggal 23–26 Oktober 2025 di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur. Acara ini akan menjadi ajang pameran bagi PUJK dan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui kegiatan edukasi serta penawaran produk dan layanan keuangan kepada masyarakat.
Gubernur Khofifah optimis bahwa OJK Jatim melalui kegiatan ini dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan tercatat sebesar 66,46 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 65,43 persen. Begitu juga dengan Indeks Inklusi Keuangan tahun 2025 yang mencapai 80,51 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,02 persen.
“Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang lebih baik tentang cara mengelola uang mereka, memilih produk keuangan yang sesuai, serta menghindari risiko finansial, dan acara seperti ini bisa memfasilitasi itu,” katanya.
“Semoga acaranya nanti bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar,” harapnya.
FinExpo juga melibatkan Kelompok Kerja Inklusi Keuangan yang beranggotakan PUJK selaku penyelenggara kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga akan menggandeng pelaku UMKM untuk turut berpartisipasi dan memeriahkan pameran.
“Nanti bisa bekerja sama dengan Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, saya rasa para kadisnya ini memiliki jaringan yang luas juga untuk bisa memberikan support pada acara ini,” ucapnya.
Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025
Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 akan digelar sebagai wujud komitmen OJK dalam memperkuat sistem keuangan syariah nasional. Gelaran ini juga menjadi langkah strategis dalam menjadikan keuangan syariah sebagai pilar penting pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Menurutnya, keuangan syariah di Indonesia perlu mendapatkan banyak penguatan untuk bisa memanifestasikan keuangan syariah yang sesuai kaidah syariah,” tuturnya.
IIFS 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3–4 November 2025 di salah satu hotel ternama di Jawa Timur. Acara ini diharapkan menjadi motor penggerak pengembangan keuangan syariah Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
“Saya rasa untuk keuangan syariah memang kita perlu untuk sama-sama berbenah ke arah lebih baik, dan mewujudkan keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan kaidah fiqihnya,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan FinExpo dan IIFS 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pengembangan keuangan syariah di Indonesia.*** (Bgn)
Metland Cileungsi Tolak Tuntutan Debitur, Relokasi sepihak diwarnai Aksi Premanisme ; “Sebut Kejanggalan Eksekusi secara hukum.
Warta Penasatu, Jakarta,15 Oktober 2025
Proses relokasi sepihak oleh pihak pengembang PT.Metropolitan Land Tbk (Metland) Cileungsi dilakukan secara paksa terhadap debitur bernama Eko Nuryanto [EN] berbuntut panjang. Peristiwa tersebut menimbulkan kegaduhan dan menganggu kenyamanan warga setempat yang terjadi di Perumahan Metland Cileungsi Sektor 6 Blok FD5, Kabupaten Bogor,Kamis,9 Oktober 2025.
Pemilik rumah EN yang merasa menjadi korban relokasi menuntut uang kerohiman atas kerugian materiil dan immateril yang dialaminya,menurut EN pihak pengembang tidak transparan dalam hal ini terjadi kejanggalan dalam proses hukum. Metland sepihak mengambil alih eksekusi paksa dan memasang banner tanpa surat putusan pengadilan disertai aksi premanisme yang mewarnai relokasi tersebut.
Sebelum peristiwa ini terjadi EN beserta kuasa hukumnya sudah mengajukan tuntutan ini ke pihak Management Metland Tbk. Dengan kedatangan teamnya dua kali antara pukul 10.00 wib dan 16.00 wib ke lokasi peristiwa tetapi pihak management Metland berseteru tidak menyetujuinya dengan alasan debitur sudah lalai dengan kewajibannya membayar cicilan dan tunggakan rumah serta mengusir paksa EN dari rumahnya secara tanpa memberikan kesempatan untuk bernegosiasi sampai mendapat putusan pengadilan.
“Dengan didampingi kuasa hukumnya EN juga dibantu oleh rekan-rekan DLR (Dakwah Lepas Riba) melakukan pendekatan persuasif secara baik-baik tetapi menemui jalan buntu.Bahkan pihak TNI pun ikut menengahi hal ini dan akhirnya bentrokan antara pihak Metland dan pemilik rumah tidak bisa dibendung aksi adu mulut di kedua belah pihak, sampai dorong mendorong untuk memasuki area rumah secara paksa. Korban diusir paksa dari rumahnya sendiri walaupun EN dan kawan kawan berjumlah sekitar 35 orang sudah berusaha melakukan pertahanan untuk menghalau eksekusi paksa tersebut.Mereka juga mengklaim bahwa proses relokasi diwarnai dengan intimidasi dan kekerasan oleh sekelompok orang yang diduga preman suruhan sehingga terjadi bentrokan fisik berupa luka di pergelangan tangan dan kaki pada dua orang awak media serta pengrusakan rumah di area pintu dan pagar.
Kuasa hukum Debitur, [Heri], dari firma Lepas Dakwah Riba menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses hukum relokasi ini. “Kami menduga ada pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan keputusan relokasi ini,” tegasnya. Selain itu, kuasa hukum (Heri) juga mengecam tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan relokasi ini. “Kami memiliki bukti-bukti yang menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan terhadap debitur serta kliennya,” ungkapnya.
Atas dasar itu, EN bersama kuasa hukum hanya menuntut satu hal agar diberikan dana kerohiman atas ganti rugi yang dialaminya akibat relokasi paksa ini. Jika permintaan itu bisa terealisasi maka dengan lapang dada EN akan segera mengosongkan rumahnya.
Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan media dikarenakan tindakan ini melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Banyak pihak yang mengecam tindakan relokasi paksa yang dilakukan secara sepihak dan mendesak pejabat pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam kasus ini untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan dana kerohiman dan pihak Metland belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan debitur. Pihak EN dan kuasa hukumnya bersedia menindaklanjuti sampai pengadilan agar pihak Metland mengabulkan tuntutannya dan memberikan keadilan.
Polda Kalteng Gelar Gerakan Pangan Murah: Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Polda Kalteng Gelar Gerakan Pangan Murah: Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Polda Kalteng dan Perum Bulog Kalteng, yang bersama-sama berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan GPM ini dipusatkan di depan Pos Lalu Lintas Bundaran Besar, Kota Palangka Raya, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025. Lokasi strategis ini dipilih untuk memastikan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si., menjelaskan bahwa penyaluran beras murah ini merupakan bagian dari upaya cooling system dalam rangka memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program GPM.
Kabidhumas menambahkan bahwa GPM kali ini menyediakan beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp60.000, yang akan dijual selama tiga hari berturut-turut, mulai dari hari Rabu hingga Jumat. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga beras di pasar atau toko, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Erlan menekankan bahwa kegiatan GPM ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok akan beras. Dengan tersedianya pasokan beras murah, diharapkan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk kebutuhan lain yang mendesak.
Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polda Kalteng dalam mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus ditingkatkan.
GPM ini bukan hanya sekadar penyediaan beras murah, tetapi juga simbol kepedulian dan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan inisiatif ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah.
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 sukses digelar
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 sukses digelar
Jakarta, wartapenasatu.com – Digelar pada tanggal 8-12 Oktober 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Perhelatan akbar ini mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp3,1 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2 triliun.
ISEF 2025 mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dan melibatkan lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional.
Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyatakan bahwa ISEF 2025 menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, ISEF menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi dan memperbesar kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan seluruh potensi ekonomi perlu dioptimalkan, termasuk sektor syariah yang menjadi “engine” baru pertumbuhan.
Gubernur BI Perry Warjiyo yang memimpin acara ini, menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam State of Global Islamic Economy Report dan memiliki keunggulan pada industri modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta farmasi dan kosmetik halal.
Dengan capaian yang signifikan ini, BI menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah nomor satu di dunia. Sejumlah pelaku UMKM juga merasakan dampak positif dari gelaran ISEF, dengan penjualan produk-produk fesyen yang temyata moncer dan menargetkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah.
Dalam peringatan ini, BI juga meluncurkan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029, yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Dengan demikian, ISEF 2025 menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah demi kemajuan bangsa.(Eny K.)
Sinergi Polri dalam Ketahanan Pangan: Kapolresta Palangka Raya Hadiri Paparan Data Tanaman Jagung
Palangka Raya, wartapenasatu.com —Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., turut serta dalam kegiatan paparan Data Tanaman Jagung yang diselenggarakan oleh Posko Gugus Tugas Pangan Polda Kalimantan Tengah. Acara yang berlangsung di Rupatama Endra Dharmalaksana pada Senin, 13 Oktober 2025, ini menjadi forum penting untuk membahas strategi ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Tengah.
Paparan yang disampaikan memuat data komprehensif mengenai perkembangan luas lahan dan hasil panen jagung, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2024 hingga proyeksi tahun 2025. Data tersebut memberikan gambaran detail mengenai dinamika produksi jagung, yang menjadi salah satu komoditas strategis dalam menjaga ketahanan pangan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total luas lahan panen jagung pada tahun 2024 mencapai 8.555,56 hektare dengan total hasil panen sebesar 44.638,27 ton. Sementara itu, proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan potensi hasil sebesar 33.657,19 ton dari luas lahan 6.986,73 hektare. Data ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas produksi jagung.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kalteng dan Kapolres jajaran, yang secara bersama-sama membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan memberikan dukungan Polri dalam menjaga stabilitas pasokan hasil pertanian di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Kapolresta Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh pemerintah dan Polda Kalteng. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk menjaga keamanan distribusi hasil panen serta keberlangsungan pertanian masyarakat.
Lebih lanjut, Kapolresta Palangka Raya menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengawasan lapangan, pendampingan petani, dan sinergi lintas sektor. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil panen tetap stabil dan memberikan kontribusi positif bagi ketahanan pangan di wilayah Palangka Raya.
Kehadiran Kapolresta Palangka Raya dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan sinergi dan kerja sama yang solid antara Polri, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Polda Sumut Gelar Gerakan Pangan Murah: Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat
Polda Sumut Gelar Gerakan Pangan Murah: Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat
Medan, wartapenasatu.com – 10 Oktober 2025 – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di dua lokasi berbeda pada Jumat, 10 Oktober 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari program Jumat Berkah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Kegiatan GPM ini dipimpin langsung oleh dua Kasubdit di jajaran Ditbinmas Polda Sumut, yaitu AKBP Kamdani, S.Ag., M.H. (Kasubdit Bintibsos) dan AKBP Hartono, S.H., M.H. (Kasubdit Polmas). Kehadiran para pejabat utama ini menunjukkan keseriusan Polda Sumut dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan utama dari Gerakan Pangan Murah ini adalah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, khususnya beras, dengan harga yang terjangkau. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan di wilayah Sumatera Utara, terutama di tengah dinamika ekonomi yang seringkali mempengaruhi harga kebutuhan pokok.
Di Masjid Taqwa Al-Falah, Pasar VII Tembung, Kabupaten Deli Serdang, tim yang dipimpin oleh AKBP Kamdani menggelar pasar murah beras SPHP hasil kerja sama antara Polri dan Bulog. Sebanyak 1.200 karung beras atau setara dengan 6 ton berhasil dipasarkan kepada masyarakat dengan harga Rp58.000 per karung (5 kg).
AKBP Kamdani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli dan kestabilan harga bahan pokok. “Polri berupaya hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam hal keamanan, tetapi juga dalam membantu kebutuhan dasar seperti pangan. Ini bagian dari semangat Presisi untuk melayani masyarakat dengan hati,” ujarnya.
Sementara itu, di lokasi berbeda, tim GPM yang dipimpin oleh AKBP Hartono, S.H., M.H. menggelar kegiatan serupa di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari, sebanyak 1.000 karung beras atau setara dengan 5 ton beras SPHP dipasarkan dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat langsung. Program GPM Polda Sumut ini diharapkan dapat terus berlanjut di berbagai daerah sebagai bagian dari langkah strategis menjaga ketahanan pangan, membantu perekonomian rakyat, serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Polda Sumut Gelar Gerakan Pangan Murah: Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat
Polda Sumut Gelar Gerakan Pangan Murah: Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat
Medan, warapenasaru.com – 10 Oktober 2025 – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di dua lokasi berbeda pada Jumat, 10 Oktober 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari program Jumat Berkah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Kegiatan GPM ini dipimpin langsung oleh dua Kasubdit di jajaran Ditbinmas Polda Sumut, yaitu AKBP Kamdani, S.Ag., M.H. (Kasubdit Bintibsos) dan AKBP Hartono, S.H., M.H. (Kasubdit Polmas). Kehadiran para pejabat utama ini menunjukkan keseriusan Polda Sumut dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan utama dari Gerakan Pangan Murah ini adalah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, khususnya beras, dengan harga yang terjangkau. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan di wilayah Sumatera Utara, terutama di tengah dinamika ekonomi yang seringkali mempengaruhi harga kebutuhan pokok.
Di Masjid Taqwa Al-Falah, Pasar VII Tembung, Kabupaten Deli Serdang, tim yang dipimpin oleh AKBP Kamdani menggelar pasar murah beras SPHP hasil kerja sama antara Polri dan Bulog. Sebanyak 1.200 karung beras atau setara dengan 6 ton berhasil dipasarkan kepada masyarakat dengan harga Rp58.000 per karung (5 kg).
AKBP Kamdani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli dan kestabilan harga bahan pokok. “Polri berupaya hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam hal keamanan, tetapi juga dalam membantu kebutuhan dasar seperti pangan. Ini bagian dari semangat Presisi untuk melayani masyarakat dengan hati,” ujarnya.
Sementara itu, di lokasi berbeda, tim GPM yang dipimpin oleh AKBP Hartono, S.H., M.H. menggelar kegiatan serupa di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari, sebanyak 1.000 karung beras atau setara dengan 5 ton beras SPHP dipasarkan dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat langsung. Program GPM Polda Sumut ini diharapkan dapat terus berlanjut di berbagai daerah sebagai bagian dari langkah strategis menjaga ketahanan pangan, membantu perekonomian rakyat, serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.
