Ekonomi

  • Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  Opini,  SOSIAL

    Kapolda Kalteng Dukung Pasar Murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa: Program Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Masyarakat

    Kapolda Kalteng Dukung Pasar Murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa: Program Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Masyarakat

    Palangka Raya, wartapenasatu.com  – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan pasar murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa tahun 2025.


    Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalteng setelah menghadiri peluncuran Pasar Murah dan Penandatanganan Kerja Sama Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).

    Kapolda menyebutkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk sinergi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di tingkat desa, sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.

    “Diharapkan melalui program Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih ini, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Kapolda, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pasar murah dan program koperasi desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Pangdam XII/Tanjungpura, dan sejumlah Forkopimda Kalteng lainnya.

  • Ekonomi

    Masa Depan Media: Antara Teknologi, Regulasi, dan Integritas Jurnalisme

    WARTAPENASATUJATIM | SurabayaPromedia Teknologi Indonesia (PTI) menggelar acara roadshow bertajuk “Journalism 360: Mediapreneur Talks Eps. 5 – Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan”, yang diselenggarakan di Hotel Santika Jalan Raya Gubeng Surabaya, pada Kamis (25/09/25) pukul 08.30 WIB hingga selesai.

    Pada acara ini menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas arah perkembangan media di era digital: Dr. Guntur Syahputra Saragih (Komite Publisher Rights), Agus Sulistriyono (CEO Promedia Teknologi Indonesia), dan Ilona Juwita (CEO Props). Ketiganya memberikan pandangan berbeda, namun saling melengkapi, tentang tantangan serta peluang bagi dunia jurnalisme dan industri media.

    Dr. Guntur Syahputra Saragih membuka sesi dengan menekankan pentingnya regulasi dalam menjaga keberlangsungan media. Ia menyoroti upaya Komite Publisher Rights yang sedang memperjuangkan aturan agar perusahaan media mendapatkan kompensasi adil dari platform digital global.

    Menurutnya, tanpa regulasi yang kuat, media lokal berisiko hanya menjadi “Pemasok Konten Gratis” tanpa nilai ekonomi yang memadai.

    “Publisher Rights adalah instrumen untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem. Media harus punya posisi tawar yang jelas,” tegasnya.

    Sementara Agus Sulistriyono selaku CEO Promedia lebih menyoroti aspek teknologi, ia menjelaskan terkait dengan Customer Data Platform (CDP), bahwa CDP adalah fondasi baru dalam transformasi digital media.

    Dengan CDP, media bisa memusatkan data pembaca dari berbagai kanal dan menyusunnya menjadi wawasan yang bernilai tinggi. Dari sana, strategi konten, iklan, hingga interaksi pembaca bisa diarahkan secara lebih presisi.

    “Tanpa data, media berjalan dalam kegelapan. Dengan data, kita bisa melihat jalan dan bahkan memprediksi arah masa depan,” ujar Agus.

    Narasumber ketiga, Ilona Juwita, membawa perspektif dari sisi industri iklan dan perilaku audiens. Ia menyoroti tren belanja iklan digital global yang terus tumbuh, terutama di sektor retail media, paid social, dan pencarian berbasis kecerdasan buatan.

    Menurutnya, dominasi Gen Z sebagai audiens utama menuntut media untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan.

    “Gen Z tidak hanya ingin membaca berita, mereka ingin merasakan pengalaman. Itu artinya konten harus kaya, relevan, dan punya nilai tambah,” jelasnya.

    Diskusi kemudian berkembang pada isu kemitraan strategis antara media besar, media lokal, dan platform digital. Agus menekankan pentingnya skema revenue sharing yang adil, sementara Ilona menambahkan bahwa kolaborasi ini akan lebih efektif jika diiringi inovasi konten yang sesuai dengan karakter audiens muda.

    Di sisi lain, Dr. Guntur mengingatkan bahwa kemitraan tetap harus dilandasi regulasi yang melindungi hak media, agar tidak terjebak dalam dominasi platform raksasa.

    Menurutnya, integritas jurnalisme tetap harus menjadi pegangan utama di tengah gempuran teknologi dan kepentingan bisnis.

    Dari ketiga perspektif tersebut, seminar ini menyimpulkan bahwa masa depan media tidak bisa dilepaskan dari tiga hal: regulasi yang adil, pemanfaatan teknologi data, dan pemahaman mendalam atas perilaku audiens baru. Tanpa ketiganya, media akan kesulitan bersaing di era digital.

    Pada seminar ini akhirnya menegaskan kembali bahwa inti dari media bukan hanya teknologi atau iklan, melainkan kepercayaan publik.

    Media yang mampu menjaga integritas sambil memanfaatkan inovasi akan tetap bertahan, bahkan berkembang, di tengah arus perubahan global.*** (Dodo)

    Jurnalis: Doni Cahaya Utama

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Internasional,  Keamanan,  Kesehatan,  Nasional,  Opini,  Pertahanan,  Politik,  SOSIAL,  Tumbuhan

    Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria

    Jakarta wartapenasatu.com

    Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”

     

    Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.

     

    Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.

     

    Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.

     

    Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.

     

    Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.

     

    Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.

     

    Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.

     

    Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani

     

    Jakarta, 24 Sepetember 2025

     

    Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)

    “Nok Srie”Melaporkan

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Internasional,  Keamanan,  Kesehatan,  Nasional,  Nature,  Opini,  Pendidikan,  Pertahanan,  Politik,  SOSIAL,  Tumbuhan

    Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa

    Jakarta wartapenasatu.com

    Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”

     

    Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.

     

    Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.

     

    Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.

     

    Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

     

    Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

     

    Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.

     

    Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.

    “Nok Srie”Melaporkan

  • Daerah,  Ekonomi

    YBM PLN UIP JBTB Gelar Muzaki Visit di Milad ke-19, Dukung Pemberdayaan Peternak Ayam di Karah

    WARTAPENASATUJATIM| Surabaya – Memperingati milad ke-19, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP JBTB menggelar agenda inspiratif bertajuk Muzaki Visit. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (24/9) ini dilaksanakan di Kelompok Usaha Cahaya Jago Karah Farm (KUC JKF), Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya.

    Acara dihadiri Muzaki, pengurus YBM PLN UIP JBTB, Lurah Karah Djoko Tri Mulyono beserta jajaran perangkat, peternak ayam, akademisi dari FKP UNESA, serta masyarakat sekitar. Dalam kunjungan tersebut, para Muzaki melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari kandang ayam, pakan, hingga diskusi produktivitas telur dan pengembangan usaha.

    Lurah Karah Djoko Tri Mulyono menyambut baik kegiatan ini. “Terima kasih atas kunjungannya di JKF. Ini menjadi inspirasi bagi kami pemerintah Karah dan para peternak untuk terus berkembang, sehingga mampu memberikan dampak baik bagi kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

    Ketua YBM PLN UIP JBTB, Gesmulyadi Qodri, menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar berkunjung, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.

    “Kami ingin melihat pemberdayaan ini berjalan berkelanjutan. Mustahik harus terus didorong agar ke depan bisa menjadi Muzaki,” ujarnya.

    Samsul Arifin, Sekretaris KUC JKF, menambahkan capaian kelompok yang berhasil menjual 1.600 butir telur hingga akhir September. “Kami juga berkomitmen berbagi 2,5 persen dari hasil penjualan untuk sesama,” katanya.

    Sementara itu, Akip, Ketua JKF, memperkenalkan para penerima manfaat yang telah mendapat bantuan kandang dan paket usaha. Dengan lahan terbatas, konsep peternakan yang dijalankan mampu mengurangi bau sekaligus mendukung ketahanan pangan.

    “Semangat tanpa sambat, bercuan serta berbagi menjadi jargon kami. Terima kasih kepada YBM PLN yang terus istiqomah mendampingi,” ucapnya.

    Melalui kegiatan ini, YBM PLN berharap program pemberdayaan masyarakat tidak hanya menumbuhkan kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat semangat berbagi dan kebermanfaatan bersama. (Bgn)

    Jurnalis: Bambang Gunawan

  • Bisnis,  Ekonomi,  Wisata

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pariwisata Lewat Kolaborasi, Aston Madiun Gelar Forum Bisnis di Lumajang

    WARTAPENASATUJATIM | Madiun, 24 September 2025 – Aston Madiun Hotel & Conference Center bersama jaringan Hotel Archipelago terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui kolaborasi lintas daerah.

    Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Lumajang Business Connect Mini Table Top pada kemarin, Selasa (23/9) di Aston Inn Lumajang.

    Forum ini menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku usaha, instansi pemerintah, dan industri perhotelan untuk memperluas jejaring bisnis, sekaligus memperkuat posisi jalur strategis Jawa Timur sebagai destinasi potensial untuk kegiatan MICE (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition).

    “Business Connect bukan sekadar pertemuan bisnis, melainkan jembatan untuk memperluas jejaring, mendorong kolaborasi, serta membuka peluang investasi baru yang bermanfaat bagi daerah,” kata Yeni Chrisnawati, Regional Director of Commercial Sales Excellent, East & Central Area Archipelago.

    “Sebagai bagian dari Archipelago, Aston Madiun melihat pentingnya sinergi lintas daerah. Pesatnya perkembangan ekonomi dan pembangunan di Kota Madiun menjadikan wilayah ini semakin strategis sebagai hub bisnis di Jawa Timur. Melalui forum ini, kami berharap dapat membuka peluang kerja sama yang mendukung pertumbuhan sektor MICE sekaligus memperkuat konektivitas bisnis lintas kota,” tambah Wina, Cluster Director of Sales & Marketing Aston Madiun Hotel & Conference Center dan fave hotel Madiun.

    Acara ini dikemas melalui presentasi hotel-hotel Archipelago, networking session, hiburan live music, hingga pembagian doorprize. Selain Aston Inn Lumajang sebagai tuan rumah, forum ini juga diikuti oleh 15 hotel jaringan Archipelago, yaitu Aston Madiun Hotel & Conference Center, fave hotel Madiun, Aston Inn Batu,fave hotel MEX Tunjungan Surabaya, Aston Mojokerto Hotel & Conference Center, The Alana Hotel Malang, The Alana Malioboro, fave hotel Malang, Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center, Quest Hotel Darmo Surabaya, fave hotel Manahan Solo, fave hotel Solo Baru, Neo Gading Solo, Harper Malioboro Yogyakarta.

    Puluhan instansi hadir, mulai dari dinas pemerintahan, perusahaan swasta, hingga travel agent yang melihat peluang kerja sama di bidang akomodasi, pariwisata, dan MICE.

    Melalui Lumajang Business Connect 2025, Aston Madiun bersama Archipelago berkomitmen menghadirkan inovasi yang mampu memperkuat konektivitas bisnis lintas kota.

    Harapannya, forum ini dapat menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkokoh posisi Madiun yang saat ini tengah berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan bisnis dan destinasi unggulan di Jawa Timur bagian barat.*** (Bgn)

    Jurnalis: Bambang Gunawan

  • Daerah,  Ekonomi,  Wisata

    Wings Air Resmi Kembali Layani Rute Banyuwangi–Surabaya, Bupati Ipuk Resmikan Penerbangan Perdana

    WARTAPENASATUJATIM | Banyuwangi – Maskapai Wings Air resmi kembali membuka penerbangan rute Banyuwangi–Surabaya. Peresmian Penerbangan Perdana (Inaugural Flight) berlangsung di Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Rabu (24/9/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

    Dalam acara bertajuk Peresmian dan Press Conference Terbang Kembali Wings Air Banyuwangi–Surabaya, Bupati Ipuk menyampaikan apresiasinya atas langkah Wings Air yang kembali melayani masyarakat Banyuwangi. Menurutnya, kehadiran rute ini tidak hanya mempermudah mobilitas warga, namun juga menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

    “Dengan kembalinya Wings Air, aksesibilitas menuju Banyuwangi semakin terbuka luas. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat konektivitas bisnis, serta memberi manfaat besar bagi masyarakat Banyuwangi,” ujar Ipuk.

    Penerbangan Wings Air rute Banyuwangi–Surabaya akan dilayani dua kali dalam seminggu, yakni setiap Rabu dan Minggu. Dari Banyuwangi berangkat pukul 11.25 WIB, dan dari Surabaya pukul 12.15 WIB, menggunakan pesawat ATR 72-500/600. Penumpang juga mendapatkan fasilitas bagasi gratis hingga 7 kg.

    Sementara itu, manajemen Wings Air perwakilan dari Surabaya Divi, menyampaikan, rute ini dihadirkan kembali setelah melihat tingginya kebutuhan konektivitas udara di ujung timur Pulau Jawa.

    “Banyuwangi punya potensi besar di sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Dengan penerbangan reguler ini, kami berharap bisa ikut mendukung kemajuan daerah,” terang Divi perwakilan Wings Air Surabaya.

    Kembalinya rute ini disambut antusias masyarakat Banyuwangi. Selain memperkuat jalur transportasi udara, rute Banyuwangi–Surabaya juga diharapkan mampu mempercepat pergerakan logistik, memperluas jaringan bisnis, dan memberikan kemudahan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang hendak berkunjung ke Bumi Blambangan.*** (Bgn)

    Jurnalis: Bambang Gunawan

  • Ekonomi,  Pertahanan,  Tumbuhan

    Dari Tanah Kering, Tumbuh Harapan Mulia Seorang Prajurit

    WARTAPENASATUJATIM | Magetan – Senja baru saja turun di langit Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Angin sepoi berhembus pelan, menyapu dedaunan dan tanah yang mulai kering. Namun seorang pria berbadan tegap justru baru memulai pekerjaannya yang kedua hari itu.

    Adalah Letda Cke Isdayun, seorang perwira TNI AD yang sehari-hari menjabat sebagai Paur Produk Penrem 081/DSJ. Usai bertugas seharian, ia tak langsung beristirahat. Seragam dinas ditanggalkan, diganti dengan pakaian seadanya, dan sebuah alat semprot pertanian disandarkan di pundaknya.

    Langkahnya menyusuri jalan setapak di belakang rumah, menuju hamparan lahan seluas hampir 1,5 hektare milik keluarganya. Di sanalah tempat ia menanam harapan untuk keluarganya.

    “Dulunya di sini saya tanami sayur-sayuran, seperti bayam, kangkung, dan terong. Sebagian juga ada tebu yang kemarin baru saja dipanen. Sekarang tanahnya sedang kami olah lagi untuk ditanami tebu kembali,” kata Isdayun, Rabu (24/9/2025).

    Namun tantangan datang saat musim kemarau tiba. Air menjadi barang langka, dan sayuran tak lagi bisa tumbuh dengan optimal.

    “Kalau sudah kemarau seperti sekarang, tanaman yang bisa saya tanam hanya ubi jalar. Karena di sini untuk pengairannya cuma mengandalkan air hujan,” sebutnya.

    Meski hasil panennya tak selalu melimpah, Isdayun mengaku bersyukur. Dari kerja keras dan keringatnya ada tambahan rezeki untuk keluargnya.

    “Alhamdulillah, selain untuk kebutuhan sehari-hari di dapur, hasil lebihnya juga bisa dijual. Mungkin nilainya tidak besar, tapi cukup untuk menambah penghasilan keluarga,” ucapnya dengan rendah hati.

    Sementara itu, Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Isdayun selaras dengan semangat besar TNI dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

    “Kami TNI memiliki komitmen kuat untuk mendukung ketahanan pangan, baik melalui pendampingan langsung kepada para petani di lapangan, maupun melalui upaya penyediaan sarana pendukung seperti pipanisasi dan pompanisasi untuk membantu pengairan,” jelasnya.

    Selain itu, menurutnya, TNI juga terus mendorong peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Indeks Pertanaman (IP) guna mendukung produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh.

    Lebih dari sekadar tugas, kata Untoro, menjadi prajurit berarti juga menjadi teladan dan tetap produktif, bahkan di luar jam dinas.

    “Apa yang dilakukan oleh Letda Isdayun adalah salah satu contoh nyata dari semangat dan kerja keras. Sebuah bukti bahwa selama kita mau berbuat dan bekerja keras, sekecil apa pun itu, pasti akan memberi manfaat dan dampak yang positif,” ujarnya.

    Di balik kesederhanaannya, Letda Cke Isdayun menunjukkan bahwa pengabdian bisa dilakukan dalam banyak bentuk. Tidak harus selalu dengan senjata, tetapi juga dengan cangkul, bibit, dan kerja keras yang tumbuh dari ketulusan hati.*** (Bgn)

    Jurnalis: Bambang Gunawan

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Internasional,  Keamanan,  Militer,  Opini,  Pendidikan,  Pertahanan,  Politik,  Seni dan Budaya,  SOSIAL

    APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial

    Jakarta wartapenasatu.com

    APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.

    Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.

    Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?

    Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.

    Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.

    Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.

    Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.

    “Nok Srie”Melaporkan

  • Ekonomi,  Tumbuhan

    Sinergi Bersama Gerakan Pangan Murah Dalam Rangka Sukseskan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik

    WARTAPENASATUJATIM | Gresik – Mensukseskan Program Ketahanan Pangan Serentak Nasional Tahun 2025, zoom meeting bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilanjutkan sambutan Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman digelar di Pendopo Alun-alun Kabupaten Gresik, Jl. Wachid Hasyim No. 111, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Selasa (23/09/2025).

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB., Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo, S.H., M.M., Kapolres Gresik yang diwakili Kapolsek Kebomas Kompol Gatot Setyo Budi, Kepala Disperindag Kabupaten Gresik Drs. Darmawan, M.Si., Kajari Gresik Yanuar Utomo, S.H., M.Hum., Camat Gresik Jalasvie Triyatmoko, S.S., para tamu undangan, serta masyarakat yang memanfaatkan pasar murah tersebut.

    Dalam rangkaiannya kegiatan diawali dengan zoom meeting bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilanjutkan sambutan Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman. Kegiatan ini juga menghadirkan dialog interaktif yang tersambung dari Kabupaten Banyuwangi hingga Kabupaten Pacitan sebagai bentuk partisipasi daerah dalam Program Stabilisasi Pangan Nasional.

    Dalam sambutannya, Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi terhadap sinergi seluruh pihak dalam mengawal ketersediaan pangan murah bagi masyarakat.

    “Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menekan inflasi daerah sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasdim 0817/Gresik Mayor Inf Siari yang hadir mewakili Dandim 0817/Gresik menegaskan komitmen TNI untuk selalu mendukung program pemerintah, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan.

    “Kami dari jajaran Kodim 0817/Gresik siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh stakeholder untuk memastikan ketersediaan pangan tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” tegas Kasdim.

    Kegiatan ini berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari warga yang hadir di pasar murah, yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar.*** (Bgn)

    Jurnalis: Bambang Gunawan

Wartapenasatu.com @2025