Ekonomi
Penghentian KLH/BPLH Terhadap Operasional Boiler Biomassa PT Panca Kraft Pratama Nihil Hasil
Wartapena satu. Com – Banten
LSM GMBI Wilter Banten menyoroti aktivitas PT Panca Kraft Pratama yang berlangsung sejak 1 Maret 2025 hingga 12 Februari 2026, yang diduga telah menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan pengaduan warga, aktivitas perusahaan tersebut disinyalir berdampak pada kondisi sosial, lingkungan hidup, serta kenyamanan masyarakat dan sampai saat ini masih mengeluarkan Asap sementara KLH/BPLH sudah menyegel ujar Pihak warga menyampaikan kepada awak media.
LSM GMBI Wilter Banten menilai belum terlihat adanya tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan atas dampak yang telah terjadi.
Ketua/Wakil/Perwakilan LSM GMBI Wilter Banten menegaskan bahwa pihaknya meminta PT Panca Kraf Pratama segera memberikan klarifikasi serta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Apabila tidak ada itikad baik dari perusahaan, kami akan menempuh langkah lanjutan berupa permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait. Jika RDP tidak menghasilkan solusi yang adil, maka kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
LSM GMBI Wilter Banten menyatakan, gugatan perdata akan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang apabila tidak terdapat penyelesaian yang transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen LSM GMBI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta membela hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat dugaan aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab Sementara itu, Kadiv Investigasi DPP LSM GMBI, Harry Utha, turut menyampaikan sikap kerasnya terkait penanganan kasus tersebut. Ia menyesalkan tindakan penyegelan yang diduga hanya bersifat formalitas.
“Kami menilai penyegelan yang dilakukan terkesan hanya formalitas. Setelah kami melakukan investigasi lapangan, baru kemudian pihak Kementerian Lingkungan Hidup turun tangan. Namun ironisnya, tidak melihat dan tidak menuntut pertanggungjawaban atas kerugian masyarakat akibat polusi dan limbah yang diduga telah terjadi selama bertahun-tahun,” ujar Harry Utha.
Ia menegaskan bahwa DPP LSM GMBI akan meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna membuka persoalan ini secara menyeluruh dan memastikan hak masyarakat tidak diabaikan.
Dasar Hukum yang Digunakan
Tuntutan dan langkah hukum LSM GMBI Wilter Banten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 65 ayat (1): Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Pasal 67: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74: Perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Pasal 1365: Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan penggantian kerugian
LSM GMBI Wilter Banten berharap PT. Panca Kraf Pratama segera menunjukkan itikad baik demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat. Namun apabila upaya dialog dan penyelesaian administratif tidak membuahkan hasil, langkah hukum akan menjadi opsi terakhir yang siap ditempuh.
Tak Sekadar Janji, Laskar Gibran Buktikan Lewat Program Gas
SUMBAR wartapenasatu.com
Program penyediaan gas elpiji harga terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat resmi digelar oleh Laskar Gibran wilayah Sumatera Barat. Kegiatan bertajuk “Gas Murah untuk Rakyat” ini menjadi langkah konkret organisasi dalam merespons kebutuhan energi yang stabil di tengah meningkatnya biaya operasional usaha kecil.
Program tersebut dipusatkan di dua daerah, yakni Payakumbuh dan Bukittinggi, yang dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan UMKM cukup pesat. Sejak pagi hari, warga dan pelaku usaha terlihat antusias mengantre untuk mendapatkan gas elpiji dengan harga lebih rendah dari pasaran, guna menjaga keberlangsungan usaha mereka.
Ketua Laskar Gibran Sumatera Barat, Rino Imam Mulyawan, mengatakan program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha menekan biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. “Kami ingin memastikan pelaku UMKM tetap bisa beroperasi tanpa terbebani lonjakan harga energi. Ini adalah bentuk keberpihakan kami terhadap ekonomi rakyat,” ujarnya.
Wakil Ketua Harian, Muhamad Nurfa Farera, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, akses energi yang terjangkau dapat mendorong peningkatan produktivitas usaha serta membuka peluang lapangan kerja baru.
Senada dengan itu, Sekretaris Wilayah, Desi Farin, memastikan distribusi dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Pihaknya juga menerapkan mekanisme pengawasan di lapangan agar penyaluran berjalan tertib serta menghindari potensi penumpukan oleh pihak tertentu.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan, Laskar Gibran bekerja sama dengan agen resmi elpiji, PT Abinaya Dan PT Kelok Sembilan Gemilang payakumbuh Sumbar Kolaborasi ini dinilai penting guna memastikan standar keamanan terpenuhi sekaligus menjaga kontinuitas distribusi kepada masyarakat.
Melalui program ini, Laskar Gibran berharap dapat memperkuat sektor usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan mengusung semangat “UMKM Kuat, Rakyat Hemat, Ekonomi Bangkit,” gerakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung sekaligus mempertegas peran organisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Sumatera Barat.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kepolisian, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Polsek Senen Gelar Patroli Skala Sedang Optimalkan Kamtibmas Wilayah Jakarta Pusat
Wartapena Satu.com, Jakarta Pusat –
Polsek Senen Jakarta Pusat menggelar patroli skala sedang dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah,Kramat Raya,Kenari, Kwitang,Bungur. pada Minggu 8 Feb 2026 jam 01.00 sampai 04.00 Wib.
Patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro.SH,MH. Bersama Waka AKP Basuki Route. Semua ini melibatkan sejumlah personel Polsek Senen dan jajarannya, serta dibantu oleh unsur TNI dan masyarakat setempat.
Sasaran patroli meliputi tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas, seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan area publik lainnya. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan identitas warga.
Kapolsek Senen Widodo Saputro.SH,MH menyampaikan bahwa operasi antisipasi gangguan kamtibmas ini merupakan bagian dari program preventif yang dilakukan secara berkala. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Senen.
“Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat. Melalui operasi ini, kami ingin memberikan efek jera kepada mereka yang berniat melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, sekaligus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan bersama,” ujarnya dalam jumpa pers setelah operasi selesai.
Pihak Polsek Senen mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengalami gangguan kamtibmas dapat segera melaporkannya melalui nomor darurat polisi atau langsung menghubungi pos patroli terdekat.
Pihak kepolisian juga akan terus meningkatkan intensitas patroli dan melakukan operasi serupa sesuai dengan perkembangan kondisi kamtibmas di lapangan.
Ketua MAC Laskar Merah Putih (LMP ) dan Ketua DPC BIDIK Mendukung Penolakan Eksekusi Lahan dan Bangunan Ahli Waris Almarhum H. Kandar Sukandar
Sumedang – Ketua LMP MAC Kecamatan Cimanggung, bersama dengan Ketua DPC BIDIK Kabupaten Sumedang, tokoh organisasi, dan aktivis, mendukung dengan tegas Ketua MRCB Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Sumedang dalam menolak eksekusi ketiga lahan dan bangunan milik ahli waris Almarhum H. Kandar Sukandar oleh Bank BRI dan PN Sumedang.
Ketua LMP MRCB Kabupaten Sumedang, Agus Suhendi, mengambil sikap tegas dalam menolak eksekusi lahan dan bangunan ahli waris Almarhum H. Kandar Sukandar, dengan alasan bahwa eksekusi tersebut tidak efektif dan tidak sesuai prosedur.
Agus Suhendi menyatakan, “Diduga tidak transparannya proses lelang—terutama terkait perbedaan yang sangat signifikan antara nilai appraisal tahun 2015 (sekitar Rp6 miliar) dengan nilai lelang yang disebutkan (sekitar Rp1 miliar)—serta tidak diterimanya risalah lelang oleh ahli waris, adalah hal yang perlu segera diklarifikasi oleh pihak Bank BRI dan PN Sumedang. Proses lelang objek sengketa seharusnya dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya publik.”
Ketua MAC Kecamatan Cimanggung, Dayat Hidayat, sangat mendukung sikap ketua MRCB terkait penolakan eksekusi 3 lahan dan bangunan ahli waris Almarhum H. Kandar Sukandar.
Dukungan juga datang dari Ketua DPC Ormas BIDIK, Yudi Sagat, yang mendukung sikap ketua MRCB yang dengan tegas menolak eksekusi lahan dan bangunan oleh Bank BRI dan PN Sumedang, “Yudi Sagat menambahkan, “Proses eksekusi lahan dan bangunan ini dinilai kurang efektif dan diduga cacat hukum.”
Para pendukung penolakan eksekusi ini menyerukan kepada Bank BRI dan PN Sumedang untuk mempertimbangkan kembali eksekusi lahan dan bangunan ahli waris Almarhum H. Kandar Sukandar, serta melakukan klarifikasi terkait dugaan ketidaktransparanan dalam proses lelang.
Redaksi
Maraknya Tambang Masyarakat Dipagintungan & LSM NIL Mempertanyakan APH Setempat & Desak Bupati Kabupaten Serang
Wartapena Satu. Com-Banten
Satu Komando!” Kolaborasi RW, Tokoh Masyarakat, dan LSM NIL Lawan Arogansi Pengusaha di Pagintungan
JAWILAN – Aliansi kuat terbentuk di Desa Pagintungan. Kecewa karena wilayahnya “diinjak-injak” oleh oknum pengusaha galian yang bertindak layaknya koboi, Ketua RW 05 Benisial “U”, tokoh masyarakat berinisial “R”.
Bersama Ketua Umum LSM NIL Michael, resmi menyatakan satu suara: Hentikan aktivitas galian atau hadapi perlawanan hukum dan massa!
Luka Hati Sang Ketua RW: “Hormati Kami Sebagai Tuan Rumah!”
Ketua RW 05, Unara, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, persoalan ini bukan sekadar urusan tanah, tapi soal harga diri dan etika bertetangga yang dilanggar secara kasar oleh pihak perusahaan.
“Harapan kami sederhana, datanglah dengan adab. Sampaikan salam, minimal ‘Assalamu’alaikum’. Jangan tiba-tiba alat berat masuk tanpa kabar, seolah kami ini tidak ada,” ujar Unara dengan nada getir. Baginya, aksi perusahaan yang “tak beri salam” namun justru “beri ancaman sajam” adalah luka mendalam bagi warga Cikasantren.
Tokoh R: “Camat Saja Dilecehkan, Apalagi Warga Kecil?”
Senada dengan Unara, tokoh masyarakat berinisial R menyoroti mangkirnya pihak PT. AUM dan PT. Halal Tayib dari undangan mediasi Camat Jawilan sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi negara.
“Camat adalah simbol pemerintah di sini. Jika undangan beliau saja dianggap angin lalu, itu adalah puncak kesombongan pengusaha. Mereka lebih memilih mengayunkan golok ke portal warga daripada duduk bersama di meja musyawarah. Inilah yang memicu bentrok!” tegas “R” dengan geram.
Michael (LSM NIL): “Lampu Merah” Untuk Pengusaha, Seret ke Bupati
Melihat kondisi yang semakin memanas, Ketua Umum LSM NIL, Michael, langsung mengambil langkah “skakmat”. Ia memastikan bahwa air mata dan keresahan warga tidak akan sia-sia karena kini kasus tersebut telah mendarat di meja Bupati Serang.
“RW Unara bicara soal adab, Tokoh Berinial “R” bicara soal harga diri wilayah, dan saya bicara soal hukum. Kami sudah bersurat resmi ke Bupati dan mendesak Satpol PP selaku penegak Perda untuk segera bertindak. Tidak ada tempat bagi pengusaha yang memelihara premanisme di Kabupaten Serang!” terangnya.
Michael menambahkan bahwa bukti video perusakan portal oleh oknum berpedang kini menjadi senjata utama mereka di kepolisian. “Kami tidak main-main. Ini adalah ‘Lampu Merah’ bagi pengusaha tersebut. Berhenti sekarang, atau hukum yang akan menghentikan kalian secara paksa,” tutup Michael dalam orasi singkatnya di hadapan warga.
Satu Suara, Satu Tujuan
Kini, warga Pagintungan berada dalam satu komando. Mereka menuntut penghentian permanen aktivitas galian hingga seluruh proses perizinan transparan dan sengketa lahan diselesaikan tanpa intimidasi. Suasana di lapangan masih siaga, menunggu taji pemerintah daerah untuk segera melakukan penyegelan.- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Hiburan, Nasional, Opini, Pendidikan, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Ancol Hadirkan Promo Spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ; Nikmati Serunya Wisata Tanpa Batas
Wartapena Satu.com, Jakarta,29 Januari 2026
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kembali menghadirkan kabar gembira bagi para pecinta wisata dengan meluncurkan program promo spesial bertajuk “1 Tiket Akses Seluruh Unit Rekreasi”, berupa tiket terusan seharga Rp150.000 yang memungkinkan pengunjung menikmati seluruh unit rekreasi Ancol dalam satu hari kunjungan. Promo terbatas ini diumumkan secara resmi PRESS RELEASE No : 003/CS-PR/PJA/I/2026 dirancang untuk memberikan kesempatan emas bagi seluruh kalangan masyarakat.
Ancol Hadirkan Tiket Terusan Rp150.000, Bebas Masuk Seluruh Unit Rekreasi Rayakan Valentine & Imlek 2026 dengan Satu Tiket untuk Semua Wahana. Program promo spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ini diluncurkan dalam rangka menyambut Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day) dan Tahun Baru Imlek 2026, serta berlaku untuk kunjungan pada tanggal 14 atau 17 Februari 2026.
Dengan satu tiket tersebut, pengunjung sudah mendapatkan akses ke berbagai unit rekreasi unggulan Ancol, antara lain Pintu Gerbang Ancol, Pantai Ancol, Dunia Fantasi (Dufan), Sea World Ancol, Samudra Ancol, Atlantis Ancol, Jakarta Bird Land, Pasar Seni, hingga Ecopark Ancol. Selain itu, setiap pembelian tiket juga mendapatkan bonus satu produk Sosro selama periode program.
“Melalui promo tiket terusan ini, Ancol ingin memberikan kemudahan dan nilai lebih bagi masyarakat untuk menikmati seluruh wahana rekreasi dalam satu hari kunjungan, sekaligus menghadirkan pilihan liburan yang lebih terjangkau di momen spesial Valentine dan Imlek,” ujar Eddy Prastiyo, Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Kemeriahan liburan di Ancol juga akan semakin lengkap dengan rangkaian acara Ancol Waves of Romance dan Ancol Lunar Festival yang digelar pada 14–17 Februari 2026. Pengunjung dapat menikmati konser musik bertema romantis di Pantai Festival, serta pertunjukan Barongsai dan Liong di Plaza Lagoon sebagai bagian dari perayaan budaya Imlek.
Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif liburan keluarga dan pasangan, sekaligus memperkuat Ancol sebagai destinasi wisata terpadu yang menghadirkan beragam pengalaman rekreasi dalam satu kawasan.
Syarat dan Ketentuan Program:
1. Harga tiket Rp150.000 merupakan tiket terusan yang mencakup akses ke seluruh unit
rekreasi Ancol.
2. Setiap pembelian tiket mendapatkan bonus 1 produk Sosro.3. Periode penjualan tiket: 30 Januari – 17 Februari 2026.
4. Pilihan tanggal kunjungan: 14 Februari atau 17 Februari 2026.5. Tiket dapat dibeli melalui www.ancol.com dan loket resmi Ancol.
6. Harga tiket belum termasuk tiket kendaraan.7. Khusus tanggal 14 dan 17 Februari 2026, tarif tiket masuk kawasan Ancol sebesar
Rp35.000 berlaku mulai pukul 17.00 WIB bagi pengunjung di luar program ini.
8. Kuota terbatas.
Ancol Taman Impian – Serunya Nggak Ada Habisnya!Informasi Lebih Lanjut: Daniel Windriatmoko Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Email : corsec@ancol.com – HP 08128405156
Budak Digital di Kamboja: 42 WNI Dipulangkan Berkat Leonardo Sirait
Jakarta wartapenasatu.com
JAKARTA 26 Januarai 2026
– Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, memfasilitasi pemulangan 42 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi sindikat scam online dan judi daring di Kamboja. Para korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan legal dengan gaji tinggi, namun justru dipaksa bekerja sebagai operator penipuan digital.
Sebanyak 42 WNI tersebut kini telah kembali ke daerah asal masing-masing, mulai dari Sumatra Utara, Bandung, hingga Jakarta. Proses repatriasi ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara Laskar Gibran, KBRI Phnom Penh, Imigrasi Kamboja, serta dukungan sejumlah anggota DPR RI dan DPRD, termasuk peran Ketua Laskar Gibran Luar Negeri.
Leonardo Sirait menjelaskan bahwa proses pemulangan dilakukan secara bertahap dalam dua kloter, mengingat kompleksitas persoalan administrasi dan keterbatasan biaya transportasi. Banyak korban kehilangan dokumen penting seperti paspor dan KTP karena disita oleh perusahaan yang terafiliasi sindikat kejahatan tersebut.
“Alhamdulillah kondisi para TKI aman dan sehat. Tantangan terbesar adalah dokumen yang hilang. Kami harus mengikuti seluruh regulasi Pemerintah Kamboja agar proses deportasi berjalan resmi dan legal,” ujar Leonardo Sirait dalam keterangannya di Jakarta.
Kasus ini terungkap bermula dari laporan keluarga korban, termasuk kerabat anggota Laskar Gibran, yang meminta bantuan setelah mengetahui anggota keluarganya terjebak di Kamboja selama hampir setahun. Selain itu, Laskar Gibran juga menerima banyak aduan melalui pesan langsung (DM) media sosial, yang mengungkap praktik penyekapan, tekanan kerja, hingga minimnya akses makanan.
Selain mengawal pemulangan, Leonardo Sirait menekankan pentingnya edukasi publik agar tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan gaji fantastis. Ia juga menyoroti peran oknum influencer yang mempromosikan kerja di Kamboja secara menyesatkan. “Banyak yang berangkat karena konten promosi. Influencer dibayar sekali, tapi tidak bertanggung jawab atas penderitaan para korban,” tegasnya.
Leonardo Sirait memprediksi jumlah WNI yang meminta bantuan akan terus bertambah, seiring langkah tegas Pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan judi online. Ia menegaskan komitmen Laskar Gibran untuk terus berkoordinasi demi menyelamatkan WNI. “Jangan mudah percaya informasi di media sosial. Lebih baik bekerja di tanah air secara halal dan aman daripada terjebak menjadi budak modern di negeri orang,” pungkasnya.Serikat Pekerja PT.PJA dan TIJA Gelar Kegiatan Bersih Sampah di Area Rekreasi Pantai Ancol
Wartapena Satu.com, Jakarta, 15 Januari 2026 – Sebanyak ratusan karyawan Insyan Ancol bekerja sama dengan Serikat Pekerja PT.PJA dan Serikat Pekerja TIJA menyelenggarakan kegiatan bersih sampah di area rekreasi Pantai Ancol pada hari Kamis, (14/01/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi aktif dari para pekerja untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kawasan wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan.
Para peserta yang terdiri dari anggota kedua serikat pekerja serta karyawan Insyan Ancol mulai berkumpul sejak pagi hari dan melakukan pembersihan di berbagai titik penting di sekitar area rekreasi, termasuk jalur pejalan kaki, area taman, dan bibir pantai. Selama kegiatan berlangsung, tim berhasil mengumpulkan berbagai jenis sampah, mulai dari sampah organik hingga sampah plastik yang sering menjadi masalah utama di kawasan pantai.
Ketua Serikat Pekerja PT.PJA, Bapak Hery Priadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang membersihkan sampah, tetapi juga sebagai wujud komitmen para pekerja terhadap lingkungan sekitar tempat mereka bekerja. “Kita ingin menunjukkan bahwa kita peduli tidak hanya dengan pekerjaan kita sehari-hari, tetapi juga dengan kebersihan dan kenyamanan masyarakat yang menikmati fasilitas di Pantai Ancol,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja TIJA, Bapak Maman Lukman, menambahkan bahwa pihaknya berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi acara rutin yang melibatkan lebih banyak pihak. “Kita berencana akan mengulang kegiatan serupa di masa depan dan mengajak masyarakat serta pihak terkait untuk bergabung, agar upaya menjaga kebersihan Pantai Ancol dapat berkelanjutan,” jelasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan sampah yang terkumpul kepada pihak pengelola kawasan untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Artikel, Berita Duka, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kepolisian, Kriminal, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik
Lembaga KPK Dirwaster DKI : Polisi Diduga Biarkan 6 Pelaku Tawuran Maut Anak di Cengkareng Berkeliaran, Padahal Sudah Tercantum dalam Dakwaan dan Putusan Pengadilan
Wartapena Satu, Jakarta, 15 Januari 2026—
Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Dirwaster Provinsi DKI Jakarta menyatakan keprihatinan serius sekaligus kecaman keras terhadap penanganan perkara tawuran yang terjadi pada 16 Juni 2025 di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, yang mengakibatkan satu orang anak di bawah umur meninggal dunia.Berdasarkan dokumen resmi penegak hukum, perkara tersebut melibatkan 9 (sembilan) orang pelaku. Namun hingga saat ini, baru 3 orang yang diproses dan diputus oleh pengadilan, sementara 6 orang lainnya masih bebas berkeliaran, meskipun telah tercantum secara sah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta persidangan, serta putusan pengadilan.
6 Nama Sudah Tercatat Resmi, Tapi Tak Ditangkap
Adapun keenam pelaku yang hingga kini belum ditangkap oleh Polsek Cengkareng, yaitu:
Afandi (DPO – Anak di bawah umur)
Razkafi (Dewasa)
Aji
Radit
Rifal
Akmal FauzanNama-nama tersebut secara eksplisit tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-869/JKTBRT/10/2025, serta terungkap dalam fakta persidangan dan replik Jaksa Penuntut Umum, bahkan diperkuat oleh alat bukti video kejadian.
“Ini bukan lagi persoalan kekurangan alat bukti. Semua sudah terang benderang di persidangan. Pertanyaannya: mengapa enam pelaku yang sudah berstatus terdakwa tidak ditangkap?” tegas perwakilan L-KPK.
Diduga Ada Pembiaran oleh Aparat Penegak Hukum.L-KPK menilai kondisi ini patut diduga sebagai pembiaran penegakan hukum. Terlebih, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan arahan dan petunjuk resmi kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap keenam pelaku tersebut.
Namun hingga kini, tidak ada langkah konkret dan terukur dari Polsek Cengkareng.
“Jika pelaku pembunuhan anak bisa bebas berkeliaran berbulan-bulan setelah namanya tercantum dalam dakwaan dan putusan, maka publik berhak bertanya: hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas?” lanjut L-KPK.
Berpotensi Langgar Pasal Pidana
L-KPK menegaskan bahwa pembiaran ini berpotensi melanggar ketentuan pidana, antara lain:
Pasal 421 KUHP (penyalahgunaan wewenang oleh pejabat);
Pasal 422 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan);
Pasal 304 KUHP (pembiaran);UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
Kasus ini dinilai bukan hanya soal pidana pelaku tawuran, tetapi juga menyangkut integritas dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Ultimatum Terbuka kepada Polsek Cengkareng
L-KPK telah melayangkan surat ultimatum hukum resmi kepada Kapolsek Cengkareng agar segera menangkap keenam pelaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.Apabila ultimatum tersebut tidak diindahkan, L-KPK memastikan akan:
Melaporkan perkara ini ke Divisi Propam Mabes Polri dan Polda Metro Jaya;
Mengadukan ke Kompolnas dan Ombudsman RI;
Membuka laporan dugaan tindak pidana terhadap pejabat yang bertanggung jawab;
Melakukan ekspos lanjutan secara nasional.
“Nyawa anak yang melayang tidak boleh ditutup dengan pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian aparatnya sendiri,” tutup L-KPK. Panen Raya Jagung DiDesa Bunar, Sinergi POLRI Dan Masyarakat
Wartapena satu. Com TNG-Banten
Panen Raya Jagung Perkuat Ketahanan Pangan di Desa Bunar, Sinergi Polri dan Masyarakat Semakin Nyata
Kabupaten Tangerang — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui kerja nyata di tingkat desa. Salah satunya tampak dalam kegiatan Panen Raya Jagung yang digelar bersama Polsek Balaraja dan Polresta Tangerang di Kejaroan 3, Kampung Bojong Pinang RT 06/03, Desa Bunar, pada Kamis.
Kegiatan ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara aparat pemerintah, kepolisian, TNI, serta masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sukamulya Khalid Mawardi, S.Sos., S.IP., MM, Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto, S.T., S.H. beserta jajaran, Kepala BPP Sukamulya dan jajaran, Sekretaris Desa Bunar A. Nurul Fahrurroji, S.Kom mewakili Kepala Desa Bunar, Aipda Mad Yasin selaku Bhabinkamtibmas, Babinsa Balaraja, serta lapisan masyarakat Kejaroan 3 Desa Bunar.
Dalam sambutannya, Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto menyampaikan bahwa panen raya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami dari Polsek Balaraja hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung kemandirian pangan masyarakat. Panen jagung ini adalah bukti bahwa sinergi antara Polri dan warga mampu menghasilkan manfaat nyata,” ujarnya.
Kompol Tedy juga mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang dinilai memuaskan. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras petani, dukungan pemerintah, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Camat Sukamulya Khalid Mawardi menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan wilayah.
“Ketika desa kuat dalam pangan, maka daerah akan kokoh. Panen raya ini menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber kekuatan ekonomi dan kemandirian masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Desa Bunar A. Nurul Fahrurroji, yang mewakili Kepala Desa Bunar, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan dari Polsek Balaraja serta seluruh pihak yang terlibat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Kegiatan ini memberi semangat baru bagi warga Desa Bunar untuk terus mengelola lahan pertanian secara produktif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Panen raya jagung ini diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Semoga melalui kegiatan seperti ini, ketahanan pangan desa semakin kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta Desa Bunar menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi demi masa depan yang mandiri dan berdaya saing.
