hukum
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
http://Jakarta, Wartapenasatu.com19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.
Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
Menolak Amandemen IHR: Para Ahli Desak Kajian Mendalam Kedaulatan Kesehatan Indonesia
Menolak Amandemen IHR : Para ahli Desak Kajian Mendalam Kedaulatan Kesehatan Indonesia
Ibu Inge Mangundap melaporkan bahwa dalam Press conference yang diadakan hari ini, 19 Juli 2025 di Hotel Accasia, menyoroti penolakan terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) mengenai penanganan pandemi. Acara ini menghadirkan narasumber terkemuka, yaitu Ibu DR. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka secara tegas menyuarakan keprihatinan terhadap potensi hilangnya kedaulatan kesehatan Indonesia jika amandemen tersebut ditandatangani.
Ibu Siti Fadillah Supari menekankan bahwa penandatanganan IHR malam ini oleh Presiden akan menyerahkan kendali kesehatan Indonesia kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan kemampuan Indonesia untuk menentukan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Beliau dengan lantang menolak penandatanganan tersebut dan menyerukan adanya pertimbangan yang lebih matang.
Para pembicara menyarankan tiga langkah penting untuk melindungi kedaulatan kesehatan Indonesia. Pertama, dilakukan kajian menyeluruh dan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional. Kedua, Indonesia harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional, termasuk WHO. Ketiga, Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi perjanjian ini tidak membatasi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para pembicara berpendapat bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan harus dikelola secara bertanggung jawab oleh negara, tanpa intervensi yang berlebihan dari lembaga internasional. Mereka menekankan pentingnya menjaga kemandirian dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.
Press conference ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kembali implikasi dari amandemen IHR. Seruan untuk kajian menyeluruh, penolakan pengalihan kedaulatan, dan jaminan kemampuan pengambilan keputusan nasional merupakan langkah krusial untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia dan kedaulatan bangsa. Semoga pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Jakarta, wartapenasatu.com 19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”
Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
SINERGI LUBKITA ,KLSN DAN KPPI LUNCURKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI MAJALENGKA
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Strategis untuk Ketahanan Pangan Nasional
PT Lumbung Artha Kita (LUBKITA) yang dipimpin oleh Ibu Indriyani Wolf bersama suami, Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional (KLSN), dan Yayasan Lumbung Sejahtera Kita (YLSK), resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang diketuai oleh Ibu Sinda Sutadisastra. Kolaborasi ini menandai komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan peran perempuan.
Langkah nyata dari kerja sama ini ditunjukkan melalui pelaksanaan penanaman perdana seluas 5 hektar di Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada 17 Juli 2025. Acara ini menjadi tonggak penting bagi KLSN dalam mewujudkan visi besar pertanian terpadu dan berkelanjutan yang mampu menopang kebutuhan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Ibu Indriyani Wolf menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak dapat diatasi secara individu. Dibutuhkan sinergi antara masyarakat, koperasi, organisasi perempuan, dan pemerintah. Ia menekankan pentingnya membentuk tim yang solid serta merangkul dukungan dari semua pihak agar program ini berjalan sukses dan memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat.
Kehadiran berbagai tokoh penting dalam penanaman perdana ini, seperti Kepala Dinas Pertanian, Kapolsek, dan Danramil setempat, menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor sangat mungkin diwujudkan. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ibu Sinda Sutadisastra, Ketua Umum KPPI, menyambut baik inisiatif ini dengan penuh semangat. Ia menilai bahwa gerakan pertanian ini sejalan dengan misi KPPI dalam meningkatkan peran perempuan sebagai pelaku utama pembangunan. Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi keluarga jika diberdayakan secara tepat.
Lebih lanjut, Ibu Sinda berharap agar KLSN di bawah kepemimpinan Indriyani Wolf dan suami dapat terus menjalankan program ini secara berkelanjutan. Ia menilai bahwa kesinambungan sangat penting untuk membangun kemandirian pangan serta menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. KPPI siap menjadi mitra strategis dalam penguatan jaringan perempuan tani di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta, koperasi, dan organisasi perempuan dapat bersatu untuk menjawab tantangan bangsa. Melalui gerakan penanaman ini, diharapkan semangat gotong royong dapat kembali menjadi budaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Dengan penanam perdana ini menjadi salah satu bukti gebrakan baru untuk menuju Indonesia Emas melalui pertahanan pangan melalui perempuan – perempuan hebat
“Nok Srie” Melaporkan
USTADZ DAN ASN DI DUGA NIKAHKAN ISTRI ORANG TANPA SURAT CERAI KASUS BELUM TUNTAS
Warga Tubaba Laporkan Ustaz dan ASN Diduga Nikahkan Istri Orang Tanpa Surat Cerai
Tulang Bawang Barat, 16 Juli 2025 – MTV..Kasus dugaan pernikahan ilegal kembali mencuat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung. Seorang warga melaporkan Ustaz Sunaryo dan ibunya, Sukartik yang diketahui merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Kota Gajah karena menikahkan seorang perempuan yang masih berstatus istri sah dari pria lain, tanpa adanya surat cerai atau putusan pengadilan.
Laporan tersebut telah dilayangkan ke Polres Gunung Sugih sejak 20 Mei 2024. Namun hingga lebih dari satu tahun berlalu, pelapor mengaku belum mendapatkan kepastian hukum dari pihak kepolisian.
“Kami kecewa karena sudah beberapa kali mendatangi Polres, tapi belum ada tindakan apa pun. Mereka hanya menyebut masih dalam proses pencarian bukti, padahal semua keterangan saksi dan dokumen sudah kami serahkan,” ujar pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (16/7).
Masyarakat Tiyuh Waysido, tempat peristiwa ini diketahui terjadi, juga mulai angkat suara. Salah satu warga, RBN, menyampaikan keprihatinannya atas lambannya proses hukum dalam perkara tersebut.
“Sudah hampir dua tahun kasus ini bergulir, tapi belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami mendesak Kapolres Gunung Sugih untuk bertindak cepat dan transparan, agar korban mendapat keadilan,” tegasnya.
Pernikahan Ilegal Bisa Dipidana
Secara hukum, menikahkan seseorang yang masih terikat pernikahan sah tanpa bukti perceraian melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP tentang pernikahan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pembuktian status cerai dari pengadilan adalah syarat mutlak sebelum seseorang bisa menikah kembali.Jika terbukti bersalah, pihak yang menikahkan dalam hal ini Ustaz Sunaryo dan Sukartik dapat dijerat pidana karena dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Gunung Sugih belum memberikan keterangan resmi. Prokontra.News akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru dari aparat penegak hukum.(Nanang Ali )
SIPROPAM POLRES TULANG BAWANG BARAT LAKUKAN GAKTIBLIN UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN PERSONIL
Gaktiblin personil, Sipropam Polres Tulang Bawang Barat Cek Inventaris Ranmor Dan Senpi Jajaran Polsek
Sebagai wujud pendisiplinan personel Polri pada Polres Tubaba, Polda Lampung, Sipropam laksanakan Gaktiblin (Penegakkan Dan Penertiban Disiplin) pemeriksaan kendaraan bermotor (ranmor) dinas dan senjata api milik jajaran Polsek di Wilayah Hukum Polres Tubaba, yang dipimpin langsung Kasi Propam Iptu Sulistiawansyah, S.H. Di dampingi Kasubbag bekpal Bag log dan Personil Polres Tubaba, Selasa (15/07/2025)
_Sipropam Polres Tulang Bawang Barat Lakukan Gaktiblin untuk Meningkatkan Disiplin Personel_
Sipropam Polres Tulang Bawang Barat melakukan kegiatan Gaktiblin (Penegakkan Dan Penertiban Disiplin) pemeriksaan kendaraan bermotor (ranmor) dinas dan senjata api milik jajaran Polsek di Wilayah Hukum Polres Tubaba. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasi Propam Iptu Sulistiawansyah, S.H. dan didampingi oleh Kasubbag bekpal Bag log dan Personil Polres Tubaba.
Kegiatan Gaktiblin ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan dinas dan senjata api dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin personel Polri pada Polres Tubaba.
Kapolres Tubaba AKBP Sendi Antoni, S.I.K., M.I.K. melalui Kasi Propam Iptu Sulistiawansyah Putra, S.H. menjelaskan bahwa kegiatan Gaktiblin ini sangat penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa seluruh personel Polres Tubaba memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Pemeriksaan kendaraan dinas dan senjata api dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin personel dalam menggunakan kendaraan dinas dan senjata api.
Dengan adanya kegiatan Gaktiblin ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kegiatan Gaktiblin ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi personel Polres Tubaba lainnya untuk selalu meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Melalui kegiatan Gaktiblin ini, Polres Tubaba menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme personelnya dalam menjalankan tugas kepolisian.
“Dari Aceh ke Jakarta, Cut Nurlaila Bawa Misi Besar Lewat Kolaborasi dengan KPPI”
Jakarta wartapenasatu.com
Ibu Cut Nurlaila, ketua umum Tunas Prabowo 08
Ketua yayasan. Tunas kosong delapan Jaya abadi
Ketua koperasi tunas kosong delapan kaya abadi..
Merapatatkan diri ke barisan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) bersama Ibu Sinda sutadisastra sebagai Ketua Umum
Ibu Cut Nurlaila yakin hijrah saya dari Aceh ke Jakarta tidak akan sia – sia berkolaborasi dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Untuk memberikan pelatihan dan peluang mengembangkan perekonomian khusus nya untuk para perempuan gara bisa sejajar dengan laki-laki dan Ibu Cut Nurlaila sangat berharap kedepannya menuju Indonesia Emas tidak ada lagi kasus-kasus dimana perempuan selalu menjadi objek yang tersakiti dari stacment Ibu Cut Nurlaila membuat Ibu Sinda sutadisastra sangat antusias untuk berkolaborasi bersama Tunas Prabowo 08 yang di pimpin Ibu Cut Nurlaila dan ini akan melahirkan Cut nyak Dien berikutnya untuk Kemajuan Indonesia dalam menuju Indonesia EmasDeklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
Ibu Cut sendiri Asal aceh Uttara
Anak dar almarhum. Purnawirawan T. U. Sulaiman“Nok Srie”Melaporkan
Patuh Maung 2025: Tilang Melonjak Drastis!
Tangerang-Wartapenasatu.com-Operasi Patuh Maung 2025 di Polresta Tangerang dimulai dengan angka tilang manual yang mengejutkan. Hari pertama, 29 pelanggar ditilang, namun angka tersebut melesat tajam di hari kedua. Peningkatan signifikan ini menimbulkan pertanyaan: apa penyebab lonjakan tersebut?
Lebih dari 60 pelanggar terjaring razia di hari kedua, dengan berbagai pelanggaran yang ditemukan. Tidak hanya pengendara motor yang menjadi sasaran, namun juga pengendara mobil. Dominasi pelanggaran helm SNI dan melawan arus lalu lintas menjadi sorotan utama.Selain tilang manual, ETLE statis juga mencatat sejumlah pelanggaran. Totalnya, puluhan pelanggaran terungkap dalam dua hari operasi. Pertanyaan yang muncul: apakah operasi ini berhasil meningkatkan kesadaran berlalu lintas?
Operasi Patuh Maung masih berlangsung hingga 27 Juli. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Apakah imbauan ini akan diindahkan? Kita tunggu saja hasilnya. (wps_jhuno)
JAGAT NUSANTARA BERKAH (JNB) DAN KONGRES PEJUANG PEREMPUAN INDONESIA (KPPI) MEMBANGUN KEPEDULIAN DAN SOLIDARITAS SOSIAL
Jakarta wartapenasatu.com
Ibu Lia Ratna Indirawati Bagian dari Sri Kandi Jagat Nusantara Berkah (JNB) dan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI )Dorong Peran Perempuan dalam Sosial Kemasyarakatan
Jagat Nusantara Berkah (JNB) menjalin sinergi dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Yang Di Pimpin Oleh Ibu Sinda sutadisastra untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan peran aktif dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Melalui kolaborasi ini, JNB ingin menciptakan ruang aktualisasi diri bagi perempuan agar tidak hanya mandiri secara finansial, namun juga menjadi sosok aktivis karismatik yang karya-karyanya dinanti masyarakat luas.
Semangat yang diusung Jagat Nusantara Berkah (JNB) dan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) berakar pada keyakinan bahwa perempuan tidak perlu bergantung pada pihak lain untuk bisa unggul. Perempuan didorong untuk berusaha dan berkembang melalui kekuatan diri sendiri, menjadi tokoh-tokoh inspiratif yang memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial.
Mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh perempuan hebat seperti Ratu Shima dari abad ke-6 dan R.A. Kartini, kolaborasi ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam sejarah perjuangan dan kemajuan bangsa.Jagat Nusantara Berkah (JNB) berupaya melanjutkan semangat tersebut melalui aksi nyata di berbagai bidang sosial di seluruh penjuru nusantara.
Sebagai bagian dari programnya, Jagat Nusantara Berkah (JNB) menggagas pendirian berbagai fasilitas seperti rumah ilmu, pesantren, rumah tahfidz, rumah singgah, serta layanan bantuan sosial. Program ini bertujuan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber dana seperti hibah, CSR perusahaan, dan dana zakat, infaq, serta shodaqoh (ZIS) baik dari dalam maupun luar negeri.
Tak hanya itu, kegiatan Jagat Nusantara Berkah (JNB)juga mencakup acara amal dan penggerakan sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan budaya. Tujuan dari semua inisiatif ini adalah membangun kepedulian dan solidaritas sosial yang lebih luas di masyarakat.
Sasaran utama program-program Jagat Nusantara Berkah (JNB) adalah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti anak yatim piatu, dhuafa, para janda, lansia, abdi negara, serta warga di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Jagat Nusantara Berkah (JNB) sendiri terdiri dari anggota-anggota dengan latar belakang profesional, termasuk staf khusus (stafsus), pegawai BUMN, anggota Baznas, dan lembaga-lembaga zakat nasional lainnya. Dengan sumber daya yang kuat dan jaringan yang luas, JNB optimistis bisa terus memperluas dampak positifnya di tengah masyarakat.
Deklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
“Nok Srie”Melaporkan
Penyegaran Birokrasi: 15 Pejabat Eselon II Kabupaten Tangerang Dilantik
Tangerang-Wartapenasatu.com-Bupati Tangerang, Drs. H. Moch Maesyal Rasyid, melantik 15 pejabat Eselon II pada Selasa (15/7) di Ruang Rapat Wareng. Pelantikan ini disaksikan Wakil Bupati Hj. Intan Nurul Hikmah dan para pejabat daerah lainnya. Serah terima jabatan (Sertijab) ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.
Bupati Maesyal menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan komitmen para pejabat dalam menjalankan tugas publik. Ia berharap rotasi ini akan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Para pejabat baru diminta untuk segera beradaptasi dan bekerja secara profesional, melayani masyarakat dengan semangat tinggi.
“Ini bukan sekadar pergantian, tetapi langkah strategis untuk optimalisasi kinerja,” tegas Bupati Maesyal. Ia menekankan pentingnya menjaga ritme kerja dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menambahkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia berharap para pejabat baru mampu menjawab tantangan pembangunan dengan inovasi, transparansi, dan efisiensi.
Pelantikan ini diharapkan membawa angin segar bagi pemerintahan Kabupaten Tangerang, meningkatkan kinerja, dan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.(wps_A.R/Jhuno)
