Internasional
Kembalinya warga Gaza ke Negerinya setelah kesepakatan gencatan senjata.
Kembalinya warga Gaza ke Negerinya setelah kesepakatan gencatan senjata.
Mancanegara, wartapenasatu.com – Ribuan warga Palestina mulai kembali ke kota Gaza setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Mereka kembali ke rumah-rumah yang hancur setelah mengungsi akibat serangan Israel selama dua tahun.
Diperkirakan sekitar 300.000 warga Palestina yang sebelumnya mengungsi ke wilayah selatan Gaza atas perintah Israel. Data menunjukkan sekitar 10% dari pengungsi yang kembali adalah anak-anak yatim piatu akibat konflik. Banyak dari mereka adalah keluarga dengan anak-anak, wanita, dan orang tua. Selain itu, lebih dari 15.000 warga sipil dilaporkan meninggal dunia selama konflik ini.
Setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Jumat, 8 Oktober 2025. Gencatan senjata ini terjadi setelah perang selama dua tahun antara Israel dan Hamas. Warga Palestina kembali ke kota Gaza dan wilayah utara Gaza. Mereka berjalan di sepanjang jalan pantai Rashid dan jalan Salah al-Din, dua jalur utama yang menghubungkan utara dan selatan Jalur Gaza.
Warga Palestina kembali ke rumah mereka karena mereka ingin kembali ke kehidupan normal setelah perang. Mereka juga ingin membangun kembali rumah mereka dan komunitas mereka. Keinginan untuk menguburkan anggota keluarga yang meninggal di tanah kelahiran juga menjadi faktor penting.
Mereka kembali dengan berjalan kaki, menggunakan keledai, atau menaiki truk. Banyak dari mereka membawa barang-barang mereka yang tersisa dari serangan udara Israel.
Hamas menyambut baik gencatan senjata ini sebagai kemenangan bagi perlawanan Palestina. Mereka menyatakan akan terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Negara-negara Arab seperti Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menyatakan dukungan mereka terhadap gencatan senjata ini dan menjanjikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi untuk Gaza. Mesir telah membuka perbatasan Rafah untuk memungkinkan masuknya bantuan dan evakuasi medis. Qatar telah menjanjikan dana sebesar $500 juta untuk rekonstruksi Gaza, sementara Uni Emirat Arab juga telah mengumumkan paket bantuan serupa. Selain itu, negara-negara seperti Turki dan Indonesia juga memberikan dukungan kemanusiaan yang signifikan.
Kembalinya warga Gaza ini merupakan momen penting dalam konflik Israel-Palestina. Ini menunjukkan bahwa warga Palestina tidak menyerah pada harapan untuk kembali ke rumah mereka dan membangun kembali kehidupan mereka, meskipun menghadapi tantangan besar. Dukungan internasional akan sangat penting untuk membantu mereka membangun kembali Gaza.
Perbatasan Berdarah: Afghanistan dan Pakistan di Ujung Tanduk
Perbatasan Berdarah: Afghanistan dan Pakistan di Ujung Tanduk
Mancanegara, wartapenasatu.com – Konflik antara Afghanistan dan Pakistan adalah serangkaian ketegangan dan bentrokan bersenjata yang terus berlanjut, melibatkan serangan lintas batas, tembakan, dan klaim teritorial yang belum terselesaikan. Akar masalah ini kompleks, melibatkan sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama dan tuduhan saling mendukung kelompok militan.
Konflik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Afghanistan (terutama Taliban setelah kembali berkuasa), Angkatan Bersenjata Afghanistan, Pemerintah Pakistan, Angkatan Bersenjata Pakistan, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Front Perlawanan Nasional Afghanistan, dan Balochistan Liberation Army (BLA). Ketegangan ini meningkat tajam pada tahun 2024 dan 2025, dengan bentrokan terbaru dilaporkan terjadi pada Oktober 2025.
Pertempuran sengit ini terkonsentrasi di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan, terutama di wilayah seperti Waziristan Utara, Waziristan Selatan, dan Khyber Pakhtunkhwa. Sengketa perbatasan mengenai Garis Durand, yang tidak diakui oleh Afghanistan, menjadi sumber utama ketegangan. Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan kepada militan TTP yang melakukan serangan di wilayahnya, sementara Afghanistan membantah tuduhan tersebut.
Konflik ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk serangan udara oleh Pakistan yang menargetkan tempat persembunyian militan di Afghanistan, serangan balasan oleh pasukan Afghanistan terhadap pos-pos perbatasan Pakistan, dan bentrokan antara pasukan keamanan dari kedua belah pihak. Aktivitas kelompok militan di wilayah perbatasan semakin memperburuk situasi yang sudah tegang.
Dampak ekonomi dari konflik ini sangat merugikan kedua belah pihak. Perdagangan lintas batas telah menurun sebesar 40% sejak awal tahun 2024, menyebabkan kerugian pendapatan yang signifikan bagi para pedagang di kedua negara. Investasi asing di wilayah perbatasan telah terhenti, dan biaya keamanan telah meningkat menjadi lebih dari $500 juta untuk Pakistan dan $200 juta untuk Afghanistan. Afghanistan, yang sudah menghadapi krisis ekonomi yang parah, semakin terpuruk akibat konflik ini. Pakistan juga mengalami kerugian ekonomi yang besar, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang terkena dampak langsung dari pertempuran.
Jumlah korban jiwa akibat konflik ini terus meningkat. Lebih dari 2.500 warga sipil Afghanistan dan 1.800 warga sipil Pakistan telah tewas sejak awal tahun 2024. Selain itu, lebih dari 1.200 personel militer Pakistan dan 800 personel militer Afghanistan juga dilaporkan tewas dalam pertempuran. Serangan udara dan pertempuran darat telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas dan pengungsian massal penduduk sipil, dengan lebih dari 1 juta orang mengungsi di kedua sisi perbatasan.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan stabilitas regional, Arab Saudi telah mengambil inisiatif untuk menengahi konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Arab Saudi, dengan pengaruhnya di dunia Islam, berusaha untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan dan mencapai solusi damai. Utusan khusus dari Arab Saudi telah melakukan kunjungan ke Kabul dan Islamabad untuk bertemu dengan para pemimpin dari kedua negara dan memfasilitasi dialog. Upaya mediasi ini masih berlangsung, tetapi menghadapi tantangan yang signifikan mengingat kompleksitas masalah dan ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua negara.
Konflik AS-Venezuela: Perang Diam-Diam di Karibia
Konflik AS-Venezuela: Perang Diam-Diam di Karibia
Oplus_131072 wartapenasatu.com – Macanegara – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela telah mencapai titik didih, memicu konflik berskala rendah yang melibatkan serangkaian tindakan provokatif. Sanksi ekonomi, ancaman militer, dan operasi di Laut Karibia menjadi manifestasi nyata dari perseteruan yang semakin dalam. Konflik ini diperparah oleh ketidakstabilan politik internal Venezuela, klaim tentang keterlibatan kartel narkoba, dan persepsi intervensi asing yang semakin kuat.
Konflik ini tidak dapat dikategorikan sebagai perang konvensional, melainkan lebih tepat disebut sebagai “perang diam-diam” atau kampanye tekanan intensif. Strategi ini melibatkan kombinasi sanksi ekonomi yang melumpuhkan, demonstrasi kekuatan angkatan laut yang mengintimidasi, dan operasi antinarkotika yang mematikan di perairan Laut Karibia. Esensi dari konflik ini terletak pada upaya kedua belah pihak untuk memaksakan kehendak mereka tanpa memicu konfrontasi militer langsung.
Venezuela, di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro, menuduh AS melakukan serangkaian tindakan intervensi militer dan ekonomi ilegal. Tujuan dari intervensi ini, menurut pemerintah Venezuela, adalah untuk merampas cadangan minyak negara dan menggulingkan rezim sosialis yang berkuasa. Tuduhan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang kedaulatan nasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan eksternal.
AS, di pihak lain, membenarkan tindakan militernya dengan alasan memerangi kartel narkoba yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, AS mengklaim bahwa sanksi ekonomi yang diterapkan adalah respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan kurangnya demokrasi di Venezuela. Pembenaran ini menyoroti perbedaan mendasar dalam nilai-nilai dan prioritas antara kedua negara.
Meskipun tidak ada pertempuran darat yang terjadi di wilayah Venezuela, konflik ini memiliki dampak yang signifikan di berbagai lokasi. Laut Karibia menjadi arena utama di mana AS mengerahkan kapal perang dan melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba, yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga Venezuela. Di dalam Venezuela sendiri, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS telah memperburuk krisis ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.
Ketegangan antara AS dan Venezuela telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama sejak terpilihnya Nicolás Maduro sebagai presiden. Namun, eskalasi terbaru terjadi sejak tahun 2025, ketika AS meningkatkan operasi angkatan lautnya di lepas pantai Venezuela. Peningkatan ini memicu tuduhan “perang diam-diam” dari pemerintah Venezuela, yang melihat tindakan AS sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional mereka.
Konflik AS-Venezuela melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan agenda yang berbeda. Venezuela, di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro, berupaya untuk mempertahankan kekuasaan dan menentang tekanan dari AS. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, berusaha untuk menekan rezim Maduro dan memerangi kartel narkoba. Selain itu, kartel narkoba itu sendiri memainkan peran penting dalam konflik ini, dengan AS mengklaim bahwa operasi militernya di lepas pantai Venezuela adalah untuk memerangi aktivitas mereka.
Seruan Kemanusiaan: Dobrak Blokade, Hentikan Genosida di Gaza
Jakarta, wartapenasatu.com Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, sebuah aksi damai yang menyerukan penghentian genosida di Gaza berlangsung khidmat di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Sebelum orasi para tokoh dimulai, seluruh peserta dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, mengukuhkan semangat persatuan dan kepedulian. Suasana kemudian bertambah khidmad dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan oleh salah satu peserta aksi, menandai dimulainya rangkaian acara dengan dimensi spiritual yang mendalam.
Aksi solidaritas ini diselenggarakan pada hari Rabu, 7 Oktober 2025, bertempat strategis di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Sejumlah tokoh berpengaruh turut hadir untuk menyampaikan orasi, di antaranya Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Felix Siauw, Ustadz Alfian Tanjung, serta seorang influencer yang dikenal luas dengan panggilan Bang Koi, serta salah satu organisasi yang getol menyerukan kemerdekaan Palestina yaitu organisasi ASPIRASI yang diketuai oleh Ibu Wati Salam. Kehadiran mereka menegaskan urgensi dan bobot moral dari tuntutan yang disuarakan.
Dalam orasinya, Ustadz Felix Siauw secara tegas menekankan bahwa aksi semacam ini perlu diperbesar skalanya agar gaungnya dapat lebih luas didengar dan diperhatikan oleh dunia internasional. Beliau juga menuding Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas genosida yang terjadi di Gaza saat ini, sebuah pernyataan yang disampaikannya sambil menunjuk langsung ke arah gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, menyiratkan tuntutan akuntabilitas yang jelas.
Senada dengan semangat kemanusiaan, Bang Koi, dalam orasinya yang inspiratif, menyatakan bahwa kepedulian terhadap Gaza tidak semestinya dibatasi oleh identitas agama. “Untuk peduli Gaza tidak harus Muslim, namun seluruh manusia,” ujarnya, menegaskan bahwa isu ini adalah masalah kemanusiaan universal dan genosida berdarah yang tidak hanya berkaitan dengan Islam, melainkan melukai hati nurani setiap insan.
Motif utama di balik aksi ini adalah untuk memberikan dukungan moral dan politik kepada saudara-saudara kita yang berupaya menembus blokade Gaza melalui jalur laut. Mereka tergabung dalam Freedom Flotilla, sebuah gerakan solidaritas internasional yang berkomitmen untuk mengakhiri blokade tidak manusiawi yang diberlakukan oleh Israel terhadap Gaza. Aksi di Jakarta ini menjadi cerminan dukungan global terhadap perjuangan tersebut.
Masyarakat Gaza saat ini hidup dalam berbagai keterbatasan ekstrem, sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari komunitas internasional. Namun, tindakan kejam Israel yang tanpa henti memblokade setiap upaya bantuan, termasuk gerakan Freedom Flotilla, telah memperparah krisis kemanusiaan di sana. Kondisi ini menuntut perhatian serius dan intervensi tegas dari lembaga-lembaga dunia.
Oleh karena itu, harapan besar disematkan pada aksi ini agar otoritas terkait di tingkat global dapat mendengar seruan kemanusiaan ini. Diharapkan ada tindakan tegas yang diambil terhadap Israel, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembukaan jalur bantuan tanpa hambatan kepada masyarakat Gaza yang sangat membutuhkan, demi meringankan penderitaan dan menghentikan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung.- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Stigma Oplosan Bikin SPBU Pertamina Ditinggal Konsumen
jakarta wartapenasatu.com
Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Tapi Tetap Habis – Pertamina Justru Kelebihan Stok
Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding tahun lalu. Namun, hanya dalam waktu delapan bulan sejak Agustus 2025, jatah tersebut sudah habis dipakai bahkan hingga menembus 110 persen. Permintaan tambahan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Kondisi ini kontras dengan Pertamina Patra Niaga yang justru masih menyimpan cadangan kuota impor mencapai 7,52 juta kiloliter.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa BBM dari SPBU swasta begitu cepat ludes, sementara SPBU Pertamina justru kurang diminati? Jawaban sederhana yang muncul di lapangan adalah soal kepercayaan konsumen. Publik lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta karena merasa lebih aman dan yakin dengan kualitas bahan bakar yang mereka dapatkan.
Kasus dugaan oplosan yang pernah mencuat disebut menjadi salah satu penyebab. Meski LEMIGAS sudah menguji 75 sampel dari TBBM Plumpang hingga puluhan SPBU Jabodetabek dengan hasil sesuai spesifikasi—RON 90 berada di 90,3–90,7, RON 92 di 92,0–92,6, RON 95 di 95,3–97,2, dan RON 98 di 98,4–98,6—namun stigma oplosan terlanjur melekat di benak masyarakat. Hasil laboratorium yang bagus tidak serta-merta mampu menghapus cerita bensin oplosan yang sudah viral.
Bagi konsumen, faktor psikologis jauh lebih menentukan. Sekali kepercayaan hilang, publik rela antre di SPBU swasta meski fasilitas terbatas. SPBU swasta dinilai lebih bersih, layanan lebih ramah, dan bahan bakar dianggap membuat mesin lebih awet. Sementara Pertamina masih mengandalkan regulasi untuk menjaga pasar, bukan kualitas pelayanan yang bisa langsung dirasakan konsumen.
Ironinya, kuota besar yang dimiliki Pertamina justru longgar dan tidak terpakai karena permintaan tipis. Sebaliknya, kompetitor dengan kuota terbatas justru kewalahan melayani lonjakan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah serius dalam strategi Pertamina untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pakar menilai, introspeksi seharusnya menjadi kunci. Pertamina perlu membuka data mutu secara transparan, menempelkan QR COA di dispenser SPBU, mengawasi distribusi hilir hingga ke tangki, serta memperbaiki layanan konsumen. Masyarakat tidak butuh teori panjang, mereka hanya ingin mengisi bensin tanpa rasa khawatir.
Jika solusi yang ditempuh hanya sebatas membatasi kuota impor SPBU swasta, hal itu ibarat menutup cermin agar tidak melihat wajah sendiri. Pada akhirnya, publik yang dirugikan karena pilihan semakin sempit. Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan pasar bila tidak ingin terus ditinggalkan konsumen, karena dalam bisnis energi, kepercayaan jauh lebih mahal daripada sekadar kuota.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Sonny Lenden dan GERASI Mantapkan Komitmen Menuju Indonesia Emas
Jakarta wartapenasatu.com
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran Hadiri Apel Kemenangan
Gerakan Simpatisan Prabowo Gibran (GERASI) yang dipimpin oleh Sonny Lenden turut hadir dalam Apel Kemenangan Prabowo yang digelar dengan penuh semangat dan kebersamaan. Kehadiran GERASI menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuju cita-cita Indonesia Emas.
Dalam apel tersebut, Sonny Lenden menegaskan bahwa GERASI akan terus berada di garda depan untuk mengawal setiap langkah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan bahwa semangat perjuangan dan solidaritas dari seluruh simpatisan menjadi energi penting dalam menggapai visi besar bangsa Indonesia.
Menurut Sonny, dukungan yang diberikan GERASI bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah komitmen jangka panjang. GERASI bertekad untuk berkontribusi nyata dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam membangun generasi emas Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Apel Kemenangan Prabowo ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi relawan, hingga perwakilan generasi muda. Suasana apel dipenuhi semangat nasionalisme dan rasa persatuan, mencerminkan harapan besar rakyat terhadap arah kepemimpinan baru.
Sonny Lenden juga mengajak seluruh simpatisan dan relawan untuk menjaga kekompakan serta terus bekerja sama dalam mengawal pembangunan bangsa. Ia menekankan pentingnya gotong royong dan kerja nyata agar cita-cita Indonesia Emas bukan hanya slogan, tetapi dapat benar-benar terwujud.
GERASI percaya bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah jawaban atas tantangan zaman. Dengan kombinasi pengalaman, ketegasan, serta semangat muda, pasangan ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju era kejayaan baru.
Apel Kemenangan yang dihadiri GERASI ini bukan hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat perjuangan bersama. GERASI berkomitmen akan terus mendukung penuh Prabowo dan Gibran dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Nok Srie”Melaporkan
