WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono, menemui langsung sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Peduli Keadilan (WPK) dalam agenda audiensi di Mapolres Bangkalan, Rabu (03/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres secara terbuka mengakui bahwa sarana pendukung untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayahnya masih belum memadai.

Menurut Hendro, rekaman CCTV yang sering dijadikan rujukan dalam penanganan kasus curanmor tidak selalu mampu memberikan hasil maksimal tanpa dukungan teknologi analisis yang lebih canggih.

“CCTV itu cuma pendukung, apabila alat teknologi yang dimiliki belum bisa membantu mengungkapkan kasus curanmor secara detail,” ujarnya.

Meski memiliki keterbatasan, Hendro memastikan bahwa pihaknya tetap menjadikan CCTV sebagai bukti penunjang dalam proses penyelidikan. Ia juga menyampaikan empati kepada salah satu wartawan yang menjadi korban curanmor.

“Kami akan terus mengupayakan semaksimal mungkin. Terkait curanmor milik rekan wartawan, saya pribadi turut empati dan simpati atas kehilangannya,” tuturnya.

Terkait minimnya progres pengungkapan hingga saat ini, Hendro menjelaskan bahwa kasus curanmor memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jika tidak terdapat identitas atau petunjuk yang jelas mengenai pelaku, proses pengungkapan dapat memakan waktu lama.

“Ada salah satu kasus curanmor prosesnya cepat karena pelaku ada yang kenal, identitas ada, orangnya tahu, maka itu mudah mencarinya. Kalau kasus curanmor tergantung, bisa lama, bisa cepat. Ada juga yang sampai 3 tahun baru terungkap,” pungkasnya.

Sementara itu, Supriadi, korban yang juga seorang wartawan menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja penyidik Polres Bangkalan. Ia menilai pelayanan yang diberikan tidak profesional, terutama dalam hal komunikasi terkait perkembangan perkara.

Supriadi menuturkan bahwa dirinya mendapat respons tidak mengenakkan ketika menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkannya.

“Penyidiknya songong dan arogan. Ketika saya tanya perkembangan, malah jawab ‘tidak perlu ditanya bro, kalau ada perkembangan pasti dikirim’,” ujarnya menirukan ucapan penyidik.

Supriadi juga menegaskan bahwa dirinya dan para jurnalis pada dasarnya merupakan mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, ia berharap proses pengungkapan kasus curanmor yang menimpanya dapat ditangani lebih serius dan komunikatif.

“Kami ini mitra kepolisian. Setiap ada rilis, kegiatan, atau informasi penting, wartawan selalu siap membantu publikasi. Maka ketika kami menjadi korban, seharusnya pelayanan dan komunikasinya juga lebih baik. Harapan saya kasus ini bisa segera diungkap,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus curanmor bukan hanya soal kehilangan barang pribadi, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Kalau kasus sederhana seperti curanmor saja sulit ada progres, bagaimana masyarakat bisa percaya? Makanya saya berharap betul kasus ini segera terungkap,” pungkasnya.

Korban meminta agar penyidik memberikan pelayanan yang lebih terbuka, humanis, dan responsif sehingga hubungan baik antara insan pers dan Polres Bangkalan tetap terjaga.*** (Azis)

WARTAPENASATUJATI | Bangkalan – Pada Rabu, 3 Desember 2025, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Peduli Keadilan (WPK) mendatangi Mapolres Bangkalan untuk mempertanyakan progres sejumlah perkara yang dinilai mandek dalam penanganan proses hukum di Polres Bangkalan.

Kehadiran WPK yang terdiri dari puluhan media tersebut bertujuan mempertegas pentingnya profesionalisme Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani berbagai laporan yang hingga kini dinilai tidak menunjukkan perkembangan secara signifikan.

Koordinator audiensi, Syaiful Anam mengatakan, beberapa perkara yang dianggap jalan di tempat harus menjadi perhatian serius Polres Bangkalan.

“Salah satu yang perlu diperhatikan adalah perkara galian C ilegal yang telah menewaskan enam santri yang sampai sekarang aktivitasnya masih berlangsung. Kapolres pernah mengatakan akan menutup, tapi faktanya masih beroperasi,” ujar Anam yang juga Ketua Komunitas Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan).

Senada dengan itu, Ketua WPK, Supriadi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran penyidik di Polres Bangkalan. Menurutnya, pola komunikasi yang baik penting dilakukan, terutama komunikasi dengan media.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan beberapa kasus yang belum terungkap menunjukkan lemahnya kinerja aparat dalam bekerja secara profesional, khususnya kasus curanmor milik rekan wartawan yang terjadi 2 bulan yang lalu.

“Ada kasus curanmor dengan korban seorang wartawan, bahkan merupakan mitra Polres. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bukti lengkap, saksi ada, tapi tidak ada perkembangan sedikitpun, padahal kasusnya sudah kurang lebih 2 bulan berjalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menyambut hangat kedatangan rekan-rekan WPK. Ia menyebut masukan tersebut sebagai bahan evaluasi internal agar kinerja jajarannya semakin baik.

“Saya pribadi berterima kasih atas masukan dari rekan-rekan semua. Ini akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Terkait persoalan galian C yang menelan korban enam santri di Jaddih, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penutupan secara langsung, namun melarang keras kegiatan yang melanggar hukum.

“Kami melarang, bukan menutup. Setiap aktivitas yang melanggar hukum pasti akan ditindak. Jika masih membandel, tentu ada konsekuensi hukum yang menunggu,” tegasnya.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut berakhir dengan sejumlah harapan dari WPK. Mereka menekankan pentingnya transparansi, percepatan penanganan perkara, serta komunikasi terbuka antara kepolisian dan awak media.

WPK juga menilai bahwa pers merupakan mitra strategis kepolisian dalam memberikan informasi kepada publik. Karena itu, mereka menginginkan adanya hubungan yang lebih kolaboratif, sekaligus profesional, antara lembaga penegak hukum dan insan pers.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi WPK dan Polres Bangkalan untuk memperbaiki pola komunikasi, membuka ruang dialog, serta memperkuat komitmen dalam menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.*** (Azis)

Gerak Cepat Polrestabes Surabaya Bongkar 43 Kasus Curanmor, 42 Tersangka Tak Berkutik

WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Laju kejahatan jalanan yang sempat mencengkeram Kota Surabaya akhirnya terhenti setelah jajaran Polrestabes Surabaya bersama polsek-polsek di bawahnya melancarkan operasi besar-besaran sepanjang Oktober hingga November 2025.

Dalam rentang waktu tersebut, aparat berhasil mengungkap 43 kasus pencurian kendaraan bermotor, sekaligus menumbangkan 42 tersangka yang selama ini bergerak senyap di berbagai sudut kota.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap mayoritas pelaku adalah laki-laki, termasuk satu anak di bawah umur yang diduga dimanfaatkan jaringan. Tak kalah mencengangkan, dua perempuan juga ikut terseret dalam aksi kriminal ini.

Sebanyak delapan tersangka diketahui merupakan residivis yang kembali turun ke jalan, mengulang rekam jejak kejahatan mereka tanpa jera.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku menjalankan aksinya dengan merusak rumah kunci kendaraan, menggunakan perkakas yang dirancang khusus untuk menggasak motor dalam hitungan detik. Selebihnya, aksi berhasil karena kelengahan pemilik yang masih meninggalkan kunci menempel di motor.

“Motif ekonomi adalah pendorong utamanya. Para pelaku memilih sasaran yang mudah, minim pengawasan, dan kerap beraksi pada jam-jam rawan,” ujar Kombes Pol Luthfi dalam konferensi pers, Selasa (02/12) petang.

Analisis polisi menunjukkan pola yang tak bisa dianggap sepele. Kejadian terbanyak berlangsung sekitar pukul 03.00 WIB, ketika kota mulai lengang dan pengawasan kian kendor. Lingkungan permukiman, kos-kosan, pertokoan, hingga masjid dan hotel menjadi titik yang paling sering disasar.

Kos-kosan disebut sebagai lokasi favorit bagi jaringan curanmor. Para pelaku kerap menyamar sebagai penghuni baru, memanfaatkan pintu pagar yang tidak terkunci, area parkir terbuka, serta akses keluar-masuk yang bebas.

“Pengelola kos perlu meningkatkan sistem keamanan. CCTV yang jelas dan pagar yang selalu terkunci dapat mempersempit gerak mereka,” tegas Kapolrestabes.

Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 17 unit sepeda motor, dokumen kendaraan, berbagai jenis kunci palsu, serta ponsel yang digunakan sebagai alat koordinasi. Namun sejumlah motor lainnya diduga telah berpindah tangan ke luar Surabaya dan kini masih dalam penelusuran tim.

“Kami terus mendalami jaringan penadahnya. Mohon doa agar seluruh barang bukti bisa kami temukan dan kembalikan kepada pemiliknya,” tambah Kapolrestabes.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara.

Polrestabes Surabaya menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

Polisi mengimbau warga agar memperkuat keamanan pribadi: memasang kunci ganda, tidak meninggalkan kunci tergantung, dan segera melapor jika melihat gerak-gerik mencurigakan.

Keamanan kota yang kondusif, ujar Kapolrestabes, hanya dapat terwujud melalui sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian.

Dengan kewaspadaan kolektif dan langkah cepat penegak hukum, Surabaya memastikan ruang gerak para pelaku kejahatan semakin sempit dan keselamatan publik tetap terjaga.*** (Bgn)

WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Korban dugaan pencabulan yang melibatkan seorang oknum Lora (Gus) di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Karomah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, kini mendapat pendampingan psikologis. Pendamping Psikologi mengungkapkan bahwa korban mengalami trauma berat akibat peristiwa yang dialaminya.

Direktur Muslimah Humanis Indonesia, Dr. Mutmainnah, M.Si, mengatakan telah mendampingi satu korban sejak awal hingga proses pelaporan resmi ke Polda Jawa Timur.

“Ini bukan sekadar isu, tetapi benar adanya bahwa terjadi pencabulan di salah satu Ponpes di Kecamatan Galis. Kasus ini sudah kami laporkan ke Polda Jatim,” ujarnya saat ditemui awak media, Selasa (02/12/2025).

Menurutnya, korban menunjukkan tanda-tanda trauma mendalam sehingga perlu pendampingan khusus. Ia menegaskan bahwa keberanian korban lain untuk mengungkapkan apa yang mereka alami sangat penting demi penegakan hukum yang transparan.

“Yang perlu saya tegaskan, seluruh korban harus berani speak up untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Kita harus sama-sama mengawal kasus ini dengan niat mengawal kebenaran,” ucapnya.

Ia juga berharap penanganan kasus ini dapat menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengungkap adanya kemungkinan korban lain serta memastikan lingkungan pesantren tetap aman bagi para santri.

Kasus ini menjadi perhatian serius publik mengingat posisi pelaku sebagai tokoh pesantren yang seharusnya menjadi teladan. Hingga kini, Media ini akan terus melakukan pendalaman informasi kepada Polda Jatim guna mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta potensi korban lain dalam kasus tersebut.***(Azis)