Nasional
Skandal Ratusan Miliar di Jantung Pelabuhan: Kejari Tanjung Perak Tahan Enam Pejabat Pelindo–APBS dalam Kasus Korupsi Kolam Tanjung Perak
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Awan gelap yang menyelimuti Proyek Strategis Nasional di Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya pecah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak resmi membongkar skandal korupsi berskala besar terkait pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan yang digarap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 bersama PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sepanjang tahun 2023–2024.
Pengungkapan kasus ini diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, pada Kamis (27/11/2025), dalam konferensi pers yang berlangsung tegas dan terbuka.
Darwis menegaskan bahwa tim penyidik telah menemukan pola pelanggaran hukum yang terencana, sistematis, dan dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang memiliki wewenang strategis.
“Tim Penyidik kami telah mengantongi alat bukti yang cukup. Ada pelanggaran serius dan sistematis dalam pengelolaan kolam pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Darwis dengan nada tegas.
Dari hasil penyidikan, terungkap rangkaian praktik koruptif yang dinilai merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Sejumlah temuan penting antara lain:
1. Pengerukan Tanpa Konsesi. PT APBS kedapatan melakukan pengerjaan pengerukan tanpa perjanjian konsesi resmi, sebuah pelanggaran mendasar dalam sistem pengelolaan pelabuhan nasional.
2. Mark-up Anggaran Pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan kolam diduga dimark-up secara terstruktur demi memperkaya pihak tertentu, mematikan prinsip transparansi dan efisiensi.
3. Pengalihan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga. Meski ditunjuk sebagai pelaksana, PT APBS justru mengalihkan pekerjaan pengerukan kepada vendor lain, yakni PT SAI dan PT Rukindo, yang sebenarnya memiliki kapal keruk fasilitas yang tidak dimiliki APBS.
Selain itu, Pelindo Regional 3 juga terindikasi mengabaikan kewajiban prosedural, termasuk tidak melibatkan KSOP Tanjung Perak dan melakukan penunjukan langsung terhadap APBS yang tak memenuhi syarat kompetensi.
Setelah gelar perkara dan memastikan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, Kejari Tanjung Perak menetapkan enam tersangka dari dua perusahaan tersebut. Mereka adalah:
AWB, Regional Head PT Pelindo Regional 3 (2021–2024).HES, Division Head Teknik PT Pelindo Regional 3.
EHH, Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo Regional 3.
F, Direktur Utama PT APBS (2020–2024).
MYC, Direktur Komersial, Operasi dan Teknik PT APBS (2021–2024).
DWS, Manager Operasi dan Teknik PT APBS (2020–2024).
Penyidik menemukan bahwa keenamnya diduga terlibat dalam rekayasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga mencapai Rp 200,5 miliar, dengan cara-cara manipulatif seperti: menggunakan data tunggal dari vendor, tidak menyertakan Engineering Estimate (EE), menyusun HPS tanpa dukungan konsultan, dan mengondisikan dokumen agar APBS dapat “lolos” meski tidak memiliki kapal keruk.
Rekayasa ini membuka jalan bagi APBS untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada vendor lain, sementara mereka tetap menikmati nilai kontrak.
Keenam tersangka kini ditahan di Cabang Rutan Klas I Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk masa 20 hari mulai 27 November hingga 16 Desember 2025.
Penahanan ini dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya: pelarian, penghilangan atau perusakan barang bukti, serta pengulangan tindak pidana.
Kini para tersangka dijerat dengan pasal-pasal krusial dalam UU Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Ancaman hukuman dari kedua pasal tersebut mencapai penjara seumur hidup dan kewajiban mengembalikan kerugian negara.
Kasus besar ini menjadi peringatan keras bagi seluruh BUMN dan anak perusahaannya untuk mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang sehat.
“Ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi upaya menjaga aset negara dari tangan-tangan yang ingin merampasnya,” tegas Darwis.
Dengan langkah sigap Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, publik kini menunggu lanjutan proses hukum, termasuk potensi tersangka baru dan upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus yang nilainya menembus ratusan miliar rupiah ini.*** (Bgn)
Kemendukbangga/BKKBN Jatim Siap Masuki Era Baru: Media Gathering Tegaskan Transformasi Kelembagaan dan Akselerasi Stunting 2025
WARTAPENASATUJATIM | Mojokerto, 27–28 November 2025 — Babak baru kebijakan kependudukan nasional resmi dimulai di Jawa Timur. Media Gathering BKKBN Provinsi Jawa Timur yang berlangsung selama dua hari di Aryana Hotel & Resort, Mojokerto, menjadi ajang strategis bagi pemerintah dan insan pers untuk memperkuat pemahaman publik mengenai transformasi besar BKKBN menjadi kementerian serta percepatan agenda nasional penurunan stunting pada 2025.
Puluhan jurnalis dari berbagai platform media hadir, menciptakan diskusi yang dinamis dan penuh semangat. Acara dibuka oleh Sukamto, S.E., M.Si., Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan kebijakan dan program strategis pemerintah.
“Media gathering ini bukan hanya sebuah pertemuan, tetapi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi kita dalam menyampaikan program pembangunan keluarga kepada masyarakat,” ujarnya.
Transformasi Kelembagaan: BKKBN Beralih Menjadi Kementerian
Salah satu pokok bahasan utama yang menyita perhatian peserta adalah perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Transformasi ini dipandang sebagai langkah monumental yang memberi BKKBN ruang dan kewenangan lebih luas dalam merumuskan arah pembangunan keluarga di Indonesia.
Sejumlah dampak strategis dari perubahan tersebut di antaranya:
Penguatan otoritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan keluarga
Peningkatan struktur kelembagaan hingga tingkat daerah
Perluasan cakupan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Tanggung jawab lebih besar dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Sukamto, tahun 2025 menjadi fase transisi yang sangat menentukan sebelum implementasi penuh pada tahun berikutnya.
“Perubahan ini membawa konsekuensi besar. Seluruh perangkat, kebijakan, dan tata kelola harus disesuaikan dengan mandat baru kementerian,” tegasnya.
2025: Tahun Percepatan Penurunan Stunting dan Penguatan Quick Win
Agenda percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional. Lewat edukasi masif yang diperkuat oleh dukungan media, BKKBN berharap masyarakat semakin memahami bahwa pencegahan stunting dimulai dari keluarga dan harus dilakukan sejak dini.
Program-program unggulan dalam Quick Win 2025 mendapat penekanan khusus, di antaranya:
Genting (Gerakan Cegah Stunting), Kendiri, Tamasya, Sidaya, Aplikasi Super Air.Distribusi MBG (Makanan Bergizi) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta non-PAUD
Tahun 2025 menjadi tahap awal distribusi MBG di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipun cakupan masih terbatas, pelatihan pendamping keluarga, SPPG, dan kader terus diperkuat sebagai persiapan menuju implementasi berskala besar.
“Jatim terus bergerak. Kualitas pendamping menjadi fokus kami untuk memastikan layanan berjalan optimal,” jelas Sukamto.
Pendamping Keluarga: Garda Terdepan Pembangunan Keluarga
Dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, pendamping keluarga memiliki peran vital. Mereka bertugas memantau kondisi gizi ibu dan anak, memberikan edukasi, memastikan layanan program pemerintah tepat sasaran, hingga mengawal pertumbuhan anak agar terhindar dari risiko stunting.
Pemerataan jumlah serta peningkatan kapasitas pendamping keluarga menjadi salah satu strategi kunci yang terus didorong oleh BKKBN Jatim sepanjang masa transisi.
Seruan Nasional: Cegah Pernikahan Usia Dini
Pada sesi penutup, BKKBN menggarisbawahi kembali bahaya pernikahan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi dan peningkatan risiko stunting. Standar usia ideal menikah kembali ditegaskan: 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional membangun keluarga sehat, stabil, dan berkualitas.
Media: Mitra Penting dalam Membangun Literasi Keluarga
BKKBN menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan maupun program percepatan pencegahan stunting tidak akan tercapai tanpa dukungan media. Peran media dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam menyampaikan informasi secara masif dan akurat kepada masyarakat.
“Media adalah jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kesadaran masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut dan semakin kuat,” tutur Sukamto.
Sinergi antara BKKBN, pemerintah daerah, dan media diyakini mampu mempercepat pemahaman publik mengenai arah baru pembangunan keluarga di Indonesia.
Menguatkan Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045
Media Gathering BKKBN Jawa Timur tahun ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam menyongsong era baru pembangunan keluarga di Indonesia. Transformasi kelembagaan, penguatan program Quick Win 2025, hingga peningkatan peran pendamping keluarga menjadi fondasi penting menuju keluarga Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.
Dengan sinergi yang solid, Indonesia bergerak semakin mantap menuju 2045 mewujudkan keluarga sehat, generasi unggul, dan bangsa yang berdaya saing tinggi.*** (Bgn)
Peduli Lingkungan, Kadin DKI Jakarta Hijaukan Kawasan Mangrove Elang Laut PIK
Wartapena Satu, Jakarta— Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan menggelar penanaman ratusan bibit mangrove tahap kedua di kawasan Hutan Mangrove Blok Elang Laut, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (27/11/2025).
Kegiatan yang melibatkan puluhan pengurus Kadin DKI Jakarta tersebut dilakukan melalui penanaman pohon bakau serta aksi bersih-bersih sampah di area konservasi. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kadin dalam memperkuat ekosistem pesisir sekaligus menekan ancaman abrasi dan banjir rob yang terus mengintai wilayah utara Jakarta.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, menyatakan bahwa penanaman mangrove merupakan langkah konkret dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Lahan hutan mangrove di pesisir Jakarta masih sangat luas dan dapat terus ditanami. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Kadin dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir Jakarta Utara,” ujar Diana.
Ia menambahkan bahwa semangat kegiatan ini sejalan dengan filosofi pohon motto BPOM, Membumi, Mengakar dan Menjulang, sebagai simbol kekuatan dan harapan untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kadin.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Kadin menanam mangrove demi kelestarian Jakarta. Jangan sampai negeri ini hilang karena kita lalai menjaga alam. Menanam satu pohon berarti memperpanjang kehidupan,” tegas Taruna.
Taruna menuturkan, BPOM memiliki kepentingan langsung terhadap kelestarian tumbuhan karena industri farmasi dan obat-obatan bergantung pada keanekaragaman hayati. Karena itu, BPOM mendukung penuh gerakan konservasi mangrove dan penghijauan nasional.
Penanaman mangrove di kawasan Elang Laut PIK ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekosistem pesisir, menjadi habitat biota laut, serta memperkuat benteng alami Jakarta terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.
KONSOLIDASI DPW, DPD, DAN DPC PARTAI PARSINDO JAWA TIMUR MENUJU PEMILU 2029
DPW Partai Parsindo Jawa Timur menggelar konsolidasi besar bersama para ketua dan pengurus DPD hingga DPC dalam rangka memperkuat langkah politik menuju Pemilu 2029. Acara yang berlangsung penuh semangat tersebut menghadirkan Ketua Umum Parsindo, Drs. KRH. HM. Jusuf Rizal, SH, SE, M.Si., Ketua DPW Parsindo Jawa Timur Drs. KH. Abadi Manshur, MM., serta Sekretaris DPW Achmad Yani, SH.Pertemuan ini mencatat kehadiran 23 DPD se-Jawa Timur, melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator soliditas dan antusiasme kader Parsindo dalam menyongsong agenda politik nasional mendatang.
Dalam arahannya, Ketua Umum Jusuf Rizal menegaskan bahwa Partai Parsindo hadir sebagai “NEO ORDE BARU”, yakni gerakan pembaruan yang membawa semangat stabilitas, pembangunan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagaimana nilai-nilai yang pernah diletakkan oleh Jenderal Besar HM. Soeharto, Presiden Ke-2 RI, yang disebut sebagai tokoh figur Parsindo.
Jusuf Rizal menekankan bahwa Parsindo bukan sekadar partai politik, melainkan wadah perjuangan untuk mengembalikan kejayaan pembangunan nasional dengan konsep yang lebih modern, demokratis, dan relevan dengan tantangan zaman. Ia juga meminta seluruh DPW, DPD, dan DPC untuk bekerja lebih terstruktur, solid, dan fokus dalam penguatan basis hingga tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ketua DPW Jatim Abadi Manshur menyampaikan bahwa Jawa Timur siap menjadi salah satu lumbung suara penting bagi Parsindo pada Pemilu 2029. Dukungan struktural dari 23 DPD yang hadir menjadi modal besar dalam memulai kerja-kerja politik yang lebih terukur.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan organisasi, strategi pemenangan, serta pemantapan visi Parsindo sebagai partai yang membawa gagasan keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Hari Guru Nasional di Peringati Serentak di Seluruh Indonesia,Guru Hebat Indonesia Kuat
Hari Guru Nasional di Peringati Serentak di Seluruh Indonesia,Guru Hebat Indonesia Kuat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Peringatan hari Guru Nasional di Palangka Raya di adakan di SMAN.5 Kota Palangka Raya. Upacara di Kalimantan Tengah serentak dilaksanakan dibawah naungan Gubernur Kalimabtan Tengah, Selasa (25/11/2025) pagi.
Bertindak selaku Pembina upacara Gubernur Kalteng H.Agustiar Sabran sekaligus membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Upacara juga dihadiri Forkopimda,Wakapolda Kalteng,Wakajati Kalteng dan Kabinda Kalteng.Dalam sambutannya Pemerintah memberikan sejumlah kebijakan baru untuk guru diantaranya, beasiswa 3 juta per semester bagi guru yang belum bergelar D4 atau S1. Program ini diberikan melalui Rekognisi Pembelaharan Lampau (RPL) dengan target 12.500 guru di tahun 2025. Selain beasiswa Pemerintah juga menyiapkan pelatihan untuk peningkatan Kompetensi guru.
Pemerintah juga menaikkan tunjangan guru honorer dari 300 ribu menjadi 400 ribu perbulan.
Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum yang selama ini sering terjadi persolan dengan orang tua murid. Untuk itu Mendikdasmen menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam rangka hari guru Nasional Gubernur Kalimantan Tengah H.Agustiar Sabran juga menyampaikan pesan kepada para murid, “Kalau ada kemauan pasti ada jalan”, katanya. Untuk memberikan motivasi kepada seluruh murid yang ada di Kalteng. Siswa dan murid harus mempunyai tekat kuat, berusaha dan berikhtiar, tambahnya.
PLT Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah M.Reza Prabowo mengatakan, “Peringatan hari guru tahun ini dilaksanakan secara serentak dan virtual setiap sekolah mengibarkan bendera dan dan mendengarkan arahan Gubernur, ” ungkapnya.
Reza menyebutkan Kalteng juga menyiapkan kebijakan pendukung seperti kuliah gratis bagi guru PAUD dan guru yang belum memiliki latar belakang pendidikan di bidangnya. “Kami siap menyukseskan program penerintah dan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat, ” tutupnya.
Usai upacara acara dilanjutkan dengan penyerahan Piagam bagi Kepala Sekolah, guru dan murid serta pembagian sembako. (Ryt)
MAKI Jatim Menatap Terangnya Keadilan: “Dukungan Menguat Untuk Ira Puspadewi di Sidang Tipikor 2025”
WARTAPENASATUJATIM | Jakarta — Kamis, 6 November 2025, lorong Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dipenuhi suasana tegang. Langkah-langkah tenang namun tegas terdengar bergema, mengantar Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memasuki ruang sidang. Bukan sebagai pesakitan yang pasrah, melainkan sebagai seorang profesional yang merasa harus menghadapi kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diyakininya sah dan berdasar.
Di balik ketenangannya, Ira sedang menghadapi dakwaan besar: dugaan korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) dengan klaim kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Angka itu cukup untuk mengguncang reputasi siapa pun. Namun bagi Ira, yang ia hadapi bukan hanya tuduhan melainkan perjuangan untuk mempertahankan kebenaran versinya.
Pleidoi yang Mengubah Suasana Sidang
Ketika giliran Ira membacakan pleidoi, ruang sidang mendadak hening. Suaranya terdengar stabil dan terkontrol, namun menyiratkan emosi seorang pemimpin yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Saya bukan koruptor. Saya dikriminalisasi.”
Ira mengungkap bahwa sejak penahanannya pada 13 Februari 2025, ia dan dua rekannya Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono tidak pernah ditunjukkan bukti korupsi yang sahih. Ia menyoroti bahwa laporan kerugian negara justru muncul tiga bulan setelah penahanan, bukan dari lembaga audit resmi, melainkan dari penyidik internal.
“Lalu apa dasar menahan saya selama ini?” ucapnya dengan suara yang sempat bergetar.
Ahli BPK yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan akuisisi dilakukan sesuai prosedur. Namun temuan itu tidak otomatis meredam gelombang tuduhan yang telanjur mencuat.
Nilai Kapal yang Didegradasi: “Dari Aset Produktif Menjadi Besi Tua”
Dalam bagian paling krusial dari pembelaannya, Ira membeberkan kejanggalan penilaian aset PT JN yang menurutnya dihitung seolah semuanya merupakan rongsokan.
Contoh yang ia soroti adalah Kapal Royal Nusantara, kapal 6.000 GT yang masih produktif dan beroperasi. Kapal bernilai sekitar Rp121 miliar itu dinilai hanya Rp12,4 miliar oleh pihak yang ditunjuk penyidik.
“Apakah masuk akal pemilik JN mau menjual perusahaan bila kapal-kapalnya dianggap scrap? Kapal itu masih melaut, bukan rongsokan!” Pernyataan itu memicu bisik-bisik di ruang sidang.
Akuisisi: Antara Tuduhan Kerugian dan Klaim Keuntungan Negara
Ira kemudian menyajikan data inti dari pembelaannya. Akuisisi PT JN membawa 53 kapal komersial berikut izin operasional dengan nilai estimasi Rp2,09 triliun, namun dibeli ASDP seharga Rp1,27 triliun.
“Kami membeli aset Rp2 triliun dengan harga Rp1,2 triliun. Bagaimana mungkin ini disebut merugikan negara?”
Ia menegaskan bahwa akuisisi tersebut dilakukan demi menjamin layanan penyeberangan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) tetap berjalan—sebuah langkah strategis yang menurut Ira justru menguntungkan negara. Namun keputusan bisnis itu berujung pada tuntutan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dari jaksa KPK.
Detik Menegangkan Saat Putusan Dibacakan
Ketua Majelis Hakim Sunoto membuka sidang pembacaan putusan. Ruang sidang yang penuh jurnalis, keluarga terdakwa, dan tim penasihat hukum seakan membeku.
Kalimat pertama hakim langsung menggetarkan seluruh ruangan:
“Seharusnya para terdakwa dijatuhkan vonis lepas… ontslag van alle recht vervolging.”
Waktu seperti terhenti sejenak. Ira tampak menahan napas. Di sudut matanya, air mata mulai menggenang bukan karena kelemahan, tapi karena munculnya setitik cahaya harapan.
Hakim: “Ini Bukan Korupsi. Ini Keputusan Bisnis.”
Dalam putusannya, hakim Sunoto menegaskan bahwa Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT JN bukanlah tindak pidana, melainkan keputusan bisnis yang masuk dalam prinsip Business Judgement Rule (BJR).
Ia menjelaskan bahwa para terdakwa: telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati sesuai kewenangan, dan tidak terbukti memiliki mens rea atau niat jahat untuk merugikan negara. Hakim juga memperingatkan bahwa kriminalisasi keputusan bisnis dapat berdampak luas terhadap dunia usaha, khususnya BUMN.
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan
Majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan:
Ira Puspadewi: 4 tahun 6 bulan + denda Rp500 juta (subsider 3 bulan)
Muhammad Yusuf Hadi: 4 tahun + denda Rp250 juta
Harry M.A. Caksono: 4 tahun + denda Rp250 juta
Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK. Namun baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir, membuka peluang banding.
MAKI Jatim: Cahaya Keadilan Itu Mulai Tampak
Menyikapi perjalanan panjang kasus ini, LSM MAKI Jawa Timur melihat bahwa proses persidangan menunjukkan adanya ruang bagi kebenaran untuk muncul. Bagi MAKI Jatim, kasus ini menjadi pengingat bahwa profesional di BUMN harus dilindungi dari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah dan diperlukan.
Akhir Babak, Bukan Akhir Perjuangan
Sidang itu mungkin telah selesai, tetapi perjuangan Ira belum. Hari itu, publik menyaksikan seorang perempuan yang tidak runtuh di tengah badai, seorang profesional yang menolak tunduk pada stigma, dan seseorang yang percaya bahwa keadilan, meski terlambat, tetap harus diperjuangkan.
Dan di titik itulah MAKI Jatim berdiri:
melihat cahaya, mendukung kebenaran, dan menyerukan pentingnya perlindungan bagi keputusan bisnis yang berintegritas. (Bgn)Guru: Penjaga Nilai yang Menyalakan Integritas Bangsa — Pesan MAKI Jatim Pada Hari Guru Nasional 2025
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Peringatan Hari Guru Nasional pada Selasa, 25 November 2025, menjadi momentum reflektif bagi LSM MAKI Jawa Timur (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) untuk menegaskan kembali arti penting guru dalam merawat akhlak dan integritas bangsa. Dalam pernyataan resmi, Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pendidik yang terus menabur cahaya pengetahuan meski dihimpit beragam tantangan zaman.
Dalam pesan yang menggugah, Heru menyampaikan kalimat yang menjadi inti penghormatan MAKI Jatim kepada para pendidik:
“Terima kasih, guru. Karena berkatmu, mimpi kami menemukan jalannya.”
Menurutnya, ucapan tersebut bukan sekadar kalimat manis, melainkan cerminan betapa guru telah menjadi kompas yang membantu generasi muda menemukan arah, mengenali potensi, dan memupuk keberanian untuk bermimpi.Heru menegaskan bahwa peran guru jauh melampaui tugas mengajar di ruang kelas. Mereka adalah penjaga nilai moral, teladan kejujuran, dan pembangun karakter pilar inti yang sejalan dengan misi MAKI dalam mewujudkan budaya antikorupsi.
“Integritas tidak lahir dari aturan semata, melainkan ditanamkan sejak dini melalui pendidikan yang jujur, beretika, dan berkarakter,” tuturnya.
MAKI Jatim juga mengangkat perhatian publik terhadap kondisi guru, khususnya mereka yang bertugas di wilayah terpencil dengan fasilitas yang terbatas. Heru mengakui bahwa di balik kesederhanaan ruang belajar dan keterbatasan sarana, para guru tetap hadir membawa semangat yang tak pernah padam.
Dedikasi tersebut, katanya, adalah bagian dari perjuangan besar untuk mencetak generasi bangsa yang berwawasan, kritis, serta memiliki integritas moral yang kuat.
Momentum Hari Guru Nasional 2025 ini dijadikan MAKI Jatim sebagai panggilan kolektif kepada masyarakat dan pemerintah. Heru menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan guru dan kualitas ekosistem pendidikan.
Penghargaan terhadap guru bukan hanya soal kesejahteraan finansial, tetapi juga pengakuan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas karakter yang dibangun melalui tangan-tangan pendidik.
“Guru adalah ujung tombak pembangunan moral bangsa. Dari ketulusan dan keteguhan mereka, lahir benih-benih integritas yang kelak menumbuhkan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi,” ujar Heru.
Menutup pernyataannya, Heru Satriyo menegaskan komitmen MAKI Jatim untuk terus hadir sebagai mitra strategis para pendidik.
Dengan semangat Hari Guru Nasional 2025, MAKI Jatim bertekad memperkuat gerakan pendidikan berintegritas demi mewujudkan Indonesia yang bermartabat, jujur, dan berkeadilan.
Guru adalah cahaya dan dari tangan merekalah masa depan bangsa disinari dengan nilai dan integritas.*** (Bagas)
Reuni Akbar 212: Momentum Persatuan Umat dan Bangsa
Reuni Akbar 212: Momentum Persatuan Umat dan Bangsa
Jakarta Timur, wartapenasatu.com – 23 November 2025 – Sebuah konferensi pers penting telah dilaksanakan di restoran Al Jazeerah Polonia, Jakarta Timur, yang menandai dimulainya koordinasi intensif untuk persiapan Reuni Akbar 212. Acara yang direncanakan akan digelar di Monas pada tanggal 2 Desember 2025 mendatang ini, diharapkan menjadi momentum penting bagi persatuan seluruh elemen bangsa.
Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Habib Hanif, Habib Muhammad, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari keluarga besar Reuni Akbar 212. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyukseskan acara ini dan menjadikannya sebagai wadah silaturahmi yang inklusif.
Habib Hanif dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Reuni Akbar 212 bukan hanya sekadar acara umat Islam, tetapi juga merupakan momentum bagi seluruh kalangan untuk bersatu demi kepentingan bangsa Indonesia. Beliau secara terbuka mengundang seluruh elemen masyarakat, termasuk Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, serta seluruh pejabat pemerintahan untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara tersebut.
Lebih lanjut, Habib Hanif menekankan pentingnya persatuan antara ulama dan umara sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaulat. Beliau berharap Reuni Akbar 212 dapat menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua elemen penting ini, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam memajukan Indonesia.
Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Ustadz Sobri Lubis, menambahkan bahwa semangat 212 adalah semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Beliau mengingatkan bahwa sembilan tahun yang lalu, momen 212 telah menjadi tonggak penting dalam persatuan umat dan bangsa. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam Reuni Akbar 212 di Monas.
Acara konferensi pers ini juga diisi dengan penjelasan mengenai rangkaian acara Reuni Akbar 212 yang akan digelar di Monas pada tanggal 2 Desember mendatang. Rangkaian acara tersebut dirancang untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama anak bangsa.
Setelah sesi penjelasan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah antara para tokoh masyarakat, tokoh 212, dan awak media yang hadir. Suasana keakraban dan kebersamaan sangat terasa, menunjukkan semangat yang sama untuk menyukseskan Reuni Akbar 212 dan menjadikannya sebagai momentum penting bagi persatuan umat dan bangsa.
AWPI DPC Jakarta Utara Gelar Rapat Koordinasi Perdana, Bahas Penguatan Struktur dan Kemitraan
Wartapena Satu, Jakarta Utara — Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi bersama para Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) dan seluruh anggota. Pertemuan ini berlangsung di Jalan Beting Remaja RT 008/ 019 Semper Barat kecamatan Cilincing Jakarta Utara,, dan menjadi rapat koordinasi perdana di tahun ini Minggu 13/12/2025.
Ketua AWPI DPC Jakarta Utara, Hamdan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama yang solid dari seluruh elemen organisasi, mulai dari struktur bawah hingga struktur atas. Menurutnya, sinergi internal merupakan kunci utama untuk mencapai hasil dan tujuan organisasi yang telah direncanakan.
“Kerjasama yang kuat dari seluruh lini sangat diperlukan. Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi yang rapi, kita bisa mencapai target yang diharapkan bersama,” ujar Hamdan.
Sementara itu, Azis Pratama, Wakil Ketua AWPI DPC Jakarta Utara, menyampaikan beberapa poin penting hasil pembahasan dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah percepatan proses pengukuhan anggota AWPI serta rencana memperkuat kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah.
“Pengukuhan anggota perlu dipercepat agar struktur organisasi semakin solid. Selain itu, kita juga akan membuka ruang kemitraan dengan instansi pemerintah demi memperluas peran dan kontribusi AWPI,” terang Azis.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum AWPI DPC Jakarta Utara, Suhendi, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran penyelenggaraan rapat koordinasi pertama ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala sebagai wadah mempererat kekompakan antaranggota.
“Alhamdulillah rapat koordinasi berjalan lancar. Semoga ke depan AWPI semakin kompak dan terus meraih kesuksesan,” ungkap Suhendi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan peran AWPI DPC Jakarta Utara dalam dunia jurnalistik dan kemitraan dengan berbagai pihak.
Red
Panen Raya Cabe Dan Ketapang PKK Desa Caringin
Warta Pena Satu,Banten – Suasana meriah menyelimuti Desa Kemuning saat acara panen cabai yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Kepala Desa Kemuning, Bapak Dadang S.ip, bersama dengan Bupati Tangerang, Bapak Drs H. Moch Maesyal Rasyid M.si dan Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dr. Ir. H. Ujang sudiartono ST.MT , turut hadir Camat Legok Bapak H. M yusuf Fachrodji S.STP, M.si untuk memeriahkan acara tersebut. Kehadiran para pejabat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian di wilayah ini.
Acara panen cabai ini merupakan momen penting bagi para petani Desa Kemuning. Pasalnya, panen kali ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan menstabilkan harga cabai di pasaran. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antara petani, pemerintah, dan masyarakat umumnya.
Dalam sambutannya, Bapak Dadang S, ip menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas dukungan yang telah diberikan kepada para petani. Ia juga berharap agar kerjasama antara petani dan pemerintah dapat terus ditingkatkan demi kemajuan sektor pertanian di Desa Kemuning.
Bapak Drs.H Moch. Maesyal Rasyid M.Si juga memberikan apresiasi kepada para petani atas kerja keras mereka dalam menghasilkan cabai berkualitas. Ia berjanji akan terus memberikan dukungan kepada sektor pertanian di Kabupaten Tangerang, termasuk melalui program-program pelatihan dan bantuan modal.
Sementara itu, Bapak Dr. Ir H. Ujang Sudiartono ST. MT menjelaskan bahwa Dinas Pertanian akan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas cabai di Desa Kemuning. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada para petani mengenai teknik budidaya cabai yang baik dan benar.
Acara panen cabai ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti pertunjukan seni tradisional, lomba memasak cabai, dan pameran produk pertanian. Para pengunjung pun tampak antusias mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan sektor pertanian di Desa Kemuning dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah.
