Nasional
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Program MBG Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kesehatan Nasional
Jakarta wartapenasatu.com
MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 terus menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Hingga 26 September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Tercatat ada 9.406 dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 99,1 persen atau 9.327 dapur dinyatakan aman tanpa insiden keracunan. Sementara 79 dapur lainnya sempat mengalami masalah keamanan pangan, namun sudah diberikan teguran hingga penutupan sesuai tingkat keparahan kasusnya. Pemerintah menargetkan 100 persen dapur dalam kondisi aman dengan pengawasan ketat serta sertifikasi keamanan pangan.
Manfaat program MBG ini telah menyentuh 28,2 juta anak sekolah, 920 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, dan 313 ribu ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain itu, program MBG juga memberi dampak positif pada perekonomian dengan menyerap lebih dari 337 ribu tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Kehadiran lapangan kerja baru ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan dapur MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikawal agar tepat sasaran serta menjaga standar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dari program ini adalah menjaga kualitas dan keamanan pangan di seluruh dapur. Karena itu, sertifikasi dan pengawasan ketat menjadi fokus utama agar kasus keracunan tidak terjadi kembali dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Dengan capaian yang ada, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi emas 2045.
Apakah Anda ingin saya buatkan juga judul alternatif selain yang sudah ada di gambar (“MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja”
“Nok Srie “Melaporkan
#MBG
- Artikel, Berita Duka, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kriminal, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Pesan Lindawati Wibowo: Muktamar X Jangan Jadi Ajang Anarkis, Tapi Kebangkitan PPP
Jakarta wartapenasatu.com
Lindawati Wibowo: Muktamar X Harus Jadi Momentum Kebangkitan PPP, Bukan Ajang Ricuh
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2025 diwarnai kericuhan antar peserta. Aksi saling dorong hingga pelemparan kursi besi sempat terjadi akibat perbedaan dukungan terhadap calon ketua umum. Situasi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Lindawati Wibowo, yang menilai peristiwa tersebut mencederai marwah partai Islam.
Dalam pernyataannya, Lindawati mengingatkan seluruh kader, simpatisan, dan muktamirin agar menahan diri serta menjaga perilaku sesuai ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam dinamika organisasi, namun harus tetap dijaga dalam koridor kesantunan. “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.
Politikus perempuan yang juga pernah maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 pada Pemilu 2024 ini menilai bahwa konflik justru semakin menjauhkan PPP dari masyarakat. Menurutnya, riak-riak dalam muktamar adalah hal biasa, tetapi ketika berubah menjadi tindakan anarkis, hal itu jelas sudah kelewatan. “Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena justru membuat kita semakin terpuruk,” ujarnya.
Lebih jauh, Lindawati menekankan bahwa Muktamar X seharusnya menjadi momentum kebangkitan sejati PPP. Ia menyerukan agar partai meninggalkan praktik politik transaksional yang hanya menggadaikan kursi kekuasaan. Baginya, PPP perlu kembali kepada jati diri sebagai rumah besar umat Islam. “Jika berani berubah, PPP bukan hanya akan kembali ke Senayan pada Pemilu 2029, tetapi juga kembali ke hati umat,” katanya.
Ia juga mengutip sebuah pesan bijak, “Change is the essence of survival; those who adapt will flourish, and those who resist will fade away.” Menurutnya, keterbukaan dan perubahan adalah harga mati bagi PPP. Jika partai tetap terjebak dalam konflik internal tanpa arah, sejarah bisa mencatat PPP sebagai partai yang memilih jalan sunyi: berubah atau punah.
Lindawati mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai perilaku partai politik. Keributan, adu jotos, hingga aksi saling lempar kursi bukanlah cerminan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi persaudaraan. “PPP sebagai partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan keributan. Justru kita harus memberikan teladan, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Lindawati berharap Muktamar X menjadi titik balik bagi PPP untuk kembali solid. Ia mengajak seluruh kader untuk fokus pada pembenahan internal, menata strategi politik, dan kembali mendekatkan diri kepada umat. “Kalau kita mampu berubah, insyaAllah PPP akan kembali besar. Namun jika tidak, maka kita hanya akan semakin dilupakan,” pungkasnya.
“Nok Srie”Melaporkan
Jatim Sportiv Festival Haornas XLII 2025 Pecahkan Rekor MURI, Teguhkan Komitmen Jawa Timur Menuju Prestasi Dunia
WARTAPENASATUJATIM | SURABAYA, 26 September 2025 – Semangat kebersamaan dan prestasi olahraga membahana di halaman Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Lidah Wetan Surabaya pada Jumat pagi ini.
Gelaran Jatim Sportiv Festival Haornas XLII 2025 sukses memecahkan Rekor MURI dengan menghadirkan atraksi ketapel baling-baling terbanyak, melibatkan 5.000 buah ketapel yang diterbangkan serentak. Atraksi spektakuler ini tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga simbol nyata dari kreativitas, inovasi, dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur dalam merayakan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42.
Festival ini bukan hanya tentang pemecahan rekor. Ribuan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga lansia, memadati area acara, menciptakan suasana yang hangat, energik, dan penuh semangat kebersamaan.
Selaras dengan tagline festival, “Bersatu Menuju Prestasi Dunia”, seluruh peserta larut dalam rangkaian kegiatan yang meriah.
Berbagai atraksi ditampilkan, termasuk senam Tabole Bale, Senam SKJ 88, dan Senam Laga. Ribuan peserta mengikuti gerakan enerjik yang mudah diikuti, menambah semarak perayaan Haornas tahun ini.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut hadir di tengah-tengah keramaian, menambah keakraban dan keceriaan suasana. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa ajang Jatim Sportiv Festival ini merupakan momen penting untuk memacu prestasi atlet, baik di kancah nasional maupun internasional.
“Festival olahraga bukan sekadar ajang hiburan semata, melainkan momentum strategis untuk membina atlet dan mengembangkan olahraga, mulai dari generasi muda hingga tingkat profesional,” ujar Gubernur Khofifah, menggarisbawahi pentingnya acara ini sebagai fondasi pembinaan olahraga.
Lebih lanjut, dalam upaya nyata untuk meningkatkan kualitas olahraga dan sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menandatangani Nota Kesepahaman (MOU).
Kerjasama strategis ini mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor olahraga.
“Kerjasama strategis ini menjadi landasan pengembangan sumber daya manusia dan kualitas olahraga di Jawa Timur agar prestasi terus meningkat secara berkelanjutan,” tegas Gubernur, menunjukkan komitmen jangka panjang Pemprov Jatim.
Festival ini juga menjadi panggung apresiasi bagi para insan olahraga. Gubernur Khofifah secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan dan uang pembinaan kepada pembina olahraga, purna atlet, pelatih, wasit, guru pendidikan jasmani, serta instansi dan badan usaha yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan olahraga.
Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh ekosistem olahraga di Jawa Timur untuk terus melahirkan prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa.
Mengakhiri rangkaian acara, Gubernur Khofifah kembali menegaskan dengan semangat Haornas XLII ini, Jawa Timur memiliki momentum untuk meneguhkan komitmen membangun budaya olahraga yang sehat, inklusif, dan berprestasi.
“Olahraga menyatukan kita, menguatkan kita, dan mengantarkan Jawa Timur semakin berdaya saing menuju prestasi dunia. Mari kita bergerak bersama, sehat bersama, dan berprestasi bersama,” pungkasnya, menyerukan ajakan untuk seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam memajukan olahraga.
Jatim Sportiv Festival Haornas XLII 2025 tidak hanya meninggalkan kesan meriah, tetapi juga semangat baru untuk mencapai puncak prestasi olahraga.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
Journalism 360 Hadir di Surabaya: Promedia Ajak Insan Pers Menuju Model Bisnis Media Masa Depan: Berkelanjutan Dengan Mengedepankan Kolaborasi
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Setelah sukses menyapa para pelaku media di Semarang, Palembang, Medan, dan Tangerang, Promedia Teknologi Indonesia (PTI) kembali melanjutkan perjalanan roadshow bertajuk “Journalism 360: Mediapreneur Talks Eps. 5 – Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan”.
Kali ini, Surabaya menjadi tuan rumah acara bergengsi tersebut pada Kamis, 25 September 2025, yang digelar di Hotel Santika Premiere Gubeng.
Kehadiran Promedia di Kota Pahlawan merupakan rangkaian kelima dari enam kota besar di Indonesia yang dikunjungi. Roadshow ini bertujuan memperkuat ekosistem media lokal agar tetap mampu bertahan, berkembang, dan relevan di tengah derasnya arus digitalisasi. Menghubungkan Jurnalis dan Pengusaha Media
Promedia sebelumnya telah sukses menggelar Mediapreneur Talks di beberapa kota. Dimulai dari Semarang pada Oktober 2024, dilanjutkan Palembang pada Desember 2024, Medan pada Januari 2025, serta Tangerang pada Juli 2025.
Di Surabaya, fokus utama kegiatan ini adalah mengajak para pengusaha media, jurnalis, hingga komunitas pers untuk bersama-sama membangun bisnis media yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai keberlanjutan dan kolaborasi.
“Promedia Teknologi Indonesia adalah perusahaan teknologi sekaligus konsultan media. Kami hadir untuk berkolaborasi membangun media online arus utama bersama pemilik media dan jurnalis di seluruh Indonesia,” jelas Agus Sulistriyono, CEO Promedia.
Ia menegaskan bahwa Promedia menawarkan dukungan menyeluruh mulai dari teknologi, infrastruktur, pelatihan, strategi hingga monetisasi, dengan mengusung konsep economic sharing atau gotong royong.
Tiga Fokus Pembahasan di Mediapreneur Talks Surabaya Dalam sesi diskusi, terdapat tiga topik utama yang dibahas:
1. Model Bisnis Media Berkelanjutan
Disampaikan langsung oleh Agus Sulistriyono, sesi ini menekankan pentingnya transformasi media agar dapat bertahan dalam jangka panjang melalui konsep berbagi manfaat antar pemilik media.2. Tren Iklan Digital Terkini
CEO Props, Ilona Juwita, memaparkan peluang besar iklan digital sebagai tulang punggung keberlangsungan media di era digital-first.3. Jurnalisme Berkualitas di Era Platform Digital
Dr. Guntur Syahputra Saragih, anggota Komite Publisher Right (KTP2JB), membahas peran penting platform digital dalam mendukung keberlanjutan jurnalisme yang sehat dan berintegritas.
Optimisme di Tengah Tantangan Industri MediaAgus Sulistriyono tak lupa memberikan dorongan semangat kepada pengusaha media di Surabaya agar tetap menjaga kepercayaan dan nilai dari brand yang sudah dibangun.
“Di tengah kegalauan para pengusaha media, saya percaya bahwa bisnis informasi tidak akan pernah mati. Hanya medium atau platform yang akan berganti,” ujarnya penuh keyakinan.
Dengan semangat kolaborasi, Promedia berharap roadshow ini dapat menjadi ruang inspiratif bagi insan pers untuk terus beradaptasi sekaligus menjaga kualitas jurnalisme Indonesia. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
Emil Dardak Siap Membersamai Ibunda Gubernur Jawa Timur Sampai Akhir Masa Periode Jabatan
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030, di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Masa Kepemimpinan untuk kedua kalinya bagi Ibunda Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak Elestianto untuk kembali memegang tanggung jawab sebagai Pemimpin di Provinsi Jawa Timur merupakan gambaran nyata tingginya kepercayaan Masyarakat Jawa Timur kepada Ibunda KIP dan Emil Dardak.
Harmonisasi dalam berbagai narasi tata kelola administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,serta Senandung lagu yang mencerminkan kecantikan wajah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi paduan yang pas untuk menggambarkan kemesraan kedua Pemimpin Jawa Timur tersebut dalam mengelola kepercayaan serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi Masyarakat Jawa Timur.
Sosok Ibunda Khofifah Indar Parawansa menjadi simbol “IBU” bagi Masyarakat Jawa Timur, yang selalu bekerja maksimal untuk kepentingan Masyarakat Jawa Timur dan menjadi Ibu yang sangat peduli dengan lambaian senyum khasnya serta pancaran ungkapan kasih sayang yang tulus,semuanya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur terutama Masyarakat lapisan bawah dengan segala kesulitan hidup yang dialami dan dilaluinya.
Sosok Emil Dardak Elestianto menjadi simbol Kebapakan yang selalu menebarkan senyuman khasnya dan selalu hadir untuk membersamai Ibunda Gubernur Jawa Timur dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.
“Kedua Pemimpin Jawa Timur yaitu Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur ini adalah sosok Pemimpin yang sangat kompak dan saling mengisi,serta tidak akan gampang untuk diinterverensi atau dipecah belah oleh pihak pihak yang memang tidak suka atas harmonisasi laku dari kedua Pemimpin Jawa Timur tersebut,”jelas Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur.
Secara tegas dan terang terangan, Heru MAKI mengancam kepada pihak pihak yang suka mengadu domba serta bermain di ranah petacomply untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk minggat saja dari Bumi Mojopahit Jawa Timur dan jangan main main dengan mengedepankan narasi hasutan serta praktek adu domba yang memang jauh dari kearifan lokal Masyarakat Jawa Timur.
Ungkapan bernada tegas dari Heru MAKI ini merupakan perlambang perlawanan untuk mereka yang berpotensi menggangu dan menciptakan narasi disharmonisasi diantara kedua Pemimpin Masyarakat Jawa Timur tersebut.
Upaya upaya untuk mengadu domba berbasis narasi dukungan hanya untuk salah satu Pemimpin Masyarakat Jawa Timur, menurut Heru MAKI hanyalah teriakan orang gak waras di tengah pasar dan pasti akan luput dari perhatian Masyarakat Jawa Timur.
“Jawa Timur sedang baik baik saja,semua narasi kegaduhan seperti kasus dana hibah yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan penyidikan oleh KPK,MAKI JATIM meyakini 2 juta persen bahwa Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tidak akan terlibat sedikitpun,dan kita percayakan kepada KPK untuk menuntaskan masalah dana hibah tersebut,yang lain gak usah ikut ngomong yang tidak jelas dan malah terkesan ngawur dalam pernyataannya,”ungkap Heru MAKI.
Dalam pernyataan penutupnya,Heru MAKI mengajak semua Masyarakat Jawa Timur untuk bersama sama mendukung Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bersama sama mengawal dengan arif dan bijaksana arah program peningkatan kesejahteraan bagi Masyarakat Jawa Timur dan tidak mengindahkan segala narasi yang bersifat adu domba serta hasutan yang berbasis Hoax. (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., yang tiba di Bandara Tjilik Riwut pada Kamis, 25 September 2025.
Pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Palangka Raya Nomor: Sprin/1675/IX/PAM.3.3/2025 tanggal 24 September 2025. AKP Sakuri ditunjuk sebagai Padal PAM, dengan dukungan personel Aiptu Yogha Widar Laksana, Bripda Gabriel M. Hutajulu, dan Bripda Muhammad Tino.
Rombongan Menteri Koperasi RI tiba sekitar pukul 11.45 WIB menggunakan Pesawat Garuda GA554 dari Jakarta. Turut hadir Prof. Dr. Reda Mantovani, S.H., LLM (JAM Intelijen Kejaksaan RI), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si (Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI), serta staf kementerian.
Kedatangan Menteri disambut oleh Forkopimda Kalteng dan pejabat daerah, termasuk Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tanjungpura, Kajati Kalteng, dan Kapolresta Palangka Raya.
Setelah penyambutan adat berupa Potong Pantan dan Tampung Tawar di VIP Room Isen Mulang, Menteri Koperasi RI dan JAM Intelijen Kejaksaan RI menerima penganugerahan gelar adat. Kegiatan dilanjutkan dengan jamuan makan siang sebelum menuju Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, sekitar pukul 13.15 WIB.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan berjalan lancar. “Personel telah melaksanakan pengamanan sesuai prosedur, memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Dalam konteks stabilitas daerah, sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat menjadi krusial untuk memastikan kelancaran agenda nasional serta menjaga ketertiban sosial.
- Artikel, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Konsultasi Medis Berubah Jadi Bentakan, RSUD Koja Disorot Publik
Jakarta wartapenasatu.com
Pelayanan Pasien RSUD Koja Dipertanyakan, Dugaan Perlakuan Kasar Dokter Jadi Sorotan
Pelayanan rumah sakit kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan dari seorang pasien peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang mengaku mendapat perlakuan kurang baik dari salah satu dokter di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pasien tersebut merasa diperlakukan tidak semestinya saat menjalani konsultasi medis.
Menurut pengakuan pasien, dokter yang menangani justru memperlakukan pasien dengan cara yang kasar. Pasien mengaku dibentak ketika hendak melakukan konsultasi, bahkan tangannya ditekan hingga menimbulkan rasa sakit dan lecet. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam, mengingat rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Pasien tersebut menegaskan, dirinya adalah peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang setiap bulan membayar iuran melalui pemotongan gaji. Dengan status itu, ia berharap memperoleh pelayanan yang layak dan bermartabat. Namun, pengalaman yang dialami justru menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan medis di RSUD Koja.
Tidak hanya itu, pasien juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar dirinya bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan serupa. Ia menduga bahwa pasien lain juga mungkin pernah mendapatkan pengalaman yang sama, hanya saja tidak berani bersuara. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka agar menjadi pembelajaran bagi pihak rumah sakit dan tenaga medis.
“Kami akan terus menyuarakan hal ini bersama tim organisasi kami. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan rumah sakit, melainkan agar tidak ada lagi pasien yang mengalami perlakuan yang sama. Pelayanan medis harus berdasarkan etika, aturan, serta undang-undang yang berlaku,” ungkap pasien tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam undang-undang telah diatur hak-hak pasien serta kewajiban tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan. Karena itu, setiap pihak rumah sakit seharusnya memahami dan mengimplementasikan aturan tersebut agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi manajemen RSUD Koja dan instansi terkait. Transparansi, evaluasi, serta peningkatan standar pelayanan perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tetap terjaga. Pasien berharap ke depannya, RSUD Koja maupun rumah sakit lain di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih humanis, ramah, dan berorientasi pada pemulihan kesehatan pasien.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
