Banten   wartapenasatu.com

Laskar Gibran Banten Dorong Stabilitas Harga Pangan dan Dukung Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Banten – Menyikapi dinamika ekonomi nasional yang terus berkembang, khususnya terkait pergerakan harga komoditas pangan, Laskar Gibran Banten menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga sebagai bagian dari upaya nyata melindungi daya beli masyarakat Banten maupun nasional.

Isu pangan dipandang sebagai persoalan strategis yang tidak dapat diatasi secara sepihak. Laskar Gibran Banten menegaskan bahwa penyelesaiannya memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani hingga pelaku usaha di sektor pangan.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan gejolak harga mendapatkan dukungan penuh dari organisasi ini. Laskar Gibran Banten meyakini bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dinamika pasar yang seringkali fluktuatif.

Sebagai organisasi kepemudaan dan relawan yang memiliki jaringan di berbagai wilayah Banten, Laskar Gibran Banten turut mendukung langkah-langkah konkrit pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini mencakup penguatan sistem distribusi, pengawasan yang ketat terhadap rantai pasok, serta keberpihakan yang nyata kepada petani dan pelaku usaha pangan lokal.

“Kita menyadari bahwa stabilitas harga pangan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk kontribusi untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ubaidilah Haidar selaku Ketua DPW Laskar Gibran Banten dalam keterangan resmi pada hari Senin (27/01).

Selain mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, Laskar Gibran Banten juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi isu ekonomi secara rasional dan objektif. Organisasi ini mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Komitmen yang kuat ini sejalan dengan dukungan penuh Laskar Gibran Banten terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Jakarta wartapenasatu.com

Ribut Soal Polri, DPR Lupa Tugas Utama: Sahkan UU Perampasan Aset
.
Di tengah carut-marut persoalan bangsa yang belum tuntas, keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali diutak-atik oleh berbagai kepentingan. Isu lama soal penempatan Polri di bawah kementerian tertentu kembali digulirkan, seolah publik lupa bahwa bangsa ini telah membayar mahal proses reformasi untuk memutus rantai kekuasaan represif dan politisasi aparat penegak hukum.
Padahal, reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan sebagai alat kekuasaan birokratis kementerian. Wacana menarik Polri ke bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur yang berbahaya, membuka kembali ruang intervensi politik, sekaligus menggerus profesionalisme dan independensi penegakan hukum.

Ironisnya, kegaduhan soal struktur Polri justru terus dipelihara, sementara persoalan inti pemberantasan korupsi dibiarkan jalan di tempat. Publik disuguhi debat berkepanjangan yang tidak menyentuh akar masalah, seakan sengaja mengalihkan perhatian dari kebijakan strategis yang seharusnya segera diputuskan oleh parlemen.

Ismi Soemantri, Wakil Bendahara Umum Laskar Gibran, menilai bahwa kegaduhan ini tidak lebih dari manuver politik yang miskin substansi. Menurutnya, DPR seharusnya berhenti memperdebatkan posisi Polri dan mulai bekerja nyata menjawab tuntutan rakyat.
“Kalau DPR sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, tidak perlu ribut soal Polri di bawah siapa. Kuncinya satu: sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa itu, semua teriakan antikorupsi hanya jadi slogan kosong,” tegas Ismi.

Ia menambahkan, selama UU Perampasan Aset belum disahkan, negara akan terus kalah langkah dari para koruptor. Pelaku boleh ditangkap, dipenjara, bahkan divonis berat, tetapi hasil kejahatannya tetap aman, berputar, dan diwariskan. Inilah ironi penegakan hukum yang sesungguhnya.

Ismi mengingatkan DPR agar berhenti memainkan drama politik yang melelahkan publik. “Rakyat tidak butuh wacana ribut yang berulang.

Rakyat butuh keberanian DPR untuk mengambil keputusan besar. UU Perampasan Aset adalah ujian nyata keberpihakan DPR kepada bangsa, bukan pada kepentingan segelintir elite,” tutupnya.

Jakarta — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Gibran DKI Jakarta menyatakan sikap tegas mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga kemandirian dan marwah institusi Polri. Pernyataan ini disampaikan menyusul sikap Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.

DPW Laskar Gibran DKI menilai, kemandirian Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum. Menurut organisasi relawan ini, Polri harus tetap berdiri sebagai institusi negara yang kuat, independen, dan tidak terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.

“Kami mendukung penuh langkah Kapolri dalam menjaga kemandirian dan marwah institusi Polri. Polri harus tetap profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta negara,” tegas Ketua DPW Laskar Gibran DKI Jakarta, Ahmad Nabil, S.H, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ahmad Nabil menilai, posisi Polri yang independen sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa upaya melemahkan independensi Polri justru berpotensi mengganggu sistem keamanan dan ketertiban nasional.

Lebih lanjut, DPW Laskar Gibran DKI menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri dinilai sebagai bagian dari komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai organisasi relawan yang konsisten mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran, Laskar Gibran DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh elemen bangsa. Sinergi ini, menurut mereka, penting untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan stabil.

“DPW Laskar Gibran DKI Jakarta siap bersinergi menjaga keamanan dan persatuan nasional. Kami percaya Polri yang profesional dan mandiri adalah kunci terciptanya Indonesia yang aman, kuat, dan berdaulat,” pungkas Ahmad Nabil 

Jakarta   wartapenasatu.com

Januari 26 Juni 2026

Menegaskan Kepemimpinan Muda yang Dewasa dan Inklusif
Jakarta — Dari Laskar Gibran sebuah organisasi kami memandang bahwa dinamika kepemimpinan nasional pasca-Pemilihan Umum menghadirkan sosok-sosok baru dengan pendekatan yang berbeda, salah satunya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Berbagai narasi publik yang berkembang menunjukkan adanya perhatian luas terhadap gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh pemimpin muda tersebut.
Dalam berbagai momentum, Gibran menunjukkan sikap tenang dan terukur dalam merespons dinamika politik nasional. Beragam label dan kritik yang diarahkan kepadanya tidak dihadapi dengan reaksi emosional, melainkan dengan pendekatan yang mencerminkan kedewasaan dan kehati-hatian dalam bersikap.
Terlepas dari adanya perbedaan pandangan politik, Gibran dinilai mampu menempatkan diri sebagai pemimpin muda yang tidak larut dalam konflik maupun polarisasi. Sikap tidak menyimpan dendam politik serta keterbukaan terhadap dialog menjadi cerminan penting dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.
Organisasi kami menilai terdapat sejumlah karakter kepemimpinan yang patut diapresiasi, antara lain sikap demokratis, kemampuan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, serta cara merespons kritik dan perbedaan pendapat dengan penuh penghormatan. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat.
Selain itu, orientasi keberpihakan kepada rakyat juga menjadi perhatian utama. Upaya mendorong aktivitas ekonomi, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta merangkul berbagai pihak tanpa melihat latar belakang politik merupakan langkah strategis dalam memperkuat persatuan nasional.
Kami menegaskan bahwa pandangan ini bukanlah bentuk glorifikasi personal, melainkan penilaian objektif terhadap sikap dan tindakan yang tampak di ruang publik. Tidak semua pemimpin mampu menunjukkan ketenangan dan kebesaran sikap di tengah tekanan politik yang tinggi.
Ke depan, organisasi kami mendorong seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat persatuan, saling menghormati perbedaan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang inklusif, stabil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat secara luas.