Opini
Tak Mau Hanya Wacana, Laskar Gibran Jakarta Tancap Gas Siapkan Program Pro-Rakyat
Jakarta wartapenasatu.com
Silaturahmi Strategis Laskar Gibran, DPD Jakarta Timur dan DPW DKI Jakarta Bahas Program Nyata untuk Masa Depan Ibu Kota
Silaturahmi yang digelar pada Sabtu, 7 Februari 2026, menjadi momentum penting bagi penguatan konsolidasi internal Laskar Gibran di wilayah DKI Jakarta. Ketua DPD Laskar Gibran Jakarta Timur, Dr. Toto Widiarto, SE., MM, bertemu langsung dengan Ketua DPW Laskar Gibran DKI Jakarta, Ahmad Nabil, SH, guna membahas langkah-langkah strategis dalam mendorong kemajuan ibu kota melalui program yang terarah dan berkelanjutan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Dialog yang terbangun mencerminkan komitmen kuat kedua pimpinan untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat soliditas organisasi dari tingkat wilayah hingga daerah sebagai fondasi menjalankan agenda besar ke depan.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa Jakarta membutuhkan aksi konkret, bukan sekadar wacana. Sejumlah isu prioritas turut menjadi fokus, mulai dari penguatan peran generasi muda, pemberdayaan pelaku UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi perkotaan.
Dr. Toto Widiarto menegaskan kesiapan jajaran DPD Jakarta Timur untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal program yang berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, kerja kolaboratif antara DPD dan DPW sangat penting agar setiap kebijakan maupun gerakan organisasi dapat memberikan dampak langsung dan dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ahmad Nabil menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarstruktur. Ia menilai, koordinasi yang solid akan mempercepat realisasi program-program berdampak luas serta mendukung Jakarta menjadi kota yang inklusif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepahaman untuk segera menyusun agenda kerja jangka pendek dan menengah. Rencana itu mencakup kegiatan sosial kemasyarakatan, edukasi politik yang konstruktif, serta program penguatan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan semangat regenerasi kepemimpinan dan visi Indonesia Emas melalui peran aktif generasi muda.
Silaturahmi ini menandai awal dari rangkaian gerakan nyata Laskar Gibran di DKI Jakarta. Dengan semangat persatuan dan kerja bersama, DPD Jakarta Timur dan DPW DKI Jakarta optimistis mampu menghadirkan perubahan positif serta membuktikan bahwa organisasi kepemudaan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan.- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kepolisian, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Polsek Senen Gelar Patroli Skala Sedang Optimalkan Kamtibmas Wilayah Jakarta Pusat
Wartapena Satu.com, Jakarta Pusat –
Polsek Senen Jakarta Pusat menggelar patroli skala sedang dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah,Kramat Raya,Kenari, Kwitang,Bungur. pada Minggu 8 Feb 2026 jam 01.00 sampai 04.00 Wib.
Patroli yang dipimpin oleh Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro.SH,MH. Bersama Waka AKP Basuki Route. Semua ini melibatkan sejumlah personel Polsek Senen dan jajarannya, serta dibantu oleh unsur TNI dan masyarakat setempat.
Sasaran patroli meliputi tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas, seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan area publik lainnya. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan identitas warga.
Kapolsek Senen Widodo Saputro.SH,MH menyampaikan bahwa operasi antisipasi gangguan kamtibmas ini merupakan bagian dari program preventif yang dilakukan secara berkala. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Senen.
“Kami berkomitmen untuk memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat. Melalui operasi ini, kami ingin memberikan efek jera kepada mereka yang berniat melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, sekaligus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan bersama,” ujarnya dalam jumpa pers setelah operasi selesai.
Pihak Polsek Senen mengimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan atau mengalami gangguan kamtibmas dapat segera melaporkannya melalui nomor darurat polisi atau langsung menghubungi pos patroli terdekat.
Pihak kepolisian juga akan terus meningkatkan intensitas patroli dan melakukan operasi serupa sesuai dengan perkembangan kondisi kamtibmas di lapangan.
Lawan Premanisme Galian! Warga Pagintungan Seret Oknum Arogan ke Jalur Hukum, Bukti Laporan Resmi Dikantongi”
Wartapena Satu. Com- Banten
Kepedulian terhadap Kelestarian Alam & Sadar Lingkungan Bersama Masyarakat Kabupaten Serang,Sebagai Warga Desa Pagintungan terhadap aktivitas galian yang dinilai arogan kini mencapai titik balik. Tidak lagi sekadar protes di lapangan, warga didampingi LSM NIL (Nusantara Indah Lingkungan) resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan oknum pengusaha ke Polres Kabupaten Serang, Senin (02/02).
Langkah berani ini dipicu oleh dugaan intimidasi menggunakan senjata tajam dan perusakan fasilitas Masyarakat yang dilakukan secara terang-terangan. Bukti tanda terima laporan kepolisian kini menjadi “senjata utama” warga untuk menuntut keadilan.
“ Hukum Harus Tegak, Bukan Milik Siapa yang Kuat Modal”
Ketua Umum LSM NIL (Nusantara Indah Lingkungan) Michael, yang mengawal langsung pelaporan tersebut, menegaskan bahwa dokumen laporan yang mereka terima adalah bukti bahwa masyarakat tidak bisa diintimidasi oleh cara-cara premanisme.
“Hari ini kami bicara dengan fakta dan data. Laporan resmi sudah masuk, bukti perusakan portal hingga saksi mata atas ancaman senjata tajam sudah kami serahkan. Ini adalah pesan keras bagi siapa pun yang ingin merusak kondusifitas desa dengan cara-cara anarkis,” tegas Michael dengan nada bicara lugas di depan Mapolres Serang.
Etika yang Terluka dan Harapan pada Aparat dan Aparatur Pemerintah Setempat Sebagai APH (Aparatur Penegak Hukum).
Kekecewaan warga memuncak karena pihak pengusaha dinilai tidak hanya melanggar perizinan, tetapi juga mengabaikan adab bertamu. Masuknya alat berat tanpa izin dan sikap menantang oknum di lapangan menjadi pemicu utama kemarahan warga.
“Kami menuntut hukum tegak secara transparan. Jangan sampai ada keberpihakan kepada pemilik modal sementara rasa aman warga dikorbankan,” tambah salah satu perwakilan masyarakat.
Situasi Terkini: Warga Tetap Siaga…
Pantauan di lokasi menunjukkan situasi Desa Pagintungan masih dalam status siaga. Warga sepakat satu komando untuk terus mengawal kasus ini hingga aktivitas galian benar-benar berhenti total dan keamanan desa kembali pulih seperti sediakala. Mereka kini menunggu respons cepat dari Polres Serang dan ketegasan Pemerintah Kabupaten Serang dalam melakukan penindakan sesuai Perda yang berlaku.tutur ketua umum LSM NIL ” Michael”
Maraknya Tambang Masyarakat Dipagintungan & LSM NIL Mempertanyakan APH Setempat & Desak Bupati Kabupaten Serang
Wartapena Satu. Com-Banten
Satu Komando!” Kolaborasi RW, Tokoh Masyarakat, dan LSM NIL Lawan Arogansi Pengusaha di Pagintungan
JAWILAN – Aliansi kuat terbentuk di Desa Pagintungan. Kecewa karena wilayahnya “diinjak-injak” oleh oknum pengusaha galian yang bertindak layaknya koboi, Ketua RW 05 Benisial “U”, tokoh masyarakat berinisial “R”.
Bersama Ketua Umum LSM NIL Michael, resmi menyatakan satu suara: Hentikan aktivitas galian atau hadapi perlawanan hukum dan massa!
Luka Hati Sang Ketua RW: “Hormati Kami Sebagai Tuan Rumah!”
Ketua RW 05, Unara, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, persoalan ini bukan sekadar urusan tanah, tapi soal harga diri dan etika bertetangga yang dilanggar secara kasar oleh pihak perusahaan.
“Harapan kami sederhana, datanglah dengan adab. Sampaikan salam, minimal ‘Assalamu’alaikum’. Jangan tiba-tiba alat berat masuk tanpa kabar, seolah kami ini tidak ada,” ujar Unara dengan nada getir. Baginya, aksi perusahaan yang “tak beri salam” namun justru “beri ancaman sajam” adalah luka mendalam bagi warga Cikasantren.
Tokoh R: “Camat Saja Dilecehkan, Apalagi Warga Kecil?”
Senada dengan Unara, tokoh masyarakat berinisial R menyoroti mangkirnya pihak PT. AUM dan PT. Halal Tayib dari undangan mediasi Camat Jawilan sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi negara.
“Camat adalah simbol pemerintah di sini. Jika undangan beliau saja dianggap angin lalu, itu adalah puncak kesombongan pengusaha. Mereka lebih memilih mengayunkan golok ke portal warga daripada duduk bersama di meja musyawarah. Inilah yang memicu bentrok!” tegas “R” dengan geram.
Michael (LSM NIL): “Lampu Merah” Untuk Pengusaha, Seret ke Bupati
Melihat kondisi yang semakin memanas, Ketua Umum LSM NIL, Michael, langsung mengambil langkah “skakmat”. Ia memastikan bahwa air mata dan keresahan warga tidak akan sia-sia karena kini kasus tersebut telah mendarat di meja Bupati Serang.
“RW Unara bicara soal adab, Tokoh Berinial “R” bicara soal harga diri wilayah, dan saya bicara soal hukum. Kami sudah bersurat resmi ke Bupati dan mendesak Satpol PP selaku penegak Perda untuk segera bertindak. Tidak ada tempat bagi pengusaha yang memelihara premanisme di Kabupaten Serang!” terangnya.
Michael menambahkan bahwa bukti video perusakan portal oleh oknum berpedang kini menjadi senjata utama mereka di kepolisian. “Kami tidak main-main. Ini adalah ‘Lampu Merah’ bagi pengusaha tersebut. Berhenti sekarang, atau hukum yang akan menghentikan kalian secara paksa,” tutup Michael dalam orasi singkatnya di hadapan warga.
Satu Suara, Satu Tujuan
Kini, warga Pagintungan berada dalam satu komando. Mereka menuntut penghentian permanen aktivitas galian hingga seluruh proses perizinan transparan dan sengketa lahan diselesaikan tanpa intimidasi. Suasana di lapangan masih siaga, menunggu taji pemerintah daerah untuk segera melakukan penyegelan.Inkonstitusional! LASKAR GIBRAN Ingatkan Bahaya Politisasi Polri
Jakarta wartapenasatu.com
Tentang Penolakan Wacana Penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Bawah Kementerian
Jakarta, 29 Januari 2026
Dewan Pimpinan Pusat LASKAR GIBRAN, sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsisten mendukung pemerintahan konstitusional dan supremasi hukum, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian.
LASKAR GIBRAN menolak tegas segala bentuk usulan yang menempatkan Polri di bawah kementerian karena bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan Polri sebagai alat negara. Kedudukan tersebut bersifat final dan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Perubahan struktur Polri tanpa amandemen konstitusi merupakan langkah inkonstitusional dan berpotensi merusak tatanan negara hukum. Penataan kelembagaan keamanan nasional tidak dapat dilakukan melalui pendekatan administratif semata.
Penempatan Polri di bawah kementerian berisiko mengganggu rantai komando (chain of command) dan memperpanjang rentang kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat respons cepat dalam situasi darurat keamanan.
LASKAR GIBRAN menilai wacana tersebut membuka ruang politisasi penegakan hukum serta mengancam netralitas Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri harus berdiri independen, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, penambahan lapisan birokrasi justru akan menciptakan inefisiensi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
LASKAR GIBRAN menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme Polri sesuai amanat konstitusi.
LASKAR GIBRAN mengingatkan agar tidak ada upaya “cawe-cawe struktural” yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
LASKAR GIBRAN mendorong pemerintah untuk fokus pada penguatan Polri melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan publik, tanpa mengubah struktur kelembagaan yang telah berjalan stabil dan konstitusional.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan demi menjaga marwah konstitusi dan keutuhan sistem keamanan nasional.
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LASKAR GIBRAN“Sinergi Jaga Stabilitas Pangan – Laskar Gibran Banten Dukung Kebijakan Pemerintah”
Banten wartapenasatu.com
Laskar Gibran Banten Dorong Stabilitas Harga Pangan dan Dukung Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Banten – Menyikapi dinamika ekonomi nasional yang terus berkembang, khususnya terkait pergerakan harga komoditas pangan, Laskar Gibran Banten menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga sebagai bagian dari upaya nyata melindungi daya beli masyarakat Banten maupun nasional.
Isu pangan dipandang sebagai persoalan strategis yang tidak dapat diatasi secara sepihak. Laskar Gibran Banten menegaskan bahwa penyelesaiannya memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani hingga pelaku usaha di sektor pangan.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan gejolak harga mendapatkan dukungan penuh dari organisasi ini. Laskar Gibran Banten meyakini bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dinamika pasar yang seringkali fluktuatif.
Sebagai organisasi kepemudaan dan relawan yang memiliki jaringan di berbagai wilayah Banten, Laskar Gibran Banten turut mendukung langkah-langkah konkrit pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini mencakup penguatan sistem distribusi, pengawasan yang ketat terhadap rantai pasok, serta keberpihakan yang nyata kepada petani dan pelaku usaha pangan lokal.
“Kita menyadari bahwa stabilitas harga pangan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk kontribusi untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ubaidilah Haidar selaku Ketua DPW Laskar Gibran Banten dalam keterangan resmi pada hari Senin (27/01).
Selain mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, Laskar Gibran Banten juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi isu ekonomi secara rasional dan objektif. Organisasi ini mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Komitmen yang kuat ini sejalan dengan dukungan penuh Laskar Gibran Banten terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Hiburan, Nasional, Opini, Pendidikan, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Ancol Hadirkan Promo Spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ; Nikmati Serunya Wisata Tanpa Batas
Wartapena Satu.com, Jakarta,29 Januari 2026
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kembali menghadirkan kabar gembira bagi para pecinta wisata dengan meluncurkan program promo spesial bertajuk “1 Tiket Akses Seluruh Unit Rekreasi”, berupa tiket terusan seharga Rp150.000 yang memungkinkan pengunjung menikmati seluruh unit rekreasi Ancol dalam satu hari kunjungan. Promo terbatas ini diumumkan secara resmi PRESS RELEASE No : 003/CS-PR/PJA/I/2026 dirancang untuk memberikan kesempatan emas bagi seluruh kalangan masyarakat.
Ancol Hadirkan Tiket Terusan Rp150.000, Bebas Masuk Seluruh Unit Rekreasi Rayakan Valentine & Imlek 2026 dengan Satu Tiket untuk Semua Wahana. Program promo spesial “Satu Tiket Semua Wahana” ini diluncurkan dalam rangka menyambut Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day) dan Tahun Baru Imlek 2026, serta berlaku untuk kunjungan pada tanggal 14 atau 17 Februari 2026.
Dengan satu tiket tersebut, pengunjung sudah mendapatkan akses ke berbagai unit rekreasi unggulan Ancol, antara lain Pintu Gerbang Ancol, Pantai Ancol, Dunia Fantasi (Dufan), Sea World Ancol, Samudra Ancol, Atlantis Ancol, Jakarta Bird Land, Pasar Seni, hingga Ecopark Ancol. Selain itu, setiap pembelian tiket juga mendapatkan bonus satu produk Sosro selama periode program.
“Melalui promo tiket terusan ini, Ancol ingin memberikan kemudahan dan nilai lebih bagi masyarakat untuk menikmati seluruh wahana rekreasi dalam satu hari kunjungan, sekaligus menghadirkan pilihan liburan yang lebih terjangkau di momen spesial Valentine dan Imlek,” ujar Eddy Prastiyo, Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Kemeriahan liburan di Ancol juga akan semakin lengkap dengan rangkaian acara Ancol Waves of Romance dan Ancol Lunar Festival yang digelar pada 14–17 Februari 2026. Pengunjung dapat menikmati konser musik bertema romantis di Pantai Festival, serta pertunjukan Barongsai dan Liong di Plaza Lagoon sebagai bagian dari perayaan budaya Imlek.
Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif liburan keluarga dan pasangan, sekaligus memperkuat Ancol sebagai destinasi wisata terpadu yang menghadirkan beragam pengalaman rekreasi dalam satu kawasan.
Syarat dan Ketentuan Program:
1. Harga tiket Rp150.000 merupakan tiket terusan yang mencakup akses ke seluruh unit
rekreasi Ancol.
2. Setiap pembelian tiket mendapatkan bonus 1 produk Sosro.3. Periode penjualan tiket: 30 Januari – 17 Februari 2026.
4. Pilihan tanggal kunjungan: 14 Februari atau 17 Februari 2026.5. Tiket dapat dibeli melalui www.ancol.com dan loket resmi Ancol.
6. Harga tiket belum termasuk tiket kendaraan.7. Khusus tanggal 14 dan 17 Februari 2026, tarif tiket masuk kawasan Ancol sebesar
Rp35.000 berlaku mulai pukul 17.00 WIB bagi pengunjung di luar program ini.
8. Kuota terbatas.
Ancol Taman Impian – Serunya Nggak Ada Habisnya!Informasi Lebih Lanjut: Daniel Windriatmoko Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Email : corsec@ancol.com – HP 08128405156
Ribut Soal Polri, DPR Lupa Tugas Utama: Sahkan UU Perampasan Aset
Jakarta wartapenasatu.com
Ribut Soal Polri, DPR Lupa Tugas Utama: Sahkan UU Perampasan Aset
.
Di tengah carut-marut persoalan bangsa yang belum tuntas, keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali diutak-atik oleh berbagai kepentingan. Isu lama soal penempatan Polri di bawah kementerian tertentu kembali digulirkan, seolah publik lupa bahwa bangsa ini telah membayar mahal proses reformasi untuk memutus rantai kekuasaan represif dan politisasi aparat penegak hukum.
Padahal, reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan sebagai alat kekuasaan birokratis kementerian. Wacana menarik Polri ke bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur yang berbahaya, membuka kembali ruang intervensi politik, sekaligus menggerus profesionalisme dan independensi penegakan hukum.Ironisnya, kegaduhan soal struktur Polri justru terus dipelihara, sementara persoalan inti pemberantasan korupsi dibiarkan jalan di tempat. Publik disuguhi debat berkepanjangan yang tidak menyentuh akar masalah, seakan sengaja mengalihkan perhatian dari kebijakan strategis yang seharusnya segera diputuskan oleh parlemen.
Ismi Soemantri, Wakil Bendahara Umum Laskar Gibran, menilai bahwa kegaduhan ini tidak lebih dari manuver politik yang miskin substansi. Menurutnya, DPR seharusnya berhenti memperdebatkan posisi Polri dan mulai bekerja nyata menjawab tuntutan rakyat.
“Kalau DPR sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, tidak perlu ribut soal Polri di bawah siapa. Kuncinya satu: sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa itu, semua teriakan antikorupsi hanya jadi slogan kosong,” tegas Ismi.Ia menambahkan, selama UU Perampasan Aset belum disahkan, negara akan terus kalah langkah dari para koruptor. Pelaku boleh ditangkap, dipenjara, bahkan divonis berat, tetapi hasil kejahatannya tetap aman, berputar, dan diwariskan. Inilah ironi penegakan hukum yang sesungguhnya.
Ismi mengingatkan DPR agar berhenti memainkan drama politik yang melelahkan publik. “Rakyat tidak butuh wacana ribut yang berulang.
Rakyat butuh keberanian DPR untuk mengambil keputusan besar. UU Perampasan Aset adalah ujian nyata keberpihakan DPR kepada bangsa, bukan pada kepentingan segelintir elite,” tutupnya.
MENEGAKKAN DEMOKRASI
Jakarta wartapwnasatu. Com
Mpok Nok Srie Bidang pendidikan dan kebudayaan DPP LASKAR GIBRAN DUKUNG PENUH ARAHAN PRESIDEN PRABOWO TERKAIT EVALUASI SISTEM PILKADA
JAKARTA 25 Januari 2026
– Menanggapi diskursus mengenai koreksi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, Laskar Gibran secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami memandang bahwa demokrasi Indonesia harus diselamatkan dari dominasi modal dan praktik politik uang yang semakin mengkhawatirkan.“Demokrasi bukan sekadar mencoblos di bilik suara, tapi bagaimana suara itu tidak dibeli oleh kepentingan modal. Kami mendukung penuh visi Presiden bahwa demokrasi tidak boleh menjadi ajang penipuan atas nama rakyat oleh para pemilik modal,” ujar Juru Bicara Laskar Gibran.
mpok Nok Srie DPP Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Laskar Gibran menegaskan bahwa koreksi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih, efektif, dan fokus pada pembangunan, bukan pada pengembalian modal kampanye. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat langkah ini sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang lebih bermartabat.
POIN-POIN KLARIFIKASI (TALKING POINTS)
Untuk menjawab pertanyaan atau perdebatan di media sosial/lapangan:
Bukan Kemunduran, Tapi Perbaikan: Koreksi sistem Pilkada bukanlah langkah mundur. Justru ini adalah langkah maju untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang selama ini “sakit” akibat biaya politik yang tidak masuk akal.
Melawan Oligarki, Bukan Rakyat: Pilkada dengan biaya tinggi hanya menguntungkan mereka yang punya uang (oligarki). Dengan evaluasi sistem, kita menutup pintu bagi para cukong untuk menyandera kepala daerah terpilih.
Efisiensi Anggaran untuk Rakyat: Anggaran triliunan rupiah yang biasanya habis untuk seremoni Pilkada langsung bisa dialihkan untuk program yang lebih menyentuh rakyat, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, dan kesehatan.
Menghindari Perpecahan Horizontal: Pilkada langsung di tingkat daerah sering kali meninggalkan luka sosial dan konflik antarwarga. Koreksi ini bertujuan menjagain stabilitas keamanan dan kedamaian di akar rumput.
Kedaulatan Tetap di Tangan Rakyat: Melalui sistem perwakilan yang diperkuat, kedaulatan tetap milik rakyat. Yang kita buang adalah “transaksi gelapnya”, bukan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin terbaik.
DPW Laskar Gibran DKI Tegaskan Dukungan ke Kapolri Jaga Kemandirian Polri
Jakarta — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Gibran DKI Jakarta menyatakan sikap tegas mendukung langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga kemandirian dan marwah institusi Polri. Pernyataan ini disampaikan menyusul sikap Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.
DPW Laskar Gibran DKI menilai, kemandirian Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum. Menurut organisasi relawan ini, Polri harus tetap berdiri sebagai institusi negara yang kuat, independen, dan tidak terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.
“Kami mendukung penuh langkah Kapolri dalam menjaga kemandirian dan marwah institusi Polri. Polri harus tetap profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta negara,” tegas Ketua DPW Laskar Gibran DKI Jakarta, Ahmad Nabil, S.H, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ahmad Nabil menilai, posisi Polri yang independen sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa upaya melemahkan independensi Polri justru berpotensi mengganggu sistem keamanan dan ketertiban nasional.
Lebih lanjut, DPW Laskar Gibran DKI menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri dinilai sebagai bagian dari komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai organisasi relawan yang konsisten mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran, Laskar Gibran DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh elemen bangsa. Sinergi ini, menurut mereka, penting untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan stabil.
“DPW Laskar Gibran DKI Jakarta siap bersinergi menjaga keamanan dan persatuan nasional. Kami percaya Polri yang profesional dan mandiri adalah kunci terciptanya Indonesia yang aman, kuat, dan berdaulat,” pungkas Ahmad Nabil
