Opini
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Purbaya Tegur Direksi Perbankan, Ingatkan Dana Rp200 T Harus Jadi Bahan Bakar Ekonomi
Jakarta wartapenasatu.com
Menkeu Purbaya Sentil Direksi Perbankan, Dorong Penyaluran Kredit ke Sektor Produktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam terhadap jajaran direksi perbankan nasional. Ia menilai para pemimpin bank terlalu nyaman dengan kondisi likuiditas saat ini, sehingga enggan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Kritik ini disampaikan Purbaya usai memimpin rapat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut Purbaya, perilaku perbankan yang cenderung memilih jalan aman hanya dengan menaruh dana pada instrumen berisiko rendah membuat potensi pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. “Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuma selama ini males karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain, dapat spread cukup, untung yang gede. Jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali,” ujarnya dengan nada sindiran.
Ia menekankan, pemerintah telah menempatkan dana hingga Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tujuan mendorong penyaluran kredit produktif. Penempatan dana besar ini diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi perbankan untuk menggerakkan pembiayaan di sektor riil.
Namun, Purbaya menyayangkan bahwa langkah tersebut belum dimanfaatkan optimal. Bank masih terkesan pasif dan hanya menikmati keuntungan dari instrumen aman, alih-alih mencari proyek pembiayaan yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. “Seharusnya bank lebih aktif mencari proyek pembiayaan yang aman sekaligus produktif,” tegasnya.
Sikap tegas Purbaya ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni seorang menteri yang berani mengkritik sekaligus memberikan solusi, bukan sekadar menjadi “ngebossy”. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan target pembangunan.
Kritik tersebut juga menjadi pengingat bagi dunia perbankan bahwa fungsi intermediasi harus dijalankan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama UMKM, industri, dan infrastruktur.
Dengan sindiran tajam sekaligus dorongan konstruktif dari Menkeu Purbaya, diharapkan perbankan nasional segera berbenah. Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih agresif ke sektor produktif, maka efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Presiden Prabowo Matangkan Skema Magang Nasional bagi Lulusan Baru
Jakarta wartapenasatu.com
Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional Bagi Fresh Graduate
Pemerintah tengah memfinalisasi program magang nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun atau fresh graduate. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyusunan detail program tersebut sedang dimatangkan. Program ini dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan target dapat segera diimplementasikan.
Airlangga menjelaskan, magang nasional ini akan terbuka bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pelaksanaannya akan berbasis kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, sehingga lulusan baru dapat memperoleh pengalaman nyata sesuai bidang yang dipelajari.
Program magang nasional ini ditargetkan mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan akan digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pola terintegrasi, pemerintah berharap program ini bisa menjangkau ribuan perusahaan dan ratusan ribu lulusan baru di berbagai sektor.
Untuk memberikan jaminan kesejahteraan, para peserta magang akan memperoleh upah selama enam bulan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Biaya tersebut sepenuhnya akan ditanggung pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap transisi lulusan baru memasuki dunia kerja.
Airlangga menambahkan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Dengan bekal keterampilan, pengalaman, dan jejaring profesional, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih siap menghadapi tantangan global maupun kebutuhan industri dalam negeri.
Pemerintah optimistis bahwa magang nasional akan menjadi terobosan strategis dalam menekan angka pengangguran terdidik sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Dengan langkah ini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Sambung Semangat Robert Owen: Revolusi Pembangunan Dimulai dari Anak Bangs
Jakarta wartapenasatu.com
Prabowo dan Semangat Robert Owen: Membangun Peradaban dari Akar Rakyat
Dalam sejarah industrialisasi Eropa, nama Robert Owen (1771–1858) tercatat sebagai tokoh yang berani melawan arus. Ia dikenal sebagai “sosialis utopis” karena di tengah kapitalisme awal abad ke-19, Owen memilih jalan berbeda: menuntut jam kerja manusiawi, pendidikan bagi anak buruh, serta perumahan dan koperasi yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi. Gagasan itu menjadikannya simbol keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Kini, semangat yang diwariskan Owen seolah menemukan relevansinya di Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan persoalan gizi anak bangsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dengan jawaban sederhana namun fundamental: memastikan anak-anak mendapatkan hak gizi, pendidikan, dan akses ekonomi kerakyatan melalui sekolah rakyat dan koperasi desa.
Di pabrik tekstil New Lanark, Owen memperkenalkan kebijakan progresif: buruh hanya bekerja 8 jam, sementara anak-anak bisa bersekolah. Semboyannya yang legendaris—“Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”—menjadi tonggak perjuangan hak-hak pekerja. Semangat itu kini diterjemahkan Prabowo dalam bentuk nyata: revolusi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Indonesia memang berbeda konteks dengan Eropa abad ke-19. Namun, persoalan mendasarnya tetap serupa: ketidakadilan, kesenjangan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun peradaban yang berkeadilan. Di sinilah gagasan Prabowo menjadi relevan—negara hadir di meja makan anak-anak, di ruang kelas sekolah rakyat, dan di koperasi desa.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan jawaban radikal atas kondisi anak bangsa yang sering kehilangan fokus belajar akibat perut kosong. Dengan gizi yang cukup, jutaan anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.
Sejarah telah membuktikan, peradaban besar hanya lahir dari rakyat yang sehat dan berpendidikan. Friedrich Engels, sahabat Karl Marx, pernah menulis bahwa kondisi kelas pekerja adalah ukuran sesungguhnya dari sebuah peradaban. Jika ditarik ke konteks Indonesia, kondisi anak-anak sekolah adalah cermin arah bangsa.
Dengan demikian, semangat Robert Owen dan kebijakan Prabowo saling berkelindan: menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Di tengah arus kapitalisme global yang kian rakus, Indonesia memilih jalan berbeda—membangun kekuatan dari desa, dari piring anak sekolah, dan dari koperasi rakyat. Inilah revolusi yang sesungguhnya: dimulai dari akar, untuk tumbuh menjadi pohon peradaban yang kokoh.
“Nok Srie”
“Dukung Asta Cita ke-4, Kejar Cita dan KKMTS Bandung 1 Laksanakan Pelatihan KBC”
Bandung Wartapenasatu.com- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
SINERGI PEMERINTAH ,HIPMI,DAN PKL KELAPA GADING UNTUK AKSES HUNIAN DAN MODAL UMKM
Jakarta wartapenasatu.com
Pedagang Kaki Lima Kelapa Gading Sambut Baik Program Kredit PerumahaPemerintah
melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) bersama HIPMI mengadakan acara sosialisasi Program Kredit Perumahan pada Minggu, 7 September 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Ketua Umum HIPMI, Akbar H. Buchari. Mereka menjelaskan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan UMKM untuk mendapatkan kredit hingga Rp20 miliar.
Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan bank-bank besar seperti Bank Himbara dan bank swasta, sehingga peluang untuk mendapatkan modal semakin terbuka luas bagi pelaku usaha kecil.
Dalam acara ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dipimpin oleh Ibu Nok Srie, ikut hadir dan menyampaikan aspirasi anggota UMKM-nya.
Banyak pedagang kaki lima di Kelapa Gading yang masih kesulitan memiliki tempat usaha tetap dan rumah tinggal yang layak. Karena itu, mereka berharap program kredit ini bisa menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan pedagang kecil.
Dukungan ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin membantu semua lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil, agar lebih sejahtera dan bisa mengembangkan usahanya dengan baik.
Melalui program ini, pedagang kaki lima berharap bisa memiliki usaha yang lebih mapan, tempat tinggal yang layak, serta berkontribusi lebih besar dalam mendukung perekonomian masyarakat.
“Nok Srie”Melaporkan
Gawatt! Diduga Kades Tobat Dilaporkan ke Polda Banten, Terkait menggusur masjid ,yang sedang di pakai ibadah oleh masyarakat.
warta pena satu- Banten
Waduuh Gawaat! Diduga Kades Tobat kecamatan Balaraja , Dilaporkan Ke Polda Banten, Terkait masjid Pemilik Masyarakat Di Robohkan Oleh Oknum Kades Dengan Alat Berat/excavator.
Kabupaten Tangerang, Kamis 04/09/2025.
Atas Viralnya Disosial media,tiktok/FB, Terkait masjid yang Sedang di Ibadahi oleh Masyarakat Dirobohkan Diduga Oleh Oknum Kepala Desa Tobat, Kecamatan Balaraja.
‘Peristiwa ini sempat memicu keresahan publik hingga viral di media sosial. Kepala Desa Tobat pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka didampingi Bupati Tangerang. Ia berjanji akan menghibahkan lahan dan membangun kembali masjid di lokasi yang telah disepakati. Namun, hingga kini pembangunan baru sebatas peletakan batu pertama tanpa ada tindak lanjut nyata.
Merasa dirugikan dan dilecehkan, Oki Agus Tiawan, bersama Ketua Umum H. TB Endang, menggandeng kuasa hukum Amrizal Syaufi, SH., MH. & Partner, untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum tersebut ke Polda Banten.
“Kasus ini tidak bisa dibiarkan. Masjid adalah simbol ibadah umat Islam, perobohan tanpa musyawarah jelas mencederai hak masyarakat. Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional,” tegas Oki.
Potensi Jeratan Hukum
Menurut pengamat hukum yang ditemui Awak media, tindakan perobohan masjid tanpa dasar musyawarah berpotensi melanggar beberapa aturan:
1. KUHP Pasal 156a dan Pasal 170 – mengatur larangan perusakan tempat ibadah serta perbuatan yang menimbulkan permusuhan atau penghinaan terhadap suatu golongan. Jika terbukti, pelaku bisa dijerat pidana penjara.
2. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya – meskipun belum ada penetapan resmi, masjid yang berdiri puluhan tahun bisa masuk kategori bangunan bersejarah. Penghancuran tanpa izin berpotensi melanggar aturan pelestarian.
3. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 – kepala desa seharusnya menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah dalam setiap kebijakan pembangunan desa. Perobohan masjid tanpa musyawarah jelas bertentangan dengan amanat UU ini.
Masjid Nurul ihtijarot,dirobohkan pada tgl 5/7/2025, kepala desa tobat , lokasi di pasar Sentiong, kecamatan Balaraja.
Kasus-kasus terkait status perobohan masjid sering kali meresahkan masyarakat. Dan tak jarang membuat kontroversi bahkan menjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat. Kasus-kasus yang ramai diperbincangkan media dan menyedot emosi bernuansa sara dalam beberapa tahun terakhir adalah penggusuran yang terjadi masjid Nurul ihtijarot lokasi di pasar Sentiong, kecamatan balaraja. Hasil pencarian kasus yang mencuat menimbulkan kontroversi dan dimuat media online adalah sebagai berikut.
– Ruislag lahan dan penggusuran Masjid ihtijarot, di pasar Sentiong ,Desa Tobat Kecamatan Balaraja, dirobohkan pada tgl 5/7/ 2025.
masjid merupakan suatu hal yang sensitif dan menyulut emosi masyarakat. Tentu saja karena masjid memiliki tempat istimewa bagi Muslim, bernuansa sakral, spiritual keagamaan, serta ada kultur sosial yang sudah terjalin yang mengukuhkan kedekatan emosional warga. Dalam bahasa lain, masjid memiliki ruang-ruang sosial dan spiritual (social and religious spheres), bukan hanya sekedar bangunan fisik. Wajar saja, jika tidak berhati-hati, kontroversi dan konflik bisa muncul, terlepas proses administirasi prosedural sudah dilakukan. Contohnya terlihat dalam kasus ruislag tanah masjid Raudhatul Islam, kasus no 3 di atas. Ini harus menjadi pelajaran berharga, bahwa proses administrasi harus dibarengi dengan proses musyawarah dan edukasi yang cukup. Harus dipahami bahwa emosi akan mengemuka ketika penggusuran atau ruislag melibatkan pihak lain yang diaggap tidak mewakili kepentingan umum, alias untuk kepentingan komersial. Terlebih lagi jika ada intimidasi dari pihak-pihak yang dianggap memiliki
kuasa seperti para pejabat maupun pengusaha demi kepentingan politik.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
KETUA UMUM DPP IP-KI: JANGAN BIARKAN BANGSA INI TERGELINCIR DARI AMANAT UUD 1945
Foto: Ketua Umum DPP IP-KI; Baskara Harimukti Sukarya
Jakarta, 29 Agustus 2025
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI), Baskara Harimukti Sukarya, mengeluarkan pernyataan keras menyikapi kondisi kebangsaan terkini. Ia menegaskan bahwa pemerintah, parlemen, aparatur negara, hingga tokoh masyarakat telah terlalu jauh dari jati diri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Negara ini berdiri bukan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk membungkam suara rakyat, dan bukan untuk membagi-bagi penghargaan politik semata. Negara ini berdiri untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu amanat konstitusi yang kini kian dilupakan,” tegas Baskara.Himbauan Keras kepada Pemerintah dan Parlemen. Ketua Umum DPP IP-KI mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menertibkan barisan pembantunya yang kerap melahirkan kebijakan kontroversial dan pernyataan yang meresahkan rakyat. Ia juga mendesak parlemen agar menghentikan tradisi ucapan yang arogan dan jauh dari empati.
“Kursi wakil rakyat bukan panggung untuk menghina rakyat. Wakil rakyat harus bicara dan bertindak bagi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok politiknya,” ujarnya.Teguran kepada Aparat Negara Baskara juga menyoroti peran aparat penegak hukum dan pertahanan. Menurutnya, sumpah prajurit, Sapta Marga, dan janji jabatan bukan sekadar kata-kata seremonial.
“Aparat dibentuk untuk melindungi, bukan menindas. Jangan biarkan seragam kebesaran negara berubah menjadi simbol ketakutan rakyat. Setiap kekerasan yang berujung hilangnya nyawa rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah itu sendiri,” tegasnya.Ajakan untuk Tokoh Politik, Agama, dan Masyarakat.DPP IP-KI melalui Ketua Umumnya juga menyerukan agar tokoh politik, agama, adat, akademisi, dan masyarakat luas tidak menambah polarisasi dengan retorika kosong, tetapi hadir memberi teladan moral, mendidik rakyat dengan kebijaksanaan, dan mengingatkan pemerintah agar tetap pada jalurnya.
Kembali ke Jati Diri Bangsa.Dalam penutup pernyataannya, Baskara Harimukti Sukarya menekankan bahwa bangsa Indonesia hanya akan tetap tegak bila seluruh elemen kembali kepada jati diri bangsa yang sudah jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945: persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial.
“Kami menyerukan, hentikan praktik politik murahan, hentikan arogansi kekuasaan, hentikan kebijakan yang menindas. Mari kembali ke Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa. Jangan biarkan Republik ini kehilangan arah. Rakyat sudah cukup sabar; jangan paksa mereka kehilangan harapan,” pungkasnya.Himbauan dan Seruan DPP IP-KI
DPP IP-KI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan, serta mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.DPP IP-KI juga menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agar mengambil peran penting dalam menyejukkan suasana kebangsaan, serta memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Partai Ummat tegakkan keadilan
Partai Ummat tegakkan keadilan
Ummat Berduka, Aparat Diminta Bertanggung Jawab Kematian Affan Di Jakarta
jakarta media wartapenasatu.com Partai Ummat tegakkan keadilan berduka atas meninggalnya Affan Kurniawan dalam peristiwa tragis pada demonstrasi yang terjadi di gerbang gedung MPR/DPR RI, Kamis kemarin (28/8).
Partai Ummat menyayangkan terjadinya tragedi tersebut dan berharap tidak terulang kembali. serta meminta aparat bertanggung jawab atas kematian Affan yang terlindas oleh kenderaan dinas petugas.
“Kami dari Partai Ummat ikut berduka atas meninggal saudara kita Affan Kurniawan, dan mendoakan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT, diampuni kesalahannya serta diganjar ” ucap Ridho Rahmadi, Ketua Umum DPP Partai Ummat.
Dan kepada keluarganya, lanjut Ridho diberikan kesabaran dan ketabahan.Partai Ummat mengungkapkan demonstrasi dalam pekan ini, cermin nyata dari kegelisahan rakyat, buruh, mahasiswa, pelajar, dan lapisan masyarakat banyak bersuara lantang agar hak-hak mereka didengar.
Teriakan di jalanan bukanlah tindakan kriminal, melainkan panggilan nurani bangsa yang mendambakan keadilan. Partai Ummat menyayangkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat berulang kali berujung dengan kekerasan. Negara semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan pihak yang menakut-nakuti rakyatnya.
“Rakyat tidak boleh dihadapkan pada intimidasi ketika menuntut keadilan. Suara rakyat adalah amanat konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun1945.
“Partai Ummat berdiri di sisi rakyat, menolak segala bentuk kezaliman seperti penggunaan kekerasan kepada demonstran, dan menyerukan agar aspirasi rakyat didengar dan disikapi dengan bijaksana.” ujar Ridho.
Partai Ummat juga menolak keras segala bentuk stigmatisasi. Mahasiswa dan pelajar adalah bagian dari nurani bangsa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa gerakan mahasiswa selalu hadir dalam momen-momen penting perjuangan bangsa, dari 1908, 1928, 1945, hingga 1998.
Ancaman
“Aspirasi buruh, mahasiswa, dan rakyat kecil bukan ancaman bagi negara, melainkan peringatan bahwa kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada keadilan. Mengkriminalisasi suara rakyat sama saja dengan mengkhianati amanat reformasi dan demokrasi.” ujar Ridho.
Demonstrasi adalah tanda bahwa kanal formal penyampaian aspirasi tidak berjalan dengan baik. Ketika rakyat memilih turun ke jalan, itu berarti suara mereka tidak didengar di ruang-ruang resmi kekuasaan.
Partai Ummat mendorong agar pemerintah dan DPR membuka Dialog Nasional yang jujur, terbuka, dan bermartabat dengan perwakilan rakyat—khususnya buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil.
Isu-isu utama yang disuarakan oleh demonstrasi harus ditanggapi secara serius seperti keharusan para pejabat baik legislatif maupun eksekutif untuk lebih memiliki empati dengan kesulitan rakyat saat ini.
Sederhana
Selain itu, kata Ridho dengan hidup sederhana di tengah penderitaan rakyat termasuk penghapusan tunjangan yang memberatkan anggaran negara penghapusan outsourcing dan kerja kontrak yang merugikan buruh.
Perlindungan dan upah yang adil serta layak bagi seluruh pekerja, reformasi sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, penguatan kedaulatan ekonomi nasional agar tidak tergantung pada modal asing. Kebijakan pendidikan yang membebaskan generasi muda dari beban biaya yang mencekik sehingga menimbulkan pengangguran dimana mana ?.
Partai Ummat mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara aksi, media, dan masyarakat luas—untuk menjaga persatuan, mengedepankan dialog, dan menolak segala bentuk kekerasan Dan pelanggaran HAM.
Demonstrasi adalah hak rakyaty yang dilandasi oleh kepedulian masa depansnak cucu cicit kita. Demokrasi merupakan tanda cinta rakyat pada bangsanya. Tugas negara, mendengar , merangkul, dan menjawab aspirasi itu dengan kebijakan yang adil.
Hanya dengan keadilan, bangsa Indonesia akan berdiri tegak. Hanya dengan keberpihakan pada rakyat, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dengan berkeadilan, dan bermartabat
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
SEKOLAH RAKYAT SOLUSI PENDIDIKAN UNTUK ANAK – ANAK TERPINGGIR DI NTT
Jakarta wartapenasatu.com
Sekolah Rakyat: Membuka Pintu Harapan bagi Anak-anak Miskin Ekstrem di NTT
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Hiburan, hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
PANGELARAN WAYANG KULIT “KEMBANG DEWA RETNO” MEREFLEKSIKAN BUDAYA DAN PERADABAN BANGSA”
Jawa Tengah wartapenasatu.com
Pagelaran Wayang Kulit “Kembang Dewo Retno”*Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) Boyolali bekerjasama dengan Sanggar Gondangrawe Manunggal akan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dengan lakon “Kembang Dewo Retno” pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, jam 20.00 WIB, di Gondangrawe, RT 09, RW. 20, Andong, Boyolali.
Latar Belakang
Wayang kulit adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia yang mengandung pesan moral dan filosofi kehidupan. Masyarakat dapat belajar tentang kebajikan, keadilan, dan aneka kearifan melalui pertunjukan wayang. Namun, keberadaan wayang kulit mulai memudar seiring dengan perkembangan teknologi digital yang serba instan.
Tujuan Pagelaran
Pagelaran wayang kulit ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT JAKER ke-32 dan HUT RI yang ke-80. Tujuan pagelaran ini adalah sebagai media untuk merefleksikan capaian dari JAKER selama 32 tahun dan sebagai refleksi budaya dan peradaban bangsa Indonesia selama 80 tahun.
Lakon “Kembang Dewo Retno”
Lakon “Kembang Dewo Retno” adalah sebuah cerita wayang yang bersumber dari kisah Ramayana versi Jawa. Cerita ini mengandung pesan bahwa kekuatan sejati berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan keserakahan dan kekuasaan.
Diskusi Wayang
Sebelum pagelaran wayang, akan diadakan diskusi wayang pada 23 Agustus 2025, jam yang 19.30 WIB. Diskusi ini akan menghadirkan dalang Ki Aryo Pranowo, budayawan AJ Susmana, Ki Jumar, dan Muhammad Ma’ruf.
Pagelaran Wayang
Pagelaran wayang kulit ini akan dimeriahkan oleh dalang Ki Aryo Pranowo. Pagelaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya dan warisan leluhur.
Kesimpulan
Dengan diadakannya pagelaran wayang kulit “Kembang Dewo Retno”, JAKER Boyolali berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya dan warisan leluhur. Pagelaran ini merupakan sebuah langkah penting dalam mempromosikan budaya dan warisan Indonesia.
Partisipasi Masyarakat
Masyarakat Boyolali dan sekitarnya dapat menghadiri pagelaran wayang kulit ini untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang budaya dan warisan leluhur. Pagelaran ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antara masyarakat dan JAKER Boyolali.
Pesan Moral
Pagelaran wayang kulit “Kembang Dewo Retno” mengandung pesan moral yang sangat penting bagi masyarakat. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebenaran, keadilan, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan”
