Pendidikan
Hari Guru Nasional di Peringati Serentak di Seluruh Indonesia,Guru Hebat Indonesia Kuat
Hari Guru Nasional di Peringati Serentak di Seluruh Indonesia,Guru Hebat Indonesia Kuat
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Peringatan hari Guru Nasional di Palangka Raya di adakan di SMAN.5 Kota Palangka Raya. Upacara di Kalimantan Tengah serentak dilaksanakan dibawah naungan Gubernur Kalimabtan Tengah, Selasa (25/11/2025) pagi.
Bertindak selaku Pembina upacara Gubernur Kalteng H.Agustiar Sabran sekaligus membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Upacara juga dihadiri Forkopimda,Wakapolda Kalteng,Wakajati Kalteng dan Kabinda Kalteng.Dalam sambutannya Pemerintah memberikan sejumlah kebijakan baru untuk guru diantaranya, beasiswa 3 juta per semester bagi guru yang belum bergelar D4 atau S1. Program ini diberikan melalui Rekognisi Pembelaharan Lampau (RPL) dengan target 12.500 guru di tahun 2025. Selain beasiswa Pemerintah juga menyiapkan pelatihan untuk peningkatan Kompetensi guru.
Pemerintah juga menaikkan tunjangan guru honorer dari 300 ribu menjadi 400 ribu perbulan.
Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum yang selama ini sering terjadi persolan dengan orang tua murid. Untuk itu Mendikdasmen menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam rangka hari guru Nasional Gubernur Kalimantan Tengah H.Agustiar Sabran juga menyampaikan pesan kepada para murid, “Kalau ada kemauan pasti ada jalan”, katanya. Untuk memberikan motivasi kepada seluruh murid yang ada di Kalteng. Siswa dan murid harus mempunyai tekat kuat, berusaha dan berikhtiar, tambahnya.
PLT Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah M.Reza Prabowo mengatakan, “Peringatan hari guru tahun ini dilaksanakan secara serentak dan virtual setiap sekolah mengibarkan bendera dan dan mendengarkan arahan Gubernur, ” ungkapnya.
Reza menyebutkan Kalteng juga menyiapkan kebijakan pendukung seperti kuliah gratis bagi guru PAUD dan guru yang belum memiliki latar belakang pendidikan di bidangnya. “Kami siap menyukseskan program penerintah dan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat, ” tutupnya.
Usai upacara acara dilanjutkan dengan penyerahan Piagam bagi Kepala Sekolah, guru dan murid serta pembagian sembako. (Ryt)
Ketua TP. Posyandu Taput Ikuti Rakorda Posyandu Sumatera Utara, Dorong Penguatan Kelembagaan dan Layanan Posyandu
Ketua TP. Posyandu Taput Ikuti Rakorda Posyandu Sumatera Utara, Dorong Penguatan Kelembagaan dan Layanan Posyandu
Medan, wartapenasatu.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tapanuli Utara, Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, bersama Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, Satya Dharma Nababan, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (24/11/2025).Rakorda tersebut dibuka oleh Ketua TP. Posyandu Provinsi Sumatera Utara, Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa Rakorda bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh Tim Penggerak (TP) Posyandu se-Sumatera Utara mengenai arah kebijakan serta penguatan peran posyandu dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari Rakornas Posyandu yang menekankan peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam bidang layanan dasar.
“Rakorda ini bertujuan memperkuat pemahaman TP. Posyandu se-Sumatera Utara dan menindaklanjuti Rakornas dalam upaya meningkatkan pencapaian SPM pada enam bidang layanan dasar,” ujar Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution.
Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa TP. Posyandu terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan, termasuk fasilitasi pembangunan rumah layak huni di 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pada program tersebut, Kabupaten Tapanuli Utara menerima alokasi 20 unit sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakorda turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Ibu Nitta Rosalin, SE., MA., yang memberikan materi pembinaan terkait arah transformasi posyandu. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa posyandu kini diarahkan menjadi lembaga masyarakat yang memiliki dasar hukum, struktur, dan tata kelola organisasi yang lebih kuat. Transformasi ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta penyempurnaan mekanisme pembinaan dan pelaporan.
Kegiatan Rakorda Posyandu Provinsi Sumatera Utara ini juga dihadiri oleh jajaran TP. Posyandu Kabupaten Tapanuli Utara, Sekretaris TP. Posyandu, serta perwakilan dari Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara. Kehadiran tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pemenuhan layanan dasar, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat desa.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Ketua Bhayangkari Tinjau SPPG 1 Polres Toba dan Program Makan Bergizi di Sekolah
Ketua Bhayangkari Tinjau SPPG 1 Polres Toba dan Program Makan Bergizi di Sekolah
Toba, wartapenasatu.com – Ketua Bhayangkari Cabang Toba, Ny Mira V.J Parapaga didampingi Wakapolres Toba Kompol Kompol Marluddin S.Ag.,M.H beserta pengurus Bhayangkari Polres Toba meninjau langsung SPPG 1 Polres Toba yang berlokasi di Jalan Patuan Nagari No. 101 Balige Kebupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, Senin (24/11/2025)
Turut hadir Wakapolres Toba Kompol Marluddin S.Ag.,M.H, Kasiwas AKP I. Manik, Kasikeu Ipda Pandy Siahaan, Ps. Kanit Tipikor Aipda Bobby Tambunan, Bhayangkari Cabang Toba, Ka SPPG dan Asisten Lapangan SPPG
Kegiatan peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari launching perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya telah diresmikan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto SIK MH, di lokasi yang sama.
Program MBG merupakan program pemerintah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis.
Dalam kunjungan tersebut, Ny. Mira V.J Parapaga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, serta memastikan setiap porsi makanan memiliki nilai gizi yang seimbang sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Program ini bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga memastikan setiap warga yang menerima benar-benar mendapatkan asupan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujarnya. Ketua Bhayangkari bersama rombongan juga menyempatkan diri berdialog dengan para relawan dan tim produksi dapur.
Ketua Bhayangkari juga melaksanakan pemantauan langsung Program Makan Bergizi (MBG) di SMP Mutiara Balige dan SMKN 1 Balige
Dalam kunjungan tersebut, Ny.Mira V.J Parapaga berinteraksi langsung dengan para siswa. Suasana hangat dan penuh keceriaan terlihat ketika anak-anak menyambut antusias kedatangannya
Kegiatan peninjauan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui program ini, Bhayangkari bersama Polres Toba terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan warga dalam mewujudkan Kabupaten Toba yang sehat dan sejahtera.
(Kaperwil MWPS Sumut; t.rait)AWPI DPC Jakarta Utara Gelar Rapat Koordinasi Perdana, Bahas Penguatan Struktur dan Kemitraan
Wartapena Satu, Jakarta Utara — Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi bersama para Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) dan seluruh anggota. Pertemuan ini berlangsung di Jalan Beting Remaja RT 008/ 019 Semper Barat kecamatan Cilincing Jakarta Utara,, dan menjadi rapat koordinasi perdana di tahun ini Minggu 13/12/2025.
Ketua AWPI DPC Jakarta Utara, Hamdan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama yang solid dari seluruh elemen organisasi, mulai dari struktur bawah hingga struktur atas. Menurutnya, sinergi internal merupakan kunci utama untuk mencapai hasil dan tujuan organisasi yang telah direncanakan.
“Kerjasama yang kuat dari seluruh lini sangat diperlukan. Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi yang rapi, kita bisa mencapai target yang diharapkan bersama,” ujar Hamdan.
Sementara itu, Azis Pratama, Wakil Ketua AWPI DPC Jakarta Utara, menyampaikan beberapa poin penting hasil pembahasan dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah percepatan proses pengukuhan anggota AWPI serta rencana memperkuat kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah.
“Pengukuhan anggota perlu dipercepat agar struktur organisasi semakin solid. Selain itu, kita juga akan membuka ruang kemitraan dengan instansi pemerintah demi memperluas peran dan kontribusi AWPI,” terang Azis.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum AWPI DPC Jakarta Utara, Suhendi, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran penyelenggaraan rapat koordinasi pertama ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala sebagai wadah mempererat kekompakan antaranggota.
“Alhamdulillah rapat koordinasi berjalan lancar. Semoga ke depan AWPI semakin kompak dan terus meraih kesuksesan,” ungkap Suhendi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan peran AWPI DPC Jakarta Utara dalam dunia jurnalistik dan kemitraan dengan berbagai pihak.
Red
Kapolres Toba Tingkatkan Kinerja Anggota Melalui Apel Pagi dan Arahan Strategis
Kapolres Toba Tingkatkan Kinerja Anggota Melalui Apel Pagi dan Arahan Strategis
Toba, wartapenasatu.com – Kapolres Toba, AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K, memimpin apel pagi di lapangan Mako Polres Toba pada hari Rabu, 19 November 2025. Apel ini menjadi momentum penting untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh personel Polres Toba, dengan tujuan meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Apel pagi tersebut dihadiri oleh Wakapolres Toba, Kompol Marluddin., S.Ag., M.H., serta para Kabag, Kasat, perwira staf, dan seluruh personel dari Polsek maupun Polres Toba. Kehadiran lengkap ini menunjukkan komitmen dan keseriusan seluruh jajaran Polres Toba dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam arahannya, Kapolres Toba menekankan pentingnya peningkatan disiplin dan kinerja bagi setiap personel, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Beliau juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan mengedepankan sikap humanis dan profesional.
AKBP V.J Parapaga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana personel Polres Toba dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada kegiatan pesta adat, jam sekolah, pekan yang diadakan di setiap kecamatan, serta kegiatan keagamaan saat ibadah.
Dengan kehadiran Polri, khususnya Polres Toba, di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai situasi, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Di akhir amanatnya, Kapolres Toba mengingatkan seluruh personel untuk selalu menjaga kesehatan, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga. Dengan tubuh yang sehat, diharapkan personel dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Toba.
Arahan yang diberikan oleh Kapolres Toba diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Toba untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, Polres Toba berkomitmen untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Toba.
Tip: Judul yang menyoroti tindakan konkret dan tujuan strategis lebih menarik. Penggunaan bahasa yang jelas dan terstruktur meningkatkan pemahaman pembaca.
Wakapolda Kalteng Tinjau Pembangunan SPPG 2 di Sanaman Mantikei Polres Katingan
Wakapolda Kalteng Tinjau Pembangunan SPPG 2 di Sanaman Mantikei Polres Katingan
Katingan, wartapenasatu.com – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.I.K., S.H., M.H., melaksanakan peninjauan pembangunan SPPG 2 (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berlokasi di Sanaman Mantikei, Polres Katingan, Selasa (18/11/2025) pagi.
Setibanya di lokasi, Wakapolda Kalteng disambut langsung oleh Wakapolres Katingan, Kompol Wahyu Satiyo Budiarjo, S.H., M.H., bersama para pejabat utama Polres Katingan. Kunjungan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung progres pembangunan fasilitas yang nantinya berfungsi sebagai pusat pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya di Sanaman Mantikei.
Dalam peninjauannya, Brigjen Pol Rakhmad Setyadi menekankan pentingnya peran SPPG 2 sebagai sarana pendukung program kesehatan masyarakat yang juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan pelayanan humanis dan responsif.
“SPPG 2 ini merupakan bagian dari pelayanan Polri yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi. Kami ingin memastikan pembangunannya berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi warga,” ujar Wakapolda.
Sementara itu, Wakapolres Katingan, Kompol Wahyu Satiyo Budiarjo, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pimpinan Polda Kalteng. Menurutnya, kehadiran SPPG 2 nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Katingan, serta menjadi bentuk nyata dari pelayanan Polri yang semakin dekat dengan kebutuhan publik.
Kunjungan berlangsung lancar, ditutup dengan sesi foto bersama serta arahan singkat dari Wakapolda kepada jajaran Polres Katingan mengenai pembangunan dan optimalisasi pelayanan.@ Herry Kalteng
Teken MoU dengan Pengawas Eksternal, Wakapolda Pastikan Penerimaan Polri di Polda Kalteng Berjalan Sesuai Prinsip BETAH
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Wakapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.I.K., S.H., M.H., memastikan bahwa proses penerimaan anggota Polri di wilayah Kalteng berjalan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Hal ini ditegaskan Wakapolda Kalteng, mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, saat memimpin penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun 2026, antara Polda Kalteng dengan pengawas eksternal, bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda setempat, Senin (17/11/2025).
Hadiri dalam kegiatan, para pejabat utama Polda, pihak pengawas eksternal terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalteng Watch, Dukcapil, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan unsur terkait lainnya.
Wakapolda Kalteng menyebut, penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan proses penerimaan anggota Polri bebas dari penyimpangan.
“Dengan kerjasama ini, kami ingin memastikan proses penerimaan bintara Brimob Polri tahun anggaran 2026 di Polda Kalteng berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Wakapolda.
Sementara itu, Karo Sumber Daya Manusia (SDM) Kombes Pol Leo Surya N. Simatupang, menambahkan bahwa proses penerimaan anggota Polri yang bersih dan transparan merupakan komitmen Polda Kalteng untuk mewujudkan institusi Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat.
“Kami berharap kerjasama ini dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan proses penerimaan anggota Polri yang BETAH,” tandasnya.@ Herry Kalteng
PROF. DR. JUANDA, S.H., M.H. Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Esa Unggul Jakarta
PROF. DR. JUANDA, S.H., M.H. Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Esa Unggul Jakarta
Jakarta, wartapenasatu.com — Menyikapi polemik publik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025 dan kini menjadi perbincangan luas, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. menegaskan pentingnya membaca isi putusan secara teliti, lengkap, dan utuh. Banyak tafsir berkembang yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan MK tersebut, sehingga berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat.
Prof. Juanda menegaskan bahwa Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 sama sekali tidak memuat satu kalimat pun yang melarang atau mencabut hak anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi Kepolisian. Dalam putusan tersebut, MK tidak pernah melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan tertentu di lembaga pemerintahan pusat selama jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, yaitu: (1) tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) tugas pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pemerintahan; dan (3) tugas penegakan hukum. Selama jabatan yang diduduki memiliki hubungan sangkut-paut dengan ketiga ranah tersebut, anggota Polri tetap diperbolehkan dan hak tersebut tidak dicabut.
Prof. Juanda mengingatkan bahwa dalam amar putusan MK pada angka 2 dinyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan amar putusan tersebut, yang dinyatakan tidak berlaku secara normatif hanyalah frasa “atau yang tidak berdasarkan penugasan Kapolri”. Frasa lain dalam penjelasan yang memuat sangkut-paut dengan tugas kepolisian tetap berlaku.
Alasan pengujian dan pembatalan frasa tersebut, menurut Prof. Juanda, adalah karena frasa itu dapat melahirkan multi-tafsir. Dengan tetap berlakunya frasa-frasa lain pada Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022, secara hukum tidak akan menghilangkan peluang dan hak bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan tertentu di luar Kepolisian sepanjang jabatan tersebut memiliki kaitan dengan tugas kepolisian sebagaimana dijelaskan di atas.
Proses untuk menduduki jabatan tertentu bagi anggota Polri aktif diatur lebih lanjut dalam ketentuan perundang-undangan terkait kepegawaian, antara lain UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Oleh karena itu, putusan MK yang tengah ramai dibahas itu pada hakikatnya tidak menghapuskan hak-hak anggota Polri untuk berkiprah di lingkungan pemerintahan lain, asalkan mempedomani dan menaati mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Prof. Juanda mengimbau agar seluruh pemberitaan atau opini yang tidak sesuai dengan amar putusan MK diluruskan agar tidak menimbulkan misinformasi yang menyesatkan publik. “Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 harus dibaca secara cermat, lengkap, dan utuh. Bagi siapa pun yang mempelajari bahasa hukum dan peraturan perundang-undangan, memahami suatu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara teliti dari awal sampai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan—jangan dipotong-potong,” tegas Prof. Juanda, yang dikenal kritis dan objektif.
Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.Pabanrim Polresta Palangka Raya Layani Pendaftar Bintara Brimob Polri T.A. 2026
Pabanrim Polresta Palangka Raya Layani Pendaftar Bintara Brimob Polri T.A. 2026
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya, Polda Kalteng membuka pelayanan bagi pendaftar penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran (T.A.) 2026 yang dilaksanakan oleh Panitia Bantuan Penerimaan (Pabanrim) kesatuannya.
Layanan tersebut digelar pada Mapolresta Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolresta melalui Kabag SDM, AKP Prio Amboro, S.T., Minggu (16/11/2025) siang.
AKP Prio Amboro menjelaskan, jumlah peserta yang telah mendaftar secara online telah mencapai 93 orang yang kemudian akan dilakukan verifikasi dalam rangkaian proses seleksi tahap awal oleh Pabanrim Polresta Palangka Raya.
“Dari jumlah 93 orang yang telah daftar online terdapat 16 orang yang telah verifikasi dan 77 orang lainnya masih belum verifikasi, dengan batas waktu yakni hingga Tanggal 18 November untuk melakukan daftar online dan verifikasi,” jelasnya.
AKP Prio mengungkapkan bahwa pendaftaran tersebut digelar sesuai dengan Program Pendidikan dan Pelatihan (Prodiklat) Polri T.A. 2026, dengan lama pendidikan yakni 5 bulan dan bertempat di SPN Polda Metro Jaya, SPN Polda Jatim dan SPN Polda Sulsel.
“Semoga seluruh tahapan pendaftaran yang digelar oleh Pabanrim Polresta Palangka Raya dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan motto penerimaan anggota Polri yakni bersih, transparan, akuntabel dan humanis,” pungkasnya. @ Herry Kalteng
Rapidin Simbolon Dan Pengurus PDIP Sumut Kunjungi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara
Rapidin Simbolon Dan Pengurus PDIP Sumut Kunjungi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara
Taput, wartapenasatu.com -Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, mengunjungi masyarakat di kecamatan Pahae Jae, desa Nahornop, kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (15/11/25).
Kunjungan ini bertujuan untuk menjumpai para petani dan masyarakat setempat.
Rapidin didampingi oleh ketua DPRD kab Toba, Frans Hendrik Tambunan, dan anggota DPRD kabupaten Taput, Jimmi Tambunan, serta Jono Panjaitan. Jimmy Tambunan menyampaikan rasa syukurnya kepada masyarakat yang menyambut kehadiran mereka dengan semangat.
“Kunjungan kami ini ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami tidak lupa kepada semua masyarakat yang telah mendukung kami dan PDIP sehingga kami bisa menjadi anggota DPRD di Taput. Kami tetap tidak akan pernah lupa akan perjuangan saudara dan keluarga untuk tetap bisa menjadi wakil rakyat,” kata Jimmy Tambunan.
Rapidin juga menyampaikan bahwa kehadiran mereka adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Taput tidak terlupakan. “Semoga masyarakat bisa tetap optimis bahwa kami selalu mengingat dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Taput, apa yang kami bawa ini walaupun sekedar yaita berupa bibit jagung semoga ini menjadi berkah bagi kita khususnya masyarakat petani yang ada di desa siornop ini,, ujarnya.
Kunjungan ini disambut dengan hangat oleh masyarakat Pahae Jae, yang berharap agar kehadiran Rapidin dan tim dapat membawa perubahan positif bagi daerah mereka.
“Kami merasa diperhatikan bahkan kami tidak menyangka akan kedatangan pak Rapidin Simbolon dan Rombongan ke desa kami sehingga apa yang telah di berikan bapak menjadi berkah bagi kami dan hasilnya melimpah sehingga berkah itu kami nikmati dan tidak lupa semoga pak Rapidin dan keluarga juga rombongan diberkati dan dilindungi Tuhan dalam perjalanan menuju kerumah masing-masing” ucap Gomgom Gultom mewakili masyarakat.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
