Pertahanan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Program MBG Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kesehatan Nasional
Jakarta wartapenasatu.com
MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 terus menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Hingga 26 September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Tercatat ada 9.406 dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 99,1 persen atau 9.327 dapur dinyatakan aman tanpa insiden keracunan. Sementara 79 dapur lainnya sempat mengalami masalah keamanan pangan, namun sudah diberikan teguran hingga penutupan sesuai tingkat keparahan kasusnya. Pemerintah menargetkan 100 persen dapur dalam kondisi aman dengan pengawasan ketat serta sertifikasi keamanan pangan.
Manfaat program MBG ini telah menyentuh 28,2 juta anak sekolah, 920 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, dan 313 ribu ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain itu, program MBG juga memberi dampak positif pada perekonomian dengan menyerap lebih dari 337 ribu tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Kehadiran lapangan kerja baru ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan dapur MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikawal agar tepat sasaran serta menjaga standar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dari program ini adalah menjaga kualitas dan keamanan pangan di seluruh dapur. Karena itu, sertifikasi dan pengawasan ketat menjadi fokus utama agar kasus keracunan tidak terjadi kembali dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.
Dengan capaian yang ada, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi emas 2045.
Apakah Anda ingin saya buatkan juga judul alternatif selain yang sudah ada di gambar (“MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja”
“Nok Srie “Melaporkan
#MBG
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria
Jakarta wartapenasatu.com
Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.
Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.
Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.
Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.
Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.
Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.
Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani
Jakarta, 24 Sepetember 2025
Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Nature, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL, Tumbuhan
Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa
Jakarta wartapenasatu.com
Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”
Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.
Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.
Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.
Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.
Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.
“Nok Srie”Melaporkan
Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa: Polres Katingan Tingkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Kontingensi
Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa: Polres Katingan Tingkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Kontingensi
Kantingan, wartapenasatu.com – Kepolisian Resor (Polres) Katingan menggelar latihan simulasi pengamanan unjuk rasa di halaman depan Markas Komando (Mako) Polres Katingan pada Kamis, 25 September 2025, pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa.
Latihan simulasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Katingan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Syaifullah, S.H., M.H. Partisipasi aktif dari seluruh personel gabungan dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Katingan menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional.
Tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap personel memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi kontingensi, terutama aksi unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi gangguan kamtibmas. Melalui latihan ini, diharapkan personel dapat merespons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam setiap skenario yang mungkin terjadi.
Dalam simulasi tersebut, diperagakan berbagai skenario unjuk rasa, mulai dari aksi damai yang menyampaikan aspirasi hingga situasi di mana massa mulai bertindak anarkis. Tindakan-tindakan taktis yang dilatihkan mencakup pengendalian massa, negosiasi, penggunaan kekuatan yang proporsional, serta penanganan situasi darurat.
AKP Syaifullah dalam arahannya menekankan bahwa latihan ini sangat penting sebagai sarana evaluasi dan penyegaran terhadap prosedur pengendalian massa. Ia juga mengingatkan seluruh personel mengenai pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi pengunjuk rasa, sambil tetap berpegang pada ketegasan dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Latihan ini adalah bagian integral dari kesiapan kita dalam menghadapi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas, terutama dalam konteks aksi massa. Kita akan selalu mengutamakan tindakan persuasif dan dialog yang konstruktif, namun kita juga harus siap siaga jika terjadi eskalasi yang tidak diinginkan,” tegas AKP Syaifullah.Kegiatan simulasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi positif dari seluruh jajaran Polres Katingan. Latihan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi seluruh personel dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Dari Tanah Kering, Tumbuh Harapan Mulia Seorang Prajurit
WARTAPENASATUJATIM | Magetan – Senja baru saja turun di langit Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Angin sepoi berhembus pelan, menyapu dedaunan dan tanah yang mulai kering. Namun seorang pria berbadan tegap justru baru memulai pekerjaannya yang kedua hari itu.
Adalah Letda Cke Isdayun, seorang perwira TNI AD yang sehari-hari menjabat sebagai Paur Produk Penrem 081/DSJ. Usai bertugas seharian, ia tak langsung beristirahat. Seragam dinas ditanggalkan, diganti dengan pakaian seadanya, dan sebuah alat semprot pertanian disandarkan di pundaknya.
Langkahnya menyusuri jalan setapak di belakang rumah, menuju hamparan lahan seluas hampir 1,5 hektare milik keluarganya. Di sanalah tempat ia menanam harapan untuk keluarganya.
“Dulunya di sini saya tanami sayur-sayuran, seperti bayam, kangkung, dan terong. Sebagian juga ada tebu yang kemarin baru saja dipanen. Sekarang tanahnya sedang kami olah lagi untuk ditanami tebu kembali,” kata Isdayun, Rabu (24/9/2025).
Namun tantangan datang saat musim kemarau tiba. Air menjadi barang langka, dan sayuran tak lagi bisa tumbuh dengan optimal.
“Kalau sudah kemarau seperti sekarang, tanaman yang bisa saya tanam hanya ubi jalar. Karena di sini untuk pengairannya cuma mengandalkan air hujan,” sebutnya.
Meski hasil panennya tak selalu melimpah, Isdayun mengaku bersyukur. Dari kerja keras dan keringatnya ada tambahan rezeki untuk keluargnya.
“Alhamdulillah, selain untuk kebutuhan sehari-hari di dapur, hasil lebihnya juga bisa dijual. Mungkin nilainya tidak besar, tapi cukup untuk menambah penghasilan keluarga,” ucapnya dengan rendah hati.
Sementara itu, Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Isdayun selaras dengan semangat besar TNI dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.
“Kami TNI memiliki komitmen kuat untuk mendukung ketahanan pangan, baik melalui pendampingan langsung kepada para petani di lapangan, maupun melalui upaya penyediaan sarana pendukung seperti pipanisasi dan pompanisasi untuk membantu pengairan,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, TNI juga terus mendorong peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Indeks Pertanaman (IP) guna mendukung produktivitas sektor pertanian secara menyeluruh.
Lebih dari sekadar tugas, kata Untoro, menjadi prajurit berarti juga menjadi teladan dan tetap produktif, bahkan di luar jam dinas.
“Apa yang dilakukan oleh Letda Isdayun adalah salah satu contoh nyata dari semangat dan kerja keras. Sebuah bukti bahwa selama kita mau berbuat dan bekerja keras, sekecil apa pun itu, pasti akan memberi manfaat dan dampak yang positif,” ujarnya.
Di balik kesederhanaannya, Letda Cke Isdayun menunjukkan bahwa pengabdian bisa dilakukan dalam banyak bentuk. Tidak harus selalu dengan senjata, tetapi juga dengan cangkul, bibit, dan kerja keras yang tumbuh dari ketulusan hati.*** (Bgn)
Jurnalis: Bambang Gunawan
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Stigma Oplosan Bikin SPBU Pertamina Ditinggal Konsumen
jakarta wartapenasatu.com
Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Tapi Tetap Habis – Pertamina Justru Kelebihan Stok
Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding tahun lalu. Namun, hanya dalam waktu delapan bulan sejak Agustus 2025, jatah tersebut sudah habis dipakai bahkan hingga menembus 110 persen. Permintaan tambahan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Kondisi ini kontras dengan Pertamina Patra Niaga yang justru masih menyimpan cadangan kuota impor mencapai 7,52 juta kiloliter.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa BBM dari SPBU swasta begitu cepat ludes, sementara SPBU Pertamina justru kurang diminati? Jawaban sederhana yang muncul di lapangan adalah soal kepercayaan konsumen. Publik lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta karena merasa lebih aman dan yakin dengan kualitas bahan bakar yang mereka dapatkan.
Kasus dugaan oplosan yang pernah mencuat disebut menjadi salah satu penyebab. Meski LEMIGAS sudah menguji 75 sampel dari TBBM Plumpang hingga puluhan SPBU Jabodetabek dengan hasil sesuai spesifikasi—RON 90 berada di 90,3–90,7, RON 92 di 92,0–92,6, RON 95 di 95,3–97,2, dan RON 98 di 98,4–98,6—namun stigma oplosan terlanjur melekat di benak masyarakat. Hasil laboratorium yang bagus tidak serta-merta mampu menghapus cerita bensin oplosan yang sudah viral.
Bagi konsumen, faktor psikologis jauh lebih menentukan. Sekali kepercayaan hilang, publik rela antre di SPBU swasta meski fasilitas terbatas. SPBU swasta dinilai lebih bersih, layanan lebih ramah, dan bahan bakar dianggap membuat mesin lebih awet. Sementara Pertamina masih mengandalkan regulasi untuk menjaga pasar, bukan kualitas pelayanan yang bisa langsung dirasakan konsumen.
Ironinya, kuota besar yang dimiliki Pertamina justru longgar dan tidak terpakai karena permintaan tipis. Sebaliknya, kompetitor dengan kuota terbatas justru kewalahan melayani lonjakan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah serius dalam strategi Pertamina untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pakar menilai, introspeksi seharusnya menjadi kunci. Pertamina perlu membuka data mutu secara transparan, menempelkan QR COA di dispenser SPBU, mengawasi distribusi hilir hingga ke tangki, serta memperbaiki layanan konsumen. Masyarakat tidak butuh teori panjang, mereka hanya ingin mengisi bensin tanpa rasa khawatir.
Jika solusi yang ditempuh hanya sebatas membatasi kuota impor SPBU swasta, hal itu ibarat menutup cermin agar tidak melihat wajah sendiri. Pada akhirnya, publik yang dirugikan karena pilihan semakin sempit. Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan pasar bila tidak ingin terus ditinggalkan konsumen, karena dalam bisnis energi, kepercayaan jauh lebih mahal daripada sekadar kuota.
“Nok Srie”Melaporkan
TNI Fair 2025: Manifestasi Kapabilitas Pertahanan dan Edukasi Kebangsaan
TNI Fair 2025: Manifestasi Kapabilitas Pertahanan dan Edukasi Kebangsaan
Jakarta, wartapenasatu. Com, TNI Fair 2025, yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu, 20 September 2025, telah mengukuhkan posisinya sebagai forum strategis untuk mendiseminasikan informasi mengenai kapabilitas dan inovasi teknologi pertahanan dari ketiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI): Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lebih dari sekadar pameran alutsista canggih, acara ini berfungsi sebagai platform multifaset yang merefleksikan komitmen TNI terhadap kedaulatan negara dan semangat Bela Negara.
Penyelenggaraan acara ini secara fundamental bertujuan untuk meningkatkan literasi publik mengenai esensi pertahanan negara dan peran vital TNI dalam menjaga integritas teritorial serta stabilitas nasional. Melalui demonstrasi dan pameran sistem persenjataan modern, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengobservasi secara langsung kapasitas operasional TNI, sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan urgensi sektor pertahanan dalam lanskap geopolitik kontemporer.
Selain itu, TNI Fair 2025 juga berperan krusial dalam memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat, sebuah doktrin fundamental dalam strategi pertahanan semesta Indonesia. Interaksi langsung antara prajurit TNI dan masyarakat sipil di ajang ini memfasilitasi dialog, memecah sekat-sekat persepsi, dan membangun jembatan kepercayaan. Fenomena ini esensial untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif terhadap institusi pertahanan dan memastikan dukungan publik yang berkelanjutan terhadap agenda keamanan nasional.
Dari perspektif teknologis, pameran ini menyoroti kemajuan signifikan dalam modernisasi alutsista TNI. Berbagai sistem pertahanan terbaru, mulai dari kendaraan tempur darat, kapal perang, hingga pesawat udara dan sistem radar, ditampilkan untuk menunjukkan adaptasi TNI terhadap dinamika ancaman global dan regional. Hal ini menggarisbawahi imperatif modernisasi sebagai prasyaratan untuk menjaga keunggulan komparatif dan responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks dan asimetris.
Secara konseptual, TNI Fair 2025 merupakan manifestasi konkret dari semangat Bela Negara yang dianut oleh setiap elemen TNI. Acara ini secara eksplisit mengkomunikasikan komitmen teguh TNI dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas negara, sekaligus menginspirasi kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang tanggung jawab konstitusional untuk turut serta dalam upaya pertahanan nasional, bukan hanya dalam konteks militeristik, tetapi juga melalui kontribusi sipil.
Lebih jauh, pameran ini juga berfungsi sebagai sarana diplomasi pertahanan internal, di mana TNI dapat mengkomunikasikan capaian dan visinya kepada pemangku kepentingan domestik, termasuk pemerintah, industri pertahanan, dan akademisi. Diskusi dan pertukaran informasi yang terjadi di ajang ini berpotensi memicu inovasi, kolaborasi riset, dan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif untuk memperkuat ekosistem pertahanan nasional secara holistik.
Dengan demikian, TNI Fair 2025 melampaui fungsi pameran konvensional; ia bertransformasi menjadi sebuah forum edukasi strategis, penguatan hubungan sipil-militer, dan diseminasi kapabilitas pertahanan yang progresif. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, melainkan dari sejauh mana acara ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif, memperkuat identitas nasional, dan memposisikan TNI sebagai pilar utama dalam menjaga eksistensi dan kemajuan bangsa di tengah arus globalisasi.
