Politik
OPS PATUH KARAKKATAU 2025 TULANG BAWANG BARAT FOKUS PADA KESELAMATAN DAN DISIPLIN BERLALU LINTAS
Polres Tulang Bawang Barat Tindak 1.025 Pelanggar Lalu Lintas selama Sembilan Hari Ops Patuh Krakatau 2025
Tulang Bawang Barat,MTV- Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang Barat, Polda Lampung telah menindak 1.025 pelanggar lalu lintas selama Sembilan hari pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2025, yang berlangsung sejak Senin (14/7/2025). Penindakan tersebut terdiri 58 tilang di tempat, dan 967 teguran kepada pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas.
Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sendi Antoni.S.I.K, M.I.K melalui Kasat Lantas Akp Fony Salimubun .S.H.,M.H, menjelaskan, Penindakan kepada pelanggar yang kedapatan secara langsung oleh petugas di lapangan di lakukan penindakan tilang secara manual dan memberikan Teguran kepada pelanggar.
” Sembilan hari ini total sudah 1.025 penindakan, dengan rincian 58 tilang manual, dan 967 teguran,” kata Akp Fony, Selasa (22/07/2025).
Akp Fony Salimubun menambahkan bahwa pelanggaran lalu lintas di dominasi oleh penggunaan Helm SNI, kepemilikian Surat Izin Menengemudi (SIM) dan Tidak terpasang Plat nomor kendaraa/ TNKB.
Selain penindakan, Satlantas Polres
Tulang Bawang Barat juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di jalan, sekolah, serta melalui media sosial, agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
Operasi Patuh Krakatau 2025 akan berlangsung selama 14 hari hingga 27 Juli mendatang dengan tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
“Kami mengimbau masyarakat agar patuh terhadap aturan lalu lintas, memakai helm, sabuk pengaman, dan melengkapi surat-surat kendaraan. Operasi Patuh bukan untuk menakuti masyarakat, tetapi untuk keselamatan bersama,” ujar Akp Fony
Ada 9 sasaran Operasi Patuh Krakatau 2025 diantaranya :
1. Menggunakan ponsel saat berkendara = Mengemudi sambil menggunakan telepon seluler sangat berbahaya dan bisa memecah konsentrasi.
2. Pengendara di bawah umur = Mengendarai kendaraan tanpa cukup umur atau belum memiliki SIM adalah pelanggaran serius.
3. Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor = Selain melanggar aturan, hal ini juga membahayakan keselamatan.
4. Tidak memakai helm berstandar SNI = Helm bukan sekadar pelindung kepala, tapi juga kewajiban hukum.
5. Tidak memakai sabuk pengaman saat mengemudi mobil = Safety belt adalah perlindungan pertama saat terjadi kecelakaan.
6. Mengemudi dalam pengaruh alkohol = Konsumsi minuman keras sebelum berkendara meningkatkan risiko kecelakaan fatal.
7. Melawan arus lalu lintas = Aksi ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga p
engguna jalan lainnya.8. Melampaui batas kecepatan yang ditentukan = Kecepatan berlebih merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas.
9. Kendaraan tanpa pelat nomor depan dan belakang = Kelengkapan identitas kendaraan merupakan syarat sah berkendara di jalan.
“Dengan pelaksanaan operasi ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat di dalam berlalu lintas dapat meningkat sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Tulang Bawang Barat.”
Tegas Kasat Lantas Akp Fony Salimubun .S.H.,M.H
(Nanang Ali & Nok Srie)
KPPI DAN RT GEN Z BERSERTA GEN Z KATAR TANAH ABANG BERGERAK CEPAT HINGGA TUNTAS
Jakarta Wartapenasatu.com
KPPI Tanggap Kasus Kekerasan Seksual Anak di Tanah Abang, Desak Perubahan Sistem Perlindungan Korban
Satu lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali mencoreng wajah kemanusiaan. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga menjadi korban tindakan pedofilia. Anak tersebut kini mengalami trauma mendalam, sementara proses hukum dan perlindungan terhadap korban dinilai berjalan lamban.
Menanggapi hal ini, organisasi Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang dikomandoi oleh Ketua Umum Ibu Sinda Sutadisastra, langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari RT Gen Z dan Karang Taruna setempat. KPPI hadir memberikan pendampingan psikologis awal kepada korban dan mendorong agar proses hukum tidak berlarut-larut.
Menurut investigasi awal dan riset lapangan dari jaringan relawan KPPI, ditemukan bahwa pengumpulan data pendukung untuk proses penyidikan berjalan lambat, terutama dalam hal menunggu hasil visum yang dikabarkan membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu. Hal ini menjadi hambatan besar dalam menangani kasus yang sangat sensitif dan mendesak seperti ini.
Lebih memprihatinkan lagi, korban diketahui diasuh oleh orang tua angkat yang jarang berada di rumah, sehingga minim pengawasan dan dukungan emosional. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku kekerasan seksual untuk melakukan tindakan keji tanpa pengawasan. KPPI menilai sistem perlindungan anak harus segera dibenahi, terutama dalam hal kesiapan respons cepat terhadap laporan kekerasan.
Ibu Sinda Sutadisastra dalam keterangannya menyatakan bahwa sistem perlindungan korban di Indonesia saat ini terlalu birokratis dan menyulitkan masyarakat kecil. “Tidak semua korban punya akses, uang, dan waktu untuk menghadapi proses panjang ini. Negara harus hadir mempermudah, bukan malah membuat korban makin terluka,” tegasnya.
KPPI mendorong reformasi kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk percepatan hasil visum, akses layanan psikolog gratis, serta mekanisme pengaduan yang cepat dan aman. Organisasi ini juga siap membentuk tim advokasi hukum untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
Melalui kejadian ini, KPPI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memerangi kejahatan terhadap anak dan memperkuat perlindungan sosial di tingkat lokal. Kasus di Tanah Abang bukan hanya soal satu anak, tetapi cermin dari sistem yang belum berpihak pada korban. KPPI berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.
“Nok Srie”Melaporkan
Beras 20 Kg, Warga Bidara Cina Antusias!
Beras 20 Kg, Warga Bidara Cina Antusias!
Pembagian beras sebanyak 20 kilogram per keluarga di RW 11, Kelurahan Bidara Cina, berlangsung meriah pada hari ini. Antusiasme warga sangat terlihat sejak pagi hari, terlihat dari banyaknya warga yang mengantre. Meskipun terjadi sedikit kepadatan dan desak-desakan, proses pembagian berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.
Semua warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan berhasil mendapatkan haknya berupa beras 20 kg. Bantuan ini ditujukan bagi warga yang menerima dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Jakarta, wartapenasatu.com Pembagian beras dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB. Panitia pembagian beras bekerja keras untuk memastikan semua warga terlayani dengan baik dan efisien. Sistem antrean yang terorganisir membantu meminimalisir potensi kericuhan.Ibu Rosmanasari, salah satu penerima bantuan beras dan warga RW 11, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara. “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan beras ini. Bantuan ini sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga saya,” ujarnya.
Ibu Rosmanasari juga menambahkan bahwa bantuan beras ini sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga kurang mampu di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok. Ia berharap program bantuan serupa dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Suasana kekeluargaan dan gotong royong begitu terasa di lokasi pembagian beras. Warga saling membantu dan menjaga ketertiban selama proses berlangsung. Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi di lingkungan RW 11.
Keberhasilan pembagian beras ini menjadi contoh nyata bagaimana bantuan sosial dapat disalurkan dengan efektif dan efisien, menjangkau mereka yang membutuhkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semoga kegiatan positif seperti ini dapat terus menginspirasi dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Koperasi Merah Putih: Harapan Baru Kalteng
Koperasi Merah Putih: Harapan Baru Kalteng
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyambut gembira peresmian 1.542 unit Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya. Peresmian ini menandai langkah signifikan dalam upaya memajukan perekonomian desa dan kelurahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peresmian ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia, dengan peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di Kalimantan Tengah, peresmian dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dan disaksikan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan. Kapolda turut hadir dalam acara peluncuran nasional yang dipimpin oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Kantor Koperasi Kelurahan Bukit Tunggal, Palangka Raya.Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terwujudnya program Koperasi Merah Putih ini. Ia melihat program ini selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalteng serta cita-cita Presiden untuk memajukan ekonomi kerakyatan. Dukungan penuh dari pihak kepolisian diberikan untuk memastikan keberhasilan program ini.
Irjen Pol Iwan Kurniawan menekankan pentingnya peran Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan perekonomian desa dan kelurahan. Ia berharap koperasi-koperasi ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan koperasi ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kapolda juga menambahkan bahwa kemajuan desa dan kelurahan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, diharapkan desa dan kelurahan dapat lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Polda Kalteng berkomitmen untuk mendukung penuh keberlangsungan dan perkembangan Koperasi Merah Putih. Pihak kepolisian siap memberikan perlindungan dan keamanan agar koperasi dapat beroperasi dengan lancar dan aman. Kerja sama yang baik antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Peresmian Koperasi Merah Putih di Kalteng merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kerja sama yang solid dan sinergi yang kuat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, koperasi ini dapat menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif. Dukungan pelatihan dan pendampingan yang memadai sangat penting untuk memastikan keberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya.
Dengan peresmian 1.542 unit Koperasi Merah Putih, Kalimantan Tengah membuka lembaran baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Semoga program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng dan mewujudkan visi Indonesia yang maju dan sejahtera.
Katingan Berjaya: Ulang Tahun ke-23
Katingan Berjaya: Ulang Tahun ke-23
Kalimantan Tengah, merayakan hari jadinya yang ke-23 pada Senin, 21 Juli 2025. Perayaan tersebut diwarnai dengan upacara peringatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan. Upacara khidmat tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Katingan, menandai tonggak sejarah penting bagi daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Penyang Hinje Simpei ini.
Kehadiran Gubernur dan Kapolda dalam upacara tersebut menandakan komitmen kuat pemerintah provinsi dan kepolisian dalam mendukung pembangunan dan keamanan di Kabupaten Katingan. Hal ini menunjukkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah. Kerja sama yang erat ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Katingan.
Irjen Pol Iwan Kurniawan, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Ia berharap kerja sama yang erat ini akan menghasilkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjaga dengan baik di wilayah hukum Polres Katingan. Dengan demikian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Gubernur H. Agustiar Sabran turut memberikan sambutan yang penuh semangat, mengucapkan selamat atas hari jadi Kabupaten Katingan. Ia menyampaikan harapannya agar Kabupaten Katingan terus berkembang dan maju, menciptakan peluang-peluang baru bagi masyarakatnya. Komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan di Katingan diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang pro-rakyat.
Upacara peringatan hari jadi ke-23 Kabupaten Katingan tidak hanya dihadiri oleh Gubernur dan Kapolda, tetapi juga oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati Katingan, dan perangkat pemerintah daerah lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Katingan.
Selain upacara resmi, rangkaian perayaan hari jadi juga diisi dengan berbagai kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dan mempromosikan potensi daerah. Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Katingan.
Dalam sambutannya, Bupati Katingan menyampaikan capaian-capaian pembangunan yang telah diraih selama setahun terakhir. Ia juga memaparkan rencana-rencana pembangunan untuk masa mendatang, berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi Katingan yang maju, mandiri, dan sejahtera menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan.
Kapolda Kalimantan Tengah, dalam pesan penutupnya, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya agar Kabupaten Katingan semakin maju dan berdaya saing. Ia berharap sinergi yang baik antara Polri dan pemerintah daerah akan terus terjalin, menciptakan Kabupaten Katingan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.
Perayaan hari jadi ke-23 Kabupaten Katingan menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan dan menatap masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, Kabupaten Katingan diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Semoga Bumi Penyang Hinje Simpei semakin jaya dan berjaya di masa mendatang.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
http://Jakarta, Wartapenasatu.com19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.
Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Kedaulatan Kesehatan Indonesia: Tolak Dominasi WHO, Revisi IHR!
Jakarta, wartapenasatu.com 19 Juli 2025 – Sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Hotel Accasia, Jakarta, menyuarakan penolakan keras terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) terkait penanganan pandemi. Konferensi pers ini menghadirkan dua narasumber terkemuka, yaitu Dr. dr. Siti Fadillah Supari, SpJP(K), mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia dan menolak dominasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.Ibu Siti Fadillah Supari dengan tegas menyatakan keprihatinannya terhadap potensi pengalihan kedaulatan kesehatan Indonesia kepada WHO jika Presiden menandatangani amandemen IHR tersebut. Beliau berpendapat bahwa penandatanganan tersebut akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut beliau, sangat berbahaya bagi masa depan kesehatan bangsa.
“Jika IHR ini ditandatangani, maka kedaulatan kesehatan kita akan berada di tangan WHO,” tegas Ibu Siti. “Kita akan kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatan kita, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.”
Sentimen yang sama diungkapkan oleh Komjen. Pol. (Purn) Dharma Pongrekun. Beliau menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif sebelum Indonesia menyetujui amandemen IHR tersebut. Kajian ini, menurut beliau, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa amandemen IHR tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Konferensi pers ini menghasilkan tiga rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian menyeluruh terhadap amandemen IHR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah harus menolak segala bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi IHR tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional dan hak Indonesia untuk menentukan sendiri kebijakan kesehatannya. Para narasumber menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan negara berkewajiban untuk menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya terkait isu kedaulatan kesehatan. Para peserta konferensi pers berharap pemerintah akan mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
Penolakan terhadap amandemen IHR ini bukan berarti Indonesia menolak kerja sama internasional dalam bidang kesehatan. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan kesehatan nasionalnya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.
SINERGI LUBKITA ,KLSN DAN KPPI LUNCURKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI MAJALENGKA
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Strategis untuk Ketahanan Pangan Nasional
PT Lumbung Artha Kita (LUBKITA) yang dipimpin oleh Ibu Indriyani Wolf bersama suami, Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional (KLSN), dan Yayasan Lumbung Sejahtera Kita (YLSK), resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang diketuai oleh Ibu Sinda Sutadisastra. Kolaborasi ini menandai komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan peran perempuan.
Langkah nyata dari kerja sama ini ditunjukkan melalui pelaksanaan penanaman perdana seluas 5 hektar di Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada 17 Juli 2025. Acara ini menjadi tonggak penting bagi KLSN dalam mewujudkan visi besar pertanian terpadu dan berkelanjutan yang mampu menopang kebutuhan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Ibu Indriyani Wolf menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak dapat diatasi secara individu. Dibutuhkan sinergi antara masyarakat, koperasi, organisasi perempuan, dan pemerintah. Ia menekankan pentingnya membentuk tim yang solid serta merangkul dukungan dari semua pihak agar program ini berjalan sukses dan memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat.
Kehadiran berbagai tokoh penting dalam penanaman perdana ini, seperti Kepala Dinas Pertanian, Kapolsek, dan Danramil setempat, menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor sangat mungkin diwujudkan. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ibu Sinda Sutadisastra, Ketua Umum KPPI, menyambut baik inisiatif ini dengan penuh semangat. Ia menilai bahwa gerakan pertanian ini sejalan dengan misi KPPI dalam meningkatkan peran perempuan sebagai pelaku utama pembangunan. Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi keluarga jika diberdayakan secara tepat.
Lebih lanjut, Ibu Sinda berharap agar KLSN di bawah kepemimpinan Indriyani Wolf dan suami dapat terus menjalankan program ini secara berkelanjutan. Ia menilai bahwa kesinambungan sangat penting untuk membangun kemandirian pangan serta menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. KPPI siap menjadi mitra strategis dalam penguatan jaringan perempuan tani di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta, koperasi, dan organisasi perempuan dapat bersatu untuk menjawab tantangan bangsa. Melalui gerakan penanaman ini, diharapkan semangat gotong royong dapat kembali menjadi budaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Dengan penanam perdana ini menjadi salah satu bukti gebrakan baru untuk menuju Indonesia Emas melalui pertahanan pangan melalui perempuan – perempuan hebat
“Nok Srie” Melaporkan
“Dari Aceh ke Jakarta, Cut Nurlaila Bawa Misi Besar Lewat Kolaborasi dengan KPPI”
Jakarta wartapenasatu.com
Ibu Cut Nurlaila, ketua umum Tunas Prabowo 08
Ketua yayasan. Tunas kosong delapan Jaya abadi
Ketua koperasi tunas kosong delapan kaya abadi..
Merapatatkan diri ke barisan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) bersama Ibu Sinda sutadisastra sebagai Ketua Umum
Ibu Cut Nurlaila yakin hijrah saya dari Aceh ke Jakarta tidak akan sia – sia berkolaborasi dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Untuk memberikan pelatihan dan peluang mengembangkan perekonomian khusus nya untuk para perempuan gara bisa sejajar dengan laki-laki dan Ibu Cut Nurlaila sangat berharap kedepannya menuju Indonesia Emas tidak ada lagi kasus-kasus dimana perempuan selalu menjadi objek yang tersakiti dari stacment Ibu Cut Nurlaila membuat Ibu Sinda sutadisastra sangat antusias untuk berkolaborasi bersama Tunas Prabowo 08 yang di pimpin Ibu Cut Nurlaila dan ini akan melahirkan Cut nyak Dien berikutnya untuk Kemajuan Indonesia dalam menuju Indonesia EmasDeklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
Ibu Cut sendiri Asal aceh Uttara
Anak dar almarhum. Purnawirawan T. U. Sulaiman“Nok Srie”Melaporkan
JAGAT NUSANTARA BERKAH (JNB) DAN KONGRES PEJUANG PEREMPUAN INDONESIA (KPPI) MEMBANGUN KEPEDULIAN DAN SOLIDARITAS SOSIAL
Jakarta wartapenasatu.com
Ibu Lia Ratna Indirawati Bagian dari Sri Kandi Jagat Nusantara Berkah (JNB) dan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI )Dorong Peran Perempuan dalam Sosial Kemasyarakatan
Jagat Nusantara Berkah (JNB) menjalin sinergi dengan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) Yang Di Pimpin Oleh Ibu Sinda sutadisastra untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan peran aktif dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Melalui kolaborasi ini, JNB ingin menciptakan ruang aktualisasi diri bagi perempuan agar tidak hanya mandiri secara finansial, namun juga menjadi sosok aktivis karismatik yang karya-karyanya dinanti masyarakat luas.
Semangat yang diusung Jagat Nusantara Berkah (JNB) dan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) berakar pada keyakinan bahwa perempuan tidak perlu bergantung pada pihak lain untuk bisa unggul. Perempuan didorong untuk berusaha dan berkembang melalui kekuatan diri sendiri, menjadi tokoh-tokoh inspiratif yang memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial.
Mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh perempuan hebat seperti Ratu Shima dari abad ke-6 dan R.A. Kartini, kolaborasi ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam sejarah perjuangan dan kemajuan bangsa.Jagat Nusantara Berkah (JNB) berupaya melanjutkan semangat tersebut melalui aksi nyata di berbagai bidang sosial di seluruh penjuru nusantara.
Sebagai bagian dari programnya, Jagat Nusantara Berkah (JNB) menggagas pendirian berbagai fasilitas seperti rumah ilmu, pesantren, rumah tahfidz, rumah singgah, serta layanan bantuan sosial. Program ini bertujuan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber dana seperti hibah, CSR perusahaan, dan dana zakat, infaq, serta shodaqoh (ZIS) baik dari dalam maupun luar negeri.
Tak hanya itu, kegiatan Jagat Nusantara Berkah (JNB)juga mencakup acara amal dan penggerakan sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan budaya. Tujuan dari semua inisiatif ini adalah membangun kepedulian dan solidaritas sosial yang lebih luas di masyarakat.
Sasaran utama program-program Jagat Nusantara Berkah (JNB) adalah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti anak yatim piatu, dhuafa, para janda, lansia, abdi negara, serta warga di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Jagat Nusantara Berkah (JNB) sendiri terdiri dari anggota-anggota dengan latar belakang profesional, termasuk staf khusus (stafsus), pegawai BUMN, anggota Baznas, dan lembaga-lembaga zakat nasional lainnya. Dengan sumber daya yang kuat dan jaringan yang luas, JNB optimistis bisa terus memperluas dampak positifnya di tengah masyarakat.
Deklarasi kerja sama ini Di ikuti 60 Organisasi Perempuan- Perempuan Hebat pada tgl 10 July 2025 Berlokasi Cascade kofy Kwitang Senen Jakarta pusat
“Nok Srie”Melaporkan
