Politik
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Polresta Palangka Raya Mengamankan Kunjungan Kerja Menteri Koperasi RI di Bandara Tjilik Riwut
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., yang tiba di Bandara Tjilik Riwut pada Kamis, 25 September 2025.
Pengamanan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Palangka Raya Nomor: Sprin/1675/IX/PAM.3.3/2025 tanggal 24 September 2025. AKP Sakuri ditunjuk sebagai Padal PAM, dengan dukungan personel Aiptu Yogha Widar Laksana, Bripda Gabriel M. Hutajulu, dan Bripda Muhammad Tino.
Rombongan Menteri Koperasi RI tiba sekitar pukul 11.45 WIB menggunakan Pesawat Garuda GA554 dari Jakarta. Turut hadir Prof. Dr. Reda Mantovani, S.H., LLM (JAM Intelijen Kejaksaan RI), Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si (Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI), serta staf kementerian.
Kedatangan Menteri disambut oleh Forkopimda Kalteng dan pejabat daerah, termasuk Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Pangdam XXII/Tanjungpura, Kajati Kalteng, dan Kapolresta Palangka Raya.
Setelah penyambutan adat berupa Potong Pantan dan Tampung Tawar di VIP Room Isen Mulang, Menteri Koperasi RI dan JAM Intelijen Kejaksaan RI menerima penganugerahan gelar adat. Kegiatan dilanjutkan dengan jamuan makan siang sebelum menuju Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, sekitar pukul 13.15 WIB.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan berjalan lancar. “Personel telah melaksanakan pengamanan sesuai prosedur, memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Dalam konteks stabilitas daerah, sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat menjadi krusial untuk memastikan kelancaran agenda nasional serta menjaga ketertiban sosial.
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Bekasi, wartapenasatu.com – Di jantung Kota Bekasi, pada tanggal 24 September 2025, sebuah simposium kebangsaan menggema, mempertemukan para cendekiawan, ulama, umaro’, dan perwakilan pemerintah kota, termasuk Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Drs. H. Hudi Wijayanto, M.Si, serta anggota Kepolisian RI. Aliansi Patriot Peduli NKRI (APP NKRI), di bawah kepemimpinan Ustadz K.H. Ajengan Ismail Ibrahim S.Ag dan Ustadz Akhirul Sholeh, menjadi motor penggerak acara bertajuk provokatif, “Apakah Indonesia Sudah Merdeka untuk Menuju Indonesia Emas 2045?” Sebuah pertanyaan reflektif yang mengundang perenungan mendalam tentang esensi kemerdekaan sejati.
Asrama Haji Kota Bekasi menjadi saksi bisu hadirnya sekitar 150 peserta yang antusias menyimak paparan dari narasumber kompeten. K.H. Saefudin Siroj (Ketua MUI Kota Bekasi, Pimpinan Ponpes Sirojul Munir Jati Asih, Alumni Gontor, dan mantan Anggota DPRD Kota Bekasi), Drs. Salahudin Gaffar S.H. M.H (Associate Professor UIA Jakarta), dan AKP Puji Astuti (Wakasat Binmasrestro Bekasi Kota) hadir sebagai representasi dari beragam perspektif yang memperkaya wacana kebangsaan.
Ust. Abu Salma (Amir Wilayah Khilafatul Muslimin Jabodetabek Banten) memandu acara dengan piawai, sekaligus berperan sebagai Jubir Khilafatul Muslimin. Ust. Ismail Ibrahim bertindak sebagai moderator yang cakap, memastikan dialog berjalan dinamis dan konstruktif. Ustadz Ahmad Wahyu Tubagus, Ketua Komisi Ukhuwwah MUI Kota Bekasi, membuka acara secara resmi, menandai dimulainya sebuah forum penting bagi kemajuan bangsa.
Dalam sambutannya, Ust. Sholeh, Ketua Panitia, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepolisian atas sambutan hangat dan ajakan untuk menjaga kondusifitas kantibmas. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi, tokoh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. “Mari kita bangun kolaborasi ini dengan nilai-nilai positif,” serunya dengan penuh semangat.
Sesi dialog dibagi menjadi tiga termin, di mana para peserta berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Salah satu pertanyaan kritis dari perwakilan mahasiswa menyinggung tentang perlunya pergantian rezim. Drs. Salahudin Gaffar menjawab dengan mengajak hadirin untuk kembali kepada sunnatullah, merenungkan tujuan penciptaan manusia, dan menaati perintah Sang Maha Pencipta.
Ketua MUI menekankan pentingnya amanah dan transparansi dalam semua aspek lembaga, dari tingkat bawah hingga atas. Evaluasi diri secara berkelanjutan, komunikasi yang efektif, dan silaturahim yang erat menjadi kunci untuk mencegah miskomunikasi dan mempererat persatuan. AKP Puji Astuti menyoroti bahaya DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) yang dipicu oleh provokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Namun, AKP Puji Astuti juga menyampaikan apresiasi atas persatuan tokoh, ulama, dan masyarakat Kota Bekasi dalam menciptakan kantibmas. Beliau berharap kegiatan dialog kebangsaan ini dapat dilakukan secara bertahap untuk menampung aspirasi masyarakat dan membedah persoalan yang ada. Sebuah harapan yang mencerminkan semangat gotong royong dan keinginan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. (Dilaporkan oleh Abu Salma/humas internasional media anak negeri)
- Artikel, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Konsultasi Medis Berubah Jadi Bentakan, RSUD Koja Disorot Publik
Jakarta wartapenasatu.com
Pelayanan Pasien RSUD Koja Dipertanyakan, Dugaan Perlakuan Kasar Dokter Jadi Sorotan
Pelayanan rumah sakit kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan dari seorang pasien peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang mengaku mendapat perlakuan kurang baik dari salah satu dokter di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pasien tersebut merasa diperlakukan tidak semestinya saat menjalani konsultasi medis.
Menurut pengakuan pasien, dokter yang menangani justru memperlakukan pasien dengan cara yang kasar. Pasien mengaku dibentak ketika hendak melakukan konsultasi, bahkan tangannya ditekan hingga menimbulkan rasa sakit dan lecet. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam, mengingat rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Pasien tersebut menegaskan, dirinya adalah peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang setiap bulan membayar iuran melalui pemotongan gaji. Dengan status itu, ia berharap memperoleh pelayanan yang layak dan bermartabat. Namun, pengalaman yang dialami justru menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan medis di RSUD Koja.
Tidak hanya itu, pasien juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar dirinya bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan serupa. Ia menduga bahwa pasien lain juga mungkin pernah mendapatkan pengalaman yang sama, hanya saja tidak berani bersuara. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka agar menjadi pembelajaran bagi pihak rumah sakit dan tenaga medis.
“Kami akan terus menyuarakan hal ini bersama tim organisasi kami. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan rumah sakit, melainkan agar tidak ada lagi pasien yang mengalami perlakuan yang sama. Pelayanan medis harus berdasarkan etika, aturan, serta undang-undang yang berlaku,” ungkap pasien tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam undang-undang telah diatur hak-hak pasien serta kewajiban tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan. Karena itu, setiap pihak rumah sakit seharusnya memahami dan mengimplementasikan aturan tersebut agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi manajemen RSUD Koja dan instansi terkait. Transparansi, evaluasi, serta peningkatan standar pelayanan perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tetap terjaga. Pasien berharap ke depannya, RSUD Koja maupun rumah sakit lain di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih humanis, ramah, dan berorientasi pada pemulihan kesehatan pasien.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
Sinergi Pimpinan di Hari Jadi ke-66 Barito Selatan: Kapolda Kalteng dan Gubernur Hadir dalam Upacara Khidmat
Buntok,wartapenasatu.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., turut serta dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barito Selatan (Barsel) pada Selasa (23/9/2025) pagi. Acara tersebut diselenggarakan secara khidmat di halaman Kantor Bupati setempat.
Upacara bersejarah ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati H. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., Kapolres Barsel AKBP Jecson R. Hutapea, S.I.K., M.H., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta upacara atas partisipasi dan kekhidmatan pelaksanaan peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barsel. Beliau menyoroti tema yang diusung, yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, sebagai semangat kolaborasi untuk kemajuan daerah.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barsel. Beliau menekankan pentingnya momentum ini sebagai penguat semangat seluruh elemen masyarakat.
“Selamat kepada seluruh masyarakat Barito Selatan atas bertambahnya usia kabupaten yang identik dengan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan. Harapan kami, peringatan ini dapat menjadi katalisator bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi positif demi kemajuan, keamanan, dan kenyamanan kabupaten yang kita cintai ini,” pungkas Kapolda.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
- AGAMA, Artikel, Bencana, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Militer, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, SOSIAL
BNN–TNI AL Satukan Langkah Jaga Perairan Indonesia dari Narkotika
Jakarta wartapenasatu.com
Kepala BNN RI dan Kasal Sepakat Tingkatkan Kerja Sama P4GN
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/9). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat BNN RI, antara lain Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, Direktur Narkotika BNN, Ruddi Setiawan, serta Plt. Direktur Intelijen BNN, Adri Irniadi.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BNN dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus utama kerja sama diarahkan pada penanggulangan penyelundupan narkotika yang marak menggunakan jalur laut Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis yang akan diambil bersama. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan patroli laut gabungan, integrasi sistem intelijen maritim untuk pengawasan wilayah perairan rawan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan narkoba.
Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung penuh langkah BNN dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman narkotika. Menurutnya, penyelundupan narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius bagi bangsa yang harus diberantas dengan kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kita sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama, terutama dalam menjaga perbatasan laut Indonesia. TNI AL siap mendukung upaya P4GN sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Kasal.
Sementara itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memerangi narkotika. Ia menyebut, dengan garis pantai yang panjang dan luasnya wilayah laut Indonesia, BNN tidak mungkin bekerja sendirian. Dukungan TNI AL, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Untuk memberantas narkotika, BNN tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang kuat sangat diperlukan. Apabila kita bersama-sama, maka hasilnya akan lebih maksimal,” tegas Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Audiensi antara BNN RI dan TNI AL ini menjadi langkah konkret penguatan sinergi dalam perang melawan narkotika. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama mewujudkan War on Drugs for Humanity demi menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.
“Nok Srie”Melaporkan
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Stigma Oplosan Bikin SPBU Pertamina Ditinggal Konsumen
jakarta wartapenasatu.com
Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Tapi Tetap Habis – Pertamina Justru Kelebihan Stok
Kuota impor BBM untuk SPBU swasta tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding tahun lalu. Namun, hanya dalam waktu delapan bulan sejak Agustus 2025, jatah tersebut sudah habis dipakai bahkan hingga menembus 110 persen. Permintaan tambahan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter. Kondisi ini kontras dengan Pertamina Patra Niaga yang justru masih menyimpan cadangan kuota impor mencapai 7,52 juta kiloliter.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa BBM dari SPBU swasta begitu cepat ludes, sementara SPBU Pertamina justru kurang diminati? Jawaban sederhana yang muncul di lapangan adalah soal kepercayaan konsumen. Publik lebih memilih membeli BBM di SPBU swasta karena merasa lebih aman dan yakin dengan kualitas bahan bakar yang mereka dapatkan.
Kasus dugaan oplosan yang pernah mencuat disebut menjadi salah satu penyebab. Meski LEMIGAS sudah menguji 75 sampel dari TBBM Plumpang hingga puluhan SPBU Jabodetabek dengan hasil sesuai spesifikasi—RON 90 berada di 90,3–90,7, RON 92 di 92,0–92,6, RON 95 di 95,3–97,2, dan RON 98 di 98,4–98,6—namun stigma oplosan terlanjur melekat di benak masyarakat. Hasil laboratorium yang bagus tidak serta-merta mampu menghapus cerita bensin oplosan yang sudah viral.
Bagi konsumen, faktor psikologis jauh lebih menentukan. Sekali kepercayaan hilang, publik rela antre di SPBU swasta meski fasilitas terbatas. SPBU swasta dinilai lebih bersih, layanan lebih ramah, dan bahan bakar dianggap membuat mesin lebih awet. Sementara Pertamina masih mengandalkan regulasi untuk menjaga pasar, bukan kualitas pelayanan yang bisa langsung dirasakan konsumen.
Ironinya, kuota besar yang dimiliki Pertamina justru longgar dan tidak terpakai karena permintaan tipis. Sebaliknya, kompetitor dengan kuota terbatas justru kewalahan melayani lonjakan konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya masalah serius dalam strategi Pertamina untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Pakar menilai, introspeksi seharusnya menjadi kunci. Pertamina perlu membuka data mutu secara transparan, menempelkan QR COA di dispenser SPBU, mengawasi distribusi hilir hingga ke tangki, serta memperbaiki layanan konsumen. Masyarakat tidak butuh teori panjang, mereka hanya ingin mengisi bensin tanpa rasa khawatir.
Jika solusi yang ditempuh hanya sebatas membatasi kuota impor SPBU swasta, hal itu ibarat menutup cermin agar tidak melihat wajah sendiri. Pada akhirnya, publik yang dirugikan karena pilihan semakin sempit. Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan pasar bila tidak ingin terus ditinggalkan konsumen, karena dalam bisnis energi, kepercayaan jauh lebih mahal daripada sekadar kuota.
“Nok Srie”Melaporkan
Transformasi Polres Sukamara: Inovasi dan Dedikasi dalam Melayani Masyarakat
Transformasi Polres Sukamara: Inovasi dan Dedikasi dalam Melayani Masyarakat
Palangka Raya, wartapenasatu.com Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, institusi kepolisian memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Polres Sukamara, sebagai bagian integral dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan responsibilitas terhadap kebutuhan masyarakat. Kunjungan kerja Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., menjadi momentum penting dalam mengapresiasi dan memantau kinerja Polres Sukamara.
Kedatangan Kapolda Kalteng beserta rombongan, termasuk Ketua Bhayangkari Daerah Kalteng, Ny. Maya Iwan Kurniawan, disambut dengan penuh kehormatan oleh Kapolres Sukamara, AKBP Abdian Berkat Ndraha,S.I.K,. S.H,. M.H,. beserta seluruh jajaran personel. Sambutan ini mencerminkan soliditas dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas kepolisian.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata perhatian pimpinan terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Polres Sukamara. Kapolda Kalteng memberikan apresiasi atas dedikasi dan upaya yang telah dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Sukamara.
Dalam sambutannya, Irjen Pol Iwan Kurniawan menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Polres Sukamara dinilai telah berhasil menciptakan situasi yang aman dan kondusif melalui berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Lebih dari itu, Kapolda Kalteng mengingatkan seluruh personel Polres Sukamara untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai RESPEK, yang merupakan akronim dari Responsif, Profesional, Beretika, dan Berkeadilan. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggota kepolisian.
Nilai RESPEK diharapkan dapat membentuk karakter polisi yangHumanis, menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu membangun kehidupan pribadi dan sosial yang harmonis. Dengan demikian, kehadiran polisi tidak hanya dirasakan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan pelayan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kalteng meresmikan sejumlah fasilitas baru di Polres Sukamara, seperti Lapangan Tembak Gawi Barijam dan Aula Satya Haprabu. Peresmian ini merupakan simbol komitmen pimpinan dalam meningkatkan sarana dan prasarana kepolisian, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas secara lebih efektif dan efisien.
Lapangan Tembak Gawi Barijam diharapkan dapat menjadi sarana latihan yang representatif bagi anggota Polres Sukamara dalam meningkatkan kemampuan menembak. Sementara itu, Aula Satya Haprabu dapat dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan, koordinasi, dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan anggota kepolisian dan masyarakat.
Selain peresmian fasilitas, Kapolda Kalteng juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Polri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah hukum Polres Sukamara.
Kunjungan kerja Kapolda Kalteng di Polres Sukamara menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, nilai-nilai RESPEK yang diinternalisasi, dan kepedulian sosial yang tinggi, Polres Sukamara diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
TNI Fair 2025: Manifestasi Kapabilitas Pertahanan dan Edukasi Kebangsaan
TNI Fair 2025: Manifestasi Kapabilitas Pertahanan dan Edukasi Kebangsaan
Jakarta, wartapenasatu. Com, TNI Fair 2025, yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu, 20 September 2025, telah mengukuhkan posisinya sebagai forum strategis untuk mendiseminasikan informasi mengenai kapabilitas dan inovasi teknologi pertahanan dari ketiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI): Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lebih dari sekadar pameran alutsista canggih, acara ini berfungsi sebagai platform multifaset yang merefleksikan komitmen TNI terhadap kedaulatan negara dan semangat Bela Negara.
Penyelenggaraan acara ini secara fundamental bertujuan untuk meningkatkan literasi publik mengenai esensi pertahanan negara dan peran vital TNI dalam menjaga integritas teritorial serta stabilitas nasional. Melalui demonstrasi dan pameran sistem persenjataan modern, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengobservasi secara langsung kapasitas operasional TNI, sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan urgensi sektor pertahanan dalam lanskap geopolitik kontemporer.
Selain itu, TNI Fair 2025 juga berperan krusial dalam memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat, sebuah doktrin fundamental dalam strategi pertahanan semesta Indonesia. Interaksi langsung antara prajurit TNI dan masyarakat sipil di ajang ini memfasilitasi dialog, memecah sekat-sekat persepsi, dan membangun jembatan kepercayaan. Fenomena ini esensial untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif terhadap institusi pertahanan dan memastikan dukungan publik yang berkelanjutan terhadap agenda keamanan nasional.
Dari perspektif teknologis, pameran ini menyoroti kemajuan signifikan dalam modernisasi alutsista TNI. Berbagai sistem pertahanan terbaru, mulai dari kendaraan tempur darat, kapal perang, hingga pesawat udara dan sistem radar, ditampilkan untuk menunjukkan adaptasi TNI terhadap dinamika ancaman global dan regional. Hal ini menggarisbawahi imperatif modernisasi sebagai prasyaratan untuk menjaga keunggulan komparatif dan responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks dan asimetris.
Secara konseptual, TNI Fair 2025 merupakan manifestasi konkret dari semangat Bela Negara yang dianut oleh setiap elemen TNI. Acara ini secara eksplisit mengkomunikasikan komitmen teguh TNI dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas negara, sekaligus menginspirasi kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang tanggung jawab konstitusional untuk turut serta dalam upaya pertahanan nasional, bukan hanya dalam konteks militeristik, tetapi juga melalui kontribusi sipil.
Lebih jauh, pameran ini juga berfungsi sebagai sarana diplomasi pertahanan internal, di mana TNI dapat mengkomunikasikan capaian dan visinya kepada pemangku kepentingan domestik, termasuk pemerintah, industri pertahanan, dan akademisi. Diskusi dan pertukaran informasi yang terjadi di ajang ini berpotensi memicu inovasi, kolaborasi riset, dan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif untuk memperkuat ekosistem pertahanan nasional secara holistik.
Dengan demikian, TNI Fair 2025 melampaui fungsi pameran konvensional; ia bertransformasi menjadi sebuah forum edukasi strategis, penguatan hubungan sipil-militer, dan diseminasi kapabilitas pertahanan yang progresif. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, melainkan dari sejauh mana acara ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif, memperkuat identitas nasional, dan memposisikan TNI sebagai pilar utama dalam menjaga eksistensi dan kemajuan bangsa di tengah arus globalisasi.
