Politik
Kejati Kalteng Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Penjualan Zircon, Kerugian Negara Capai Rp1,3 Triliun
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Senin 22 Desember 2025 – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kembali menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan Zircon dan mineral turunan lainnya yang melibatkan PT Investasi Mandiri dan sejumlah entitas terkait di Provinsi Kalimantan Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng dalam konferensi pers terkait perkembangan penyidikan perkara yang terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2025.
Dua tersangka yang baru ditetapkan masing-masing berinisial IH dan ETS. Tersangka IH merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara ETS diketahui sebagai karyawan PT Investasi Mandiri dan CV Dayak Lestari.Aspidsus menjelaskan, IH diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama tersangka lain berinisial VC. Dalam kapasitasnya sebagai ASN, IH terlibat dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Investasi Mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, IH juga diduga menerima pemberian atau janji terkait proses penerbitan persetujuan RKAB serta pertimbangan teknis dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) perusahaan tersebut.
Sementara itu, tersangka ETS diduga turut serta melakukan penjualan Zircon dan mineral turunan lainnya, baik untuk pasar domestik maupun luar negeri, yang tidak sesuai dengan ketentuan. ETS juga disangkakan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sehubungan dengan penerbitan persetujuan RKAB dan pertimbangan teknis dalam perpanjangan IUP OP PT Investasi Mandiri.
Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp1,3 triliun. Saat ini, nilai kerugian negara tersebut masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.
Dalam perkara ini, tersangka IH disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan tersangka ETS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Untuk kepentingan penyidikan, Kejati Kalimantan Tengah melakukan penahanan terhadap tersangka IH dan ETS selama 20 hari, terhitung sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan perkara ini guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat serta memastikan pemulihan kerugian keuangan negara.(ryt)
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, Hiburan, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Wisata
Ancol menegaskan fokusnya pada solidaritas; Tidak ada pesta kembang api dalam perayaan tahun baru 2026
Wartapena Satu.Jakarta.Manajemen Taman Impian Jaya Ancol Tbk PRESS RELEASE No : 038/CS-PR/PJA/XII/2025, mengumumkan secara resmi penyesuaian acara malam tahun baru meniadakan pertunjukan kembang api saat malam pergantian tahun baru pada Rabu (31/12) malam sebagai bentuk duka cita mendalam atas bencana di Sumatera.
Keputusan ini diambil sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap situasi yang ada, dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan keprihatinan daripada perayaan yang bersifat hura-hura. Sebagai gantinya, Ancol akan menghadirkan serangkaian kegiatan yang lebih bernuansa edukatif, budaya, dan hiburan yang ramah keluarga, yang semuanya tetap mengutamakan semangat kebersamaan dan refleksi, sesuai dengan arahan yang diterima Ancol Taman Impian menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera.
Kami turut merasakan keprihatinan dan kesedihan atas musibah yang terjadi serta mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi seluruh korban dan keluarga terdampak. Sebagai wujud empati dan kepedulian kemanusiaan, Ancol memutuskan untuk meniadakan pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan agar momen pergantian tahun dapat dijalani secara lebih bermakna,selaras dengan nilai solidaritas dan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa,ujar Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko, dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025) .
Kami memahami bahwa momen ini telah dinantikan oleh masyarakat, untuk itu kami sampaikan bahwa rangkaian kegiatan malam tahun baru seperti Konser Peduli Sumatera di Pantai Carnaval Ancol yang disiarkan langsung di Gempita SCTV yang menampilkan Dewa 19 feat Ello, Helloband, FiveMinutes; dan Konser New Palapa di Pantai Festival, TETAP BERLANGSUNG yang difokuskan pada kebersamaan, doa, donasi dan refleksi, sehingga dapat menjadi ruang penguatan dan harapan bagi semua pihak.
Kami mengajak seluruh pengunjung untuk menjadikan pergantian tahun ini sebagai momen perenungan dan doa bersama, seraya menumbuhkan harapan baru bahwa dengan kebersamaan dan kepedulian, kita dapat saling menguatkan dan bangkit menghadapi masa depan.
Tahun baru bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang empati dan kepedulian terhadap sesama. Satu pesan ungkapan hati dan rasa solidaritas untuk Sumatra, “Pulihlah dan Bangkitlah” karena kami selalu ada.
Melalui penyesuaian acara ini, Ancol berharap dapat menjadi simbol harapan yang dilandasi solidaritas dengan pesan kuat agar seluruh masyarakat Indonesia saling menguatkan dan bangkit bersama dari musibah yang terjadi.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Padang Lawas Utara Adakan Rapat Perdana
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Padang Lawas Utara Adakan Rapat Perdana
Padang Lawas Utara, wartapenasatu.com – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara Adakan Rapat Perdanadi Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Padang Lawas Utara, Gunung tua Pada Jum’at 19/12/2025.Rapat Perdana yang di gelar dihadiri oleh Ketua DPC (Henri Aristian Silalahi,SH.M.Kn.) Sekretaris DPC (Irwan Efendi Harahap), Bendahara DPC (Asrial Perdana Saputra DS Hasibuan, S.Kep.) Wakil Ketua bidang keanggotaan, Organisasi,Pemenangan Pemilu dan Sumber Daya(Imran Harahap) Wakil Ketua bidang Perekonomian,Kebudayaan dan Pendidikan (Sinar Mawati Tanjung), Wakil Ketua bidang Industri,Perdagangan BUMN, Investasi,Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital (Abdul Kholil Muda Harahap, S.S.) Wakil Ketua bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan (Jonner Partaonan Harahap), Wakil Sekretaris bidang Internal(Hilal Marahamin Dalimunthe), Wakil Sekretaris bidang Program ( Sri Rusmini), Wakil bendahara (Novri Adelina Dalimunthe, S.Pd.).
Rapat Perdana ini menjadi langkah awal Perjalanan bersama untuk seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Padang Lawas Utara Masa Bakti 2025–2030, yang baru saja diberi Amanah melalui Proses Demokratis Partai /Konfercab
Dalam Rapat Perdana ini DPC PDI Perjuangan Kab.Padang Lawas Utara Membahas beberapa Program diantaranya Membahas Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang dalam Pembahasan Program Jangka Pendek yaitu Seluruh Kepengurusan di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Ranting di targetkan Tahun 2026 harus sudah rampung.Untuk Program jangka Panjang salah satunya ialah membahas Pemenangan Pemilu untuk Pileg Tahun 2029, DPC PDI Perjuangan Kab.Padang Lawas Utara targetkan akan meraih Delapan Kursi di bangku DPRD Kab.Padang Lawas Utara di Pileg yang akan datang
Rapat Perdana ini jugadi Maknai bukan sekedar agenda formal, melainkan titik tolak konsolidasi untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi, dan memperkuat semangat kolektif seluruh struktur partai mulai dari Pengurus DPC hingga pengurus Ranting.Dalam Rapat Perdana ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Padang Lawas Utara mulai merumuskan roadmap dan timeline kerja konsolidasi dan menetapkan arah strategi, serta menyusun kerangka program partai yang terukur, realistis, dan berorientasi pada penguatan organisasi serta pelayanan kepada Masyarakat. DPC PDI Perjuangan Kab.Padang Lawas Utara menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah, Karena itu kebersamaan, disiplin organisasi, dan kerja gotong-royong menjadi fondasi utama yang akan terus di rawat dalam mewujudkan Misi secara bersama.
Ketua DPC PDI Perjuangan (Henri Aristian Silalahi) berharap langkah awal ini menjadi awal yang baik untuk memperkokoh solidaritas Partai, dan menghadirkan PDI Perjuangan sebagai rumah besar perjuangan yang terus hidup dan berkembang serta berpihak pada kepentingan rakyat khususnya Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
(Reporter: t.rait)- AGAMA, Artikel, Bencana, Berita Duka, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, SOSIAL
Walikota Jakarta Utara Lepas Keberangkatan Tim Asesmen PMI Jakarta Utara ke Wilayah Bencana Aceh
Wartapena Satu, Jakarta 19 Desember 2025,
Walikota Jakarta Utara diwakili Wakil Walikota Jakarta Utara Fredy Setiawan melepas relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Utara ke wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah (Takengon), dan sebagian wilayah Aceh Timur. Pelepasan tim dilakukan di Markas PMI Jakarta Utara, Semper, Koja pada Kamis (18/12/2025).Tampak hadir undangan dalam acara, Sekretaris PMI Provinsi DK Jakarta Farullah, Bendahara PMI Provinsi DK Jakarta Abdul Haris, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi DK Jakarta Budi, Wakil Ketua Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) Bidang Polhukam Mayjend (Purn) Jan Pieter Ate dan perwakilan UNITI Sustainable Redi Susanto.
Pada kesempatan tersebut Fredy Setiawan, menyampaikan support serta apresiasi atas respons PMI Jakarta Utara dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
“Tim Assesmen ini adalah tim pertama yang diberangkatkan. Nantinya, akan membantu saudara-saudara kita di wilayah bencana, terutama di Aceh,” ujar Fredy.
Ia menambahkan bahwa pengerahan relawan ditentukan dalam waktu singkat sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. “Kami harapkan para relawan bekerja dengan semangat, ikhlas, serta tetap mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan,” imbuhnya.Ketua PMI Jakarta Utara, Rijal, menjelaskan bahwa pengiriman relawan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) serta lembaga Uniti Sustainable. Kedua mitra tersebut telah menggalang donasi dari masyarakat yang selanjutnya akan disalurkan ke PMI Aceh.
“Seluruh donasi dari masyarakat, termasuk bantuan yang diterima Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) PMI Jakarta Utara, akan kami salurkan kepada PMI Aceh untuk mendukung penanganan darurat di lapangan,” terang Rijal.
Ia menekankan pentingnya kecepatan dalam operasi tanggap bencana, mengingat para penyintas membutuhkan bantuan segera. “Kami minta relawan tetap menjaga semangat, fokus dalam tugas, dan tidak lupa menjaga kesehatan diri,” pesannya.Dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan simbolis bantuan hasil kolaborasi penggalangan dana dari IP-KI, Uniti For Sustainable serta warga Jakarta Utara, serta dukungan finansial dari PMI Provinsi DKI Jakarta memberikan uang tunai kepada PMI Jakarta Utara.
Tim assesmen yang terdiri dari tujuh relawan terlatih ini akan melakukan pengkajian lapangan selama beberapa hari ke depan. Hasil assesmen tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasi Satuan Tanggap Darurat Bencana (Satgana) PMI se-Provinsi DKI Jakarta, yang dijadwalkan diberangkatkan pada Januari 2026. (Red)
Dorong Penetapan Bencana Aceh, Sumatera sebagai Bencana Nasional, Dr Gea: Jangan Jadikan Nyawa Manusia Sebagai Tolak Ukur
Jakarta, wartapenasatu.com – Mardian (Ketua Komunikasi Purbaya & Wakil Sekjen Kongres partai Kongres Indonesia): Tanggung Jawab Seluruh Elemen Anak Bangsa.”Ketua Umum DPP Perubahan untuk Indonesia Raya (Purbaya) Indonesia, DR. Ali Yusran Gea, SH., MKn,.MH. meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional dengan penanganan terintegrasi.
Pendapat ini diperkuat oleh Mardian., SE, selaku Ketua Komunikasi dan Informasi Purbaya Indonesia sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kongres Indonesia, yang menegaskan bencana ini tidak lagi berskala daerah melainkan nasional dan merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten untuk membantu mengatasi masalahnya.
DR. Gea menyampaikan permintaan tersebut kepada awak media di kawasan Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025). Ia menekankan bahwa bencana yang melanda Sumatera telah sangat menyakiti masyarakat, sehingga penetapan status nasional tidak boleh hanya ditentukan oleh jumlah korban jiwa.
“Semua pihak harus memahami bahwa ini adalah kejadian yang sudah sangat menyakiti masyarakat Indonesia, Oleh karena itu jangan lah menjadikan nyawa manusia sebagai tolak ukur penetapan bencana nasional. Ini kaitannya dengan kemanusiaan dan norma-norma,” ujarnya.
Sebagai informasi, penetapan status darurat bencana nasional secara regulasi membutuhkan indikator seperti dampak luas, korban jiwa, kerugian materi signifikan, gangguan pelayanan publik, dan penurunan kemampuan daerah dalam penanganan.
Sebagai negara hukum (rechtsstaat), DR. Gea menegaskan pemerintah harus menghormati hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan, sehingga perlu dalam konteks bencana di Aceh di naikan setatus menjadi bencana nasional untuk kepentingan Hak Asasi Manusia.
Ia juga meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membahas dan menyempurnakan masalah ini melalui proses legislatif guna mendorong penetapan status nasional. Selain itu, Dr. Gea memperingatkan agar bencana tidak dijadikan “test the water” menuju Pemilu 2029, dan meminta pejabat serta wakil rakyat tidak hanya datang untuk pencitraan melainkan memberikan bantuan yang tepat – mulai dari sandang, makanan, obat-obatan, hingga perbaikan infrastruktur.
Senada dengan Dr. Gea, Sekretaris Jenderal Purbaya Indonesia, Rafriandi Nasution, menyatakan semua pihak harus menunjukkan empati dengan menyusun langkah-langkah terukur dalam penanganan, agar masyarakat merasakan dukungan dari pejabat yang dipilih mereka.
Menambahkan pandangan terkait skala dan tanggung jawab bencana, Mardian., SE – yang menjabat dua posisi penting di Purbaya dan Partai Kongres Indonesia – menyatakan bahwa dampak yang terjadi telah melampaui batas wilayah lokal. “Bencana di Sumatera ini bukan lagi bencana daerah semata, tetapi sudah menjadi bencana nasional,” ujarnya.
Selain itu, Mardian menekankan bahwa penanganan bencana ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten. “Ini adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari lembaga negara, lembaga swasta, organisasi masyarakat, hingga para ahli di bidang penanggulangan bencana dengan memberikan kontribusi keahlian serta sumber daya untuk membantu mengatasi bencana ini,” tambahnya.
Menurut Mardian, kerja sama antar elemen yang berkompeten akan mempercepat proses penanggulangan, rehabilitasi, dan mitigasi. “Bencana adalah ujian kebersamaan bangsa, kita harus bersatu dalam keahlian dan niat baik, bukan saling menyalahkan, untuk melindungi warga dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” pungkasnya.
RIBUAN KEPALA DESA DEMO DI MONAS: DANA DESA DIANGGAP INKONSTITUSIONAL
Jakarta, wartapenasatu.com, Ribuan kepala desa tiba-tiba melakukan aksi demo di Monas, langsung menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaaya Yudi Sadewa. Tujuan mereka? Menuntut agar dana desa yang dianggap memiliki sifat inkonstitusional segera diperbaiki.
Ketua Umum Perubahan Untuk Indonesia Raya (yang lebih dikenal dengan PURBAYA INDONESIA)Dr.Ali Yusran Gea,SH.,MKn.,MH, menyatakan tegas: dana desa saat ini tidak sesuai dengan konstitusi, melawan hukum, dan bahkan merendahkan martabat bangsa kita.
Bukan cuma itu, kata dia, aksi nekat para kepala desa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada konsekuensi, terutama sanksi administratif yang tegas.
Alasan mengapa harus disanksi? Karena perilaku para kepala desa dalam demo ini terkesan seperti premanisme. Bukan cara yang pantas untuk menyampaikan aspirasi.
Tidak sepatutnya terjadi hal seperti ini,” tegas dia lagi. Aksi yang penuh nafsu kekuasaan dan mirip preman itu jelas bukan contoh yang baik dari seorang pemimpin desa.
PURBAYA INDONESIA sendiri menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaaya yang telah mengambil langkah membatasi program dana desa.
Menurut mereka, langkah pembatasan itu perlu dilakukan karena selama ini, penggunaan dan peruntukan dana desa terkesan tidak baik. Bahkan, menjadi sumber mata air korupsi yang sulit dihentikan.
Tak cuma korupsi, dana desa juga dianggap sebagai salah satu penyebab konflik horizontal di berbagai daerah. Banyak masalah antar warga yang muncul karena perselisihan soal pengelolaan dana ini.
Semoga aksi demo ini bisa menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama pengelola dana desa. Harus ada perbaikan yang cepat dan tegas agar dana yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa tidak malah menjadi beban dan sumber masalah.Dampingi Kunjungan Kerja Gubernur Kalteng ke Sukamara, Pangdam XXII/TB Dorong Pemanfaatan Potensi Perikanan
Sukamara, wartapenasatu.com – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran S.I.Kom bersama Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin, S.AP., M.Sc., Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan S.I.K., M.Si., serta sejumlah pejabat penting lainnya melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Sukamara, Minggu (7/12).
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Sukamara H. Masduki, S.T., Wakil Bupati Nur Efendi S.H., Ketua DPRD Sukamara Ahmad Darsoni S.K.M., M.Si., serta unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah.
Kegiatan diawali ketika Pangdam XXII/TB beserta rombongan tiba di Tambak Udang Vaname Shrimp Estate Berkah di Desa Sei Raja, Kecamatan Jelai. Di lokasi tersebut, dilaksanakan panen udang vaname dan penebaran benih ikan lokal (restocking).
Dalam kesempatan itu, Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan pentingnya pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi daerah.
“Sektor perikanan seperti tambak udang ini memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Kami mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” ujarnya.Selanjutnya rombongan bergerak menuju Kantor Kecamatan Pantai Lunci untuk meninjau pelaksanaan pasar murah, yang digelar sebagai bagian dari upaya stabilisasi kebutuhan pokok masyarakat.
Kunjungan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Sukamara, termasuk Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Inf Makin, S.Sos., M.I.P., Waka Polres Sukamara Kompol Sri Mulyono S.H., Kajari Sukamara M. Irwan, S.H., M.H., Sekda Sunardi S.Si., M.Sc., M.Eng., serta para pejabat kecamatan dan SOPD setempat.(ryt)
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Jakarta, wartapenasatu.com – Purbaya Indonesia telah melaksanakan dialog publik pada Selasa malam, jam 19.00, di Hotel Sofyan Jakarta, menindak lanjuti gerak cepat dan tepat PURBAYA INDONESIA untuk berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat indonesia.
Di tengah-tengah dialog publik tersebut, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Purbaya Indonesia, Dr. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH, di dampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rafriandi Nasution, SE., MT., juga Ketua Harian Dr.H.Desmy indrajaya. SE, MM, MBA. menegaskan pentingnya tata kelola pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal ini dipandang krusial karena masalah terbesar negara ini adalah korupsi yang sudah mendarah daging, menyebar dari hulu ke hilir kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dr. Gea memberikan sejumlah solusi hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang harus ditindak tegas, sehingga membentuk efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya korupsi yang berulang-ulang seperti yang selama ini kita saksikan.
Menurut beliau dalam acara dialog tersebut, bangsa ini tidak akan maju selama tindakan terhadap koruptor tidak tegas. Teranglah pendapat Dr. Gea yang didampingi Sekjen DPP Purbaya Indonesia Rafriandi Nasution, SE., MT.
Selama ini hukum Indonesia terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga kepastian Hukum segera dipastikan di publik.
Beliau juga meminta agar Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto harus berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menetapkan hukuman mati bagi para koruptor.
Menurutnya, ini merupakan tindakan nyata dan langkah kongkrit yang ditunggu rakyat Indonesia, mengingat kondisi korupsi yang semakin merajalela—tidak ada jalan lain bagi Presiden selain mengeluarkan aturan hukuman mati tersebut.
Selain itu, Dr. Gea menegaskan pentingnya adanya political will yang kuat dari tiga pilar kekuasaan di Indonesia—kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif—agar terwujud mekanisme hukum yang menyeluruh dan mampu memberantas korupsi secara masif.
DPD PSI Jakarta utara menghadiri acara Bakesbangpol angkatan III tahun 2025 di Hotel Ibis Sunter
Kemitraan Pemda dan Parpol Angkatan III Digelar, PSI Jakarta Utara Aktifkan Struktur PartaiPeringati HGN, Bupati Toba Targetkan Peningkatan Jumlah Siswa Masuk SMA Unggul
Peringati HGN, Bupati Toba Targetkan Peningkatan Jumlah Siswa Masuk SMA Unggul
Toba, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten Toba memperingati Hari Guru Nasional ke-80 di halaman Gereja HKBP Nommensen, Sigumpar, Kabupaten Toba pada Senin (1/12/2025). Dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional tersebut, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Usai upacara, acara kemudian dilanjutkan dengan seremoni tiup lilin dan pemotongan kue oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu bersama Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si didampingi oleh Forkopimda, Pj. Sekda Toba Paber Napitupulu, Ketua TP. PKK Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk seluruh guru. Khusus kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Bupati meminta agar ditahun mendatang jumlah siswa yang masuk SMA Unggul dapat meningkat dari tahun ini.
“Tahun depan jumlah anak didik yang masuk SMA Unggul harus meningkat dari tahun ini. Nanti kita lihat apa yang menjadi stimulus yang akan kita sampaikan kepada para Kepala Sekolah dan guru,” kata Bupati dalam sambutannya.Sementara Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat, yang mengingatkan masyarakat bahwa guru adalah ujung tombak dalam membangun generasi muda. Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban.
Beliau menambahkan bahwa untuk mendukung para guru, pemerintah saat ini telah melakukan langkah konkrit meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, salah satunya pemberian beasiswa dan pelatihan serta hal lainnya. “Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah telah memberikan dana sertifikasi dan dana insentif per tahun bagi para guru honorer,” ujar beliau.
Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si bersama Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu didampingi oleh Forkopimda, Pj. Sekda Toba Paber Napitupulu, Ketua TP. PKK Toba Ny. Astita Effendi Napitupulu dan sejumlah pejabat lainnya membuka gondang sebagai pertanda dibukanya pentas seni yang menjadi bagian dari perayaan Hari Guru Nasional. Sebelum meninggalkan panggung, Bupati bersama istri juga memberikan cenderamata berupa ulos kepada Dr. Joko Ahmad Julifan, M.Si.
Acara pentas seni tersebut diisi dengan tortor, paduan suara, konser gitar, mangandung dan berbagai kegiatan seni lainnya.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
