Politik
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
Wamen Sos Agus Jabo: Pemberdayaan Masyarakat Harus Dimulai dari Desa dan Ketahanan Pangan Keluarga
NUSANTARA WartaPenaSatu.com
Wamen Sos Agus Jabo Ajak Tani Merdeka Indonesia Kolaborasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengajak Tani Merdeka Indonesia untuk berkolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi rakyat, sekaligus mendukung visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kesejahteraan yang berkeadilan.
Pertemuan antara Kementerian Sosial dan Tani Merdeka Indonesia berlangsung di ruang pertemuan Kementerian Sosial, pada Senin, 13 Oktober 2025. Dalam suasana akrab dan penuh semangat, kedua pihak berdiskusi mengenai potensi sinergi dalam pengembangan program berbasis masyarakat, terutama di sektor ketahanan pangan dan kewirausahaan lokal.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Kementerian Sosial memiliki sejumlah program pendampingan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Tani Merdeka Indonesia. “Kemensos memiliki program pelatihan keterampilan, pengembangan wirausaha, serta pemberdayaan UMKM yang bisa berjalan seiring dengan gerakan Tani Merdeka. Kita ingin masyarakat menjadi mandiri dan berdaya secara ekonomi,” ujar Agus Jabo.
Ia menambahkan, fokus kolaborasi juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan keluarga dan pengelolaan potensi lokal agar bernilai ekonomi tinggi. “Potensi desa harus kita olah menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat bisa menciptakan produk unggulan yang tidak hanya menyejahterakan keluarga, tetapi juga daerahnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut positif ajakan tersebut. Menurutnya, kerja sama dengan Kementerian Sosial akan membuka peluang besar bagi para petani dan pelaku UMKM untuk berkembang. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah. Visi kami sejalan dengan semangat pemberdayaan rakyat agar petani tidak hanya bisa menanam, tapi juga mengelola hasilnya menjadi produk bernilai tinggi,” kata Don Muzakir.
Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program-program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. “Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat di akar rumput,” ujar Agus Jabo menutup pertemuan.
Dengan adanya sinergi antara Kementerian Sosial dan Tani Merdeka Indonesia, diharapkan lahir model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak luas. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
By “Nok Srie”
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Kuliner, Loker, Nasional, Opini, perkebunan, Pertahanan, pertanian, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL, Tumbuhan
LUBKITA REVOLUSI HIJAU UNTUK KETAHANAN PANGAN
Nusantara wartapenasatu.com
Revolusi Hijau Jadi Titik Balik Pertanian Dunia Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan
Jakarta, 27 Oktober 2025 — Revolusi Hijau menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pertanian dunia. Melalui penerapan teknologi modern, penggunaan benih unggul, pupuk, pestisida, serta mekanisasi alat pertanian, dunia berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20.LUBKITA (Lumbung Artha Kita) bercermin dari seorang visioner Norman Borlaug untuk bersinergi ketahanan pangan nasional
Program Revolusi Hijau awalnya digagas untuk mengatasi krisis pangan global akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Penerapan inovasi seperti sistem irigasi modern dan teknik intensifikasi pertanian membuat hasil panen di berbagai negara melonjak drastis. Banyak negara berkembang yang sebelumnya bergantung pada impor pangan, berhasil keluar dari ancaman kelaparan dan menuju kemandirian pangan.
Di Indonesia, Revolusi Hijau mulai diterapkan secara luas sejak era 1970-an. Pemerintah melalui berbagai program pertanian intensif memperkenalkan varietas padi unggul, pemupukan berimbang, serta perluasan jaringan irigasi teknis. Upaya tersebut berhasil menjadikan Indonesia sempat mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
Namun, keberhasilan Revolusi Hijau juga membawa dampak terhadap lingkungan. Ketergantungan pada bahan kimia seperti pupuk sintetis dan pestisida menimbulkan degradasi kesuburan tanah dan pencemaran air di sejumlah wilayah. Selain itu, sistem pertanian monokultur turut mengurangi keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko ketergantungan terhadap input industri.
Para ahli menilai, evaluasi terhadap sistem pertanian intensif menjadi keharusan agar ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Konsep pertanian berkelanjutan kini menjadi arah baru yang mendorong keseimbangan antara produksi pangan dan perlindungan ekosistem.
Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan model pertanian ramah lingkungan seperti organik, agroekologi, dan hidroponik. Teknologi digital pertanian dan kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia.
Dengan perubahan paradigma ini, semangat Revolusi Hijau diharapkan tetap hidup dalam bentuk yang lebih berkelanjutan. Pertanian masa depan dituntut tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan alam, sehingga mampu menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.
“Nok Srie”Bernarasi
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Keamanan, MBG, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Prabowo Subianto Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat
Surakarta wartapenasatu.com
Sekolah Rakyat, Bukti Negara Hadir untuk Anak Kurang Mampu
Surakarta, Jawa Tengah — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena persoalan biaya.
Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2 Surakarta, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa jika masyarakat mampu bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri, maka negara memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung. “Dengan Sekolah Rakyat, negara hadir menjemput masa depan anak-anak bangsa,” ujar Agus Jabo.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul, adil, dan berdaya saing. “Presiden ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bermimpi besar dan mewujudkan cita-citanya,” tambahnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju kemerdekaan sejati. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan masa depannya karena kemiskinan. Tugas negara adalah menjamin mereka bisa bersekolah dan belajar dengan layak,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang dikutip dari Sekretariat Presiden.
Sementara itu, pakar pendidikan nasional, Prof. Anwar Sanusi, menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan. “Model seperti ini menghidupkan kembali semangat gotong royong pendidikan. Negara menjadi pelindung utama, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan dukungan sosial,” jelasnya.
Selain menekankan akses gratis, Sekolah Rakyat juga mengusung kurikulum berbasis karakter, nasionalisme, dan kemandirian. Para siswa tidak hanya dibekali ilmu akademik, tetapi juga nilai moral, keterampilan hidup, dan kecintaan terhadap tanah air. Tujuannya agar generasi muda tumbuh menjadi insan cerdas sekaligus berjiwa sosial.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat semakin berkurang. Program ini menjadi simbol nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak boleh kalah oleh kemiskinan, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan masa depan yang lebih cerah
“Nok Srie”Melporkan
Pemkab Tapteng Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Wujudkan Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Pemkab Tapteng Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Wujudkan Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Tapanuli Tengah, wartapenasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menyelenggarakan Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Kegiatan ini berlangsung di UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Medan, dari tanggal 20 hingga 25 Oktober 2025.
Selter ini mencakup dua agenda utama, yaitu asesmen kompetensi dan penilaian makalah, wawancara, serta rekam jejak. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapanuli Tengah, Dra. Nurjalilah, selaku Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama, menjelaskan bahwa seleksi terbuka ini selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. Seleksi ini dibuka untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Tapanuli Tengah.
Sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor 8/PANSEL-SELTER/TT/IX/2025, terdapat dua belas jabatan yang diseleksi, meliputi: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kepala Dinas Pertanian; Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kepala Dinas Perhubungan; dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Seleksi terbuka ini diikuti oleh 97 pelamar untuk 11 jabatan yang diselenggarakan. Selain itu, dilaksanakan juga seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Pengumuman Nomor 12/Pansel/Selter/TT/2025, yang diikuti oleh 5 pelamar.
Panitia Seleksi JPT Pratama Eselon II.B terdiri dari Dra. Nurjalilah, Sutan Tolang Lubis, Sulaiman Harahap, Yetty Sembiring, dan Dadang Darmawan. Sementara itu, Panitia Seleksi Jabatan JPT Pratama Eselon II.A, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari Ir. Togap Simangunsong, Sutan Tolang Lubis, Sulaiman Harahap, Yetty Sembiring, dan Dadang Darmawan.
Seleksi terbuka ini merupakan momentum penting untuk memperkuat profesionalisme ASN dan memastikan bahwa pejabat yang menduduki jabatan strategis memiliki kemampuan manajerial, teknis, serta sosial kultural yang dibutuhkan untuk memimpin unit kerja. Diharapkan, jabatan strategis ini akan diisi oleh ASN terbaik yang mampu membawa inovasi, mempercepat pelayanan publik, dan menjawab tantangan pembangunan daerah.
Dengan dilaksanakannya seleksi terbuka ini, Pemkab Tapanuli Tengah menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung penerapan Manajemen Talenta ASN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Revitalisasi Fungsi Kantor, DPD Golkar Jatim Difungsikan Sebagai Rumah Aspirasi Bagi Masyarakat Termasuk Ojek Online (Ojol)
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Hari Sabtu pagi (25/10/2025) terlihat antrian para Ojek Online (Ojol) mulai ramai memasuki pintu gerbang halaman kantor DPD Golkar Jatim di seputaran Jl A Yani Surabaya.
Ternyata, tidak kurang sebanyak lebih dari 300 orang para pengemudi ojek online mendapatkan undangan peresmian Rumah Aspirasi di kantor DPD Golkar Jatim.
Kepada awak media yang menemuinya, Ali Mufthi, Ketua DPD Golkar Jatim, mengatakan, “Golkar sedang melakukan revitalisasi fungsi kantornya, dimana sebelumnya kantor lebih sering digunakan untuk kegiatan kepartaian, namun mulai hari ini kantor DPD Golkar Jatim berfungsi sebagai rumah aspirasi bagi siapa saja masyarakat Jawa Timur”.
Menurut anggota Komisi V DPR RI ini, Rumah Aspirasi merupakan wadah penyerapan dan penyaluran suara rakyat mulai bidang sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik, yang merupakan manifestasi fungsi partai dalam mengartikulasikan suara masyarakat. Menurut Ali nantinya, pengelolaan Rumah Aspirasi akan diatur oleh Ketua Fraksi.
Ali mengapresiasi para pengemudi ojek online, sebab kelompok masyarakat pertama yang memanfaatkan Rumah Aspirasi Golkar dan menyalurkan aspirasinya adalah teman-teman ojol (ojek online).
“Tadi teman teman Ojol yang diwakili oleh GARDA telah menyampaikan beberapa point, mulai dari keselamatan kerja, permasalahan tarif, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi begitu hari pertama buka, rumah aspirasi langsung diserbu masyarakat Jatim dalam hal ini kelompok Ojol,” kata Ali.
Senada dengan Ali, saat dihubungi oleh awak media melalui telepon, Fikri N Hafid, Ketua DPD GARDA Jatim, Golkar sebagai partai memiliki peran menjaga nilai-nilai Pancasila dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
Jadi sudah sepantasnya Golkar merubah fungsi kantor DPD Golkar Jatim menjadi Rumah Aspirasi bagi masyarakat Jatim.
Fikri menyampaikan terimakasih atas kesediaan DPD Golkar Jatim menerima aspirasi para pengemudi ojek online, dan diharapkan ke depan dapat meneruskan ke para pihak yang berwenang. (Houget***)
Jurnalis: Teguh Ary
Golkar Sibolga Jalin Silaturahmi dengan Pendeta, Buktikan Kepedulian Nyata
Golkar Sibolga Jalin Silaturahmi dengan Pendeta, Buktikan Kepedulian Nyata
Sibolga, wartapenasatu.com – 25 Oktober 2025 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Sibolga menggelar kegiatan silaturahmi bersama para Pendeta se-Kota Sibolga, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kegiatan bertajuk “Partai Golkar Mendengar” ini merupakan rangkaian acara dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar ke-61.
Acara yang digelar di Cafe Mukshin, Jalan Diponegoro, Kota Sibolga ini dihadiri oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori, S.H., M.AP., M.I.Kom., yang juga merupakan Pimpinan DPRD Kota Sibolga, Sekretaris DPD Partai Golkar, Nurdin Z, serta anggota DPRD Kota Sibolga dari Fraksi Golkar.
Jamil Zeb Tumori dalam keterangannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan masukan dari para Pendeta terkait kinerja Partai Golkar dalam mendukung program Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga di bawah kepemimpinan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik, dan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing.
“Ini bentuk komitmen kami,” ujar Jamil Zeb Tumori, menegaskan bahwa Partai Golkar Sibolga tidak ingin hanya dikenal sebagai partai politik semata, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat dalam berbagai keadaan. Karena itu, rangkaian HUT Golkar tahun ini dikemas dalam format silaturahmi dan berbagi. Fraksi Golkar meminta masukan dari para Pendeta, Pastor, dan Ulama agar Fraksi ini semakin baik dan semakin peduli.
Menyikapi acara tersebut, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Sibolga, Pdt. Roni Nainggolan, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kinerja DPD II Partai Golkar Kota Sibolga. Ia menilai bahwa ini merupakan sesuatu yang baru di mana Partai Golkar secara politik mampu menunjukkan eksistensinya sebagai partai yang bersahabat dekat dengan berbagai elemen masyarakat dalam berbagai keadaan.
Pdt. Roni Nainggolan juga menyambut baik langkah Partai Golkar Kota Sibolga yang dinilai tidak hanya membawa janji, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata.
Laporan oleh: T. Sirait
Solidaritas Global: Indonesia dalam Pusaran Tujuan PBB
Solidaritas Global: Indonesia dalam Pusaran Tujuan PBB
Jakarta, wartapenasatu.com – 25 Oktober 2025 – Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober, menjadi titik refleksi global untuk mempertegas komitmen terhadap multilateralisme dan kerja sama internasional. Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum krusial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
Tema United Nations Day 2025, yaitu “The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism,” menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas negara dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Tema ini menjadi panggilan bagi setiap bangsa untuk merapatkan barisan, menyatukan visi, dan bertindak nyata dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks.
Dalam konteks Indonesia, peringatan Hari PBB ini dapat dimaknai sebagai peluang emas untuk memperkuat semangat gotong royong dan kerja sama dalam mengatasi berbagai persoalan global. Nilai-nilai luhur seperti “bayanihan” (semangat gotong royong) dan “pakikipagkapwa” (empati dan solidaritas) yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa, selaras dengan tujuan-tujuan mulia yang diemban oleh PBB.
PBB sendiri telah menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai cetak biru untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Tujuan-tujuan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, hingga aksi mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup.
Dalam semangat memperingati United Nations Day 2025, masyarakat Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan tujuan-tujuan PBB melalui berbagai kegiatan yang konstruktif dan inspiratif. Diskusi panel, seminar, lokakarya, aksi sosial, kampanye edukasi, dan kegiatan sukarela dapat menjadi wahana efektif untuk meningkatkan pemahaman, menggugah kesadaran, dan mendorongu partisipasi aktif masyarakat dalam mencapai SDGs.
Bela negara, dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara. Peringatan United Nations Day 2025 dapat menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bela negara, yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan militer, tetapi juga mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.
Dengan memperkuat semangat kerja sama dan solidaritas global, Indonesia dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan PBB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Kontribusi ini bukan hanya akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dan peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.
Laporan oleh: Eny K.
Sidang Kelulusan PAG dan SBP di Polda Kalteng, 77 Peserta Dinyatakan Lulus Terpilih
Sidang Kelulusan PAG dan SBP di Polda Kalteng, 77 Peserta Dinyatakan Lulus Terpilih
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Sidang Kelulusan Seleksi Pendidikan Alih Golongan (PAG) dari Bintara ke Perwira dan Seleksi Pendidikan Sekolah Bintara (SBP) dari Tamtama ke Bintara Tahun Anggaran 2025, Jumat (24/10).
Dalam kegiatan yang bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda setempat, tersebut dipimpin Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.IK., S.H., M.H. mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Kalteng serta seluruh peserta seleksi.
Wakapolda Kalteng, melalui Karo SDM Kombes Pol Leo Surya N. Simatupang, mengatakan, dari hasil sidang kali ini sebanyak 77 peserta dinyatakan lulus terpilih.Ke 77 peserta ini, terdiri dari 49 personel dinyatakan lolos Seleksi PAG dan 28 orang dinyatakan lolos SBP.
“Pendidikan akan dilaksanakan di Lemdik Setukpa Polri Sukabumi bagi yang lulus PAG, dan yang lulus SBP akan menempuh pendidikan di pusdik Sabhara,” terangnya.
Kombes Leo menegaskan bahwa selama pelaksanaan seleksi PAG dan SBP Tahun Anggaran 2025 ini, Polda Kalteng menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Sementara itu, Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, menambahkan bahwa seleksi ini merupakan wujud nyata Polda Kalteng dalam memberikan kesempatan bagi personel untuk meningkatkan karir mereka.
Selamat kepada para peserta yang lulus terpilih, dan jaga terus kesehatan selama menjalani pendidikan.
“Semoga peserta mampu memberikan hasil yang terbaik sehingga dapat menuntaskan pendidikan dan kembali menjadi personel Polda Kalteng yang tangguh serta siap melayani masyarakat,” pungkasnya.
Setahun Kepemimpinan Prabowo: Refleksi Meriah dan Semangat Kolaborasi
Setahun Kepemimpinan Prabowo: Refleksi Meriah dan Semangat Kolaborasi
Jakarta, wartapenasatu.com – Ibu kota Jakarta menjadi saksi perayaan refleksi satu tahun kepemimpinan Presiden H. Prabowo Subianto, presiden ke-8 Republik Indonesia. Acara ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum bagi para relawan dan pendukung untuk merayakan pencapaian dan merajut kembali semangat kebersamaan.
Ketua Umum Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (KB APTSI), Drs. H. Hendra Zon, Akt., MM, turut hadir dalam acara refleksi yang sarat makna ini. Kehadirannya menegaskan dukungan dari kalangan intelektual dan alumni perguruan tinggi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Selain itu, tampak pula Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia (GMPI), yang menunjukkan keterlibatan aktif dari generasi muda dalam mengawal pemerintahan.
Acara sakral ini dihadiri oleh berbagai komunitas sosial kemasyarakatan, yang berkumpul untuk merefleksikan perjalanan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Selain itu, mereka juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-73 kepada presiden, sebuah simbol penghormatan dan harapan akan keberkahan dalam menjalankan amanah negara. Acara ini diselenggarakan oleh Generasi Alumni Nusantara (GAN) di gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu.
Hendra Zon hadir didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal KB APTSI, Bagus Mulyono, SIP, serta Sekretaris Jenderal DPP GMPI, Dr. Hasbi Wahidi, M.Pd., MBA, dan Wakil Ketua Umum, Drs. Risman Thomas, M.APP. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan soliditas dan dukungan yang luas dari berbagai elemen masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara KB APTSI, GMPI, dan berbagai komunitas serta perkumpulan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (GMPI) dan Kibar Nusantara. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa.
GMPI dan Kibar Nusantara berada di bawah pembinaan H. Dedi Mulyadi, seorang tokoh masyarakat yang dikenal luas, serta H. UAS (Ustadz Abdul Somad), seorang ulama yang memiliki pengaruh besar. Keterlibatan tokoh-tokoh ini memberikan dimensi spiritual dan moral dalam gerakan dukungan terhadap pemerintahan.
Acara refleksi ini menjadi momentum penting untuk merajut kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui kolaborasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan pemerintahan Presiden Prabowo dapat terus berjalan dengan sukses dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.
Harmoni HAM dan Adat: Menteri Natalius Pigai Terpukau Gordang Sambilan Madina
Harmoni HAM dan Adat: Menteri Natalius Pigai Terpukau Gordang Sambilan Madina
Mandailing Natal, wartapenasatu.com – Di tengah keindahan alam Mandailing Natal (Madina), sebuah peristiwa langka dan bermakna terjadi. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, bersama Bupati Madina, H. Saipullah Nasution SH.MM, menunjukkan kebolehan mereka dalam menabuh alat musik tradisional Mandailing, Gordang Sambilan. Momen ini menjadi simbol harmoni antara nilai-nilai HAM universal dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi di Bumi Gordang Sambilan.
Peristiwa istimewa ini berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Madina, Desa Parbangunan, Panyabungan, pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Acara ini merupakan bagian dari penyambutan kedatangan Menteri Natalius Pigai beserta rombongan di Madina. Kehadiran Menteri HAM menjadi kehormatan bagi masyarakat Madina, yang memiliki komitmen kuat terhadap penghormatan dan pemajuan HAM.
Bupati Saipullah mengungkapkan kebanggaannya atas kunjungan Menteri Natalius Pigai ke Madina. “Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Besar harapan, dapat melaksanakan hal-hal yang bisa kami dukung dalam rangka menyukseskan tugas pokok dan fungsi yang Bapak laksanakan,” tuturnya dengan penuh antusias.
Di hadapan Menteri Pigai, bupati memaparkan letak geografis, potensi ekonomi, kondisi sosial dan masyarakat, serta peranan adat dalam pembangunan Madina. Bupati Saipullah menyoroti kekayaan adat yang mengedepankan kekerabatan, yaitu Dalihan na Tolu, sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat di Madina.
Bupati Saipullah menegaskan bahwa pengakuan terhadap HAM telah tumbuh di dalam jiwa masyarakat Madina sejak usia dini, seiring dengan nilai-nilai agama dan adat budaya yang diwariskan secara turun-temurun. “Sehingga perhatian atau gagasan maupun fokus kami terhadap Hak Asasi Manusia, insyaallah, akan sejalan dengan tugas yang Bapak pandu,” pungkas bupati dengan optimisme.
Menteri Natalius Pigai mengaku telah lama mengenal Madina. Ia menceritakan pengalamannya ketika bersembunyi di Pahae Julu sekitar tahun 1999, saat menjadi aktivis yang dicari-cari oleh pemerintah. Pengalaman ini memberikan kesan mendalam tentang keramahan dan keindahan alam Madina. Menteri Natalius Pigai juga menyoroti pentingnya Poda na Lima dalam kehidupan masyarakat Mandailing, yang mengajarkan tentang kebersihan hati sebagai fondasi penghormatan terhadap HAM.
Menteri Natalius Pigai sepakat dengan Bupati Saipullah tentang pentingnya peranan Dalihan na Tolu sebagai akar kehidupan bermasyarakat di Madina. Ia menjelaskan bahwa Dalihan na Tolu merupakan pohon kehidupan yang memiliki akar, batang, ranting, dan daun, yang melambangkan keterkaitan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kementerian HAM, kata Natalius Pigai, memiliki anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat berupa pelatihan dan pendidikan bagi komunitas-komunitas yang bergerak di bidang advokasi hak-hak dasar manusia.
