SOSIAL
Baksos Pengobatan Gratis Warnai Peringatan Hari Juang TNI AD 2025 di Kodim 0829/Bangkalan
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN — Kodim 0829/Bangkalan menggelar Bakti Sosial (Baksos) pengobatan umum gratis dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD Tahun 2025, Jumat (12/12/25). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Manunggal Makodim 0829/Bangkalan ini diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
Dengan mengusung tema “TNI AD Manunggal Dengan Rakyat, Untuk Indonesia Bersatu, Berdaulat, Sejahtera dan Maju”, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat Bangkalan.
Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB diawali dengan pembacaan doa dan dilanjutkan sambutan Dandim 0829/Bangkalan yang diwakili Pasi Pers Kapten Arm Muasari.
Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa bakti kesehatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk terus hadir di tengah masyarakat, membantu menangani berbagai kesulitan, khususnya di bidang kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Juang Kartika TNI AD dan HUT Kodam V/Brawijaya dengan layanan meliputi pemeriksaan tensi, pengobatan umum, hingga pemberian obat.
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara terkoordinasi oleh Staf Teritorial Kodim 0829/Bangkalan, bekerja sama dengan Tim Kesehatan Yonif TP 837/KT dan Tenaga Kesehatan dari Polkes 05.09.29 Bangkalan.
Masyarakat yang hadir tampak antusias memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini, sementara jalannya kegiatan dipastikan aman dan tertib oleh personel Kodim dan unsur pendukung lainnya.
Ditempat berbeda Dandim 0829/Bangkalan, Letkol Inf Nanang Fahrur Rozi, S.Pd., selaku penanggung jawab kegiatan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Bakti kesehatan ini merupakan bentuk pengabdian kami sebagai prajurit TNI AD untuk terus manunggal dengan rakyat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan semakin mempererat hubungan TNI dengan warga Bangkalan,” ujarnya.*** (Azis)
MPI dan PASMANBAYA Resmi Satukan Gerakan Kemanusiaan untuk Sumatera dan Aceh
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya, 11 Desember 2025 — Semangat kebersamaan dan solidaritas Masjid Pemuda Indonesia (MPI) dan Paguyuban SMA Negeri Surabaya (PASMANBAYA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai wujud sinergi besar dalam memperkuat aksi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Penandatanganan yang berlangsung khidmat ini tidak hanya menjadi simbol kerja sama, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya gerakan terpadu antara lembaga kerelawanan dan komunitas alumni sekolah terbesar di Surabaya.
Dalam sambutannya, Ramadhan Surohadi, SM.ST, Ketua Yayasan Masjid Pemuda Indonesia (MPI), menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum penting untuk memperluas jangkauan bantuan yang selama ini telah dilakukan MPI melalui Posko Kebaikan dan Program Warung Makan Gratis.
“Hari ini kami resmi berkolaborasi dengan PASMANBAYA. Insya Allah, kami fokus memperkuat dapur-dapur umum yang sudah berjalan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kerja sama ini semoga menjadi jembatan kebermanfaatan yang makin luas,” tegasnya.
MPI saat ini mengoperasikan enam dapur umum aktif, menjadi tulang punggung penyediaan makanan siap santap bagi ribuan korban bencana yang masih bertahan di tenda, posko darurat, dan daerah dengan akses terbatas. Enam titik dapur tersebut tersebar di:
1. Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
2. Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
3. Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, perbatasan Aceh – Sumatera Utara.
4. Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang.
5. Dusun Kenanga, Desa Sidodadi, Kecamatan Tamiang, Aceh.
6. Dusun Kantil, Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang.Ramadhan berharap jumlah dapur umum dapat terus bertambah, mengingat cakupan wilayah terdampak cukup luas dan kebutuhan warga masih tinggi.
“Semakin banyak dapur, semakin cepat bantuan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Semoga MoU ini menjadi pemantik lahirnya lebih banyak titik bantuan,” ungkapnya.
Ramadhan juga menjelaskan bahwa pendistribusian bantuan dilakukan melalui jalur darat akibat medan yang sulit dan kondisi jalan yang sebagian terputus.
“Relawan kami mulai memasak sejak dini hari. Setelah makanan siap, sekitar pukul delapan hingga siang hari, tiga sampai empat mobil diberangkatkan membawa 1.000 hingga 3.000 porsi makanan. Pengiriman dilakukan berkala setiap dua sampai tiga hari sekali,” jelasnya.
Relawan yang bertugas di lapangan berhadapan dengan tantangan cuaca, akses jalan licin, hingga jangkauan lokasi-lokasi yang masih terisolasi. Namun semangat kepedulian menjadi energi utama yang membuat mereka terus bergerak.
Sementara itu, Ir. Eddy Surohadi, SE., MH, Pembina Yayasan MPI sekaligus Tokoh Senior PASMANBAYA, menegaskan bahwa kerja sama ini membuka ruang besar bagi seluruh alumni Paguyuban SMA Negeri Surabaya (PASMANBAYA) yang tersebar di Indonesia untuk berkontribusi melalui sistem donasi terpusat.
“Semua sumbangan akan dihimpun melalui satu rekening resmi Masjid Pemuda Indonesia (MPI) dan dikelola secara transparan oleh para senior PASMANBAYA yang juga menjadi pengurus yayasan. Dengan begitu, laporan donasi bisa kami sampaikan secara berkala kepada para penyumbang,” tuturnya.
Eddy menambahkan bahwa selain donasi uang, PASMANBAYA juga membuka kesempatan bagi para alumninya untuk menyumbangkan pakaian layak pakai, yang nantinya akan disortir dan dikirimkan ke wilayah terdampak.
Donasi dapat dikirim langsung ke sekretariat MPI di Jalan Kalikepiting No. 111 Surabaya atau melalui koordinasi PASMANBAYA Pusat.
Eddy melanjutkan, bahwa kolaborasi antara Masjid Pemuda Indonesia (MPI) dan PASMANBAYA menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan selalu menemukan jalannya.
Di tengah berbagai krisis dan tantangan, warga Surabaya menunjukkan bahwa solidaritas bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang digerakkan oleh empati dan rasa persaudaraan.
“Dari dapur umum di kaki pegunungan Sumatera Barat hingga relawan yang menembus hujan di Aceh Tamiang, bantuan yang dikirim dari Surabaya menjadi harapan yang mengalir dalam setiap porsi makanan, setiap paket pakaian, dan setiap langkah relawan. Sinergi ini memperlihatkan bahwa ketika organisasi sosial dan komunitas masyarakat bersatu, skala dampaknya dapat melampaui batas geografis. Dari Surabaya untuk Sumatera dan Aceh dari hati untuk kemanusiaan langkah bersama ini menjadi cahaya bagi mereka yang sedang membangun kembali kehidupan,” pungkasnya.***
Dorong Penetapan Bencana Aceh, Sumatera sebagai Bencana Nasional, Dr Gea: Jangan Jadikan Nyawa Manusia Sebagai Tolak Ukur
Jakarta, wartapenasatu.com – Mardian (Ketua Komunikasi Purbaya & Wakil Sekjen Kongres partai Kongres Indonesia): Tanggung Jawab Seluruh Elemen Anak Bangsa.”Ketua Umum DPP Perubahan untuk Indonesia Raya (Purbaya) Indonesia, DR. Ali Yusran Gea, SH., MKn,.MH. meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional dengan penanganan terintegrasi.
Pendapat ini diperkuat oleh Mardian., SE, selaku Ketua Komunikasi dan Informasi Purbaya Indonesia sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kongres Indonesia, yang menegaskan bencana ini tidak lagi berskala daerah melainkan nasional dan merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten untuk membantu mengatasi masalahnya.
DR. Gea menyampaikan permintaan tersebut kepada awak media di kawasan Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025). Ia menekankan bahwa bencana yang melanda Sumatera telah sangat menyakiti masyarakat, sehingga penetapan status nasional tidak boleh hanya ditentukan oleh jumlah korban jiwa.
“Semua pihak harus memahami bahwa ini adalah kejadian yang sudah sangat menyakiti masyarakat Indonesia, Oleh karena itu jangan lah menjadikan nyawa manusia sebagai tolak ukur penetapan bencana nasional. Ini kaitannya dengan kemanusiaan dan norma-norma,” ujarnya.
Sebagai informasi, penetapan status darurat bencana nasional secara regulasi membutuhkan indikator seperti dampak luas, korban jiwa, kerugian materi signifikan, gangguan pelayanan publik, dan penurunan kemampuan daerah dalam penanganan.
Sebagai negara hukum (rechtsstaat), DR. Gea menegaskan pemerintah harus menghormati hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan, sehingga perlu dalam konteks bencana di Aceh di naikan setatus menjadi bencana nasional untuk kepentingan Hak Asasi Manusia.
Ia juga meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membahas dan menyempurnakan masalah ini melalui proses legislatif guna mendorong penetapan status nasional. Selain itu, Dr. Gea memperingatkan agar bencana tidak dijadikan “test the water” menuju Pemilu 2029, dan meminta pejabat serta wakil rakyat tidak hanya datang untuk pencitraan melainkan memberikan bantuan yang tepat – mulai dari sandang, makanan, obat-obatan, hingga perbaikan infrastruktur.
Senada dengan Dr. Gea, Sekretaris Jenderal Purbaya Indonesia, Rafriandi Nasution, menyatakan semua pihak harus menunjukkan empati dengan menyusun langkah-langkah terukur dalam penanganan, agar masyarakat merasakan dukungan dari pejabat yang dipilih mereka.
Menambahkan pandangan terkait skala dan tanggung jawab bencana, Mardian., SE – yang menjabat dua posisi penting di Purbaya dan Partai Kongres Indonesia – menyatakan bahwa dampak yang terjadi telah melampaui batas wilayah lokal. “Bencana di Sumatera ini bukan lagi bencana daerah semata, tetapi sudah menjadi bencana nasional,” ujarnya.
Selain itu, Mardian menekankan bahwa penanganan bencana ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen anak bangsa yang berkompeten. “Ini adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari lembaga negara, lembaga swasta, organisasi masyarakat, hingga para ahli di bidang penanggulangan bencana dengan memberikan kontribusi keahlian serta sumber daya untuk membantu mengatasi bencana ini,” tambahnya.
Menurut Mardian, kerja sama antar elemen yang berkompeten akan mempercepat proses penanggulangan, rehabilitasi, dan mitigasi. “Bencana adalah ujian kebersamaan bangsa, kita harus bersatu dalam keahlian dan niat baik, bukan saling menyalahkan, untuk melindungi warga dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” pungkasnya.
RIBUAN KEPALA DESA DEMO DI MONAS: DANA DESA DIANGGAP INKONSTITUSIONAL
Jakarta, wartapenasatu.com, Ribuan kepala desa tiba-tiba melakukan aksi demo di Monas, langsung menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaaya Yudi Sadewa. Tujuan mereka? Menuntut agar dana desa yang dianggap memiliki sifat inkonstitusional segera diperbaiki.
Ketua Umum Perubahan Untuk Indonesia Raya (yang lebih dikenal dengan PURBAYA INDONESIA)Dr.Ali Yusran Gea,SH.,MKn.,MH, menyatakan tegas: dana desa saat ini tidak sesuai dengan konstitusi, melawan hukum, dan bahkan merendahkan martabat bangsa kita.
Bukan cuma itu, kata dia, aksi nekat para kepala desa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada konsekuensi, terutama sanksi administratif yang tegas.
Alasan mengapa harus disanksi? Karena perilaku para kepala desa dalam demo ini terkesan seperti premanisme. Bukan cara yang pantas untuk menyampaikan aspirasi.
Tidak sepatutnya terjadi hal seperti ini,” tegas dia lagi. Aksi yang penuh nafsu kekuasaan dan mirip preman itu jelas bukan contoh yang baik dari seorang pemimpin desa.
PURBAYA INDONESIA sendiri menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaaya yang telah mengambil langkah membatasi program dana desa.
Menurut mereka, langkah pembatasan itu perlu dilakukan karena selama ini, penggunaan dan peruntukan dana desa terkesan tidak baik. Bahkan, menjadi sumber mata air korupsi yang sulit dihentikan.
Tak cuma korupsi, dana desa juga dianggap sebagai salah satu penyebab konflik horizontal di berbagai daerah. Banyak masalah antar warga yang muncul karena perselisihan soal pengelolaan dana ini.
Semoga aksi demo ini bisa menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama pengelola dana desa. Harus ada perbaikan yang cepat dan tegas agar dana yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa tidak malah menjadi beban dan sumber masalah.Dandim 1016 Plk bersama Kadis pertanian dan Lurah Bukit Tunggal Hadiri Penanaman Padi Gogo oleh Kelompok Tani Sari Makmur 17.
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Dalam rangka mensukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional untuk mewujudkan swasembada pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menggalakkan Program Pemerintah Pusat tersebut. Kali ini program penanaman padi gogo dilakukan di Kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal Desa Naga Sari Palangka Raya. Peresmian pembukaan lahan dengan luas 1.200 m2 di bawah naungan Kelompok Tani Sari Makmur 17 yang berlokasi di Kelurahan Bukit Tunggal Desa Naga Sari XII Km 11 yang di hadiri Dandim 1016 Plk. Letkol Inf Kurniawan Agung Sancoyo, Kepala Dinas Pertanian kota Palangka Raya Bapak Sugianto,SPt .M.Si dan Lurah Bukit Tunggal serta PPL Elvi Karyani, S.Pt, pada hari ini Rabu (10/11) pagi.
Dalam sambutannya Dandim 1016 menyampaikan, “Hari ini kita menghadiri giat yang sangat luar biasa yaitu penanaman padi gogo dengan Kelompok Tani Sari Makmur 17 dengan luas 1200 m2 untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo dan apabila nanti ini berhasil maka akan kita lanjutkan dengan penambahan luas lahan, “ujarnya.
Dilanjutkan sambutan dari kepala Dinas pertanian “kami berharap kelompok tani bisa sukses dan mendukung ketahanan pangan kita ,kami nanti akan memberikan bibit padi gogo sama pupuk buat kelompok tani di sini dan kami akan selalu memantau perkembangan nya “tambahnya
Ditempat yang sama Lurah Bukit Tunggal Subhan Noor,S.Hut, mengatakan “Saya mendukung penuh program ketahanan pangan penanaman padi gogo di Naga Sari XII Km 11 ini dan harus ditindak lanjuti terus , saya juga sepakat dengan saran yg disampaikan oleh Pak Dandim bahwa harus ada pemeriksaan sampel tanah agar kita tau tanaman apa yg cocok ditanam ditanah tersebut karna selama ini belum pernah ada langkah langkah yg kita terapkan seperti itu ,selama ini kita hanya asal tanam saja,harapan saya sama smoga berhasil sukses dan bisa mendukung program pemerintah.” ungkapnya.
Ditempat terpisah Ketua Kelompok Tani Sari Makmur 17 Joko Susilo mengatakan, ” Untuk sementara ini kita mencoba tanam padi gogo dengan luasan lahan kurang lebih 1200 m2 dan apabila cocok tanahnya maka kita akan menambah luasan menjadi satu koma lima hektar (1,5 ha), “harapnya.
Selanjutnya Dandim mengatakan, dengan adanya dari Dinas Pertanian Palangka Raya dan PPL yang akan menguji kadar tanah dan PH tanah maka kita akan dapat mengetahui tanaman apa yang cocok nantinya untuk di tanam. (ryt)
Kodim 1016 Palangka Raya Kirim Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Sumatra dan Aceh
Kodim 1016 Palangka Raya Kirim Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Sumatra dan Aceh
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 /Palangka Raya menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan mengirimkan sejumlah besar bantuan logistik untuk korban bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Sumatra dan Aceh.
Bantuan ini merupakan hasil pengumpulan dari seluruh anggota Kodim baik TNI beserta keluarga maupun PNS serta masyarakat binaan Kodim 1016/ Palangka Raya sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.
Dandim 1016/ Palangka Raya, Letnan Kolonel Inf Kurniawan Agung Sancoyo, S.E.,M.Han. menyampaikan, sebelum diberangkatkan ke lokasi bencana, bantuan logistik yang dikumpulkan dari Anggota Kodim beserta Masyarakat Binaan dipusatkan di Makodim 1016/Palangka Raya.
“Pemusatan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, keamanan, dan efisiensi dalam proses pendistribusian menuju daerah-daerah yang membutuhkan, ” imbuhnya. Senin (7/12/2025).
Dandim menyampaikan rasa bangga dan harunya melihat antusias anggota Kodim beserta masyarakat binaan dalam membantu sesama. Menurutnya, sikap sosial yang ditunjukkan mencerminkan nilai kemanusiaan yang tinggi di tengah situasi bencana.
Lebih lanjut, Letkol Inf Kurniawan Agung Sancoyo mengatakan, bantuan ini berupa paket sembako, pakaian, dan peralatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh korban bencana. Ini merupakan bentuk kepedulian serta gotong royong TNI Bersama masyarakat Kota Palangka Raya terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat Sumatera dan Aceh yang terkena dampak bencana. Kami juga berharap agar masyarakat dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa, ” tutup Dandim.(ryt)
Dampingi Kunjungan Kerja Gubernur Kalteng ke Sukamara, Pangdam XXII/TB Dorong Pemanfaatan Potensi Perikanan
Sukamara, wartapenasatu.com – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran S.I.Kom bersama Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin, S.AP., M.Sc., Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan S.I.K., M.Si., serta sejumlah pejabat penting lainnya melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Sukamara, Minggu (7/12).
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Sukamara H. Masduki, S.T., Wakil Bupati Nur Efendi S.H., Ketua DPRD Sukamara Ahmad Darsoni S.K.M., M.Si., serta unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah.
Kegiatan diawali ketika Pangdam XXII/TB beserta rombongan tiba di Tambak Udang Vaname Shrimp Estate Berkah di Desa Sei Raja, Kecamatan Jelai. Di lokasi tersebut, dilaksanakan panen udang vaname dan penebaran benih ikan lokal (restocking).
Dalam kesempatan itu, Pangdam XXII/TB Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan pentingnya pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi daerah.
“Sektor perikanan seperti tambak udang ini memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Kami mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” ujarnya.Selanjutnya rombongan bergerak menuju Kantor Kecamatan Pantai Lunci untuk meninjau pelaksanaan pasar murah, yang digelar sebagai bagian dari upaya stabilisasi kebutuhan pokok masyarakat.
Kunjungan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Sukamara, termasuk Dandim 1014/Pangkalan Bun Letkol Inf Makin, S.Sos., M.I.P., Waka Polres Sukamara Kompol Sri Mulyono S.H., Kajari Sukamara M. Irwan, S.H., M.H., Sekda Sunardi S.Si., M.Sc., M.Eng., serta para pejabat kecamatan dan SOPD setempat.(ryt)
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Ketua Umum DPP PURBAYA, Dr. Ali Yusran Gea : Hukum mati pelaku korupsi.
Jakarta, wartapenasatu.com – Purbaya Indonesia telah melaksanakan dialog publik pada Selasa malam, jam 19.00, di Hotel Sofyan Jakarta, menindak lanjuti gerak cepat dan tepat PURBAYA INDONESIA untuk berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat indonesia.
Di tengah-tengah dialog publik tersebut, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Purbaya Indonesia, Dr. Ali Yusran Gea, SH., MKn., MH, di dampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rafriandi Nasution, SE., MT., juga Ketua Harian Dr.H.Desmy indrajaya. SE, MM, MBA. menegaskan pentingnya tata kelola pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Hal ini dipandang krusial karena masalah terbesar negara ini adalah korupsi yang sudah mendarah daging, menyebar dari hulu ke hilir kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dr. Gea memberikan sejumlah solusi hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang harus ditindak tegas, sehingga membentuk efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya korupsi yang berulang-ulang seperti yang selama ini kita saksikan.
Menurut beliau dalam acara dialog tersebut, bangsa ini tidak akan maju selama tindakan terhadap koruptor tidak tegas. Teranglah pendapat Dr. Gea yang didampingi Sekjen DPP Purbaya Indonesia Rafriandi Nasution, SE., MT.
Selama ini hukum Indonesia terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga kepastian Hukum segera dipastikan di publik.
Beliau juga meminta agar Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto harus berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menetapkan hukuman mati bagi para koruptor.
Menurutnya, ini merupakan tindakan nyata dan langkah kongkrit yang ditunggu rakyat Indonesia, mengingat kondisi korupsi yang semakin merajalela—tidak ada jalan lain bagi Presiden selain mengeluarkan aturan hukuman mati tersebut.
Selain itu, Dr. Gea menegaskan pentingnya adanya political will yang kuat dari tiga pilar kekuasaan di Indonesia—kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif—agar terwujud mekanisme hukum yang menyeluruh dan mampu memberantas korupsi secara masif.
PT KAJ Tak Hadir, Sidang Sengketa Lahan Lumpuh
PT KAJ Tak Hadir, Sidang Sengketa Lahan Lumpuh
Tenggarong, wartapenasatu.com – Sidang perdana perkara sengketa lahan antara warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, dengan PT Kutai Agro Jaya (KAJ) berlangsung di Pengadilan Negeri Tenggarong, Rabu (3/12/2025). Dalam agenda awal tersebut, majelis hakim mencatat ketidakhadiran pihak tergugat utama, yakni PT KAJ, sehingga persidangan ditunda dan pemanggilan resmi dijadwalkan ulang oleh pengadilan.
Para penggugat terdiri dari Darmono dan Sofyar Ardanie Sriananda selaku ahli waris Alm. H. Mohd. Asrie Hamzah, yang menggugat PT KAJ atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Mereka diwakili tim kuasa hukum dari Borneo Raya Law Firm: Herman Felani, S.H., M.H., C.L.A., H. Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Adv. Gunawan, S.H.
Gugatan tersebut menyoal penguasaan sepihak perusahaan terhadap total sekitar 180 hektare lahan yang menurut para penggugat merupakan tanah sah milik keluarga, diperoleh melalui Surat Pernyataan Pelepasan Tanah (SPPT) sejak 2005.
Kuasa hukum para penggugat, Adv. Herman Felani, menjelaskan bahwa sidang pertama hanya berlangsung singkat karena pihak PT KAJ tidak hadir dalam panggilan resmi pertama.
“Agenda hari ini adalah sidang pertama. Namun pihak tergugat tidak berhadir, sehingga majelis menunda sidang sampai 17 Desember untuk pemanggilan kedua,” jelas Herman.
Ia menegaskan, apabila PT KAJ kembali mangkir pada panggilan kedua dan ketiga, maka perusahaan dapat kehilangan hak jawab, dan perkara akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian.
Rekan kuasa hukum lainnya, Adv. Gunawan, menambahkan bahwa pihaknya menemukan indikasi persoalan perizinan perusahaan yang akan disampaikan secara resmi dalam proses persidangan.
“Masalah isu-isu yang beredar terkait adanya izin yang kami temukan nanti akan kami tampilkan di persidangan. Kami meyakini izin tersebut tidak ada,” ujar Gunawan.
Gunawan juga menegaskan total lahan yang diperjuangkan warga dalam gugatan ini mencapai kurang lebih 180 hektare, mencakup 11 bidang tanah milik Darmono dan 78 bidang tanah milik ahli waris H. Mohd. Asrie Hamzah, sebagaimana tercatat dalam dokumen gugatan.
Darmono, salah satu pemilik lahan, mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Ia menuturkan bahwa pada 2014, muncul klaim dari perusahaan bahwa area perkebunan singkong yang dikelola masyarakat adalah milik perusahaan.
Padahal warga telah membeli tanah tersebut, jauh sebelumnya.
“Kami membeli lahan itu pada 2005. Perusahaan baru membeli dari masyarakat Bahulak, bukan dari masyarakat Sukabumi. Pada intinya itu hak saya dan keluarga Haji Hamzah,” ujar Darmono.
Darmono mengungkapkan bahwa lahan tersebut sempat dimanfaatkan untuk program Pemerintah berupa budidaya singkong gajah.
Bahkan warga sempat memperoleh pinjaman bank untuk membangun fasilitas pengolahan.
“Kami sampai dapat pinjaman dari bank untuk pabrik. Sempat produksi satu tahun, tapi lahan dirusak lagi pada 2015. Sejak itu tidak selesai-selesai,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pihak perusahaan kerap tidak merespons upaya mediasi warga maupun pemanggilan oleh desa.
Kuasa hukum berharap proses persidangan berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum kepada warga yang selama ini menunggu penyelesaian sengketa.
“Kami akan memperjuangkan hak klien kami, dan mudah-mudahan perjuangan ini membuahkan hasil sesuai harapan mereka,” tandas Gunawan.
“Menhut Harus Dievaluasi”: Hasil Rapat Harian DPP Purbaya Indonesia”
“Menhut Harus Dievaluasi”: Hasil Rapat Harian DPP Purbaya Indonesia“
Jakarta, wartapenasatu.com – Rapat harian DPP Purbaya Indonesia telah dilaksanakan di Bassura Mall, Jakarta Timur, pada tanggal 6 Desember 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah permintaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Purbaya Dr. H. Ali Yusran Gea, SH, MH, M.Kn. sagar pemerintah Prabowo Subianto segera mengevaluasi menhut melihat bencana yang terjadi di sumatra.
Hadir dalam rapat tersebut adalah Ketua Umum DPP Ormas Purbaya Dr. H. Ali Yusran Gea, SH, MH, M.Kn., Sekjen DPP H. Rafiandi Nasution, SE, MT, Ketua Umum DPP Kartini Purbaya Indonesia Hj. Ratna Anita Lubis, SE, Ketua Harian Dr. H. Desmy Indra Jaya Noor, SE, MM, MBA, serta Bapak Mardian, Direktur Media Wartapenasatu.com sebagai mitra media, Juga hadir seluruh peserta rapat harian, undangan, dan simpatisan Purbaya Indonesia.
Alasan mendasar mengapa harus segera ada evaluasi terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) dan hal ini menjadi penting adalah karena adanya kebutuhan mendesak akan gerakan perubahan yang lebih baik untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan kementrian kehutanan. adanya permintaan ini karena Purbaya sebagai ormas berkomitmen untuk mengawal kepentingan masyarakat Indonesia melalui berbagai gerakan yang diaktualisasikan langsung, cepat dan tepat dengan kepentingan bersama.
Suasana rapat berjalan dengan kekeluargaan, santai, namun tetap serius dalam membahas berbagai langkah perubahan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Semua peserta berusaha memberikan pandangan yang konstruktif terkait urgensi evaluasi kebijakan kehutanan yang berlaku saat ini.
Perlunya evaluasi terhadap Menhut muncul dari urgensi tindakan cepat yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat. Melalui evaluasi ini, diharapkan setiap kebijakan menteri terkait kelestarian hutan sejalan dengan kepentingan masyarakat serta kelestarian hutan. Saat ini, banyak hutan di Indonesia telah berubah menjadi lahan terbuka yang tidak menguntungkan rakyat, pengundulan melalui ilegal loging dan pembukaan lahan yang tidak sesui regulasi yang seharusnya membuat dampak buruk kepada masyarakat.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan kehilangan hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia dan kehilangan hutan hujan tropis saat ini semakin mengkhawatirkan. halini menjadi landasan penting mengapa kebijakan mentri kehutanan perlu dievaluasi atau bahkan memberi tindakn tegas kepada oknum terkait.
Bencana yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan menhut dalam menjaga, melindungi, dan meregulasi hutan negara dengan baik. Dalam rapat tersebut Purbaya Indonesia mendesak pemerintah segera menentukan sikap dan mengevaluasi Menhut secara cepat dan tepat, Purbaya Indonesia sebagai orams akan mengawal dan memperjuangkan hal ini demi kepentingan masyarakat.
Ketua Umum Purbaya Indonesia menyatakan bahwa sikap ini merupakan bentuk keprihatinan dan loyalitas kepada masyarakat. Beliau memandang bahwa bencana alam yang terjadi di Sumatra disebabkan oleh ulah manusia yang rakus, sehingga berharap adanya sanksi kepada oknum terkait dan evaluasi kembali kebijakan yang selama ini diterapkan. Kepedulian Purbaya Indonesia merupakan aksi nyata membela kepentingan rakyat, dengan komitmen besar untuk selalu memprioritaskan kepentingan bersama.
