Artikel
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Merajut Kebangsaan: Dialog Intelektual di Bekasi Menuju Indonesia Emas
Bekasi, wartapenasatu.com – Di jantung Kota Bekasi, pada tanggal 24 September 2025, sebuah simposium kebangsaan menggema, mempertemukan para cendekiawan, ulama, umaro’, dan perwakilan pemerintah kota, termasuk Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Drs. H. Hudi Wijayanto, M.Si, serta anggota Kepolisian RI. Aliansi Patriot Peduli NKRI (APP NKRI), di bawah kepemimpinan Ustadz K.H. Ajengan Ismail Ibrahim S.Ag dan Ustadz Akhirul Sholeh, menjadi motor penggerak acara bertajuk provokatif, “Apakah Indonesia Sudah Merdeka untuk Menuju Indonesia Emas 2045?” Sebuah pertanyaan reflektif yang mengundang perenungan mendalam tentang esensi kemerdekaan sejati.
Asrama Haji Kota Bekasi menjadi saksi bisu hadirnya sekitar 150 peserta yang antusias menyimak paparan dari narasumber kompeten. K.H. Saefudin Siroj (Ketua MUI Kota Bekasi, Pimpinan Ponpes Sirojul Munir Jati Asih, Alumni Gontor, dan mantan Anggota DPRD Kota Bekasi), Drs. Salahudin Gaffar S.H. M.H (Associate Professor UIA Jakarta), dan AKP Puji Astuti (Wakasat Binmasrestro Bekasi Kota) hadir sebagai representasi dari beragam perspektif yang memperkaya wacana kebangsaan.
Ust. Abu Salma (Amir Wilayah Khilafatul Muslimin Jabodetabek Banten) memandu acara dengan piawai, sekaligus berperan sebagai Jubir Khilafatul Muslimin. Ust. Ismail Ibrahim bertindak sebagai moderator yang cakap, memastikan dialog berjalan dinamis dan konstruktif. Ustadz Ahmad Wahyu Tubagus, Ketua Komisi Ukhuwwah MUI Kota Bekasi, membuka acara secara resmi, menandai dimulainya sebuah forum penting bagi kemajuan bangsa.
Dalam sambutannya, Ust. Sholeh, Ketua Panitia, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kepolisian atas sambutan hangat dan ajakan untuk menjaga kondusifitas kantibmas. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi, tokoh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. “Mari kita bangun kolaborasi ini dengan nilai-nilai positif,” serunya dengan penuh semangat.
Sesi dialog dibagi menjadi tiga termin, di mana para peserta berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Salah satu pertanyaan kritis dari perwakilan mahasiswa menyinggung tentang perlunya pergantian rezim. Drs. Salahudin Gaffar menjawab dengan mengajak hadirin untuk kembali kepada sunnatullah, merenungkan tujuan penciptaan manusia, dan menaati perintah Sang Maha Pencipta.
Ketua MUI menekankan pentingnya amanah dan transparansi dalam semua aspek lembaga, dari tingkat bawah hingga atas. Evaluasi diri secara berkelanjutan, komunikasi yang efektif, dan silaturahim yang erat menjadi kunci untuk mencegah miskomunikasi dan mempererat persatuan. AKP Puji Astuti menyoroti bahaya DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) yang dipicu oleh provokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Namun, AKP Puji Astuti juga menyampaikan apresiasi atas persatuan tokoh, ulama, dan masyarakat Kota Bekasi dalam menciptakan kantibmas. Beliau berharap kegiatan dialog kebangsaan ini dapat dilakukan secara bertahap untuk menampung aspirasi masyarakat dan membedah persoalan yang ada. Sebuah harapan yang mencerminkan semangat gotong royong dan keinginan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. (Dilaporkan oleh Abu Salma/humas internasional media anak negeri)
- Artikel, Ekonomi, hukum, Keamanan, Kesehatan, Kriminal, Nasional, Opini, Pertahanan, Politik, SOSIAL
Konsultasi Medis Berubah Jadi Bentakan, RSUD Koja Disorot Publik
Jakarta wartapenasatu.com
Pelayanan Pasien RSUD Koja Dipertanyakan, Dugaan Perlakuan Kasar Dokter Jadi Sorotan
Pelayanan rumah sakit kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan dari seorang pasien peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang mengaku mendapat perlakuan kurang baik dari salah satu dokter di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pasien tersebut merasa diperlakukan tidak semestinya saat menjalani konsultasi medis.
Menurut pengakuan pasien, dokter yang menangani justru memperlakukan pasien dengan cara yang kasar. Pasien mengaku dibentak ketika hendak melakukan konsultasi, bahkan tangannya ditekan hingga menimbulkan rasa sakit dan lecet. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam, mengingat rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Pasien tersebut menegaskan, dirinya adalah peserta BPJS Kesehatan kelas 1 yang setiap bulan membayar iuran melalui pemotongan gaji. Dengan status itu, ia berharap memperoleh pelayanan yang layak dan bermartabat. Namun, pengalaman yang dialami justru menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan medis di RSUD Koja.
Tidak hanya itu, pasien juga menyampaikan bahwa kemungkinan besar dirinya bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan serupa. Ia menduga bahwa pasien lain juga mungkin pernah mendapatkan pengalaman yang sama, hanya saja tidak berani bersuara. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka agar menjadi pembelajaran bagi pihak rumah sakit dan tenaga medis.
“Kami akan terus menyuarakan hal ini bersama tim organisasi kami. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan rumah sakit, melainkan agar tidak ada lagi pasien yang mengalami perlakuan yang sama. Pelayanan medis harus berdasarkan etika, aturan, serta undang-undang yang berlaku,” ungkap pasien tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam undang-undang telah diatur hak-hak pasien serta kewajiban tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan. Karena itu, setiap pihak rumah sakit seharusnya memahami dan mengimplementasikan aturan tersebut agar tercipta pelayanan yang lebih baik.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi manajemen RSUD Koja dan instansi terkait. Transparansi, evaluasi, serta peningkatan standar pelayanan perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tetap terjaga. Pasien berharap ke depannya, RSUD Koja maupun rumah sakit lain di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih humanis, ramah, dan berorientasi pada pemulihan kesehatan pasien.
“Nok Srie”Melaporkan
FSUI Tebar Ilmu: Pengajian Perdana dan Komitmen Membangun SDM Beradab
FSUI Tebar Ilmu: Pengajian Perdana dan Komitmen Membangun SDM Beradab
Jakarta timur, wartapenasatu.com – menjadi momentum penting bagi Forum Silaturahmi Umat Islam (FSUI) dengan diselenggarakannya pengajian perdana pada Senin, 22 September 2025 di kantor pusat mereka, yang terletak strategis di Jl. Otista Raya, Jakarta Timur. Ustazah Imas, sebagai pengisi acara, menyampaikan materi yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dan memperkaya khazanah keilmuan para peserta yang hadir.
Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari padatnya peserta yang memadati lokasi acara. Keluarga besar FSUI, bersama dengan warga sekitar, berduyun-duyun datang untuk menimba ilmu dan mempererat tali persaudaraan. Kehadiran mereka menjadi representasi nyata dari semangat kebersamaan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan agama.
Ketua Umum FSUI, KH. Cholid H. Hasyim, MA, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya pengajian perdana ini. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Lebih lanjut, beliau menegaskan komitmen FSUI untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.
KH. Cholid H. Hasyim, MA, menjelaskan bahwa pengajian hanyalah salah satu dari sekian banyak program yang akan diinisiasi oleh FSUI. Program-program lain seperti pelatihan pemandian jenazah, pengenalan ilmu falak, pembelajaran taksin tajwid, dan kajian kitab kuning juga akan dibuka untuk umum. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari kepedulian FSUI terhadap peningkatan kualitas spiritual dan intelektual masyarakat.
Lebih dari sekadar transfer ilmu pengetahuan, KH. Cholid H. Hasyim, MA, menekankan bahwa tujuan utama dari pendirian kantor FSUI adalah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dan bangsa yang beradab di tengah derasnya arus kemajuan teknologi. Beliau berharap, FSUI dapat menjadi wadah pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama dan moralitas.
Kantor FSUI sendiri baru saja diresmikan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, H. Pramono Anung, pada tanggal 12 September 2025. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan batu prasasti sebagai simbol dukungan pemerintah daerah terhadap upaya-upaya FSUI dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Dengan semangat pengabdian dan harapan untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa, FSUI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Bersama-sama, mari kita wujudkan SDM yang beradab, cerdas, dan berakhlak mulia, demi Indonesia yang lebih baik.
- Artikel, Bisnis, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Kesehatan, Nasional, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
Pemulihan Mental dan Edukasi Sosial Jadi Fokus Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan
Jakarta wartapenasatu.com
Kolaborasi Dinsos DKI dan Organisasi Perempuan: Ingin Membangun Kerja Sama Mental Sosial Menuju Indonesia Emas
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Dr. drg. Maria Margaretha, M.Si., FISQua, bersama sejumlah organisasi perempuan Merencanakan melakukan sinergi dalam bidang sosial. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) yang diketuai Ibu Sinda Sutadisastra dan Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju (PENEMU) yang dipimpin Ibu Nok Srie. Kehadiran perwakilan organisasi, di antaranya Ibu Ismi Sumantri dari Humas IKPPI, menjadi simbol semangat kebersamaan untuk memperkuat peran sosial masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya membangun mental anak bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurut para tokoh perempuan ini, pemulihan mental harus dimulai sejak dini agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman, serta terhindar dari pengaruh negatif lingkungan.
Fokus utama kolaborasi rencana kerja sama ini adalah memberikan edukasi sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan terhadap tindakan kriminalitas maupun pelecehan. Masyarakat di lapisan bawah kerap menjadi korban karena lemahnya pemahaman dan minimnya akses terhadap pendidikan sosial. Oleh karena itu, upaya nyata diperlukan agar mereka memperoleh perlindungan sekaligus pembekalan hidup yang lebih baik.
Dr. Maria Margaretha menegaskan bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Sinergi dengan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun jejaring sosial yang lebih luas. Ia menilai peran perempuan dalam membentuk karakter sosial bangsa sangat penting, karena perempuan adalah pusat pendidikan pertama dalam keluarga dan masyarakat.
Ibu Sinda Sutadisastra selaku Ketua IKPPI menambahkan bahwa kerja sama lintas organisasi adalah langkah strategis. Baginya, pemulihan mental masyarakat harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pendampingan, serta edukasi yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan gaya hidup sosial yang lebih beradab, disiplin, dan berintegritas.
Sementara itu, Ibu Nok Srie, Ketua Sri Kandi Pejuang Indonesia Maju, menekankan pentingnya memulai perubahan dari hal-hal kecil. “Pemulihan sosial bukan hal instan, tetapi dimulai dari langkah sederhana seperti membangun kesadaran diri, membiasakan hidup tertib, dan saling menghargai dalam lingkungan sosial,” ujarnya.
Dengan untuk memulai dan Berencana Kolaborasi antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan organisasi perempuan ini diharapkan menjadi model kerja sama dalam mengatasi kerentanan sosial. Dengan langkah nyata dari pemulihan mental, penataan gaya hidup, hingga pemberdayaan masyarakat marginal, cita-cita menuju Indonesia Emas diyakini bisa terwujud lebih cepat.
“Nok Srie”Melaporkan
Waspers Apel Satfung, Sipropam Polresta Palangka Raya Cek Absensi dan Kelengkapan Personel
Waspers Apel Satfung, Sipropam Polresta Palangka Raya Cek Absensi dan Kelengkapan Personel
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya, Polda Kalimantan Tengah, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme korps Bhayangkara melalui pengawasan personel (waspers) yang ketat. Kegiatan ini diimplementasikan saat pelaksanaan apel satuan fungsi (satfung) yang rutin digelar pada Rabu pagi, 24 September 2025.
Pengawasan personel ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan Polresta Palangka Raya dalam memastikan setiap anggota menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik profesi kepolisian. Melalui waspers, Sipropam berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi pelanggaran disiplin serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak citra institusi.
Dalam pelaksanaannya, personel Sipropam secara seksama memeriksa kehadiran anggota melalui pengecekan absensi serta memastikan kelengkapan atribut yang dikenakan saat Apel Satfung. Kegiatan ini berlangsung di Mapolresta Palangka Raya, yang berlokasi strategis di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Kapolresta Palangka Raya, melalui Kepala Seksi Propam (Kasipropam) AKP Husni Setiawan, menjelaskan bahwa pengecekan absensi memiliki peran krusial dalam memantau kedisiplinan personel. Menurutnya, kehadiran yang konsisten merupakan fondasi penting dalam membangun kinerja yang optimal serta mencegah potensi pelanggaran.
“Dengan memantau absensi secara rutin, kami dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dapat menjadi indikasi adanya permasalahan pribadi atau bahkan potensi keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum,” ungkap AKP Husni Setiawan.
Lebih lanjut, AKP Husni Setiawan menekankan bahwa waspers bukan hanya sekadar kegiatan formalitas, melainkan sebuah upaya preventif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari pelanggaran. “Kami berharap, melalui pengawasan yang berkelanjutan ini, dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran disiplin serta menjaga nama baik kesatuan dan institusi Polri,” tegasnya.
Komitmen Sipropam Polresta Palangka Raya dalam menjaga disiplin dan integritas personel merupakan cerminan dari visi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Melalui upaya preventif dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat, serta tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Palangka Raya.
Mediasi Polsek Bukit Batu: Resolusi Konflik Digital dan Harmoni Komunitas
Mediasi Polsek Bukit Batu: Resolusi Konflik Digital dan Harmoni Komunitas
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Batu, bagian dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palangka Raya, Polda Kalimantan Tengah, kembali menunjukkan perannya sebagai penengah dalam penyelesaian permasalahan sosial di tengah masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi ini tercermin dari keberhasilannya memediasi konflik yang berakar dari interaksi digital.
Proses mediasi krusial ini dilaksanakan di Markas Polsek Bukit Batu, yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 33, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Selasa sore, 23 September 2025.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Bukit Batu, Ipda M. Hafiizh Ramadhan, menjelaskan bahwa mediasi ini bertujuan untuk menuntaskan perseteruan antarpribadi yang dipicu oleh konten di media sosial.
“Konflik ini melibatkan tiga wanita berinisial E (27), AS (29), dan NF (26). Pemicunya adalah unggahan di media sosial oleh saudari E yang, menurut saudari AS dan NF, dianggap menyinggung perasaan serta merugikan citra mereka,” terang Ipda Hafiizh.
Sesi mediasi berlangsung secara komunikatif dan transparan, memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk mengemukakan pandangan masing-masing. Pendekatan ini esensial dalam mencari solusi yang adil dan optimal guna mengakhiri perselisihan.
“Kami berhasil menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Seluruh pihak sepakat untuk berdamai, saling memaafkan, dan saudari E pun bersedia menghapus unggahan yang menjadi sumber konflik,” ujar Hafiizh.
Kesepakatan damai tersebut kemudian diabadikan dalam sebuah surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh ketiga belah pihak di atas meterai. “Dengan demikian, apabila di kemudian hari permasalahan serupa kembali muncul, para pihak dapat menuntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” pungkasnya.Sinergi Pimpinan di Hari Jadi ke-66 Barito Selatan: Kapolda Kalteng dan Gubernur Hadir dalam Upacara Khidmat
Buntok,wartapenasatu.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., turut serta dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barito Selatan (Barsel) pada Selasa (23/9/2025) pagi. Acara tersebut diselenggarakan secara khidmat di halaman Kantor Bupati setempat.
Upacara bersejarah ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati H. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., Kapolres Barsel AKBP Jecson R. Hutapea, S.I.K., M.H., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta upacara atas partisipasi dan kekhidmatan pelaksanaan peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barsel. Beliau menyoroti tema yang diusung, yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, sebagai semangat kolaborasi untuk kemajuan daerah.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barsel. Beliau menekankan pentingnya momentum ini sebagai penguat semangat seluruh elemen masyarakat.
“Selamat kepada seluruh masyarakat Barito Selatan atas bertambahnya usia kabupaten yang identik dengan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan. Harapan kami, peringatan ini dapat menjadi katalisator bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi positif demi kemajuan, keamanan, dan kenyamanan kabupaten yang kita cintai ini,” pungkas Kapolda.
Jadi Narasumber Program Kalteng Bicara TVRI, Rumkit Bhayangkara Sampaikan Bahaya Rokok Elektrik Bagi Tubuh Manusia
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Polda Kalteng terus berkomitmen aktif dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, baik melalui layanan medis maupun kegiatan sosialisasi di berbagai media.
Salah satu wujud nyata komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan sebagai narasumber dalam program “Kalteng Bicara” yang disiarkan TVRI Kalimantan Tengah, dengan topik utama mengenai bahaya rokok elektrik atau vape bagi tubuh manusia.
Dalam program yang disiarkan secara langsung tersebut, narasumber dari Dokter Spesialis Paru dr. Ivan Chandra, Sp.P., MM., dan Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) dr. Kentrin Zailin menyampaikan bahwa penggunaan rokok elektrik yang marak di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, kini menjadi salah satu perhatian serius dunia medis.
Meski kerap dipersepsikan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional, faktanya rokok elektrik tetap mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.
Dijelaskan bahwa cairan rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, uap yang dihasilkan dari proses pemanasan cairan juga mengandung bahan kimia berbahaya seperti formaldehida, asetaldehida, hingga logam berat yang dapat merusak paru-paru dan organ vital lainnya. Penggunaan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan kronis, kerusakan jaringan paru, hingga peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke.
“Banyak masyarakat, khususnya remaja, yang salah kaprah menganggap rokok elektrik lebih modern dan lebih aman dibandingkan rokok biasa. Padahal berdasarkan data medis dan penelitian, justru sebaliknya, vape memiliki potensi bahaya serius yang harus diwaspadai,” ungkap dr. Ivan.
Lebih lanjut dijelaskan, salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah potensi kerusakan otak pada remaja akibat paparan nikotin. Nikotin yang terkandung dalam cairan vape dapat mengganggu perkembangan otak, menurunkan konsentrasi, dan meningkatkan risiko kecanduan di usia muda. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan apabila tidak segera diantisipasi.
Selain menyampaikan paparan ilmiah, Rumkit Bhayangkara juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan yang berkesinambungan. Dengan menggandeng media televisi publik seperti TVRI, informasi mengenai bahaya rokok elektrik dapat disebarkan secara luas dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Edukasi semacam ini diharapkan mampu membuka wawasan masyarakat bahwa menjaga kesehatan jauh lebih penting daripada mengikuti tren gaya hidup yang berisiko.
Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya AKBP dr. Anton Sudarto, M.A.R.S., M.H., mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa keterlibatan Rumkit Bhayangkara dalam program Kalteng Bicara TVRI sekaligus menjadi bagian dari langkah preventif Polri melalui bidang kedokteran dan kesehatan dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka perokok di Indonesia.
“Edukasi publik tidak hanya bertujuan menurunkan angka perokok dewasa, tetapi juga melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam bahaya ketergantungan nikotin sejak dini”, tuturnya.
Melalui kegiatan ini, Rumkit Bhayangkara menegaskan kembali komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan pola hidup sehat. Tidak hanya fokus pada pelayanan kuratif di rumah sakit, tetapi juga aktif menjalankan peran promotif dan preventif dengan memberikan edukasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat luas.
- Artikel, Bisnis, Daerah, Ekonomi, hukum, Internasional, Keamanan, Militer, Opini, Pendidikan, Pertahanan, Politik, Seni dan Budaya, SOSIAL
APBN dan Menteri Keuangan: Antara Stabilitas Angka dan Keadilan Sosial
Jakarta wartapenasatu.com
APBN dan Pergantian Menkeu: Antara Harapan dan Keraguan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen ribuan halaman. Ia adalah denyut nadi kehidupan bangsa, sekaligus cermin politik ekonomi sebuah negara. Dari situ, publik bisa menilai sejauh mana negara sungguh hadir untuk rakyatnya. APBN bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama yang menentukan harga beras di pasar, upah tenaga honorer di pelosok, hingga ketersediaan obat gratis di puskesmas desa.
Setiap rupiah yang tertulis dalam pos anggaran sesungguhnya berkelindan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di ruang kelas sederhana, gaji guru honorer bergantung pada keputusan fiskal. Di lahan pertanian, subsidi pupuk menentukan nasib panen petani kecil. Di pusat layanan kesehatan desa, ketersediaan obat dan fasilitas menjadi bukti nyata apakah janji negara benar-benar ditepati atau hanya terhenti di atas kertas.
Karena itulah, setiap kali kursi Menteri Keuangan berganti, publik selalu menyimpan harapan sekaligus kecemasan. Sosok baru di posisi Bendahara Negara seolah memegang kunci arah kebijakan ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebijakan fiskal akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru sekadar menjaga stabilitas makro di atas kepentingan keseharian warga?
Selama ini, bahasa teknokratis dalam penyusunan APBN kerap menutupi persoalan mendasar. Angka pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan rasio utang yang rapi di atas kertas seringkali tak selaras dengan realitas di lapangan. Bagi masyarakat bawah, yang lebih penting bukanlah jargon makroekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah biaya pendidikan terjangkau, dan apakah layanan kesehatan bisa diakses tanpa harus menjual harta benda.
Tantangan bagi Menteri Keuangan baru tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mengelola APBN bukan sekadar sebagai laporan akuntansi negara, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga ancaman resesi, arah kebijakan fiskal yang tepat bisa menjadi benteng ketahanan ekonomi nasional.
Namun publik juga belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi. Pengalaman selama ini menunjukkan, pergantian pejabat belum tentu melahirkan perubahan mendasar. Tak jarang, wajah baru hanya melanjutkan pola lama: menjaga stabilitas fiskal, namun melupakan fungsi APBN sebagai alat distribusi kesejahteraan. Rakyat pun khawatir, jargon reformasi fiskal kembali berhenti di ruang sidang dan meja birokrasi.
Kini, yang ditunggu adalah keberanian Menteri Keuangan baru dalam menggeser paradigma. Dari sekadar menjaga angka, menuju menjadikan APBN sebagai instrumen politik keberpihakan. Dari sekadar laporan rutin, menjadi wajah negara yang benar-benar hadir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa rapi angka-angka disusun, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi rakyat yang setiap hari berjuang mempertahankan hidup.
“Nok Srie”Melaporkan
Kolaborasi Strategis: Polresta Palangka Raya dan Fathul Jannah Bersinergi Wujudkan Lingkungan Pendidikan Bebas Perundungan.
Palangka Raya, wartapenasatu.com – Polresta Palangka Raya secara konsisten mengintensifkan upaya penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Inisiatif terbaru diwujudkan melalui pengukuhan kolaborasi strategis dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fathul Jannah, yang berfokus pada pencegahan praktik perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Verifikasi Memorandum of Understanding (MoU) krusial ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Hukum Polda Kalimantan Tengah pada hari Selasa, 23 September 2025. Kegiatan tersebut melibatkan partisipasi aktif dari Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polresta Palangka Raya dan perwakilan dari kedua institusi pendidikan tersebut.
Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Dedy Supriadi, S.I.K., M.H., melalui Kasatbinmas AKP Dig Supriyo, menjelaskan bahwa sejumlah poin penting telah dirumuskan dan disepakati bersama. Kesepakatan ini mencakup langkah-langkah preventif, mekanisme penanganan kasus perundungan, serta program edukasi komprehensif yang ditujukan kepada para siswa.
“Kerja sama ini merupakan manifestasi nyata komitmen Polri dalam mendukung sektor pendidikan. Kami bertekad untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk belajar dalam suasana yang aman, bebas dari segala bentuk perundungan, sehingga potensi mereka dapat berkembang secara optimal,” tegas AKP Dig Supriyo.
Kepala Sekolah MTs Fathul Jannah, Radina, S.Pd., dan Kepala Sekolah MI Fathul Jannah, Umar Dani, S.Pd., menyambut positif inisiatif MoU ini. Mereka meyakini bahwa sinergi dengan kepolisian akan secara signifikan mengukuhkan upaya sekolah dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dan bebas perundungan bagi peserta didik.
Proses verifikasi ini difasilitasi oleh Tim Verifikator Bidang Hukum Polda Kalimantan Tengah dan berlangsung secara konstruktif dalam atmosfer kolaboratif, menandai langkah maju dalam perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
