Bisnis

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Keamanan,  Kesehatan,  Kuliner,  Loker,  Nasional,  Opini,  Pendidikan,  Pertahanan,  Politik,  Seni dan Budaya,  SOSIAL

    Program MBG Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Kesehatan Nasional

    Jakarta wartapenasatu.com

    MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja

     

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 terus menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Hingga 26 September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi secara gratis kepada berbagai kelompok penerima manfaat di seluruh Indonesia.

     

    Tercatat ada 9.406 dapur Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) yang beroperasi di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut, 99,1 persen atau 9.327 dapur dinyatakan aman tanpa insiden keracunan. Sementara 79 dapur lainnya sempat mengalami masalah keamanan pangan, namun sudah diberikan teguran hingga penutupan sesuai tingkat keparahan kasusnya. Pemerintah menargetkan 100 persen dapur dalam kondisi aman dengan pengawasan ketat serta sertifikasi keamanan pangan.

     

    Manfaat program MBG ini telah menyentuh 28,2 juta anak sekolah, 920 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, dan 313 ribu ibu menyusui. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

     

    Selain itu, program MBG juga memberi dampak positif pada perekonomian dengan menyerap lebih dari 337 ribu tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya. Kehadiran lapangan kerja baru ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menekan angka pengangguran.

     

    Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, meninjau langsung pelaksanaan dapur MBG di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa program ini akan terus dikawal agar tepat sasaran serta menjaga standar kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.

     

    Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama dari program ini adalah menjaga kualitas dan keamanan pangan di seluruh dapur. Karena itu, sertifikasi dan pengawasan ketat menjadi fokus utama agar kasus keracunan tidak terjadi kembali dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program.

     

    Dengan capaian yang ada, program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi emas 2045.

     

    Apakah Anda ingin saya buatkan juga judul alternatif selain yang sudah ada di gambar (“MBG Sentuh 28 Juta Penerima Manfaat, Serap 337 Ribu Lapangan Kerja”

    “Nok Srie “Melaporkan

    • #MBG
  • Artikel,  Berita Duka,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Keamanan,  Kriminal,  Nasional,  Opini,  Pendidikan,  Pertahanan,  Politik,  SOSIAL

    Pesan Lindawati Wibowo: Muktamar X Jangan Jadi Ajang Anarkis, Tapi Kebangkitan PPP

    Jakarta wartapenasatu.com

    Lindawati Wibowo: Muktamar X Harus Jadi Momentum Kebangkitan PPP, Bukan Ajang Ricuh

    Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2025 diwarnai kericuhan antar peserta. Aksi saling dorong hingga pelemparan kursi besi sempat terjadi akibat perbedaan dukungan terhadap calon ketua umum. Situasi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Lindawati Wibowo, yang menilai peristiwa tersebut mencederai marwah partai Islam.

    Dalam pernyataannya, Lindawati mengingatkan seluruh kader, simpatisan, dan muktamirin agar menahan diri serta menjaga perilaku sesuai ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam dinamika organisasi, namun harus tetap dijaga dalam koridor kesantunan. “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.

    Politikus perempuan yang juga pernah maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 pada Pemilu 2024 ini menilai bahwa konflik justru semakin menjauhkan PPP dari masyarakat. Menurutnya, riak-riak dalam muktamar adalah hal biasa, tetapi ketika berubah menjadi tindakan anarkis, hal itu jelas sudah kelewatan. “Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, karena justru membuat kita semakin terpuruk,” ujarnya.

    Lebih jauh, Lindawati menekankan bahwa Muktamar X seharusnya menjadi momentum kebangkitan sejati PPP. Ia menyerukan agar partai meninggalkan praktik politik transaksional yang hanya menggadaikan kursi kekuasaan. Baginya, PPP perlu kembali kepada jati diri sebagai rumah besar umat Islam. “Jika berani berubah, PPP bukan hanya akan kembali ke Senayan pada Pemilu 2029, tetapi juga kembali ke hati umat,” katanya.

    Ia juga mengutip sebuah pesan bijak, “Change is the essence of survival; those who adapt will flourish, and those who resist will fade away.” Menurutnya, keterbukaan dan perubahan adalah harga mati bagi PPP. Jika partai tetap terjebak dalam konflik internal tanpa arah, sejarah bisa mencatat PPP sebagai partai yang memilih jalan sunyi: berubah atau punah.

    Lindawati mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menilai perilaku partai politik. Keributan, adu jotos, hingga aksi saling lempar kursi bukanlah cerminan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi persaudaraan. “PPP sebagai partai Islam tidak sepatutnya mengedepankan keributan. Justru kita harus memberikan teladan, bukan sebaliknya,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Lindawati berharap Muktamar X menjadi titik balik bagi PPP untuk kembali solid. Ia mengajak seluruh kader untuk fokus pada pembenahan internal, menata strategi politik, dan kembali mendekatkan diri kepada umat. “Kalau kita mampu berubah, insyaAllah PPP akan kembali besar. Namun jika tidak, maka kita hanya akan semakin dilupakan,” pungkasnya.

    “Nok Srie”Melaporkan

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Nature,  SOSIAL

    Usai Panen Raya, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Gelar Baksos dan Serahkan Bantuan Alsintan

    Usai Panen Raya, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Gelar Baksos dan Serahkan Bantuan Alsintan

    Pulang Pisau, wartapenasatu.com – Usai melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Desa Anjir, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan, bersama Gubernur H. Agustiar Sabran, menggelar Bakti Sosial (Baksos) dan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).


    Baksos dan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepolisian dan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pangan di masyarakat.

    “Dengan adanya bantuan Alsintan, kami berharap para petani semakin terbantu dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di sektor pangan. Hal ini juga sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah pusat,” ujar Irjen Iwan, Sabtu (27/9).

    Ia menambahkan, kepolisian tidak hanya fokus pada tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.

    Menurutnya, dukungan kepada para petani sangat penting agar ketahanan pangan daerah semakin kuat dan mampu menopang kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  Nature,  SOSIAL

    Polda Kalteng Distribusikan 25 Ton Cadangan Jagung ke Gudang Perum Bulog pada Panen Raya Kuartal III

    Polda Kalteng Distribusikan 25 Ton Cadangan Jagung ke Gudang Perum Bulog pada Panen Raya Kuartal III

    Pulang Pisau, wartapenasatu.com – Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III 2025 kembali menegaskan komitmen Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Tidak hanya berperan sebagai pendamping petani dalam proses budidaya, Polda Kalteng juga memastikan hasil panen tersalurkan dengan baik ke gudang Bulog, agar stok cadangan pangan pemerintah dapat terjaga dan distribusi lebih merata.


    Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., seusai melaksanakan penyerahan pemenuhan cadangan hasil panen jagung pada panen raya kuartal III, di Desa Anjir, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Sabtu (27/9/2025).

    Kapolda Kalteng menegaskan, sepanjang panen raya kuartal III di seluruh jajaran Polda Kalteng saat ini, akan dilakukan penyerapan ke Gudang Bulog sebanyak 25 ton.

    “Setelah pelaksanaan panen raya kuartal III yang terpusat di Desa Anjir, Kab. Pulang Pisau ini, Polda Kalteng bersama Bulog melaksanakan pendistribusian jagung hasil panen raya serentak sebanyak 25 ton dari seluruh wilayah di Kalteng,” kata Kapolda.


    “Khususnya hari ini,” lanjut Irjen Iwan, “pihaknya akan memberangkatkan sebanyak 1 ton jagung dari total 8 ton jagung dari panen raya ini untuk diserap Bulog.”

    Kapolda menegaskan, gerakan ini menjadi wujud nyata sinergi Polri dengan Bulog untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

    “Dengan adanya aliran hasil panen ke gudang resmi Bulog, petani mendapat kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh jaminan ketersediaan jagung untuk kebutuhan konsumsi maupun industri,” tegasnya.

    Irjen Iwan berharap, dengan dukungan ini, target nasional pengadaan jagung sebesar 1 juta ton pada tahun 2025 diharapkan bisa tercapai.

    “Langkah Polri melalui pendampingan petani, pengawalan panen, hingga distribusi ke Bulog menjadi bagian integral dari strategi menjaga stabilitas pangan, sehingga dapat membantu mengoptimalkan peningkatan penyerapan jagung dan petani betul-betul bisa optimal,” tutupnya.

  • Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  Nature,  SOSIAL,  Tumbuhan

    Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolda Kalteng Komitmen Perkuat Sinergi Wujudkan Sektor Pertanian yang Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan

    Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolda Kalteng Komitmen Perkuat Sinergi Wujudkan Sektor Pertanian yang Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan

    Pulang Pisau, wartapenasatu.com – Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., bersama Gubernur H. Agustiar Sabran dan sejumlah Forkopimda terpantau tiba di Polres Pulang Pisau dari Palangka Raya.

    Perjalanan dalam rangka kunjungan kerja tersebut dilakukan guna pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang merupakan Program Polri. Rombongan melanjutkan perjalanan dari Polres Pulang Pisau ke Desa Anjir, Kec. Kahayan Hilir, pada Sabtu (27/9/2025).

    “Kegiatan panen raya ini merupakan wujud komitmen Polri mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional,” kata Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, mewakili Kapolda Kalteng, saat dikonfirmasi.

    Kabidhumas mengatakan, Polri, khususnya Polda Kalteng, telah dan sedang gencar melaksanakan program dalam mendukung ketahanan pangan.

    “Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 12.000 hektare lahan binaan Polda Kalteng dan jajaran yang berpotensi ditanami jagung, dan 5.900 hektare di antaranya telah ditanami,” beber Kabidhumas.

    Kombes Erlan menegaskan komitmen Kapolda Kalteng dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, petani, serta seluruh elemen masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama perkuat sinergi dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan dalam membangun sektor pertanian yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Panen raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.

    “Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang,” demikian Erlan.

  • Bisnis

    Menjadi Pemilik Usaha Media Online Adalah Salah Satu Pilihan Usaha Di Masa Depan, Begini Ceritanya….

    WARTAPENASATUJATIM | Surabaya Metropolitan – Saat ini iklim ketidak pastian sedang menjadi topik utama dalam dunia usaha di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, dan iklim negatif ketidak pastian tersebut melanda hampir semua sektor industri termasuk industri pers.

    Dalam dunia industri pers di Indonesia trend negatif terjadi karena adanya perubahan dalam kemajuan tehnologi digital.

    Saat ini sangatlah mudah untuk mempunyai sebuah usaha dalam industri pers, karena tidak harus mempunyai mesin mesin cetak dan peralatan pra cetak yang canggih serta banyak karyawan. Cukup dikelola beberapa orang, bahkan sendirian-pun sudah bisa menjalankannya.

    Sangat berbeda dan bertolak belakang dengan industri pers konvensional yang harus menanamkan modal yang cukup besar terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab bertumbangnya para raksasa di industri pers.

    Menghadapi perubahan dalam industri pers, adalah Promedia Teknologi Indonesia sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan media digital menawarkan bentuk bentuk kerjasama yang simpel namun menjanjikan.

    “Perusahaan kami menawarkan berbagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan industri pers/media digital  dengan menyediakan teknologi dan  ekosistem media digital di Indonesia yang terintegrasi, saling terhubung, dan memiliki jangkauan yang cukup luas, ” kata CEO Promedia Agus Sulistiyono saat membuka diskusi bareng di acara “Journalism 360 : Mediapreneur Talks Eps. 5 – Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan”  yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, hari Kamis (25/09/25).

    Dalam acara Mediapreneur Talks tersebut, dimana Surabaya menjadi kota kelima setelah Medan, Palembang, Tangerang Selatan dan Semarang itu menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas arah perkembangan media di era digital : Dr. Guntur Syahputra Saragih (Komite Publisher Rights), Agus Sulistriyono (CEO Promedia Teknologi Indonesia), dan Ilona Juwita (CEO Props).

    Namun, walaupun ketiga narasumber tersebut memberikan pandangan saling berbeda, namun saling melengkapi, perihal tantangan serta peluang bagi dunia jurnalisme dan industri media, memberikan kesimpulan bahwa masa depan media tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yakni regulasi yang adil, pemanfaatan teknologi data, dan pemahaman mendalam atas perilaku audiens baru.  Tanpa ketiga hal tersebut, media akan kesulitan bersaing di era digital.

    Ditegaskan bahwa inti dari media bukan hanya teknologi atau iklan, melainkan kepercayaan publik. Media yang mampu menjaga integritas sambil memanfaatkan inovasi akan tetap bertahan, bahkan berkembang, di tengah arus perubahan global.(Houget***)

    Jurnalis: Teguh Ary

  • Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  Opini,  SOSIAL

    Kapolda Kalteng Dukung Pasar Murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa: Program Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Masyarakat

    Kapolda Kalteng Dukung Pasar Murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa: Program Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Masyarakat

    Palangka Raya, wartapenasatu.com  – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan pasar murah dan Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa tahun 2025.


    Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalteng setelah menghadiri peluncuran Pasar Murah dan Penandatanganan Kerja Sama Koperasi Desa Merah Putih Adhyaksa Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (25/9/2025).

    Kapolda menyebutkan bahwa kehadirannya merupakan bentuk sinergi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di tingkat desa, sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih.

    “Diharapkan melalui program Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih ini, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Kapolda, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pasar murah dan program koperasi desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Pangdam XII/Tanjungpura, dan sejumlah Forkopimda Kalteng lainnya.

  • Bisnis,  Nasional

    Journalism 360 Hadir di Surabaya: Promedia Ajak Insan Pers Menuju Model Bisnis Media Masa Depan: Berkelanjutan Dengan Mengedepankan Kolaborasi

    WARTAPENASATUJATIM | Surabaya – Setelah sukses menyapa para pelaku media di Semarang, Palembang, Medan, dan Tangerang, Promedia Teknologi Indonesia (PTI) kembali melanjutkan perjalanan roadshow bertajuk “Journalism 360: Mediapreneur Talks Eps. 5 – Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan”.

    Kali ini, Surabaya menjadi tuan rumah acara bergengsi tersebut pada Kamis, 25 September 2025, yang digelar di Hotel Santika Premiere Gubeng.

    Kehadiran Promedia di Kota Pahlawan merupakan rangkaian kelima dari enam kota besar di Indonesia yang dikunjungi. Roadshow ini bertujuan memperkuat ekosistem media lokal agar tetap mampu bertahan, berkembang, dan relevan di tengah derasnya arus digitalisasi. Menghubungkan Jurnalis dan Pengusaha Media

    Promedia sebelumnya telah sukses menggelar Mediapreneur Talks di beberapa kota. Dimulai dari Semarang pada Oktober 2024, dilanjutkan Palembang pada Desember 2024, Medan pada Januari 2025, serta Tangerang pada Juli 2025.

    Di Surabaya, fokus utama kegiatan ini adalah mengajak para pengusaha media, jurnalis, hingga komunitas pers untuk bersama-sama membangun bisnis media yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai keberlanjutan dan kolaborasi.

    “Promedia Teknologi Indonesia adalah perusahaan teknologi sekaligus konsultan media. Kami hadir untuk berkolaborasi membangun media online arus utama bersama pemilik media dan jurnalis di seluruh Indonesia,” jelas Agus Sulistriyono, CEO Promedia.

    Ia menegaskan bahwa Promedia menawarkan dukungan menyeluruh mulai dari teknologi, infrastruktur, pelatihan, strategi hingga monetisasi, dengan mengusung konsep economic sharing atau gotong royong.

    Tiga Fokus Pembahasan di Mediapreneur Talks Surabaya Dalam sesi diskusi, terdapat tiga topik utama yang dibahas:

    1. Model Bisnis Media Berkelanjutan
    Disampaikan langsung oleh Agus Sulistriyono, sesi ini menekankan pentingnya transformasi media agar dapat bertahan dalam jangka panjang melalui konsep berbagi manfaat antar pemilik media.

    2. Tren Iklan Digital Terkini
    CEO Props, Ilona Juwita, memaparkan peluang besar iklan digital sebagai tulang punggung keberlangsungan media di era digital-first.

    3. Jurnalisme Berkualitas di Era Platform Digital

    Dr. Guntur Syahputra Saragih, anggota Komite Publisher Right (KTP2JB), membahas peran penting platform digital dalam mendukung keberlanjutan jurnalisme yang sehat dan berintegritas.
    Optimisme di Tengah Tantangan Industri Media

    Agus Sulistriyono tak lupa memberikan dorongan semangat kepada pengusaha media di Surabaya agar tetap menjaga kepercayaan dan nilai dari brand yang sudah dibangun.

    “Di tengah kegalauan para pengusaha media, saya percaya bahwa bisnis informasi tidak akan pernah mati. Hanya medium atau platform yang akan berganti,” ujarnya penuh keyakinan.

    Dengan semangat kolaborasi, Promedia berharap roadshow ini dapat menjadi ruang inspiratif bagi insan pers untuk terus beradaptasi sekaligus menjaga kualitas jurnalisme Indonesia. (Bgn)

    Jurnalis: Bambang Gunawan

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Internasional,  Keamanan,  Kesehatan,  Nasional,  Opini,  Pertahanan,  Politik,  SOSIAL,  Tumbuhan

    Hari Tani Nasional: Petani Bangkit, Negara Hadir Wujudkan Reforma Agraria

    Jakarta wartapenasatu.com

    Hari Tani Nasional ke-65: Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan, Lawan “Serakahnomics”

     

    Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 yang bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi refleksi penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat saat ini adalah “kaum serakahnomics,” yakni pihak asing yang menggerogoti bangsa, kelompok oligarki, serta pejabat korup. Kaum inilah yang selama ini dianggap sebagai akar dari konflik agraria, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus menghantui masyarakat.

     

    Konflik agraria di Indonesia seringkali dipicu oleh pengadaan lahan untuk kepentingan bisnis maupun pembangunan, yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Rakyat kecil kerap menjadi korban akibat lemahnya perlindungan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat sebanyak 24 juta penduduk miskin, dengan 3,17 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta menekan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029.

     

    Struktur ekonomi nasional yang masih ditopang sektor pertanian menjadikan kesejahteraan petani sebagai faktor kunci dalam pembangunan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) terus menunjukkan tren positif. Pada September 2024, NTP tercatat 120,30 dan naik menjadi 123,57 pada Agustus 2025, atau meningkat 0,76 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan daya beli petani yang membaik, seiring dengan harga hasil pertanian yang naik 0,84 persen sementara biaya produksi hanya naik 0,08 persen.

     

    Dampak positif tersebut juga tercermin dari angka kemiskinan yang menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Sejumlah program pemerintah, seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, serta program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bukti keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan.

     

    Sebagai langkah nyata menertibkan “kaum serakahnomics,” pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan dan perkebunan sawit ilegal kepada negara. Proses ini dilakukan melalui mekanisme denda administratif, penguasaan kembali lahan, hingga pemulihan aset. Kebijakan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reformasi Agraria.

     

    Namun, tantangan besar masih dihadapi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kritik muncul terkait tindakan represif yang kurang selektif serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pengawalan kebijakan agraria membutuhkan kekuatan rakyat yang terorganisir agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Dukungan masyarakat menjadi penting agar pemerintah tidak terjebak dalam sinisme publik.

     

    Momentum Hari Tani Nasional tahun ini juga menegaskan perlunya dua langkah strategis. Pertama, penguatan organisasi tani melalui pendidikan ideologis dan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk sarana pascapanen, guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kemitraan dengan lembaga keuangan nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkuat kedaulatan pangan dan menciptakan lapangan kerja baru.

     

    Seruan perjuangan kaum tani kembali menggema dalam peringatan kali ini. Dengan dukungan tanah, modal, teknologi modern yang murah dan massal, serta pengelolaan kolektif di bawah kontrol Dewan Tani, cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud. Semangat perjuangan ini diharapkan menjadi energi baru dalam mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tanah, Modal,Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Tani

     

    Jakarta, 24 Sepetember 2025

     

    Ahmad Rifai (Ketum Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan)

    “Nok Srie”Melaporkan

  • Artikel,  Bisnis,  Daerah,  Ekonomi,  hukum,  Internasional,  Keamanan,  Kesehatan,  Nasional,  Nature,  Opini,  Pendidikan,  Pertahanan,  Politik,  SOSIAL,  Tumbuhan

    Reforma Agraria Jadi Agenda Besar Prabowo, Petani Harus Jadi Tulang Punggung Bangsa

    Jakarta wartapenasatu.com

    Peringatan Hari Tani Nasional: Prabowo Canangkan Reformasi Agraria dan Lawan “Kaum Serakahnomics”

     

    Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap keadilan agraria. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa musuh utama rakyat Indonesia adalah “kaum serakahnomics” — istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan pihak asing, kelompok oligarki, dan pejabat korup yang merampas hak rakyat dan menjadi akar dari konflik agraria serta kemiskinan.

     

    Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) per 5 Februari 2025 mencatat 24 juta orang masih hidup dalam kemiskinan, termasuk 3,17 juta di antaranya dalam kategori miskin ekstrem. Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional diturunkan dari 9 persen menjadi 5 persen pada 2029. Komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah memperbaiki nasib rakyat, khususnya petani.

     

    Struktur ekonomi Indonesia yang masih berbasis agraris menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 120,30 pada September 2024 menjadi 123,57 pada Agustus 2025. Kenaikan ini mencerminkan daya beli petani mulai membaik, didorong oleh kenaikan harga hasil pertanian sebesar 0,84 persen, lebih tinggi dibanding biaya produksi yang hanya naik 0,08 persen.

     

    Perbaikan daya beli petani berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen—angka terendah dalam dua dekade terakhir. Program pemerintah seperti sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, koperasi desa, serta makan bergizi gratis (MBG) menjadi instrumen nyata, meski masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

     

    Untuk menindaklanjuti agenda reformasi agraria, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menargetkan pengembalian jutaan hektare lahan hutan, termasuk perkebunan sawit ilegal, kepada negara melalui denda administratif, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan aset. Langkah ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

     

    Meski demikian, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menghadapi tantangan serius di lapangan. Tindakan represif yang kurang selektif berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam mendukung agenda ini, agar tidak terjebak dalam sikap sinis yang meragukan niat tulus pemerintah.

     

    Momentum Hari Tani Nasional ke-65 menegaskan dua hal pokok: pertama, penguatan organisasi tani dengan pendidikan ideologis dan keterampilan berbasis potensi lokal; kedua, pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendukung hilirisasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat, diharapkan keadilan agraria dapat terwujud dan petani Indonesia mampu menjadi tulang punggung kedaulatan bangsa.

    “Nok Srie”Melaporkan