Daerah
RAKERCAM DPK KNPI Curug Gelar Musyawarah di Wisma Kemnaker Ciloto Cianjur
CIANJUR, Desember 2025– Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Curug menggelar Rapat Kerja Kecamatan (RAKERCAM) pada tanggal 6 dan 7 Desember 2025 di Wisma Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Diciloto, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan yang diketuai Bung Ahmadi, S.Sos, bertujuan menyusun program kerja dan strategi sinergi untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dikecamatan curug.
Acara yang dihadiri pengurus DPK KNPI Curug dan tokoh masyarakat itu menghadirkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Tangerang, Bung Yusuf Basnar, beserta jajarannya. Basnar dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh DPD KNPI Kabupaten Tangerang terhadap upaya DPK KNPI Curug. Dia mengajak pemuda untuk lebih aktif terlibat dalam program pemerintah dan memberikan kontribusi nyata untuk perubahan di masyarakat.
Selain itu, Pemerintah kecamatan Curug Arif Rachman Hakim, S.STP., M.Si, selaku camat curug juga turut serta hadir dan memberikan sambutan. Beliau menyambut baik pelaksanaan RAKERCAM yang dianggap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemuda. “Kami harapkan KNPI Curug dapat menjadi motor penggerak pemuda untuk mewujudkan kecamatan yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Pada diskusi intensif selama dua hari, peserta membahas berbagai topik penting, antara lain pengembangan potensi pemuda, serta peran aktif pemuda dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut juga terdapat Edukasi dan Game yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan kekompakan antar pengurus KNPI Curug.
Kegiatan RAKERCAM diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi DPK KNPI kecamatan Curug. Bung Ahmadi, S.Sos, menyampaikan harapan agar hasil musyawarah dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecamatan Curug. “Kita harus bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi pemuda dan masyarakat,” tegasnya.
PT KAJ Tak Hadir, Sidang Sengketa Lahan Lumpuh
PT KAJ Tak Hadir, Sidang Sengketa Lahan Lumpuh
Tenggarong, wartapenasatu.com – Sidang perdana perkara sengketa lahan antara warga Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun Darat, dengan PT Kutai Agro Jaya (KAJ) berlangsung di Pengadilan Negeri Tenggarong, Rabu (3/12/2025). Dalam agenda awal tersebut, majelis hakim mencatat ketidakhadiran pihak tergugat utama, yakni PT KAJ, sehingga persidangan ditunda dan pemanggilan resmi dijadwalkan ulang oleh pengadilan.
Para penggugat terdiri dari Darmono dan Sofyar Ardanie Sriananda selaku ahli waris Alm. H. Mohd. Asrie Hamzah, yang menggugat PT KAJ atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Mereka diwakili tim kuasa hukum dari Borneo Raya Law Firm: Herman Felani, S.H., M.H., C.L.A., H. Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Adv. Gunawan, S.H.
Gugatan tersebut menyoal penguasaan sepihak perusahaan terhadap total sekitar 180 hektare lahan yang menurut para penggugat merupakan tanah sah milik keluarga, diperoleh melalui Surat Pernyataan Pelepasan Tanah (SPPT) sejak 2005.
Kuasa hukum para penggugat, Adv. Herman Felani, menjelaskan bahwa sidang pertama hanya berlangsung singkat karena pihak PT KAJ tidak hadir dalam panggilan resmi pertama.
“Agenda hari ini adalah sidang pertama. Namun pihak tergugat tidak berhadir, sehingga majelis menunda sidang sampai 17 Desember untuk pemanggilan kedua,” jelas Herman.
Ia menegaskan, apabila PT KAJ kembali mangkir pada panggilan kedua dan ketiga, maka perusahaan dapat kehilangan hak jawab, dan perkara akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian.
Rekan kuasa hukum lainnya, Adv. Gunawan, menambahkan bahwa pihaknya menemukan indikasi persoalan perizinan perusahaan yang akan disampaikan secara resmi dalam proses persidangan.
“Masalah isu-isu yang beredar terkait adanya izin yang kami temukan nanti akan kami tampilkan di persidangan. Kami meyakini izin tersebut tidak ada,” ujar Gunawan.
Gunawan juga menegaskan total lahan yang diperjuangkan warga dalam gugatan ini mencapai kurang lebih 180 hektare, mencakup 11 bidang tanah milik Darmono dan 78 bidang tanah milik ahli waris H. Mohd. Asrie Hamzah, sebagaimana tercatat dalam dokumen gugatan.
Darmono, salah satu pemilik lahan, mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Ia menuturkan bahwa pada 2014, muncul klaim dari perusahaan bahwa area perkebunan singkong yang dikelola masyarakat adalah milik perusahaan.
Padahal warga telah membeli tanah tersebut, jauh sebelumnya.
“Kami membeli lahan itu pada 2005. Perusahaan baru membeli dari masyarakat Bahulak, bukan dari masyarakat Sukabumi. Pada intinya itu hak saya dan keluarga Haji Hamzah,” ujar Darmono.
Darmono mengungkapkan bahwa lahan tersebut sempat dimanfaatkan untuk program Pemerintah berupa budidaya singkong gajah.
Bahkan warga sempat memperoleh pinjaman bank untuk membangun fasilitas pengolahan.
“Kami sampai dapat pinjaman dari bank untuk pabrik. Sempat produksi satu tahun, tapi lahan dirusak lagi pada 2015. Sejak itu tidak selesai-selesai,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pihak perusahaan kerap tidak merespons upaya mediasi warga maupun pemanggilan oleh desa.
Kuasa hukum berharap proses persidangan berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum kepada warga yang selama ini menunggu penyelesaian sengketa.
“Kami akan memperjuangkan hak klien kami, dan mudah-mudahan perjuangan ini membuahkan hasil sesuai harapan mereka,” tandas Gunawan.
Marwah pers oleh Hartany Soekarno sebagai jurnalis senior Kalimantan Tengah.
Marwah pers oleh Hartany Soekarno sebagai jurnalis senior Kalimantan Tengah.
Palangka Raya, wartapenasatu.com — Di halaman kecil pendopo sebuah rumah yang sederhana di bawah rindang pohon rambutan yang buahnya mulai memerah, seorang lelaki berusia senja duduk menatap jauh ke halaman. Angin sore sepoi menggoyang ranting seolah ikut menjaga percakapan kami saat itu. Di kursi karet sederhana, Hartany Soekarno, jurnalis yang telah mengabdi lebih dari empat puluh tahun mewakafkan dirinya untuk menulis tentang keadilan. Dia membuka kembali buku kehidupan yang tak pernah selesai ia tutup. Palangka Raya, Selasa 2 Desember 2025.
Hartany bukan seorang jurnalis yang tumbuh dari ruang redaksi ber-AC atau gemerlap acara peluncuran media. Ia tumbuh dari lapangan, dari debu jalan kampung, dari suara rakyat kecil yang sering tak terdengar oleh mereka yang memegang kekuasaan. perjalanan panjang pengabdian itu tidak selalu mulus dia lalui.
“Dulu saya juga pernah dipanggil wartawan bodrek,” dengan suara tenang tetapi menyimpan getir yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena semua itu kini terasa jauh terlampaui oleh waktu dan karya. “Namun perlahan-lahan, sebutan itu hilang sendiri. Pembaca yang membelaku. Tulisan-tulisan saya yang menjawab.” ucapnya tenang.
Ia menatap pena tua yang tergeletak di atas meja, seolah di sanalah roh hidupnya bertumpu. Lalu ia berkata lirih namun penuh keyakinan, “Wartawan itu tidak dilihat dari usia. Mereka dinilai dari karyanya, apakah membuat publik lebih cerdas, lebih sadar, dan berani melihat kebenaran.” tegasnya.
Setiap katanya seperti palu kecil yang mengetuk kesadaran. Ada keteguhan yang hanya bisa dimiliki seseorang yang pernah jatuh, diremehkan, namun memilih bangkit tanpa dendam.
Dalam obrolan yang mengalir seperti cerita senja di kampung halaman, Hartany menyinggung satu hal yang sering menjadi ketakutan banyak jurnalis: berada di luar lingkaran kekuasaan.
“Jangan takut,” katanya sambil memandang lurus, seolah menatap seluruh jurnalis muda yang pernah ia temui. “Kita hidup bukan dari kontrak pemberitaan. Kita hidup dari karya. Dari kejujuran kita menulis.” tuturnya pelan tapi tegas.
“Kalau kita jujur, maka bekerjalah dengan hati, karena kekuasaan bukan hal yang menakutkan. Kita memang harus berdiri di luar lingkaran itu. Karena di sanalah seorang jurnalis dapat melihat semuanya dengan terang.” katanya tegas.Namun dibalik tutur yang tegas, ia tak menutup mata terhadap kondisi pers hari ini. Ia melihat jurnalis terkotak-kotak oleh kepentingan, terpecah oleh kelompok, terseret oleh arus yang membuat mereka saling menjauh.
“Padahal kita ini saudara,” ucapnya pelan. “Marwah pers itu runtuh kalau kita tidak bersatu.”tambahnya lagi.Hartany menegakkan tubuhnya, seperti ingin memastikan kalimat berikutnya tak akan disalah pahami.
“Jurnalis itu harus tetap pegang Kode Etik Jurnalistik. Itu benteng kita. Kita ini bukan sekadar penyampai kabar, kita ini pendidik, pengingat, pengontrol. Tanpa itu, pers hanyalah bayangan yang kehilangan bentuk.” tegasnya.Sore hampir berganti malam ketika percakapan itu berakhir. Cahaya jingga menembus sela-sela dedaunan rambutan di halaman, membingkai Hartany dalam siluet yang hampir puitis. Di tengah senja, ia tampak seperti seorang penjaga terakhir marwah pers, dengan suara yang tenang namun tegas, Hartany masih berusaha menjaga api integritas jurnalis agar tak padam.
Saat angin kembali berhembus, sebagai penulis saya menyadari satu hal: kadang, nasihat paling keras tidak datang dari gedung megah, tetapi dari pendopo sederhana di bawah pohon rambutan, dari seorang jurnalis yang tetap tegar berdiri meski badai berkali-kali menerjang diri dan nyawanya.(ryt)
Konsolidasi Baru: KBPP Polri Jatim Resmi Dilantik, Teguhkan Komitmen Mewujudkan Organisasi yang Solid, Modern, dan Berwibawa
WARTAPENASATUJATIM | Surabaya — Suasana Gedung Mahameru Polda Jawa Timur pada Sabtu (6/12/2025) dipenuhi energi baru ketika Pengurus Daerah dan Pengurus Resort Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Jawa Timur Masa Bakti 2024–2029 resmi dikukuhkan.
Pengukuhan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang konsolidasi organisasi KBPP Polri yang kini bergerak cepat menata kembali struktur kelembagaan di seluruh Indonesia, sesuai amanat Musyawarah Nasional (MUNAS) V.
Langkah konsolidasi tersebut diwujudkan setelah Pengurus Daerah KBPP Polri Jawa Timur melaksanakan MUSDA V pada 10 November 2024.
Untuk mempertegas legitimasi organisasi, Dewan Pimpinan Pusat KBPP Polri menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan susunan personalia Dewan Penasehat dan Pengurus Daerah KBPP Polri Jawa Timur periode 2024–2029 sebuah mandat strategis untuk memperkuat peran KBPP Polri dalam mendukung transformasi Polri yang Presisi.
Tiga Surat Keputusan penting yang diterbitkan Pimpinan Pusat menjadi pijakan formal:
1. SKEP-05/MUSDA V/KBPP POLRI JATIM/XI/2024 tentang Ketua Terpilih Pengurus Daerah KBPP Polri Jawa Timur.
2. SKEP-06/MUSDA V/KBPP POLRI tentang Formatur MUSDA V Tahun 2024.
3. SKEP-07/MUSDA V/KBPP POLRI tentang Susunan Pengurus Daerah Tahun 2024.
Dewan Pembina diketuai oleh Kapolda Jawa Timur, dengan Wakapolda sebagai Ketua Harian. Sementara jajaran anggota diisi oleh Direktur Binmas, Kepala Biro SDM, dan Direktur Intelkam Polda Jatim.
Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh senior Kepolisian, mulai dari Brigjen Pol (Purn) Drs. RB. Sadarum hingga Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, serta beberapa purnawirawan dan tokoh masyarakat yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian.
Sementara itu, Pengurus Daerah KBPP Polri Jatim dipimpin oleh Erick Reginald Tahalele, S.Sos., didampingi jajaran wakil ketua dan bidang-bidang strategis seperti Komunikasi, Media, dan Informasi yang diemban oleh Andhy Rheza Rahadian dan Rima Ariyanti.
Susunan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 30 Januari 2025 dan disahkan langsung oleh Ketua Umum KBPP Polri, Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Daerah dan Pengurus Resort KBPP Polri juga turut mengundang Ketua PD FKPPAL (Sony Wondal), FKPPAU (Yuni -Yuli), Wakil Ketua 1 PD HIPAKAD Jatim (Yuyun Ary Soekardi), Ketua KBPP Polri Jatim (Erick Reginald Tahalele, S.Sos) beserta seluruh jajaran pengurus.
Dalam sambutannya, Evita Nursanty menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kapolda Jawa Timur beserta seluruh jajaran atas dukungan yang diberikan terhadap gerak organisasi KBPP Polri.
Ia menegaskan bahwa tahun-tahun mendatang adalah momentum krusial bagi KBPP Polri untuk memperkuat struktur dan meningkatkan kualitas organisasi.
“Kita akan lebih fokus untuk menjalankan program kerja dengan pencapaian-pencapaian baru. Semua bidang harus bergerak secara terpadu untuk mewujudkan tujuan KBPP Polri,” tegas Evita.
Menurutnya, konsolidasi hingga tingkat daerah dan resort merupakan kunci untuk melahirkan organisasi yang solid, kuat, modern, mandiri, dan berwibawa.
Meski baru berjalan enam bulan sejak dikukuhkan bersama pengurus pusat pada Juni 2021, Evita menilai banyak kemajuan berarti telah dicapai.
“Alhamdulillah, banyak perubahan positif. Tugas kita adalah menjaga momentum ini agar terus bergerak lebih baik,” ujar anggota DPR RI Komisi VII tersebut.
KBPP Polri menegaskan struktur pengembangan organisasi melalui empat pilar utama: 1. Pemanfaatan Teknologi, 2. Peningkatan SDM, 3. Penataan Organisasi, 4. Penguatan Hubungan Internal dan Eksternal.
Visi besar organisasi ini selaras dengan transformasi Polri menuju Indonesia Maju. Mulai dari kontribusi dalam pembinaan olahraga, pelestarian lingkungan, hingga dukungan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Evita menutup sambutannya dengan pesan kuat tentang pentingnya kolaborasi.
“Tanpa kerja sama atau gotong royong, tujuan mulia organisasi tidak akan tercapai. Ini adalah ladang pengabdian kita kepada Polri, keluarga polisi, bangsa, dan masyarakat. Mari kita majukan KBPP Polri bersama-sama.”
Dengan pengukuhan ini, KBPP Polri Jawa Timur resmi menapaki fase baru kepengurusan fase yang diharapkan membawa energi segar, komitmen kuat, serta langkah strategis untuk menjawab tuntutan zaman dan mendukung Polri dalam pengabdian kepada masyarakat dan negara.*** (Red)
TNI AD Kirimkan Bantuan Logistik Beskala Besar ke Aceh, Sumut, dan Sumbar atas Instruksi Presiden
Jakarta wartapenasatu.com
Jakarta — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali mengerahkan dukungan logistik berskala besar untuk membantu percepatan penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar proses pemulihan di daerah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Bantuan kemanusiaan tersebut diangkut menggunakan Kapal ADRI XCII-BM yang diberangkatkan dengan muatan beragam kebutuhan pokok. Kapal itu membawa total 8.690 koli bantuan dengan berat keseluruhan mencapai 88.457 kilogram. Seluruh bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang saat ini masih dalam kondisi memerlukan dukungan logistik.
Adapun jenis bantuan yang dikirim meliputi makanan siap saji, mie instan, perlengkapan mandi dan sanitasi, air mineral, beras, serta selimut. Selain itu, turut dikirim pakaian dewasa dan anak-anak, perlengkapan bayi, perangkat komunikasi, hingga kendaraan roda empat untuk mendukung mobilitas operasi kemanusiaan di lapangan.
Pengiriman logistik skala besar ini menunjukkan komitmen TNI AD dalam memastikan percepatan distribusi bantuan ke daerah-daerah yang terdampak parah. Selain menggunakan jalur laut, prajurit TNI AD juga terlibat langsung dalam proses bongkar muat dan penataan logistik di sejumlah titik distribusi.
Kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh personel TNI AD, mulai dari tahap persiapan, pengepakan, hingga pemuatan bantuan ke dalam kapal. Sejumlah dokumentasi menunjukkan para prajurit bekerja intensif untuk memastikan seluruh bantuan tertata dengan aman dan siap untuk dikirim menuju wilayah sasaran.
Menurut laporan resmi, bantuan ini akan didistribusikan secara bertahap begitu kapal tiba di pelabuhan tujuan. Pemerintah daerah serta unsur TNI di wilayah masing-masing telah disiagakan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Dengan pengiriman logistik berskala besar ini, pemerintah berharap masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera mendapatkan bantuan yang memadai. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam hadir di tengah rakyat pada saat masa-masa sulit akibat bencana.
Pengumuman Daftar Nominatif Tanah Warga Terdampak Bendungan Bagong Resmi Diumumkan di Desa Sumurup
WARTAPENASATUJATIM | Trenggalek — Pemerintah Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, secara resmi mengumumkan daftar nominatif tanah warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong.
Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025 bertempat di Balai Desa Sumurup dan dihadiri warga pemilik lahan, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta tim pendataan terkait.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah desa menyampaikan bahwa terdapat 17 bidang tanah warga yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Berkas yang diumumkan meliputi kategori luas tanah, batas bidang, serta identitas pemilik yang dinyatakan sah.
Para warga yang hadir terlihat antusias dan menyambut baik hasil pendataan yang telah dirampungkan oleh tim. Proses pengumuman berjalan kondusif tanpa adanya keberatan atau koreksi dari warga terkait data yang dicantumkan.
Salah satu warga terdampak, mengungkapkan rasa syukur setelah menunggu kepastian terkait status tanahnya.
“Kami sudah lama menunggu hasil ini. Alhamdulillah hari ini sudah diumumkan secara terbuka. Harapan kami proses ganti rugi berjalan adil dan sesuai aturan,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan warga lainnya yang berharap tahapan berikutnya dapat segera dilaksanakan tanpa kendala.
Pemerintah Desa: Proses Selanjutnya Masuk Tahap Appraisal
Pemerintah Desa Sumurup menegaskan bahwa seluruh data nominatif yang diumumkan sudah sesuai hasil verifikasi lapangan dan telah disetujui bersama warga.
“Hari ini seluruh warga yang hadir menyatakan menerima dan menyetujui hasil pendataan tanah yang telah diumumkan. Dengan demikian proses akan dilanjutkan ke tahap appraisal atau penilaian oleh pihak berwenang,” ujar Sekretaris Desa Sumurup, dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah desa akan terus mendampingi warga sampai tahap akhir sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah Penting Menuju Kepastian Ganti Rugi
Pengumuman daftar nominatif ini menjadi salah satu tahapan penting dalam prosedur pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bagong. Setelah proses appraisal selesai, tahapan berikutnya adalah penetapan nilai ganti rugi, musyawarah pembayaran, dan serah terima lahan.
Pihak pemerintah berharap seluruh tahapan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi warga.
“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah serta masyarakat terdampak,” tambah perwakilan tim pendataan.
Dengan terlaksananya pengumuman ini, pelaksanaan pembangunan Bendungan Bagong dipastikan semakin jelas arah tahapannya. Warga diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses selanjutnya.*** (YAS)
Perkuat Kapasitas Internal WPK Rangkul Dua Tokoh Muda Sebagai Konsultan Hukum
WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Untuk membangun identitas dan rasa memiliki, serta menciptakan dampak positif yang lebih besar dan kuat daripada individu masing masing,dalam hal emosional, profesional dan sosial.
Solidaritas dan profesionalitas Wartawan Peduli Keadilan (WPK) merangkul dua tokoh muda sebagai konsultan hukum dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan hukum dan mengelola risiko serta mendapatkan perspektif segar dalam menghadapi tantangan hukum yang dinamis.
Dengan demikian WPK semakin menguat seiring bergabungnya dua tokoh muda, Bung Yodika dan Bung Mudabbir, sebagai Konsultan Hukum resmi organisasi tersebut. Jumat, (05/12/2025).
Keduanya dikenal aktif dalam isu-isu penegakan hukum dan memiliki rekam jejak dalam advokasi masyarakat. Kehadiran mereka di tubuh WPK dianggap sebagai angin segar untuk meningkatkan kualitas pendampingan hukum terhadap para anggota maupun respon organisasi terhadap berbagai persoalan publik.
Supriadi, Ketua WPK menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas internal, terutama dalam hal mengawal transparansi hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.
“Dengan hadirnya Bung Yodika dan Bung Mudabbir, WPK semakin percaya diri dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami membutuhkan pendampingan hukum yang kuat, profesional, dan responsif, dan keduanya memenuhi kriteria itu,” ujarnya. Jumat, (05/12/2025).
Sementara itu, Bung Yodika menegaskan komitmennya untuk mendukung WPK dalam setiap proses advokasi, terutama ketika berkaitan dengan hak-hak jurnalistik dan perlindungan kerja wartawan.
“Kami hadir bukan hanya sebagai penasehat, tapi sebagai bagian dari perjuangan bersama untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan berkeadilan,” sambut hangat konsultan hukum WPK.
Senada dengan itu, Bung Mudabbir menambahkan bahwa WPK adalah mitra strategis dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum di daerah.
“Kami siap memberikan pendampingan penuh, baik secara litigasi maupun non-litigasi. WPK adalah garda depan dalam menyuarakan fakta, dan sudah seharusnya didukung oleh kekuatan hukum yang proporsional,” jelasnya.
Di sisi lain, para anggota WPK menyambut baik kehadiran dua konsultan hukum tersebut. Mereka menilai langkah ini menunjukkan keseriusan WPK dalam memperkuat struktur organisasi, terutama di tengah banyaknya kasus yang membutuhkan pendampingan dan advokasi. Pendekatan profesional dan respons cepat dari konsultan hukum dinilai akan meningkatkan kredibilitas WPK di mata publik.
Dengan bertambahnya dua konsultan hukum ini, WPK berharap mampu meningkatkan perannya dalam mengawal berbagai persoalan hukum yang melibatkan publik, serta mempertegas posisi organisasi sebagai mitra kritis namun konstruktif bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum di Bangkalan.*** (Azis)
Datangi Disdik Bangkalan FKPB Soroti Progres Renovasi Gedung SDN Patemon 1
WARTAPENASATUJATIM | BANGKALAN – Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Kamis, 4 Desember 2025. Mereka mempertanyakan pembangunan gedung ruang kelas baru di SDN Patemon 1, Kecamatan Tanah Merah, yang hingga kini awal Desember masih 1 gedung yang dibangun
Ketua FKPB, Taufik Nurhidayat, menduga adanya kejanggalan dalam proses pembangunan rehab gedung ruang kelas baru tersebut. Berdasarkan penelusuran pihaknya di lokasi ada 3 kelas yang di bongkar atapnya, maka kami perlu mendatangi Dinas Pendidikan untuk memastikan ada berapa ruang kelas yang di rehab oleh dinas pendidikan Bangkalan.
“Informasi data yang kami dapatkan dari sirup.lkpp.go.id/home/ bahwa pembangunan rehab gedung sekolah ruang kelas mencapai Rp. 294.844.900 juta maka kami menganggap perlu berkoordinasi dengan dinas pendidikan bangkalan, dikarenakan hingga sampai kini awal Desember di lokasi masih terpantau hanya 1 ruang kelas yang di renovasi,” ujar Taufik.
“Mengacu di lokasi pembangunan rehab gedung ruang kelas ada 3 kelas yang sudah dirobohkan atapnya oleh pihak kontraktor,” ujarnya
Taufik menekankan, agar pihak kontraktor untuk memberikan petunjuk atau mungkin bener agar persepsi masyarakat tidak buram terkait kegiatan pembangunan rehab ruang kelas, dikarenakan ini sudah bulan Desember memasuki akhir akhir tahun khawatir persepsi masyarakat kegiatan tersebut tidak selesai di tahun 2025 ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Seksi Sarana dan Prasarana Disdik Bangkala, Ali Yusri Purwanto, menjelaskan bahwa pembangunan rehab gedung ruang kelas di SDN Patemon 1 memang hanya satu ruang kelas, namun pembangunan rehab gedung ruang kelas tersebut di dak atau di cor dikarenakan lahan sempit dan supaya nanti kalau ada anggaran bisa penambahan ruang kelas baru ke atas, jelasnya
Yusri, sapaan akrab Ali Yusri Purwanto, juga menyampaikan terima kasih pada teman-teman FKPB yang sudah peduli memberi masukan dan kritik yang membangun terhadap Disdik Bangkalan.
“Selebihnya tuntutan dari FKPB nanti saya akan teruskan kepada pimpinan kami,” pungkasnya*** (Azis)
Kualitas Kesehatan Hari Ini Menentukan Peradaban Bangsa Dihari Esok
Kualitas Kesehatan Hari Ini Menentukan Peradaban Bangsa Dihari Esok
Toba, wartapenasatu.com – Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Toba dimulai dengan senam bersama pada Selasa (2/12/2025) pagi di komplek kantor Bupati Toba. Usai senam, dilanjutkan dengan ibadah dan kemudian acara nasional, pembacaan pidato Menteri Kesehatan RI oleh Bupati Toba, pemberian hadiah, penandatanganan prasasti UPT Public Safety Center 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, penyerahan ambulans dan diakhiri dengan defile.
Dalam pidato Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin yang dibacakan oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, pemerintah menekankan bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa esok hari. Oleh karenanya dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah menapaki transformasi Kesehatan Indonesia sebagai pondasi menuju masa depan tersebut. Saat ini pemerintah fokus bergeser dari mengobati orang sakit, menjadi menjaga orang sehat tetap sehat.
Transformasi Kesehatan harus terus digelorakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan akses yang mudah, kualitas yang baik, dan biaya yang terjangkau.
Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan dan peningkatan RS terus berjalan di berbagai pelosok negeri, demi mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata. Di tahun 2025, 32 dari 66 lokus peningkatan RSUD berjalan sesuai
target. “Saya berharap, seluruh pegawai dan pejabat Pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat melakukan gerakan perubahan budaya cara pikir, cara kerja, melayani, jujur, tidak korupsi menuju birokrasi yang kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mengawal dan
menyukseskan transformasi kesehatan,” bunyi pidato Menteri Kesehatan yang dibacakan oleh Bupati Toba.Usai membacakan pidato Menteri Kesehatan, Bupati bersama jajaran Forkopimda melakukan tiup lilin dan pemotongan kue bersama sebagai simbol perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-61. Selanjutnya Bupati juga menandatangani prasasti UPT Public Safety Center 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Toba. Pada kesempatan itu, Bupati Toba dan Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan 1 unit ambulans 4X4 untuk Puskesmas Borbor.
Acara perayaan Hari Kesehatan Nasional juga diisi dengan penyerahkan hadiah kepada para juara untuk lomba berbagai kategori yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toba. Acara kemudian diakhiri dengan defile seluruh Puskesmas se-Kabupaten Toba, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dan organisasi profesi di bidang kesehatan.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)Pemerintah Desa Hiliserangkai, Kecamatan Idanotae Salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Warga Tunjukkan Kegembiraan
Nias Selatan, wartapenasatu.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Hiliserangkai, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan kembali membawa kebahagiaan bagi warga penerima manfaat. Setelah menunggu cukup lama, bantuan tahap ketiga tahun 2025 akhirnya disalurkan oleh pemerintah desa secara tertib.
Kehadiran warga dalam proses pembagian BLT terlihat cukup antusias.Banyak di antara mereka telah bersiap sejak pagi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar. Momen ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, terlebih dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 31, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November hingga Desember maka 6 bulan×300.000×31 KPM maka setiap KPM menerima 1.800.000.
Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 .Salah seorang penerima BLT, Yusman Lase, menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima bantuan tersebut. Ia mengaku telah menunggu dengan penuh harap sejak beberapa waktu lalu, mengingat BLT sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya.
“Saya senang sekali, sudah menunggu lama dan akhirnya terima juga,” ujar Yusman Lase dengan wajah gembira, Selasa (02/12/2025).Menurut Yusman Lase, BLT yang diterimanya akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, terutama menjelang akhir tahun. Ia menilai bantuan ini sangat berarti, khususnya bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan tidak tetap.
Penyaluran BLT di Desa Hiliserangkai berjalan lancar setelah pemerintah Desa Hiliserangkai memastikan seluruh data penerima telah diverifikasi secara akurat.
Proses pembagian juga dilakukan secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat tanpa ada potongan sepeser pun.
Kepala Desa Hiliserangkai Yuriadil Telaumbanua, berharap BLT ini dapat membantu meringankan beban warga serta menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Selain itu, bantuan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah Desa Hiliserangkai dan masyarakat.Dengan tersalurkannya BLT kepada seluruh penerima, pemerintah kampung akan melanjutkan program kerja lainnya sesuai rencana di tahun yang akan datang.
Warga pun berharap program berikutnya dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat serupa bagi masyarakat Desa Hiliserangkai.Tutupnya Ibu Kades.
(Kaperwil MWPS Sumut: t.rait)
