WARTAPENASATUJATIM | BOJONEGORO — Proyek pembangunan Sport Center Bojonegoro yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp16,171 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena nilainya yang besar, namun juga karena dugaan kelalaian terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dinilai mengancam keselamatan para pekerja.

Di lapangan, sejumlah pekerja tampak melakukan aktivitas di ketinggian tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm proyek, rompi keselamatan, maupun tali pengaman. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen K3 (SMK3).

Proyek berskala besar ini dilaksanakan oleh PT Jaya Etika Tehnik (PT JET) sebagai penyedia jasa, dengan CV BSK bertindak sebagai konsultan pengawas. Berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor 640/963/FL.BTB/412.205/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, masa pengerjaan ditetapkan selama 135 hari kalender.

Hingga Oktober 2025, progres pembangunan baru mencapai 35 persen, dengan target selesai pada akhir Desember 2025. Namun di tengah upaya mengejar progres, muncul kekhawatiran mengenai dugaan lemahnya penerapan standar keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Lokasi proyek yang berada di sisi timur kawasan perkantoran DPRD Bojonegoro itu memiliki total luas 2.498,12 meter persegi, terdiri dari lantai 1 seluas 1.775,04 m² dan lantai tribun 723,08 m², dengan dukungan daya listrik 41.500 VA. Melihat spesifikasi dan skalanya, proyek ini dikategorikan investasi besar yang semestinya dibarengi dengan disiplin K3 yang ketat.

Namun sejumlah pihak menilai implementasi K3 di lapangan masih jauh dari ideal. Kritik juga muncul terhadap pengawasan di lokasi pekerjaan. Sejumlah pihak menilai pengawas lapangan perlu melakukan tindakan lebih tegas dalam memastikan pekerja mematuhi standar keselamatan sesuai regulasi yang berlaku.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal FSP-KSPI, Siswo Darsono, menyampaikan keprihatinannya atas lemahnya kepatuhan K3 di sejumlah proyek daerah.

“Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga bagian dari perjuangan serikat pekerja,” tegas Siswo, Kamis (13/11/2025).

“K3 harus menjadi budaya. Bukan formalitas administratif.”

Ia juga menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam mengawasi penerapan SMK3 di setiap proyek, terutama yang menggunakan dana publik.

“K3 harus menjadi agenda utama. Dengan pemahaman dan kepatuhan yang baik, kita bisa memastikan pekerja pulang dengan selamat setiap hari,” ujarnya.

Situasi ini memunculkan kegelisahan masyarakat, mengingat proyek tersebut menggunakan dana APBD dalam jumlah besar. Publik mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada percepatan penyelesaian konstruksi, tetapi juga menjamin keselamatan seluruh tenaga kerja.

Dengan menguatnya dugaan pelanggaran K3, kini perhatian tertuju pada Pemkab Bojonegoro dan Dinas PKPCK. Keduanya didorong untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta memastikan penerapan K3 sesuai regulasi.

Keselamatan kerja bukan sekadar persyaratan administratif di balik setiap proyek pembangunan, ada nyawa pekerja yang harus dilindungi.
Kelalaian sekecil apa pun dapat berubah menjadi tragedi yang tak termaafkan.

WARTAPENASATUJATIM | JEMBER — Gelombang semangat melawan perundungan (bullying) tengah menguat di Kabupaten Jember. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan SCTV, akan menggelar Deklarasi Anti Bullying Akbar pada Sabtu, 15 November 2025, di Alun-Alun Jember sebuah momentum besar yang diproyeksikan menjadi salah satu gerakan anti bullying terbesar di Indonesia tahun ini, Jumat (14/11/2025).

Persiapan intensif telah berlangsung sejak Jumat, 14 November 2025.
Himawan, perwakilan panitia dari MAKI Jatim, menyampaikan bahwa seluruh elemen panitia telah bekerja maksimal memastikan acara berlangsung lancar, tertib, dan penuh makna.

“Kami ingin deklarasi ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Jember untuk bangkit dan bersatu melawan segala bentuk bullying,” ujarnya di sela kesibukan persiapan.

Antusiasme masyarakat, terutama dunia pendidikan, tampak luar biasa. Diperkirakan sekitar 10.000 pelajar dari berbagai jenjang mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK akan memadati Alun-Alun Jember. Mereka akan hadir sebagai duta perubahan, membawa suara lantang untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan.

Alun-Alun Jember akan menjadi panggung bersejarah bagi komitmen kolektif generasi muda. Deklarasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi diharapkan menjadi awal dari revolusi budaya yang menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan kepedulian di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.

Selain pembacaan deklarasi, acara akan diwarnai beragam kegiatan edukatif dan inspiratif, seperti pentas seni, orasi anti bullying, hingga penandatanganan komitmen bersama. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman publik mengenai bahaya bullying serta mendorong tindakan nyata dalam pencegahannya.

Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media nasional, Deklarasi Anti Bullying Akbar di Jember diharapkan mampu menjadi model inspiratif bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Kini saatnya Jember berdiri di barisan terdepan gerakan nasional anti bullying.
Bersama, kita wujudkan Indonesia yang aman, ramah, dan bebas perundungan mulai dari Jember, untuk seluruh negeri!.

WARTAPENASATUJATIM | Bangkalan – Pemasangan tiang jaringan Wi-Fi oleh salah satu pengelola di wilayah Kelurahan Kraton Kecamatan Kota Bangkalan menuai protes warga. Salah seorang warga sekitar sebut saja HZ, menilai proyek tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat yang terdampak langsung.

Menurut HZ, tiang jaringan yang semula dipasang tepat di depan pagar rumahnya itu dianggap sangat mengganggu.

“Ini jelas merugikan kami, karena tiang itu berdiri tepat di depan rumah saya meski di luar pagar. Dalam hal ini saya tidak pernah mendapatkan informasi atau diajak rembukan oleh pihak RT, RW, maupun kelurahan,” ujar HZ, Senin (10/11).

Sebelumnya, warga sempat menanyakan kepada para pekerja di lapangan terkait dasar izin pemasangan tersebut. Para pekerja mengaku bahwa proyek jaringan Wi-Fi itu sudah mendapat izin dari pihak kelurahan.“Katanya sudah dapat izin dari kelurahan,” ucap warga lainnya, Sabtu (8/11).

Namun, setelah mendapat protes langsung dari HZ, tiang tersebut akhirnya dipindahkan ke perbatasan antara rumah HZ dan lahan milik warga lainnya.

HZ menegaskan, seharusnya pihak kelurahan maupun pengelola jaringan sebelumnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan melibatkan warga sekitar, terutama yang terdampak langsung.

“Warga seharusnya dilibatkan agar ada kesepakatan bersama, termasuk soal kompensasi dari pengelola yang juga harus jelas,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Kraton, Imam Hanafi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pemasangan tiang jaringan tersebut telah mendapat izin dari pihak kelurahan, RW, dan RT setempat.

“Sudah ada izin dari kelurahan, RW, dan RT. Semua kelurahan sudah terpasang, hanya Kraton yang baru. Kalau ada yang komplain itu hal biasa, mungkin karena kurang koordinasi antara RT, RW, dan warga,” jelas Imam melalui sambungan seluler, Selasa (11/11).

Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan warga, mengingat tidak semua pihak merasa dilibatkan dan terkesan tertutup.

Lemahnya koordinasi antar unsur pemerintahan di lingkungan Kraton khususnya RW 7 menjadi sorotan, terlebih proyek yang memanfaatkan ruang publik seperti pemasangan tiang jaringan seharusnya transparan dan disepakati bersama warga.

Terkait perijinan lain yang melibatkan pihak berwenang, media akan terus menggali keterangan untuk memberikan informasi kepada publik. *** (Aziz)

Jurnalis: Abdul Aziz